Bank Dunia menyiapkan dana sebesar US$ 30 miliar untuk menahan dampak krisis pangan yang disebabkan invasi Rusia di Ukraina. Dana ini disiapkan untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan konferensi pers G-20 di forum Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM), Selasa (11/10). Presiden Bank Dunia David Malpass menyebut, dana bantuan senilai US$ 30 miliar tersebut akan dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan pangan dan gizi. Rinciannya, pendanaan proyek baru senilai US$ 12 miliar, dan untuk proyek lama yang telah disetujui tetapi belum dicairkan senilai lebih dari US$ 18 miliar.

Pelaku usaha pertambangan nikel akan tetap mengekspor mengekspor olahan bijih nikel hasil pemurnian awal lantaran belum terciptanya industri perantara dan hilir yang kuat untuk menyerap komoditas setengah jadi tersebut. Langkah ekspor bijih nikel hasil pemurnian awal pun bakal membuat nilai tambah olahan komoditas dari sejumlah pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter justru lari ke luar negeri. CEO Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus mengatakan bahwa belum siapnya industri anoda domestik untuk melanjutkan serapan turunan dari mixed hydroxide precipitate (MHP) seperti nikel sulfat (NiSO4) dan kobalt sulfat (CoSO4) membuat pengusaha kebingungan mencari industri yang siap menyerap produknya.“MHP kita masih ekspor karena kita belum olah di dalam negeri sampai ke sulfat, ke packing menjadi sel. Itu masih tahap satu setelah bijih nikel, karena siapa yang mau beli?” kata Alex saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/10).Dengan demikian, Alex menegaskan bahwa nilai tambah dari kegiatan penghiliran tambang nikel di Morowali sebagian besar justru terjadi di luar negeri. Kawasan industri IMIP yang melingkupi luasan tambang nikel mencapai 43.000 hektare itu sendiri sudah memproduksi nickel pig iron (NPI) sebesar 3,63 juta MTPY. Selain itu, kawasan industri IMIP juga memproduksi katoda mencapai 195.000 MTPY dari tiga pelaku industri.

Sementara itu, President Director PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Rachmat Makkasau memperkirakan 70% produksi katoda tembaga hasil pemurnian dari smelter domestik akan diekspor pada 2025 mendatang. Rachmat beralasan industri hilir baru mampu menyerap 30% dari kapasitas produksi katoda tembaga di dalam negeri. Berdasarkan hitung-hitungan Amman Mineral, smelter domestik akan mulai memproduksi 1,1 juta ton katoda tembaga pada 2025. Proyeksi itu berasal dari target commercial operation date dari smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Amman Mineral yang ditarget efektif pada akhir 2024.Sementara itu, permintaan katoda tembaga domestik saat itu baru mencapai di kisaran 300.000 ton.

Restu pemegang saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) atas aksi korporasi private placement membuka gerbang kongsi Grup Salim dan Grup Bakrie di sektor pertambangan batu bara. Lampu hijau untuk menggelar Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) diperoleh BUMI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada Selasa (11/10). Berdasarkan hasil pemungutan suara pemegang saham BUMI, sebanyak 96,22% pemegang saham setuju atas rencana private placement dan hanya 3,07% pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Berbekal persetujuan pemegang saham, BUMI bakal mendapat aliran dana segar senilai Rp24 triliun atau setara dengan US$1,6 miliar. Nilai fantastis yang akan diterima oleh entitas pertambangan batu bara di bawah kendali Grup Bakrie itu bakal diterima dari dua entitas yang terafiliasi dengan Anthoni Salim. Adapun, dua entitas afiliasi Grup Salim yang akan menyerap emisi 200 miliar saham Seri C BUMI yang diterbitkan dengan skema private placement yaitu Mach Energy (Hong Kong) Limited dan Treasure Global Investment Limited. Apabila ditelisik, pemegang saham Mach Energy terdiri atas PT Bakrie Capital Indonesia (BCI) dengan kepemilikan saham 42,5% di bawah kendali grup Bakrie, Colver Wide Limited dengan kepemilikan saham 15% dan dikendalikan oleh Agoes Projosasmito, dan terakhir 42,5% saham dimiliki oleh Mach Energy Pte.Ltd. yang berbasis di Singapura dan berada di bawah kendali Anthoni Salim alias Grup Salim.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bumi Resources Sri Dharmayanti mengatakan dana superjumbo yang dihimpun akan digunakan untuk pembayaran kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo. Dengan kata lain, BUMI kembali lolos dari jurang default alias gagal bayar berkat kucuran dana dari Grup Salim. “Dengan PMTHMETD ini posisi keuangan perseroan akan mengalami perbaikan dengan meningkatnya rasio likuiditas dan solvabilitas perseroan, beban keuangan yang menurun akan meningkatkan profitabilitas,” paparnya.

