SKK Migas menyatakan pasokan gas dalam negeri bakal melimpah. Sejumlah proyek gas akan mulai beroperasi dalam waktu dekat.  Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan pasokan gas akan berlebih di Jatim dalam waktu dekat. Pasalnya, saat ini Pertamina EP Cepu sedang bersiap memproduksi gas tambahan hingga 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari lapangan Jambaran Tiung Biru. Selain itu, lapangan Bukit Tua Phase 2B yang dikelola Petronas Carigali Ketapang II Ltd menghasilkan 30 MMSCFD. Ladang ini sudah mulai onstream pada 12 April lalu. Pada akhir tahun hingga kuartal pertama 2023 nanti, lapangan MAC dan MDA-MBH yang dioperasikan HuskyCNOOC Madura Ltd (HCML) juga diprediksi mulai beroperasi. Masing-masing memiliki kapasitas produksi 55 MMSCFD dan 175 MMSCFD. Periode kuartal pertama 2023 juga merupakan jadwal onstream lapangan Tangguh Train 3 yang dikelola BP Berau Ltd dengan tambahan kapasitas LNG 3,8 juta ton per tahun. "Dengan Jambaran Tiung Biru saja sudah kelebihan. 

Begitu HCML tambah produksi, mungkin kita harus carikan (pembeli gas) 40 MMSCFD," katanya saat ditemui di Bandung, Selasa malam, 4 Oktober 2022. Sementara itu, di sekitar Sumatera sudah terjadi kelebihan pasokan. Itu sebabnya, Indonesia bisa mengekspor gas, salah satunya ke Singapura. Sumbernya antara lain berasal dari Blok Corridor di Sumatera Selatan dan Blok Jabung di Jambi. Dwi mengatakan kapasitas produksi berpotensi bertambah dengan temuan gas di Blok Andaman II yang dikelola Harbour Energy Company, perusahaan induk dari Premier Oil. Merujuk ke data awal Kementerian ESDM, sumber daya gas di Aceh itu sekitar 6 triliun kaki kubik atau TCF. Untuk jangka panjang, Indonesia masih punya sederet proyek strategis nasional yang akan beroperasi. Salah satunya pengembangan Blok Masela yang sekarang tersendat masalah divestasi saham Shell Upstream Overseas Services Ltd serta perubahan Plan of Development. Proyek yang sekarang dipimpin Inpex Corporation ini memiliki kapasitas setara 1.600 MMSCFD dan ditargetkan berproduksi pada 2027. Contoh proyek lainnya adalah Indonesia Deepwater Development dengan kapasitas 844 MMSCFD yang direncanakan mulai berproduksi pada kuartal IV 2025. (Yoga)

Sayonara bonanza lonjakan harga komoditas! Efek resesi dan ketidakpastian ekonomi global mulai menyurutkan permintaan komoditas mineral dan batubara, termasuk di tahun depan. Tanda-tanda itu mulai terlihat ketika harga komoditas mulai merosot seiring penurunan permintaan. Para pelaku pasar memang mulai merasakan aura resesi global. "Permintaan timah sangat menurun. Bulan lalu, para member AETI ada yang komplain, mereka sulit menjual barangnya," kata Jabin Sufianto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), kepada KONTAN, Selasa (4/10). Potensi resesi menyebabkan banyak perusahaan, terutama pengguna bahan mineral dan logam, menahan ekspansi bisnis. "Mana ada yang mau investasi besar-besaran di saat kondisi makro sangat tidak menentu atau tidak ada kepastian," ucap Jabin. Demikian pula pasar batubara yang mulai terpengaruh. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menuturkan, permintaan batubara dari Tiongkok melemah dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, dia menegaskan, kondisi itu wajar. "Volatilitas supply dan demand dalam komoditas itu hal yang biasa," kata dia, kemarin.

Tren koreksi harga minyak mentah global merembet ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pada akhir September 2022, harga minyak mentah WTI sempat terkoreksi 32% dari posisi tertinggi tahun ini menjadi US$ 76,71 per barel. Para pengelola SPBU pun mulai menurunkan harga BBM nonsubsidi. Pertamina sudah menurunkan harga Pertamax Series, begitu pula Shell Indonesia yang juga menurunkan harga BBM-nya. Harga Pertamax (RON 92) yang semula Rp 14.500 - Rp 15.200 per liter (tergantung provinsi) turun jadi Rp 13.900 - Rp 14.500 per liter, sementara harga Pertamax Turbo (RON 98) yang semula Rp 15.900 per liter - Rp 16.600 per liter menyusut jadi Rp 14.950 - Rp 15.550 per liter. Shell juga memangkas harga Shell V-Power (RON 95) juga turun dari Rp 16.130 menjadi Rp 14.840 per liter. Penurunan harga BBM nonsubsidi tak berimbas ke harga BBM bersubsidi. Harga Pertalite masih anteng di level Rp 10.000 per liter untuk semua wilayah provinsi. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah bisa menurunkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi ke level sebelum kenaikan, yaitu Rp 7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp 5.000 per liter untuk Solar subsidi.

