Kondisi perekonomian dunia semakin sulit, akibat berkurangnya pasokan minyak dunia menyusul keputusan pemangkasan produksi minyak hingga 2 juta barel per hari oleh OPEC+. Muncul kekhawatiran, kenaikan harga minyak pasca pemangkasan produksi dapat memperparah inflasi yang kini menggoyahkan ekonomi global. Pada Rabu (5/10) Arab Saudi dan Rusia serta negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC)+ bersepakat memangkas produksi minyak sebesar dua juta barel per hari, setara 2 % produksi minyak global saat ini dan menjadi pemangkasan terbesar sejak pandemi tahun 2020. Pemangkasan tersebut akan diberlakukan mulai November 2022. Dalam konferensi pers seusai pertemuan OPEC+ di Vienna, Austria, Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengatakan, keputusan pemangkasan produksi minyak itu dipicu tanda-tanda penurunan ekonomi dunia yang bisa memperlemah permintaan dan jatuhnya harga minyak. 

”Kami lebih memilih langkah pencegahan daripada nanti menyesal,” kata Abdulaziz, seperti dikutip The New York Times. ”Keputusan ini didasarkan pada kajian teknis. Kami tidak akan menggunakan (OPEC) sebagai organisasi politik,” ujar Suhail Al-Mazroui, Menteri Energi Uni Emirat Arab, menyangkal tudingan soal politisasi terhadap OPEC+. Keputusan pemangkasan produksi minyak tersebut dibuat saat harga minyak turun dari 120 USD per barel pada tiga bulan lalu menjadi 90 USD per barel. Saat keputusan pemangkasan produksi minyak OPEC+ diumumkan, harga minyak Brent yang menjadi patokan utama internasional naik 1,7 % sebelum ditutup pada 93,37 USD per barel. IHSG sejumlah bursa AS dan Eropa anjlok hingga 1,1 %. Mantan Kepala Departemen Analisis OPEC Hassan Balfakeih menyebutkan, pemangkasan produksi lebih dipicu faktor geopolitik dibandingkan kondisi pasar. (Yoga)

Pemerintah memprioritaskan beras dan daging pada stabilisasi harga dan pasokan pangan menjelang akhir tahun 2022 hingga awal 2023. Harga beras cenderung naik, sementara stok daging perlu dipacu untuk mengantisipasi peningkatan permintaan akhir dan awal tahun. Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, Kamis (6/10) mengatakan, rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (5/10), membahas hal tersebut. Stabilisasi beras ditempuh dengan mempercepat penyerapan hasil panen petani, sementara untuk daging akan ditempuh dengan mengimpor daging kerbau dan sapi beku. Stok beras pemerintah ditargetkan setidaknya 1,2 juta ton. ”Beras sebenarnya cukup (untuk memenuhi kebutuhan nasional), tetapi adanya di masyarakat, penggilingan, dan lainnya. 

Sementara yang dikuasai pemerintah di Bulog, 780.000 ton,” ujarnya. Penyerapan gabah/beras untuk cadangan pemerintah perlu dipacu mengingat Perum Bulog yang juga operator NFA tengah memasifkan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar dalam rangka stabilisasi. Tahun ini Bulog telah menyalurkan 650.000 ton beras untuk KPSH. Beberapa bulan ke depan, Bulog akan menyalurkan 200.000 ton beras per bulan. Sementara untuk mempercepat penyerapan gabah/beras petani, pemerintah memperpanjang kebijakan fleksibilitas harga pembelian oleh Bulog. Harga pembelian beras telah dinaikkan dari Rp 8.300 per kilogram menjadi Rp 8.800 per kg, hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. (Yoga)

