PT PGN Tbk sebagai subholding gas Pertamina menjajaki kerja sama dengan perusahaan energi joint venture antara Jepang dan Indonesia yakni, PPT Energy Trading Co., Ltd. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, Kamis (20/10) kemarin. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan dan President Director PPT Energy Trading Co., Ltd. Agus Witjaksono. Melalui kolaborasi ini, PGN dan PPTET akan mengembangkan bisnis LNG, New Renewable Energy dan Energi Transisi. Dengan pengalaman PPTET yang sudah lebih dari 50 tahun

PGN berharap sinergi ini berjalan dengan baik kedepannya, sehingga dapat menyokong kebutuhan dan pemanfaatan LNG sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. CEO Subholding Gas Pertamina PGN M. Haryo Yunianto, melalui sambutannya menyatakan bahwa PGN memiliki peluang yang sangat besar untuk memasuki pasar gas bumi Internasional melalui pemanfaatan moda non pipa yaitu LNG. Kebutuhan LNG dunia, khususnya regional Asia Pasific pada tahun 2022 mencapai 273 mmtpa dan akan terus tumbuh 2.8% pertahun hingga tahun 2050 sebesar 585 mmtpa. Terlebih kondisi geopolitik dan upaya menuju energi bersih secara global membuat nilai bisnis LNG semakin menarik, untuk itu kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting dilakukan,” kata Haryo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/10). (Yoga)

Kemenkeu melalui Ditjen Anggaran dijadwalkan kembali melakukan pembayaran kompensasi energi Rp 163,3 triliun Oktober ini, Rp 132,1 triliun akan dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero), sedangkan Rp 31,2 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari total anggaran kompensasi yang disepakati dengan Banggar DPR Rp 293,5 triliun untuk tahun ini, pemerintah telah mencairkan sebesar Rp 104,8 triliun sampai dengan September 2022. Kompensasi energi diberikan kepada Pertamina dan PLN terkait dengan penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri.

“Kompensasi ini akan kami usahakan bisa tercairkan pada bulan Oktober ini karena seluruh persyaratan sudah (dipenuhi), dari sisi review BPK maupun koordinasi dengan tiga menteri. Tentu kami akan melakukan proses pencairan pada minggu depan dari Dirjen Anggaran,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita secara online, Jumat (21/10). Menkeu mengaku sudah menggelar pertemuan dengan Menteri ESDM serta Menteri BUMN untuk mengoordinasikan pembayaran kompensasi itu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Adapun untuk subsidi, kami akan tetap mengikuti jadwal. Jadi, untuk ini Pertamina akan mendapatan pembayaran yang cukup besar, demikian juga dengan PLN,” ucap Sri Mulyani. Melalui Perpres 98/2022, pemerintah merevisi alokasi anggaran kompensasi dan subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya konsumsi.  (Yoga)

Produksi beras nasional tahun 2022, sebagaimana dirilis BPS, Senin (17/10), cukup positif. Dengan  proyeksi peningkatan luas panen dan produksi tiga bulan terakhir, produksi beras Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 32,07 juta ton, naik 2,29 % dibandingkan produksi tahun lalu 31,36 juta ton. Peningkatan itu disumbang oleh lonjakan produksi 15,12 % secara tahunan pada periode Oktober-Desember 2022. Proyeksi tersebut diperoleh dari realisasi luas panen sepanjang Januari-September serta proyeksi pada Oktober-Desember yang diperkirakan 1,91 juta ha. Luas itu meningkat 16,45 % dibandingkan periode Oktober-Desember 2021 yang tercatat 1,64 juta ha. Dengan produksi sebanyak itu, Indonesia bisa swasembada lagi tahun ini. Sebab, kebutuhan beras nasional rata-rata 30 juta ton per tahun. Namun, situasi iklim hingga akhir tahun bisa jadi kendala serius. Kantor Meteorologi (Bureau of Meteorology) Australia memublikasikan, indeks kondisi iklim di Samudra Pasifik menunjukkan fenomena La Nina kuat hingga awal 2023. Menurut ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), La Nina akan menyebabkan iklim yang lebih basah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Curah hujan sejumlah wilayah di Indonesia akan berada di atas normal hingga Desember 2022.