Tingginya potensi aspal alam di Buton, Sulawesi Tenggara membuat sejumlah investor mancanegara mulai menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya pada industri pengolahan komoditas tersebut. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa saat ini telah ada beberapa investor dari dalam negeri dan Eropa yang menyatakan minatnya untuk mengoptimalkan potensi komoditas yang dikenal sebagai aspal buton tersebut. “Insyaallah sudah ada [investor yang minat] dari beberapa negara, termasuk [perusahaan] nasional kita. Jadi dari Eropa dan Indonesia,” katanya, Selasa (11/10). Saat ini, produksi aspal buton telah mencapai 100.000 ton per tahun. Jumlah tersebut pun masih jauh di bawah kebutuhan aspal nasional yang diperkirakan mencapai 5 juta ton per tahun. Untuk bisa memenuhi kebutuhan aspal nasional, kata Bahlil, dibutuhkan investasi setidaknya sekitar Rp15 triliun hingga Rp20 triliun. Pasalnya, modal yang diperlukan untuk memproduksi aspal buton sebanyak 500.000 ton saat ini mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menawarkan potensi aspal buton di Indonesia yang mencapai 662 ton kepada investor. Menurutnya, dengan kebutuhan aspal dalam negeri yang mencapai 5 juta ton per tahun, maka potensi tersebut bisa dimanfaatkan hingga 120 tahun mendatang.

Dua tahun lagi saya beri waktu, setop impor aspal, harus semuanya disuplai dari Pulau Buton," tegas Presiden Jokowi saat membuka acara Investor Daily Summit 2022, di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10). Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki potensi atau deposit 662 juta ton aspal di Buton, Sultar. Namun, belum banyak dimanfaatkan, lantaran harga aspal impor dinilai lebih murah. Dengan potensi sebanyak itu dibutuhkan 120 tahun untuk mengelola aspal di Buton, karena kebutuhan aspal dalam negeri hanya 5 juta ton per tahun. "Dulu pernah diolah di Buton, tetapi setop. Saya nggak tahu, karena katanya aspal impor lebih murah," ujarnya. Oleh karena itu, Jokowi mengajak investor untuk segera menanamkan modalnya di industri pengelolaan aspal di Buton agar potensi aspal ini dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri dan diekspor. "Ini kesempatan bapak ibu semuanya kalau ingin investasi segera bangun industri. Pasarnya jelas, ada di dalam negeri, sebagian bisa diekspor," tuturnya. 

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, sudah ada investor dalam dan luar negeri yang tertarik membangun industri aspal di Buton. "Sudah ada, Insya Allah. Di beberapa negara termasuk nasional kita, Eropa dan Indonesia," kata dia kepada wartawan usai menghadiri Investor Daily Summit 2022. Dia menyebut, setidaknya dibutuhkan dana Rp 15-20 triliun untuk membangun industri aspal dengan kapasitas produksi yang dapat memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri sebesar 5 juta ton per tahun. "Untuk mengcover 500.000 ton itu investasinya sekitar Rp 2,5 triliun sampai Rp 3 triliun. Jadi (kalau 5 juta ton) itu kurang lebih sekitar Rp 15-20 triliun," ucapnya. Ia menjelaskan, bahwa industri aspal di Buton memiliki kapasitas produksi 100.000 ton per tahun dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya investor di wilayah ini. (Yoga)

