Ombudsman RI merahasiakan hasil temuan investigasi atas prakarsa sendiri tentang dugaan mal administrasi penyediaan dan stabilisasi harga minyak goring oleh Kemendag. Hal ini membuat masyarakat tidak tahu terbukti atau tidaknya dugaan tersebut. Meski begitu, Ombudsman RI memberikan sejumlah pendapatnya, juga merekomendasikan sejumlah perbaikan yang perlu ditempuh kementerian/lembaga. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Selasa (13/9) mengatakan, sesuai kesepakatan, temuan mal administrasi tidak akan diumumkan, untuk menjaga marwah lembaga negara. Ombudsman hanya memberikan hasil temuan mal administrasi kepada kementerian/lembaga terkait.

”Yang paling penting saat ini adalah tindakan korektif (yang direkomendasikan Ombudsman). Masalah itu sudah masa lalu. Yang penting bagaimana ke depan,” kata Yeka pada penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Investigasi atas Prakarsa Sendiri tentang Dugaan Mala administrasi Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng yang digelar secara hibrida di Jakarta. Ada sejumlah temuan yang membuat Ombudsman meminta kementerian/lembaga melakukan tindakan korektif atas kebijakan yang telah diambil. Kemendag diminta mereformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dengan mencabut kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik/DMO, juga diminta melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak kemasan berstandar nasional. (Yoga)

Krisis pasokan gas yang tengah melanda Eropa akibat konflik Rusia dan Ukraina tidak menyurutkan langkah pemerintah Indonesia untuk mendorong proses transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan atau EBT. Saat ini, pemerintah tengah berupaya keras mempercepat pengembangan proyek energi hijau untuk menuju netral karbon (net zero carbon/NZE) pada 2060. Pada masa transisi ini, energi fosil masih dimanfaatkan sebagai sumber energi. Minyak dan gas bumi serta batu bara masih dimanfaatkan sebagai sumber energi perantara untuk transportasi sebelum digantikan dengan kendaraan listrik. Menyusul, gas bumi dapat dimanfaatkan sebelum EBT diterapkan 100% ke pembangkit listrik. Ke depan, pemerintah melakukan pengurangan penggunaan batu bara sebagai sumber energi dengan menggunakan teknologi Carbon Capture, Utilizaton and Storage (CCUS), pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti elpiji dan peningkatakan nilai tambah mineral melalui penghiliran nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak akan melakukan pembatasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dalam waktu dekat, karena pemerintah telah mengambil opsi menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax pada awal bulan ini.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau ulang komitmen awal untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite.“Ini kan skenarionya sudah naik dulu harganya. Jadi, kalau revisi [Perpres No. 191/2014] itu nanti perlu dikaji dulu. Setelah naik harga, masak mau dibatasi lagi?” katanya selepas rapat Panja Pembahasan RUU APBN 2023 di Banggar DPR, Jakarta, Senin (12/9). Untuk diketahui, pembatasan distribusi BBM bersubsidi dinilai sebagai langkah lanjutan yang harus ditempuh pemerintah agar persoalan jebolnya subsidi BBM tidak terus berulang.

Pemerintah mengakui pemberian subsidi energi seperti untuk solar dan elpiji belum efektif menyasar masyarakat kelas bawah. Terkait hal itu, perlu segera dilakukan reformasi subsidi tepat sasaran. Dalam rapat panitia kerja (panja) pembahasan RUU APBN 2023 di Jakarta, Senin (12/9), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan, hingga saat ini baru subsidi listrik golongan rumah tangga yang relatif tepat sasaran dinikmati golongan masyarakat miskin dan rentan. Sementara subsidi BBM dan elpiji 3 kg masih dominan dinikmati masyarakat mampu.

”Kita perlu terus mendorong agar subsidi semakin tepat sasaran dan berkeadilan. Upaya ini perlu diselaraskan dengan tren pemulihan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat. Transformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat, bisa terbantu menggunakan aplikasi digital,” tutur Febrio. Dalam rapat panja kali ini, pemerintah telah menyepakati perubahan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2023 dari sebelumnya dalam nota keuangan ditetapkan Rp 210,6 triliun menjadi Rp 211,9 triliun. Kenaikan Rp 1 triliun ini disebabkan perubahan kurs dari semula yang diasumsikan Rp 14.750 per USD menjadi Rp 14.800 pada tahun depan. (Yoga)

Harga minyak dunia dalam dua bulan terakhir berangsur-angsur turun. Namun, memasuki musim dingin, harga minyak dunia berisiko melambung lagi seiring Eropa yang akan menghentikan impor minyak dari Rusia. ”Ya, ada risiko. Dan, itu adalah risiko yang sedang kita upayakan untuk kendalikan dengan cara menerapkan batas atas harga (minyak Rusia),” kata Menkeu AS, Janet Yellen, pada wawancara dengan CNN di Washington DC, AS, Minggu (11/9) atau Senin (12/9) WIB. Pada musim dingin tahun ini, Yellen melanjutkan, Uni Eropa (UE) akan menghentikan sebagian besar pembelian minyak dari Rusia. UE juga akan melarang penyediaan jasa-jasa pengapalan minyak Rusia menggunakan tanker. ”Hal ini kemungkinan akan menyebabkan melambungnya harga minyak,” kata Yellen.