Selain iklim, faktor lain yang berpotensi menggerus produksi beras nasional, yakni soal insentif usaha yang tergerus karena harga gabah tak cukup mengimbangi kenaikan ongkos produksi, kendati harga gabah tiga tahun terakhir umumnya di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Ada kekhawatiran soal motivasi petani menanam padi yang redup karena insentif usaha yang makin turun. Hasil perhitungan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) menunjukkan, ongkos produksi gabah kering panen (GKP) mencapai Rp 4.523 per kg pada tahun 2019. Namun, kini ongkos produksinya telah naik menjadi Rp 5.876 per kg GKP seiring naiknya sejumlah komponen biaya usaha tani, seperti sewa lahan, upah buruh tani, dan sarana produksi, sebesar 25-35 % dalam tiga tahun terakhir. Dengan ongkos produksi sebesar itu, harga gabah di atas HPP tidak ada artinya lagi buat petani. Sebab, HPP makin tidak relevan dan tertinggal oleh ongkos produksi. Jika mengacu hitungan AB2TI, ongkos produksi GKP naik 40 % dibandingkan HPP yang ditetapkan Rp 4.200 per kg. Ini situasi laten yang menggerus produksi beras nasional dalam jangka panjang. (Yoga)

Tarakan Field Manager Pertamina EP Isrianto Kurniawan mengatakan bahwa persiapan sudah mencapai 80%. Lokasi pengeboran berada di Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Pengeboran ini akan menambah produksi migas di Tarakan Field sebagai bagian dari Zona 10 Regional 3 Kalimantan Subholding Upstream. Saat ini, produksi minyak Tarakan Field berkisar di angka 1.920 barel minyak per hari (bph) dan produksi gas mencapai 2,2 juta kaki kubik per hari (MMscfd). “Akhirnya proses pengeboran sumur Pamusian dapat dilakukan. Saat ini, perlengkapan pengeboran sudah mayoritas tiba di lokasi, dan ditargetkan akhir bulan Oktober 2022 ini tajak sumur dapat dilakukan,” ujarnya pada Rabu (19/10). Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa pengeboran sumur Pamusian sempat tertunda karena membutuhkan waktu persiapan hingga 2 tahun.

Presiden AS Joe Biden berencana mengumumkan pelepasan cadangan minyak strategis negaranya sebesar 15 juta barel, Rabu (19/10). Pemerintah AS juga membuka kemungkinan melepas lebih banyak cadangan minyak strategisnya jika harga energi terus melonjak. Menurut pejabat senior AS yang tak mau disebut namanya, Selasa (18/10), pelepasan ini adalah yang terakhir dari total 185 juta barel yang dilepas AS sejak kenaikan harga minyak akibat invasi Rusia ke Ukraina. (Yoga)

Perum Bulog mendukung percepatan distribusi dan pemerataan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dengan menggunakan tol laut. Bulog melakukan kolaborasi dengan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan Kemenhub dalam pemanfaatan tol laut untuk percepatan distribusi dan pemerataan stok CBP di seluruh wilayah Tanah Air. Hal itu ditandai pengiriman perdana beras ke Provinsi Aceh melalui Pelabuhan Patimban di Subang, Jabar, Selasa (18/10). Dalam acara yang dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt Hendri Ginting, Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dan beberapa pihak terkait itu diberangkatkan 10 kontainer beras dengan muatan 200 ton. 

 Usai pelepasan, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pengiriman pangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pendistribusian pangan guna menurunkan inflasi nasional dan akan terus dilakukan secara rutin guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah perbatasan dan terluar. “Beras yang dikirimkan tersebut merupakan bagian dari CBP Bulog yang dipenuhi dari gudang Bulog Cabang Cirebon dan Gudang Bulog Cabang Indramayu, masing-masing sebanyak 100 ton. Hal ini merupakan bagian dari optimalisasi dan pemanfaatan CBP guna menjaga stabilisasi harga antarwaktu antarwilayah, menekan inflasi, dan menjaga kualitas gizi masyarakat,” jelas Arief. Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, Bulog mengapresiasi kolaborasi pemanfaatan tol laut itu guna penyebaran dan pemerataan stok beras sehingga aspek ketersediaan pangan di seluruh Indonesia bisa terpenuhi. (Yoga)

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk berkomitmen menerapkan penerapan circular economy dalam pengolahan sampah dalam bentuk peningkatan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah melalui Industri Pengelolaan Sampah Terpadu Atasi Sampah, Kelola Mandiri (IPST ASARI) di Cilegon. Melalui IPST Asari, sampah plastik dapat diproses menjadi BBM. Legal, External Affairs & Circular Economy Director PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Edi Rivai menyampaikan, sejak beroperasi pada akhir tahun 2018, IPST Asari telah mengelola lebih dari 14.000 kg sampah plastik dan mendistribusikan BBM Plas sebagai bentuk manfaat yang diterima oleh para masyarakat, yang telah menyetorkan sampahnya kepada IPST Asari. “BBM Plas tersebut digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, pergi melaut, dan lainnya,” ucap dia di Cilegon, Banten, Rabu (19/10). IPST Asari memiliki cakupan pengumpulan sampah plastik rumah tangga hingga satu kelurahan dengan kapasitas delapan ton sampah plastik per bulan.