Serikat Petani Indonesia (SPI) memperkirakan melandainya produksi gabah mendatang disebabkan oleh penurunan kualitas tanah karena kurangnya bahan organik dan meningkatnya ancaman hama penyakit. Ketua Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI, Muhammad Qomarun najmi mengatakan, kurangnya bahan organik pada tanah dapat menyebabkan pemupukan tidak efektif. Sementara ancaman hama saat menghambat produksi gabah di beberapa wilayah Indonesia. "Potensi penurunan produksi bisa sampai 10 % karena tidak efektifnya pupuk dan meningkatnya ancaman hama penyakit," ujar dia kepada Tempo, kemarin. Saat ini pun, menurut dia, kendati produksi gabah per luasan tanah masih relatif stabil dan meningkat karena adanya periode La Nina, kenaikannya tak setinggi musim kemarau basah sebelumnya. Selain karena hama, lesunya pertumbuhan produksi gabah disebabkan oleh adanya banjir di beberapa wilayah. Qomarun najmi juga melihat produksi menurun akibat sebagian petani beralih dari menanam padi ke komoditas lainnya, misalnya jagung. "Karena pada periode awal masa pandemi Covid-19 harga gabah murah banget. Sedangkan harga jagung lebih tinggi," ujar dia. Pemerintah perlu memberi jaminan pasar dan harga gabah untuk memacu semangat petani memproduksi gabah. Petani juga perlu mendapat pendidikan dan pelatihan penggunaan pupuk organik hingga pengendalian hama terpadu untuk meningkatkan produksi.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, membenarkan bahwa kenaikan produksi beras pada periode La Nina yang berlangsung sejak 2020 tidak setinggi periode sebelumnya. Bahkan pada tahun lalu produksinya turun. Berdasarkan catatan AB2TI, produksi padi turun 7,7 % pada 2019 karena periode El Nino. Memasuki La Nina pada 2020, produksi naik tipis 0,09 %. Masih pada periode kemarau basah, produksi gabah turun 0,42 % pada 2021 ujar Andreas, yang juga guru besar Fakultas Pertanian IPB. Padahal, 20 tahun terakhir, fenomena La Nina membuat produksi meningkat sangat tajam, dengan angka kenaikan terendah sebesar 4,7 % pada 2007. Andreas menduga turunnya produksi itu dipicu oleh menurunnya minat petani menanam padi. Pasalnya, ia mencatat, sejak Agustus 2019 hingga Juni 2022, harga gabah di tingkat usaha tani anjlok. Sebelum kembali melonjak pada Juli 2022, Andreas mengatakan asosiasinya mengusulkan pemerintah segera menaikkan HPP dari Rp 4.200 menjadi Rp 6.000 per gabah kering panen. (Yoga)

KKP mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. Penyaluran BBM bersubsidi dinilai masih sangat terbatas. Beban nelayan semakin berat akibat kenaikan harga BBM sejak awal September lalu. Saat ini, nelayan di sejumlah wilayah mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, baik solar bersubsidi maupun solar eceran. Kondisi itu menyebabkan sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut. Jubir Menteri KKP Wahyu Muryadi mengemukakan, kendala utama dalam penyaluran BBM bersubsidi nelayan adalah jumlah kuota BBM yang disalurkan Pertamina masih terbatas. Selain itu, belum akuratnya data pelaporan penggunaan BBM subsidi oleh pemda ataupun pengelola SPBU nelayan (SPBUN). Dalam Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) No 102 Tahun 2021, jumlah SPBUN yang ditetapkan sebagai penyalur BBM untuk nelayan sebanyak 335 unit. Jumlah SPBUN itu hanya 3 % total 11.000 kampung nelayan.

Pada November 2021, KKP telah mengusulkan kuota tahunan BBM bersubsidi untuk nelayan sebanyak 2,2 juta kiloliter. Namun,  kuota yang diberikan oleh BPH Migas hanya 624.834 kilo liter. Kuota itu terbagi untuk SPBUN dan stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) nelayan sebanyak 567.395 kiloliter, serta kuota SPBN milik PT AKR Corporindo sebanyak 57.439 kiloliter. Sementara itu, realisasi BBM subsidi nelayan per Mei 2022 sebanyak 255.516,4 kiloliter atau sebesar 40,89 % dari alokasi. KKP telah melayangkan surat kepada BPH Migas dan Pertamina pada 20 September 2022 untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan kekurangan BBM subsidi untuk nelayan tersebut. ”Kami berharap adanya penambahan kuota BBM bersubsidi atau ada harga khusus untuk  nelayan,” ujar Wahyu saat dihubungi, Rabu (5/10), di Jakarta. (Yoga)

Saat perekonomian belum pulih dari tekanan akibat pandemi Covid-19 dan serangan Rusia ke Ukraina, harga beras yang tak terjangkau akan sangat menyusahkan masyarakat. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan, dengan segala cara, untuk mengatasinya. Satu bulan terakhir, harga beras sudah naik lebih dari dari 50 %. Di Pasar Induk Cipinang, harga beras kualitas medium, yang sebelumnya Rp 9.000 per kg, pada 3 Oktober telah mencapai Rp 13.600 per kg, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp 9.450 per kg. Jika pemerintah tidak bertindak cepat, harga beras diperkirakan terus melonjak cepat sebagai efek dari kenaikan harga BBM pada awal September. Saat ini para pedagang masih menjual stok beras lama. Setelah stok lama habis nanti, mau tak mau pedagang menjual stok baru dengan harga yang sudah naik karena melambungnya ongkos angkut akibat kenaikan harga BBM.

