Pemerintah berencana melarang ekspor timah dalam waktu dekat untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap komoditas mentah. Namun, wacana itu dinilai perlu diiringi kajian strategi yang matang untuk mendorong hilirisasi industri serta memperkuat ekosistem timah dari hulu ke hilir di dalam negeri. Hilirisasi dibutuhkan karena selama ini 98 % timah diekspor ke luar negeri. Hanya 2 % hasil produksi timah di hulu yang diserap di sektor hilir oleh industri dalam negeri. Jika larangan ekspor timah mentah mendadak dikeluarkan tanpa memastikan berjalannya hilirisasi dan ekosistem industri di dalam negeri, pasokan timah akan menumpuk dan tak terserap optimal.

”Kita harus menciptakan ekosistem industri hilir supaya ada yang menampung hasil produksi di hulu. Perlu dipetakan dari sekarang, produksi timah kita paling potensial diolah untuk membuat turunan produk apa saja? Nilai tambahnya paling besar di sektor apa?” kata peneliti Center of Industry, Trade, and Investment di Institute of Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, Kamis (22/9). Ia mencontohkan, hasil olahan timah berpotensi digunakan untuk komponen elektronik, otomotif, serta konstruksi bangunan. Namun, akibat struktur industri timah yang masih ”bolong” dan kebiasaan mengekspor timah dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah, industri lokal di sektor-sektor itu kerap menggunakan komponen impor yang biasanya dari China dan negara Asia Timur lain. (Yoga)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa restrukturisasi PLN akan membuat lini bisnisnya lebih efisien, sehingga bisa menjamin keterjangkauan tarif listrik yang dikonsumsi masyarakat. “Urusan pengadaan energi primer yang sebelumnya tersebar dan tidak efisien, agar dikelola secara terpusat sehingga lebih efisien. Akan dibentuk satu sub-holding, yaitu PLN Energi Primer Indonesia. Dengan ini, security of supply bisa lebih kokoh,” kata Erick, Kamis (22/9). Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa sub-holding energi primer akan fokus melakukan tata kelola hingga rantai pasok dari sumber energi primer untuk pembangkit listrik berbasis batu bara, gas, bahan bakar minyak (bbm), dan biomassa. PLN Energi Primer Indonesia pun nantinya akan memiliki tiga anak usaha, yaitu Coal Mining Company, Gas Midstream Company, dan Logistic Coal Company. Sub-holding tersebut akan bertugas mengamankan pasokan energi primer agar perusahaan bisa memproduksi listrik hingga 280.000 Gigawatt Hour (GWh) per tahun. “Ini akan mengonsolidasikan pengadaan dan rantai pasok energi primer hanya di satu titik berada di bawah sub-holding energi primer,” ucapnya.

JAKARTA, ID- Pemerintah akan menerapkan Neraca Komoditas pada 2023 dan akan disediakan dalam suatu sistem interface tunggal terintegrasi dengan Sistem  Nasional Neraca Komoditas (Sinar NK). Neraca ini dipandang penting untuk mengetahui data kebutuhan industri dalam negeri. "Jadi butuhmu (industri) berapa? Barang yang ada di Indonesia berapa, misalnya baut yang diproduksi di Indonesia 20 juta, ternyata Indonesia butuh 50 juta, yang 30 juta itu bisa diimpor," kata Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian ((Kemenperin) Liliek Widodo di Jakarta International Expo. Dia menerangkan, Kemenperin terus menyiapkan sisi hilir atau industrinya, agar program hilirisasi dalam negeri bisa berjalan. Lembaga pembina sektor industri tersebut terus mendorong akselerasi hilirisasi industri di dalam negeri. Liliek memaparkan, di sektor logam, di besi baja, pihaknya akan mencoba  untuk membuat produk-produk yang lebih hilir, yang bernilai tambah tinggi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Industri migas Indonesia saat ini tengah menghadapi dua tantangan, yaitu memenuhi kebutuhan energi Indonesia dan mengurangi dampak emisi karbon. Menghadapi dua tantangan energi tersebut, dibutuhkan solusi multidimensi. "Melihat situasi ini, tantangan energi Indonesia membutuhkan solusi multidimensi. Percepatan transisi energi Indonesia membutuhkan upaya bersama," ujar Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Irtiza H. Sayyed, pada Upacara Pembukaan Pameran dan Konvensi IPA ke-46. Selain mendorong peningkatan produksi migas, lanjut dia, industri migas  saat ini juga tengah fokus untuk menurunkan emisi karbon. Dalam kegiatan operasional dan produksinya, perusahaan migas terus mengembangkan berbagai teknologi yang dapat mengurangi emisi karbon dan menghasilkan energi yang lebih bersih. "Dalam kasus teknologi seperti CCS, investasi yang dibutuhkan sangat besar, dan penerapan pada skala industri merupakan komitmen jangka panjang. Untuk meyakinkan bisnis jangka panjang. Untuk meyakinkan  bisnis jangka panjang terhadap investasi semacam itu, para pemangku kepentingan  berharap bahwa kebijakan pemerintah akan mendukung teknologi yang mereka bantu besarkan," ujarnya. (Yetede)