Pemerintah menjadwalkan operasi pasar serempak di seluruh Indonesia untuk mengendalikan harga beras yang mulai merangkak naik sebagai imbas rebutan gabah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan operasi pasar itu merespons cepat gejolak harga barang kebutuhan pokok termasuk beras. “Diharapkan operasi pasar dilakukan serempak di seluruh Tanah Air, terutama di daerah yang mengalami kenaikan signifikan agar harga terkendali,” ujarnya saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (3/10). Mendag juga berharap pemda merespons cepat gejolak harga barang kebutuhan pokok, seiring perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kepala daerah untuk terus memantau harga barang kebutuhan pokok. Salah satu respons pemda yang bisa dilakukan guna mengendalikan gejolak harga beras adalah dengan memberikan subsidi harga. Selain itu, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar harga beras dapat terkendali, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kenaikan harga BBM berdampak sangat berat bagi masyarakat. Namun, keputusan untuk menaikkan harga bahan-bahan yang begitu pokoknya bagi kehidupan masyarakat sangatlah berat pula bagi pemerintah. Tak ada satu pemerintahan pun yang dengan senang hati mengambil kebijakan tersebut. Salah satu aspek lain dari masalah ini adalah bahwa data obyektif menunjukkan sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati lapisan masyarakat yang seharusnya mampu membeli menurut harga keekonomiannya. Menjadi sebuah ironi, dan dilema, bahwa upaya untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat, melalui subsidi, telah menghasilkan bentuk ketidakadilan lain, yaitu masyarakat yang mampu justru lebih banyak menikmati subsidi itu.

Walau rasionalitas kenaikan harga BBM dapat diterima, masih ada problematika lain: efisiensi Pertamina sebagai BUMN. Produksi dan lifting minyak sampai saat ini masih belum mencapai target. Pengolahan minyak yang mengandalkan kilang-kilang tua membuat produksi tidak optimal. Selain itu, distribusi BBM mengalami kebocoran, 80 % subsidi BBM salah sasaran karena dinikmati oleh bukan orang miskin. Perusahaan-perusahaan besar masih menggunakan BBM bersubsidi (solar) untuk operasinya. Kita harus membangun governance (tata kelola) dalam pengelolaan BBM, mulai dari produksi, pengadaan, hingga tata laksana distribusi yang efisien agar subsidi BBM benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan dengan beban yang sekecil-kecilnya bagi negara dan masyarakat. (Yoga)

Kenaikan harga BBM dan sejumlah bahan pangan mendorong inflasi September 2022. Nelayan jadi kelompok rentan yang paling terimbas. Dampak kenaikan harga BBM diperkirakan masih merembet ke sektor lain. BPS mencatat, inflasi nasional pada September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Inflasi bulanan itu merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014 yang tercatat 2,46 %, sementara inflasi tahunan menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015 yang 6,25 %. Kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi 8,88 % dengan andil 1,08 persen pada inflasi September 2022. Komoditas dan jasa yang dominan memberi andil adalah bensin dengan andil 0,89 %, tarif angkutan dalam kota 0,09 %, solar 0,03 %, dan tarif angkutan antar kota 0,03 %. Selain itu, tarif ojek dan taksi daring memberi andil masing-masing 0,02 % dan 0,01 %.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (3/10) mengatakan, pendorong utama inflasi September 2022 adalah komponen harga yang diatur pemerintah, yakni pertalite, solar, dan pertamax. Kenaikan harga BBM itu juga menyebabkan tarif transportasi umum dan barang turut naik. ”Penyesuaian harga BBM berdampak pada lonjakan inflasi kelompok energi hingga 16,48 %,” ujarnya. Untungnya, inflasi di sektor  energi teredam oleh penurunan harga pangan. Meskipun begitu, harga pangan tetap perlu dicermati karena berpotensi terdampak kenaikan harga BBM. Beras, misalnya, harganya sudah naik lantaran dipengaruhi oleh kenaikan biaya angkut dan buruh harian. Selain itu, kenaikan harga BBM masih akan merembet ke sektor lain. Di sektor perdagangan besar,  kenaikan ongkos transportasi turut mendongkrak harga-harga bahan bangunan/konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan September naik 1,27 % lantaran kenaikan harga solar, pasir, batu fondasi, semen, dan batu split. (Yoga)