Di sisi lain, harga gabah juga terus melejit. Saat ini gabah kering panen di tingkat petani sudah di atas Rp 6.000 per kg, naik dari Rp 5.288 per kg akhir September. Dengan harga gabah tinggi, ditambah biaya pengangkutan, harga beras medium bisa mencapai Rp 15 ribu per kg. Cara tercepat mengendalikan harga adalah mengintervensi pasar dengan menyalurkan stok beras di bawah harga eceran tertinggi ke pedagang atau konsumen. Masalahnya, saat ini cadangan beras Bulog hanya 800 ribu ton. Padahal dibutuhkan setidaknya 1,5 juta ton stok beras agar pemerintah bisa memenuhi permintaan pedagang pasar untuk mengendalikan harga lewat operasi pasar. Bulog perlu diberi keleluasaan untuk menyerap gabah dari petani agar bisa bersaing dengan swasta. Bulog juga dapat bekerja sama dengan petani dan penggilingan kecil untuk menambah cadangan beras. Sinergi dengan perusahaan milik negara lainnya yang memproduksi beras juga perlu dilakukan. Seandainya itu belum cukup, jangan ragu untuk membuka keran impor. (Yoga)

SKK Migas menyatakan pasokan gas dalam negeri bakal melimpah. Sejumlah proyek gas akan mulai beroperasi dalam waktu dekat.  Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan pasokan gas akan berlebih di Jatim dalam waktu dekat. Pasalnya, saat ini Pertamina EP Cepu sedang bersiap memproduksi gas tambahan hingga 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari lapangan Jambaran Tiung Biru. Selain itu, lapangan Bukit Tua Phase 2B yang dikelola Petronas Carigali Ketapang II Ltd menghasilkan 30 MMSCFD. Ladang ini sudah mulai onstream pada 12 April lalu. Pada akhir tahun hingga kuartal pertama 2023 nanti, lapangan MAC dan MDA-MBH yang dioperasikan HuskyCNOOC Madura Ltd (HCML) juga diprediksi mulai beroperasi. Masing-masing memiliki kapasitas produksi 55 MMSCFD dan 175 MMSCFD. Periode kuartal pertama 2023 juga merupakan jadwal onstream lapangan Tangguh Train 3 yang dikelola BP Berau Ltd dengan tambahan kapasitas LNG 3,8 juta ton per tahun. "Dengan Jambaran Tiung Biru saja sudah kelebihan. 

Begitu HCML tambah produksi, mungkin kita harus carikan (pembeli gas) 40 MMSCFD," katanya saat ditemui di Bandung, Selasa malam, 4 Oktober 2022. Sementara itu, di sekitar Sumatera sudah terjadi kelebihan pasokan. Itu sebabnya, Indonesia bisa mengekspor gas, salah satunya ke Singapura. Sumbernya antara lain berasal dari Blok Corridor di Sumatera Selatan dan Blok Jabung di Jambi. Dwi mengatakan kapasitas produksi berpotensi bertambah dengan temuan gas di Blok Andaman II yang dikelola Harbour Energy Company, perusahaan induk dari Premier Oil. Merujuk ke data awal Kementerian ESDM, sumber daya gas di Aceh itu sekitar 6 triliun kaki kubik atau TCF. Untuk jangka panjang, Indonesia masih punya sederet proyek strategis nasional yang akan beroperasi. Salah satunya pengembangan Blok Masela yang sekarang tersendat masalah divestasi saham Shell Upstream Overseas Services Ltd serta perubahan Plan of Development. Proyek yang sekarang dipimpin Inpex Corporation ini memiliki kapasitas setara 1.600 MMSCFD dan ditargetkan berproduksi pada 2027. Contoh proyek lainnya adalah Indonesia Deepwater Development dengan kapasitas 844 MMSCFD yang direncanakan mulai berproduksi pada kuartal IV 2025. (Yoga)