 Para Menkeu dan Mentan G20 secara perdana bertemu di Washington DC, AS, dalam ajang Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM). JFAMM diselenggarakan bersamaan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2022 pada 11 Oktober 2022. Empat fokus pembahasan JFAMM, di antaranya soal kerawanan pangan dan gizi. JFAMM merupakan kegiatan inisiatif kolaborasi negara - negara G20 Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa yang ditujukan untuk membahas perkembangan terkini, mengidentifikasi solusi, dan arah ke depan dalam mengatasi kerawanan pangan global. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, pada Minggu (09/10) Mentan RI Syahrul Yasin Limpo telah bertolak ke AS dan diagendakan untuk hadir pada pertemuan JFAMM. 

 Di ajang JFAMM, para Menkeu dan Mentan G20 bertemu dan membahas empat poin utama, yakni membangun upaya anggota G20 untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi, mendukung secara politis untuk pemetaan, penyusunan kerangka acuan, dan tindakan konkret yang akan diambil mengatasi permasalahan tersebut, menjajaki aksi konkret untuk mengatasi krisis ketersediaan pupuk dan kerawanan pangan yang mendesak. “Dan poin terakhir adalah mempertimbangkan koordinasi di bidang keuangan dan pertanian jangka panjang untuk mempercepat implementasi komitmen, membantu mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, serta memperkuat dan menghindari duplikasi dengan inisiatif yang telah berjalan,” papar Kuntoro dalam keterangan Kementan. Keempat poin itu diharapkan dapat menghadirkan komitmen bersama negara-negara G20 dan dapat menjadi solusi permasalahan pangan di dunia. (Yoga)

Jalur Trans-Kalimantan di Kabupaten Ketapang, Kalbar, hingga Selasa (11/10) masih terendam banjir. Akses jalan ke pedalaman juga terhambat dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Sejumlah desa terisolasi dan memerlukan bantuan logistik. Banjir di kawasan itu terjadi sejak Senin (10/10). Kawasan terdampak berada di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Nanga Tayap. Tanpa kendaraan bermotor, warga memanfaatkan rakit untuk menjalankan aktivitas. Fabianus (32), warga Nanga Tayap, Selasa, mengatakan, setidaknya ada tiga area banjir di jalan utama Trans-Kalimantan di Ketapang. Panjangnya berkisar 100-150 meter dengan tinggi genangan air 80-100 cm. Sementara di Simpang Hulu, banjir setinggi 30 cm. Dendi (29), warga Simpang Hulu, mengatakan, sepeda motor masih sulit melintasi kawasan itu. Nacha (25), warga Riam Kota, Kecamatan Jelai Hulu, mengatakan, ketinggian banjir berkisar 5-6 m. Banjir merendam sejumlah rumah sehingga membuat warga mengungsi. Jelai Hulu berjarak 140 km dari pusat kota Ketapang.

Camat Jelai Hulu Markus menyebutkan, dari 22 desa, sebanyak 18 desa terendam banjir. Lebih dari 1.000 orang terdampak banjir. Sedikitnya 50 keluarga mengungsi ke kantor Kecamatan Jelai Hulu, gedung SMA, dan gedung SMP. ”Kalau bisa, kami dibantu helicopter untuk menjangkau desa-desa yang terisolasi. Ada desa yang tidak bisa dilintasi menggunakan jalur sungai karena arus deras dan jalur darat lumpuh,” ujarnya. Perwakilan Tim Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan, Pemprov Kalbar menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Banjir di perbatasan Jalur Trans-Kalimantan di Kalteng juga sebagian masih tergenang, yakni di Kabupaten Lamandau. Jalur yang menghubungkan Kalteng dengan Kalbar itu terendam akibat luapan Sungai Delang. Camat Delang AACG Yudah Sulasopli menjelaskan, banjir cepat surut juga cepat naik tergantung intensitas hujan. ”Saat ini mulai surut dan untuk di jalur Trans-Kalimantan sudah bisa dilalui kendaraan meski beberapa titik masih direndam air banjir,” ujar Yudah, Selasa. (Yoga)