Ketahanan nelayan mulai goyah. Kenaikan harga BBM semakin membebani biaya produksi nelayan. Sementara itu, ketimpangan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan di sejumlah daerah belum teratasi. Dari data BPS, nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2022 merosot paling tajam ketimbang nilai tukar petani (NTP) pada subsektor lain. NTN merosot -1,84 % secara bulanan, yakni dari 107,21 menjadi 105,24. Sementara nilai tukar pembudidaya ikan turun -0,11 % secara bulanan, yakni dari 105,44 menjadi 105,33. Kenaikan harga BBM sangat berdampak pada peningkatan beban pengeluaran dan biaya produksi nelayan. Ketua Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan, sejak kenaikan harga BBM, nelayan semakin kesulitan mendapatkan BBM, baik yang bersubsidi di SPBU nelayan (SPBUN) maupun eceran karena pasokan semakin terbatas.

Di Indramayu, sejumlah nelayan kapal ukuran 6 GT ke atas saat ini tidak bisa melaut karena kesulitan membeli BBM. Sementara di Cirebon, nelayan kecil memilih tidak melaut karena harga jual ikan tidak sesuai dengan kenaikan biaya perbekalan. Nelayan membutuhkan segera langkah konkret untuk kecukupan pasokan BBM. ”Kesulitan mendapatkan BBM membuat nelayan tidak bisa melaut. Banyak nelayan mulai menganggur,” kata Budi, Senin (3/10). Ketum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengemukakan, dampak kenaikan harga BBM semakin membebani kehidupan nelayan. Komponen BBM sangat besar dalam biaya produksi nelayan, yakni sekitar 60-70 %. Sebagian nelayan yang tidak bisa memperoleh BBM bersubsidi selama ini harus membeli BBM secara eceran dengan harga lebih mahal. (Yoga)

PLN Memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. “PLN Hadir memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Dirut PLN Darmawan Prasodjo, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik induksi belum berlaku pada 2022. Pertimbangan ini diambil setelah pemerintah melihat lansung kondisi di lapangan. Bagi PLN, program kompor listrik merupakan proyek besar yang hitung hitungannya menguntungkan bagi negara dan masyarakat. Menurut PLN, program peralihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik rumah tangga dapat menghemat APBN dan impor LPG. Berdasarkan perhitungan PLN, setiap 1 kg konversi LPG 3 kg ke kompor listrik dapat memberikan penghematan Rp 720 lebih murah dari gas melon konvensional. Namun sajian angka penghematan yang menakjubkan dan kesiapan produksi dari pelaku industri tersebt tak memikat pengambil keputusan di negeri ini.  (Yoga)

Pemerintah memerintahkan PT PLN (Persero) untuk menggunakan dana dari penyertaan modal negara atau PMN pada tahun depan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Tanah Air. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik setelah mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun pada tahun anggaran 2023. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan PMN yang diberikan kepada PLN dan badan usaha pelat merah lainnya menjadi penugasan untuk membuka peluang atau pasar baru di tengah masyarakat. “PMN PLN Rp10 triliun ini adalah penugasan untuk jaringan listrik dan listrik desa, kalau teman-teman bilang tidak usah dibangun listrik desa ya sudah kami pun tidak butuh PMN,” kata Arya di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).Kendati demikian, PLN membutuhkan suntikan modal mencapai sekitar Rp20 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen selama periode 2023-2024. Berdasarkan perhitungan PLN, dana elektrifikasi itu bakal dialokasikan untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun, regional Sumatra dan Kalimantan Rp9,93 triliun, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp6 triliun. Rencananya, PLN bakal menagih PMN sisanya sebesar Rp7,96 triliun pada APBN 2024. Di sisi lain, dana PMN 2020 yang sudah terealisasikan sampai dengan triwulan pertama 2022 mencapai Rp4,7 triliun atau setara dengan 95 persen dari keseluruhan total dana PMN diterima.

Sampai Rabu (28/9) bantuan materi dan non materi terus berdatangan ke posko sekitar lokasi kebakaran di belakang Pasar Kembang Cikini di Jalan Cikini Kramat RW 001, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Irawan Prasetyo, Ketua RW 001, mengungkapkan, ada yang menyalurkan bahan pokok, makanan siap santap, dan pakaian. Namun, ketersediaan air bersih serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) masih terbatas. Hal ini dikeluhkan Aida (48), salah satu korban kebakaran yang mengungsi di posko bersama dua anaknya. ”Kebetulan air di tempat MCK kecil. Jadi, kami yang di posko menumpang dulu ke warga yang air dan listriknya hidup,” ujarnya. Ia juga mengharapkan ada fasilitas MCK untuk perempuan. (Yoga)