Sayonara bonanza lonjakan harga komoditas! Efek resesi dan ketidakpastian ekonomi global mulai menyurutkan permintaan komoditas mineral dan batubara, termasuk di tahun depan. Tanda-tanda itu mulai terlihat ketika harga komoditas mulai merosot seiring penurunan permintaan. Para pelaku pasar memang mulai merasakan aura resesi global. "Permintaan timah sangat menurun. Bulan lalu, para member AETI ada yang komplain, mereka sulit menjual barangnya," kata Jabin Sufianto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), kepada KONTAN, Selasa (4/10). Potensi resesi menyebabkan banyak perusahaan, terutama pengguna bahan mineral dan logam, menahan ekspansi bisnis. "Mana ada yang mau investasi besar-besaran di saat kondisi makro sangat tidak menentu atau tidak ada kepastian," ucap Jabin. Demikian pula pasar batubara yang mulai terpengaruh. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menuturkan, permintaan batubara dari Tiongkok melemah dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, dia menegaskan, kondisi itu wajar. "Volatilitas supply dan demand dalam komoditas itu hal yang biasa," kata dia, kemarin.

Tren koreksi harga minyak mentah global merembet ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pada akhir September 2022, harga minyak mentah WTI sempat terkoreksi 32% dari posisi tertinggi tahun ini menjadi US$ 76,71 per barel. Para pengelola SPBU pun mulai menurunkan harga BBM nonsubsidi. Pertamina sudah menurunkan harga Pertamax Series, begitu pula Shell Indonesia yang juga menurunkan harga BBM-nya. Harga Pertamax (RON 92) yang semula Rp 14.500 - Rp 15.200 per liter (tergantung provinsi) turun jadi Rp 13.900 - Rp 14.500 per liter, sementara harga Pertamax Turbo (RON 98) yang semula Rp 15.900 per liter - Rp 16.600 per liter menyusut jadi Rp 14.950 - Rp 15.550 per liter. Shell juga memangkas harga Shell V-Power (RON 95) juga turun dari Rp 16.130 menjadi Rp 14.840 per liter. Penurunan harga BBM nonsubsidi tak berimbas ke harga BBM bersubsidi. Harga Pertalite masih anteng di level Rp 10.000 per liter untuk semua wilayah provinsi. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah bisa menurunkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi ke level sebelum kenaikan, yaitu Rp 7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp 5.000 per liter untuk Solar subsidi.

Pemerintah menjadwalkan operasi pasar serempak di seluruh Indonesia untuk mengendalikan harga beras yang mulai merangkak naik sebagai imbas rebutan gabah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan operasi pasar itu merespons cepat gejolak harga barang kebutuhan pokok termasuk beras. “Diharapkan operasi pasar dilakukan serempak di seluruh Tanah Air, terutama di daerah yang mengalami kenaikan signifikan agar harga terkendali,” ujarnya saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (3/10). Mendag juga berharap pemda merespons cepat gejolak harga barang kebutuhan pokok, seiring perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kepala daerah untuk terus memantau harga barang kebutuhan pokok. Salah satu respons pemda yang bisa dilakukan guna mengendalikan gejolak harga beras adalah dengan memberikan subsidi harga. Selain itu, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar harga beras dapat terkendali, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kenaikan harga BBM berdampak sangat berat bagi masyarakat. Namun, keputusan untuk menaikkan harga bahan-bahan yang begitu pokoknya bagi kehidupan masyarakat sangatlah berat pula bagi pemerintah. Tak ada satu pemerintahan pun yang dengan senang hati mengambil kebijakan tersebut. Salah satu aspek lain dari masalah ini adalah bahwa data obyektif menunjukkan sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati lapisan masyarakat yang seharusnya mampu membeli menurut harga keekonomiannya. Menjadi sebuah ironi, dan dilema, bahwa upaya untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat, melalui subsidi, telah menghasilkan bentuk ketidakadilan lain, yaitu masyarakat yang mampu justru lebih banyak menikmati subsidi itu.

Walau rasionalitas kenaikan harga BBM dapat diterima, masih ada problematika lain: efisiensi Pertamina sebagai BUMN. Produksi dan lifting minyak sampai saat ini masih belum mencapai target. Pengolahan minyak yang mengandalkan kilang-kilang tua membuat produksi tidak optimal. Selain itu, distribusi BBM mengalami kebocoran, 80 % subsidi BBM salah sasaran karena dinikmati oleh bukan orang miskin. Perusahaan-perusahaan besar masih menggunakan BBM bersubsidi (solar) untuk operasinya. Kita harus membangun governance (tata kelola) dalam pengelolaan BBM, mulai dari produksi, pengadaan, hingga tata laksana distribusi yang efisien agar subsidi BBM benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan dengan beban yang sekecil-kecilnya bagi negara dan masyarakat. (Yoga)