Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengungkapkan potensi panas bumi yang berada di wilayahnya belum tergarap optimal. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Barat mencatat terdapat 18 titik potensi panas bumi yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Sumbar, Firdaus mengatakan dari 18 titik geotermal itu memiliki potensi listrik yang besar. Namun, sejauh ini sebagian besarnya belum tergarap. “Sampai saat ini potensi energi panas bumi itu belum tergarap, dan baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan,” katanya akhir pekan lalu.

Data potensi sumber daya dan cadangan Blok Andaman II di lepas pantai Provinsi Aceh perlu diperkuat guna memastikan nilai keekonomian proyek tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meminta operator Blok Andaman II Premier Oil, bagian dari Harbour Energy Company, untuk makin meningkatkan pemetaan atas potensi sumber daya gas pada wilayah kerja tersebut. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan pihaknya berkomitmen untuk membantu menjaga keekonomian proyek seusai perusahaan induk operator blok itu mengumumkan temuan awal reservoir yang meleset dari ekspektasi perusahaan. “Kami kan bantu mereka itu dari segi keekonomiannya itu tugas kami kalau dia keekonomiannya rendah kan kita bisa melihat dari internal rate of returnnya masih berapa begitu ya,” katanya saat ditemui Bisnis belum lama ini. Hanya saja, dia menilai penentuan keekonomian proyek Blok Andaman II itu masih terlalu dini untuk dilakukan. Oleh karena itu, dia meminta operator untuk intensif melakukan evaluasi terhadap struktur bawah permukaan sumur eksplorasi sebelum masuk pada tahap pengembangan atau produksi lapangan lebih lanjut. “Uncertainty di sana itu harus banyak sumur sudah dipetakan, namanya kan penentuan status eksplorasi [PSE] baru bisa masuk ke PoD [plan of development alias rencana pengembangan],” kata dia. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan operator blok Andaman II Premier Oil tidak ingin terburu-buru mengonfirmasi potensi sumber daya gas yang terkandung di wilayah kerja lepas pantai Aceh itu. Di sisi lain, praktisi sektor hulu migas Tumbur Parlindungan menilai Harbour Energy belakangan tengah mengkaji ulang potensi sumber daya yang terkandung pada Blok Andaman II setelah karakteristik reservoir yang ditemukan meleset dari perkiraan awal perusahaan pada pengeboran Sumur Timpan 1.

Pemerintah menegaskan potensi terjadinya lonjakan harga beras telah diantisipasi. Hal ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait harga beras yang mulai merangkak naik sepekan terakhir. Perum Bulog, yang kini memiliki stok 800.000 ton cadangan beras pemerintah, memasifkan operasi pasar. Kepastian ketersediaan beras terus dipantau mengingat potensi dampaknya terhadap inflasi. Kendati tak signifikan, harga beras medium dan premium di tingkat nasional cenderung meningkat. Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata nasional beras medium naik dari Rp 10.990 per kg pada 17 September menjadi Rp 11.000 per kg pada 23 September. Sementara harga beras premium naik dari Rp 12.510 per kg jadi Rp 12.520 per kg.

Sekjen Kemendag Suhanto meminta masyarakat tidak khawatir akan kenaikan harga beras. Terkait program cadangan stabilitas harga pangan, jika harga beras lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, Perum Bulog akan turun tangan dan menjual murah kepada masyarakat, dengan selisih harga beras dibayar pemerintah. ”(Saat ini) harganya hanya naik 0,9 % dibandingkan tahun lalu,” ujar Suhanto dalam acara Kinerja 100 Hari Kerja Mendag bersama para pemimpin redaksi media massa, Minggu (25/9). Dalam forum tersebut, Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, perbaikan produksi pangan, termasuk beras, tetap menjadi perhatian utama pemerintah. (Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia bakal ajukan banding jika kalah dalam gugatan Uni Eropa (UE) terkait larangan ekspor bijih Nikel UE melayangkan gugatan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lantaran kebijakan larangan ekspor yang diterapkan Indonesia enyebabkan kenaikan harga komoditas turunan nikel di pasar global. Adapun putusan gugatan UE itu saat ini masih menunggu hasil dari diskusi panel. "Nikel tunggu aja panel, keputusan apa baru kita sikapi. Kalau kalah ya banding," kata Zulkifli seperti dikutip dari detik.com pada Senin (26/9). Ia mengatakan keputusan untuk banding itu telah didiskusikan bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lebih lanjut, Indonesia sendiri masuk dalam keanggotaan WTO. Zulkifli mengatakan larangan seperti itu tidak diperkenankan bagi negara-negara anggota. Di sisi lain, dirinya sempat didatangi Menteri Perdagangan Uni Eropa dan membahas persoalan tersebut. Hanya saja menurutnya Uni Eropa sendiri tidak memiliki kepentingan bisnis apapun menyangkut ekspor bijih nikel. Selain melarang ekspor, menurutnya untuk meningkatkan hilirisasi nikel di Indonesia, ada beberapa alternatif. Salah satunya dengan pengenaan bea keluar. "Untuk hilirisasi itu harga mati bagi kami. Untuk menyelamatkan itu masih banyak jalan menuju Roma. Jadi hilirisasi tidak akan terganggu," tandasnya. (Yoga)