Bagaimana demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak akan berbahaya bila bertemu dengan masalah krisis pangan? Andi Irawan, Guru Besar Universitas Bengkulu dan Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat Asosiasi Staf Akademik Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia.  Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut. Tempo.co melaporkan bahwa para buruh akan terus berunjuk rasa di 34 provinsi hingga puncaknya pada 4  Oktober nanti di depan Istana Merdeka, yang direncanakan diikuti 5.000-7.000 demonstran. Demo BBM juga terjadi di Port-au-Prince, ibu kota Haiti, pada 13 September lalu, yang berujung kerusuhan. Bahkan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM  si Sri Langka berakhir dengan pergantian pemerintah. Tak ada pemerintah yang ingin kerusuhan atau gonjang-ganjing politik terjadi karena harga BBM naik. Apalagi bila kenaikan harga itu sebagai respons atas tekanan harga minyak dunia. Demo BBM di negara kita pun bukan hal baru dan sering kali berakhir dengan bentrokan antara pendemo dan aparat, serta kerusakan sarana umum. (Yetede)

Pemerintah melelang wilayah kerja minyak dan gas bumi atau migas West Kampar dengan mekanisme penawaran langsung. Blok tersebut sebenarnya telah masuk dalam penawaran wilayah kerja migas tahap I/2022.Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa Blok West Kampar merupakan Wilayah Kerja (WK) Migas berstatus eksploitasi yang ditawarkan dengan skema kontrak bagi hasil cost recovery. Pemerintah berharap penawaran langsung WK West Kampar bisa mempercepat produksi migas di blok tersebut, sehingga bisa memberikan tambahan kontribusi terhadap lifting nasional.

Direktur Pemasaran Korporat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan didampingi Direktur Utama PPN Alfian Nasution berjabat tangan dengan Direktur PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) Budi Santoso disaksikan Direktur Utama PT Adaro Power Dharma Djojonegoro seusai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Green Fuel Project antara BPI dan PPN di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/9). Kerja sama tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Adaro mentransformasi bisnis menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan

Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) membeberkan rencana pemerintah untuk menetapkan tarif impor terhadap komoditas kedelai. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemberlakuan kebijakan tarif impor kedelai dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing kedelai lokal yang harganya saat ini mencapai sekitar Rp10.000 per kilogram. “Harga acuan kedelai sekitar Rp10.000 per kilogram, harga di CBOT Rp7.700 per kilogram saat ini. [Terkait disparitas harga] salah satunya akan dipelajari pengenaan tarif impor,” katanya, Selasa (20/9). Pada rapat terbatas bersama beberapa menteri, Presiden Joko Widodo juga telah meminta jajarannya mendorong produktivitas kedelai dalam negeri, salah satunya dengan menetapkan harga acuan dan menambah area tanam. Sebagaimana diketahui, untuk komoditas kedelai saat ini Indonesia masih mengandalkan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2021, Indonesia melakukan impor kedelai sebanyak 2,48 juta ton, sedangkan Kementerian Perdagangan mencatat kebutuhan per bulannya mencapai 200.000 ton

JAKARTA, ID – Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia bakal menjadi pusat industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dunia. Kontribusi nikel terhadap total pembuatan baterai sekitar 70-80%. Sedang 20% biaya pembuatan baterai dikontribusi oleh biaya nikel. Investasi yang digelontorkan di industri hulu hingga hilir diperkirakan menembus US$ 21 miliar, dalam lima tahun ke depan. “Membuat baterai kendaraan listrik dari nikel memerlukan waktu tiga sampai empat tahun. Ini untuk membangun keseluruhan infrastruktur produksi, hingga kita bisa mendapatkan baterai kendaraan listrik dari Indonesia,” kata Direktur Utama PT Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (19/9/2022). Pengamat otomotif Bebin Djuana mengatakan, baterai berkontribusi sekitar 40-50% dari harga mobil listrik. Harga baterai yang saat ini masih mahal menjadi salah satu penyebab mahalnya harga kendaraan listrik. (Yetede)

Raksasa minyak dunia, Arab Saudi, ternyata ikut membeli minyak Rusia. Riyadh juga menanamkan triliunan rupiah di sejumlah perusahaan minyak Moskwa. Dilaporkan The New York Times dan CNN, Senin (19/9) Arab Saudi membeli BBM dari Rusia. Dilaporkan lembaga kajian riset komoditas, Kpler, Arab Saudi membeli rata-rata 50.000 barel BBM per hari dari Rusia. Bahkan, sepanjang Juli 2022, Riyadh membeli sampai 76.000 barel BBM per hari dari Moskwa. Hampir seluruh BBM Rusia dipakai Arab Saudi untuk mengoperasikan pembangkit listriknya. Dengan membeli BBM dari Rusia, Arab Saudi bisa menjual BBM dan minyak mentahnya ke negara lain. Seperti kepada China dan India, menurut Kpler, Rusia juga memberi diskon untuk Arab Saudi. Oleh karena itu, lebih untung bagi Arab Saudi untuk menjual minyaknya dan membeli BBM dari Rusia. Dengan asumsi harga rata-rata 90 USD per barel, Riyadh membayar rata-rata 4,5 juta USD per hari ke Rusia. Pada harga itu, Arab Saudi membayar rata-rata 135 juta USD per bulan ke Rusia.

Bukan hanya membeli minyak, Arab Saudi juga memasukkan uang ke industri minyak Rusia lewat investasi. Kingdom Holding Company (KHC), perusahaan investasi Arab Saudi yang dikendalikan Pangeran Waleed bin Talal, menanamkan 526 juta USD ke Gazprom, Rosneft and Lukoil. Public Investment Fund, lembaga investasi milik Pemerintah Arab Saudi dan dikendalikan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mempunyai 16,87 % saham KHC. Sampai sekarang, Putra Mahkota Arab Saudi itu tidak kunjung mengecam Rusia selepas perang Rusia-Ukraina meletus. Independen Mantan Duta Besar AS di Riyadh Robert W Jordan mengatakan, MBS bukan membela Rusia dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pangeran itu hanya berusaha menunjukkan ia dan kerajaan independen dari AS. (Yoga)