Setelah sempat menguat selama lima hari berturut-turut, harga minyak mentah dunia kembali merosot. Kemarin (10/10), per pukul 18.53 WIB, harga minyak mentah berjangka jenis Brent kontrak pengiriman Desember 2022 turun 0,88% ke level US$ 97,06 per barel. Padahal, selama sepekan, harga minyak Brent naik 8,48%. Di periode yang sama, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman November 2022 juga turun 0,85% ke US$ 91,85 per barel. Sebelumnya, harga minyak WTI masih naik 11,81% selama sepekan.

Pemerintah segera mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat peningkatan porsi energi baru dan terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah merampungkan sejumlah regulasi terkait dengan perdagangan karbon agar bisa mempercepat pelaksanaannya. Harapannya, perdagangan karbon di dalam negeri bisa mempercepat target porsi EBT sebanyak 25% dalam bauran energi nasional. Hanya saja, Rida mengatakan, kementeriannya masih menunggu alokasi anggaran yang disiapkan oleh otoritas fiskal untuk mendukung implementasi perdagangan karbon itu. Rida beralasan, seluruh aset yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021, subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran, hanya 19,5 % pengguna BBM bersubsidi yang berasal dari 40 % kelas terbawah. Sedangkan 45,8 % berasal dari 40 % kelas menengah dan 34,7 % berasal dari 20 % kelas teratas. Dampak langsung kenaikan harga BBM adalah kenaikan biaya transportasi (first round). Lebih jauh, ada tekanan pada harga-harga secara umum karena posisi BBM sebagai input produksi yang penting dan signifikan di hampir semua sektor perekonomian, terutama melalui biaya logistik (second round). Maka, beban kenaikan harga BBM adalah signifikan. Arah kebijakan pemerintah sudah tepat dengan cepat menjalankan program kompensasi sebagai pengalihan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta rumah tangga miskin dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 14,6 juta pekerja berupah rendah. Dengan menyasar sekitar 35 juta penerima bantuan sosial, pemerintah tampak berupaya melindungi 40 % keluarga termiskin. Meski demikian, kelompok terbesar terkena dampak kenaikan harga BBM tidak hanya kelas bawah, tapi juga kelas menengah.

Pada 2021, terdapat 51,5 juta rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor. Sebagian besar kelas menengah-bawah sangat bergantung pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama dan bahkan sebagai salah satu faktor produksi terpenting akan terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada 40 % rumah tangga termiskin, tapi juga 60 % rumah tangga termiskin, yaitu sekitar 45,3 juta rumah tangga. Pengeluaran tertinggi dari rumah tangga di kelas 60 % terbawah ini adalah Rp 4,1 juta per bulan. Menambah kuota penerima bantuan sosial ini menjadi krusial karena hingga kini ketepatan sasaran dari program bantuan masih jauh dari memuaskan. Pada 2021, dari 9,1 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hanya 52,5 persen di antaranya yang berasal dari kelas 40 % termiskin. Adapun 13,9 juta keluarga penerima program bantuan pangan non-tunai (BPNT) hanya mencapai 56,8 % kelas 40 % terbawah. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat tidak mampu dan rentan ini, besaran BLT idealnya setara dengan kenaikan harga barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat yang menjadi sasaran. BLT dan BSU sebesar Rp 150 ribu per bulan atau total Rp 600 ribu untuk empat bulan (September-Desember 2022) tidaklah mencukupi. Sebagian besar pengeluaran bulanan rumah tangga 60 % terbawah dialokasikan untuk membeli pangan (58,9 %). (Yoga)