Ekspor dinilai menjadi salah satu solusi atas melimpahnya produksi jagung saat panen raya. Namun, langkah mengekspor jagung dinilai perlu dihitung dan direncanakan secara matang agar bisa berkesinambungan dan tidak menimbulkan masalah baru di dalam negeri. Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab, dalam webinar ”Pro Kontra Ekspor Jagung” yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Kamis (22/9) menyebutkan, produksi jagung nasional meningkat dari 22,6 juta ton pada tahun 2019 menjadi 22,9 juta ton (2020), dan 23 juta ton (2021). Sejak 2017, Indonesia mulai menekan impor jagung pakan karena kebutuhan jagung nasional  dianggap dapat dipenuhi dari produksi lokal.

Sebagai perbandingan, pada 2016, Indonesia masih impor jagung untuk pakan sebanyak 884.679 ton. Menurut Ismail, dari data Badan Pangan Nasional, jagung memang surplus hingga akhir tahun 2022. ”Namun, ekspor lebih baik tidak pada Agustus-September karena produksi nasional sedang turun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Lebih baik pada Februari-Maret yang posisinya bagus,” ujarnya. Selama ini, kata Ismail, melimpahnya produksi jagung pada saat panen raya berimplikasi pada penurunan harga jagung di tingkat petani. Dengan demikian, ekspor jadi salah satu alternatif solusi. Di sisi lain, perlu perbaikan dan penambahan alat pascapanen, seperti gudang, silo penyimpanan, dan mesin pengering untuk meningkatkan mutu jagung sesuai dengan standar industri. (Yoga)

Pemerintah berencana melarang ekspor timah dalam waktu dekat untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap komoditas mentah. Namun, wacana itu dinilai perlu diiringi kajian strategi yang matang untuk mendorong hilirisasi industri serta memperkuat ekosistem timah dari hulu ke hilir di dalam negeri. Hilirisasi dibutuhkan karena selama ini 98 % timah diekspor ke luar negeri. Hanya 2 % hasil produksi timah di hulu yang diserap di sektor hilir oleh industri dalam negeri. Jika larangan ekspor timah mentah mendadak dikeluarkan tanpa memastikan berjalannya hilirisasi dan ekosistem industri di dalam negeri, pasokan timah akan menumpuk dan tak terserap optimal.

”Kita harus menciptakan ekosistem industri hilir supaya ada yang menampung hasil produksi di hulu. Perlu dipetakan dari sekarang, produksi timah kita paling potensial diolah untuk membuat turunan produk apa saja? Nilai tambahnya paling besar di sektor apa?” kata peneliti Center of Industry, Trade, and Investment di Institute of Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, Kamis (22/9). Ia mencontohkan, hasil olahan timah berpotensi digunakan untuk komponen elektronik, otomotif, serta konstruksi bangunan. Namun, akibat struktur industri timah yang masih ”bolong” dan kebiasaan mengekspor timah dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah, industri lokal di sektor-sektor itu kerap menggunakan komponen impor yang biasanya dari China dan negara Asia Timur lain. (Yoga)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa restrukturisasi PLN akan membuat lini bisnisnya lebih efisien, sehingga bisa menjamin keterjangkauan tarif listrik yang dikonsumsi masyarakat. “Urusan pengadaan energi primer yang sebelumnya tersebar dan tidak efisien, agar dikelola secara terpusat sehingga lebih efisien. Akan dibentuk satu sub-holding, yaitu PLN Energi Primer Indonesia. Dengan ini, security of supply bisa lebih kokoh,” kata Erick, Kamis (22/9). Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa sub-holding energi primer akan fokus melakukan tata kelola hingga rantai pasok dari sumber energi primer untuk pembangkit listrik berbasis batu bara, gas, bahan bakar minyak (bbm), dan biomassa. PLN Energi Primer Indonesia pun nantinya akan memiliki tiga anak usaha, yaitu Coal Mining Company, Gas Midstream Company, dan Logistic Coal Company. Sub-holding tersebut akan bertugas mengamankan pasokan energi primer agar perusahaan bisa memproduksi listrik hingga 280.000 Gigawatt Hour (GWh) per tahun. “Ini akan mengonsolidasikan pengadaan dan rantai pasok energi primer hanya di satu titik berada di bawah sub-holding energi primer,” ucapnya.