Administrasi Informasi Energi AS memproyeksikan, harga spot minyak mentah Brent rata-rata 98 USD per barel pada triwulan IV-2022 dan 97 USD per barel pada 2023. Tingginya harga minyak memukul perekonomian berbagai negara, termasuk negara berkembang. Bagi negara yang memberikan subsidi energi, seperti Indonesia, pukulannya terasa lebih berat karena menyebabkan subsidi membengkak.  Dalam wawancara dengan Financial Times yang dirilis pada Senin (12/9), Presiden Jokowi membuka kemungkinan pembelian minyak dari sumber mana pun. ”Kami selalu memantau semua opsi. Jika ada negara dan mereka memberikan harga yang lebih baik, tentu saja,” kata Presiden saat ditanya apakah Indonesia akan membeli minyak dari Rusia. (Yoga)

Kementerian Perindustrian mengumumkan investasi senilai Rp 1,3 triliun dari Cargill Indonesia untuk pabrik corn wet milling di Pasuruan, Jatim. Pabrik ini memproduksi pati jagung dan pemanis buatan untuk kebutuhan bahan baku pada industri pengguna. ”Cargill akan mengoptimalkan otomatisasi pada pabriknya,” kata Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika di Jakarta, Senin (12/9). (Yoga)

Aktivitas tambang minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, terus bertambah. Terdapat 7.734 sumur yang masih beroperasi di daerah itu. Diperlukan payung hukum dan regulasi yang tegas agar aktivitas ini bisa dihentikan. Polda Sumsel Irjen Toni Harmanto di Palembang, Senin (12/9) mengatakan, setelah pemetaan bersama Satkersus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Selatan diketahui jumlah sumur tambang minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 7.734 sumur. Sumur-sumur itu tersebar di beberapa kecamatan. Data ini meningkat dibandingkan pemetaan pada Oktober 2021. Saat itu, Polda Sumsel mencatat terdapat 5.482 sumur minyak ilegal yang tersebar di delapan kecamatan, yaitu Babat Toman, Sanga Desa, Batanghari Leko, Lawang Wetan, Tungkal Jaya, Plakat Tinggi, Keluang, dan Bayung Lencir (Kompas, 26/10/2021).

Padahal, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengurangi aktivitas tambang minyak ilegal tersebut, seperti menertibkan 1.000 sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin. Namun, aktivitas penambangan liar terus saja berlangsung, bahkan menjamur. Kondisi itu diduga didorong motivasi karena pendapatan yang besar. Toni menjelaskan, untuk membuat sumur ilegal dengan cara tradisional, modal yang dibutuhkan hanya Rp 30 juta. Modal itu bisa kembali hanya dalam satu bulan. Hal ini didukung ada  pasar yang menampung hasil tambang mereka, baik di Sumsel maupun Pulau Jawa. Toni mengakui sebagian besar aktivitas mereka tidak terpantau aparat lantaran jumlah personel kurang memadai. (Yoga)

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengelola Blok Masela sebagai salah satu wilayah kerja minyak dan gas bumi atau migas dengan menyiapkan beragam strategi agar pengembangannya bisa segera rampung. Selain terus mendorong masuknya PT Pertamina (Persero) ke dalam Blok Masela, pemerintah juga menyiapkan strategi konsorsium untuk mengambil alih 35% hak partisipasi wilayah kerja (WK) tersebut yang dikuasai Shell Upstream Overseas Services Limited (Shell).Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah menyiapkan konsorsium yang terdiri atas Indonesia Investment Authority atau INA, Pertamina, dan sejumlah perusahaan swasta untuk mengambil alih hak partisipasi Shell. Pemerintah pun menargetkan konsorsium tersebut dapat disiapkan dalam waktu dekat, atau paling cepat pada tahun ini sudah rampung.Selain itu, Bahlil juga memastikan tidak menutup kemungkinan bagi investor asing, terutama pemilik teknologi untuk ikut bergabung dalam konsorsium yang akan dibentuk pemerintah.Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegaskan program gas di Maluku harus menjadi prioritas setelah melihat langsung persoalan tersebut di lapangan.

JAKARTA, ID - Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan mayoritas masyarakat tidak mengetahui harga bahan bakar minyak (BBM) disubsidi pemerintah. Selaras dengan itu, mayoritas pemilih bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024, seperti Anies  Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto tidak mengetahui BBM disubsidi. "Jadi mayoritas pendukung calon-calon presiden ini tidak tahu bahwa BBM disubsidi,” kata Pendiri SMRC, Saiful Mujani dalam tayangan Youtube SMRC TV yang disiarkan, Sabtu (10/9/2022). Saiful Mujani membeberkan terdapat 68% pendukung Anies Baswedan yang tidak mengetahui BBM disubsidi. Sementara terdapat 61% pendukung Ganjar Pranowo, dan 69% pendukung Prabowo Subianto yang tidak tahu BBM disubsidi. “Itu agak mengherankan saya karena dugaan saya masyarakat tahu bahwa beli bahasa kita sehari-hari bensi begitu ya ke tempat penjualan bensin itu dengan harga begitu saja. Tidak sadar harga itu tidak sesuai harga sebenarnya. Masyarakat kebanyakan tidak tahu harga itu harga yang sudah dikendalikan oleh pemerintah,” katanya. (Yetede)