JAKARTA, ID- Pemerintah akan menerapkan Neraca Komoditas pada 2023 dan akan disediakan dalam suatu sistem interface tunggal terintegrasi dengan Sistem  Nasional Neraca Komoditas (Sinar NK). Neraca ini dipandang penting untuk mengetahui data kebutuhan industri dalam negeri. "Jadi butuhmu (industri) berapa? Barang yang ada di Indonesia berapa, misalnya baut yang diproduksi di Indonesia 20 juta, ternyata Indonesia butuh 50 juta, yang 30 juta itu bisa diimpor," kata Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian ((Kemenperin) Liliek Widodo di Jakarta International Expo. Dia menerangkan, Kemenperin terus menyiapkan sisi hilir atau industrinya, agar program hilirisasi dalam negeri bisa berjalan. Lembaga pembina sektor industri tersebut terus mendorong akselerasi hilirisasi industri di dalam negeri. Liliek memaparkan, di sektor logam, di besi baja, pihaknya akan mencoba  untuk membuat produk-produk yang lebih hilir, yang bernilai tambah tinggi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Industri migas Indonesia saat ini tengah menghadapi dua tantangan, yaitu memenuhi kebutuhan energi Indonesia dan mengurangi dampak emisi karbon. Menghadapi dua tantangan energi tersebut, dibutuhkan solusi multidimensi. "Melihat situasi ini, tantangan energi Indonesia membutuhkan solusi multidimensi. Percepatan transisi energi Indonesia membutuhkan upaya bersama," ujar Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Irtiza H. Sayyed, pada Upacara Pembukaan Pameran dan Konvensi IPA ke-46. Selain mendorong peningkatan produksi migas, lanjut dia, industri migas  saat ini juga tengah fokus untuk menurunkan emisi karbon. Dalam kegiatan operasional dan produksinya, perusahaan migas terus mengembangkan berbagai teknologi yang dapat mengurangi emisi karbon dan menghasilkan energi yang lebih bersih. "Dalam kasus teknologi seperti CCS, investasi yang dibutuhkan sangat besar, dan penerapan pada skala industri merupakan komitmen jangka panjang. Untuk meyakinkan bisnis jangka panjang. Untuk meyakinkan  bisnis jangka panjang terhadap investasi semacam itu, para pemangku kepentingan  berharap bahwa kebijakan pemerintah akan mendukung teknologi yang mereka bantu besarkan," ujarnya. (Yetede)

Bagaimana demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak akan berbahaya bila bertemu dengan masalah krisis pangan? Andi Irawan, Guru Besar Universitas Bengkulu dan Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat Asosiasi Staf Akademik Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia.  Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut. Tempo.co melaporkan bahwa para buruh akan terus berunjuk rasa di 34 provinsi hingga puncaknya pada 4  Oktober nanti di depan Istana Merdeka, yang direncanakan diikuti 5.000-7.000 demonstran. Demo BBM juga terjadi di Port-au-Prince, ibu kota Haiti, pada 13 September lalu, yang berujung kerusuhan. Bahkan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM  si Sri Langka berakhir dengan pergantian pemerintah. Tak ada pemerintah yang ingin kerusuhan atau gonjang-ganjing politik terjadi karena harga BBM naik. Apalagi bila kenaikan harga itu sebagai respons atas tekanan harga minyak dunia. Demo BBM di negara kita pun bukan hal baru dan sering kali berakhir dengan bentrokan antara pendemo dan aparat, serta kerusakan sarana umum. (Yetede)