Lebih dari 2.800 masyarakat mengumpulkan sampah plastiknya, di mana sampah plastik bernilai tinggi dijual ke industri daur ulang, yang bernilai rendah akan diproses menjadi bahan bakar melalui sistem pirolisis. Edi menerangkan, pilot project tersebut juga mereka kembangkan dengan kolaborasi bersama nelayan dan warga pesisir di sekitar Pabrik Chandra Asri melalui program Sagara. “Melalui kerja sama dengan Bank Sampah Digital (BSD), kami mengedukasi warga di wilayah Anyer untuk memilah sampah dari rumah masing-masing dan ditukarkan menjadi tabungan untuk keperluan mereka,” ujar dia. Edi berharap pihaknya mendapat dukungan insentif dari pemerintah, baik fiskal maupun teknis dari lembaga riset industri, yang dapat mendukung upaya IPST ASARI mandiri secara komersial, maupun secara teknis. Saat ini, ada banyak tantangan-tantangan teknis dan komersial seperti tingginya biaya operasional, dukungan teknis dari kepakaran bahan bakar minyak, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan oleh IPST ASARI untuk terus bertumbuh secara mandiri. Government Relations & Circular Economy Manager PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Donny Adolf menambahkan, pihaknya berinvestasi sebesar Rp 400 juta dalam menjalankan IPST Asari dengan TKDN 100%. Melalui IPST Asari, mereka dapat menghasilkan 80 liter bbm dengan Ron 45-50 dari 100 kg sampah dan mampu berproduksi 8-10 jam.. (Yoga)

Grup Pertamina menggaet investor asal Jepang untuk menggarap bisnis pelayaran. Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Nippon Yusen Kaisha (NYK) meneken perjanjian bisnis di Bali, Selasa (18/10). Dalam kerja sama itu, NYK akan berinvestasi di PIS sekaligus mengelola peluang bisnis angkutan LNG, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yoki Firnandi, CEO Pertamina International Shipping mengatakan, NYK bakal berinvestasi sekitar US$ 20 juta di PIS. Dus, korporasi asal Jepang itu akan memiliki 1% saham PIS. Sedangkan 99% saham PIS masih dikuasai Pertamina. Dengan begitu, PIS dapat memasuki lini bisnis baru, memperluas jangkauan layanan ke pasar internasional dan mengembangkan kapabilitasnya. Saat ini NYK memiliki 826 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 80 kapal di antaranya berupa LNG Carriers. NYK juga mengoperasikan 21 pelabuhan dan beroperasi di 607 pusat logistik di dunia. "Saat ini PIS punya kekuatan pada angkutan minyak mentah, BBM dan LPG, sedangkan NYK cakupan bisnisnya lebih luas ketimbang kami," terang Yoki. Ke depan, tentu PIS dan NYK bakal menjajaki berbagai pengembangan bisnis existing maupun bisnis baru. Bukan mustahil PIS dan NYK akan membentuk joint venture (JV).

Akselerasi transisi energi makin menantang. Ketidakpastian ekonomi global yang berdampak terhadap banyak negara, bisa menjadi batu sandungan lantaran berisiko mengganggu investasi di sektor energi baru terbarukan. Tak pelak, ruang kolaborasi menjadi andalan sejumlah perusahaan, utamanya badan usaha milik negara (BUMN) yang kini didapuk menjadi pionir transisi energi di Indonesia. Perihal sektor kelistrikan misalnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan konsumsi listrik Indonesia saat ini mencapai 300 terawatt hours (TWh). Konsumsi listrik diperkirakan akan meningkat menjadi 1.000 TWh pada 2060. Oleh karena itu, dia menilai dibutuhkan penambahan pasokan listrik sebanyak 220 gigawatt (GW) yang mayoritas berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT). “Namun, untuk mencapai hal tersebut perlu adanya penambahan investasi sebesar US$500 miliar—US$600 miliar atau sekitar Rp7.000 triliun—Rp9.000 triliun,” katanya dalam forum SOE International Conference di Bali, Selasa (18/10). Peran penting BUMN dalam menopang transisi energi nasional ditegaskan oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury. Dia menjelaskan, BUMN memiliki dua tugas sekaligus, yakni mempercepat transisi ke energi terbarukan serta menurunkan emisi karbon. Menurutnya, untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil yakni di atas 5%—7% per tahun. Dia menuturkan potensi perdagangan karbon kredit di Indonesia sangat besar, sehingga kerja sama antar-BUMN bisa mempercepat realisasi perdagangan kredit karbon. Selain itu, kredit karbon ini juga akan ditawarkan ke negara G20 untuk berkolaborasi dalam perdagangan karbon kredit.

Pengusaha tempe, tahu, dan susu kedelai mengancam akan mogok dan berunjuk rasa besar-besaran jika subsidi atas kenaikan harga kedelai tidak dituntaskan. Kehidupan mereka semakin terjepit akibat kenaikan harga kedelai yang kini mencapai Rp 13 ribu per kg, dari sebelumnya Rp 6.000-7.000 per kg. Pengusaha telah menaikkan harga dagangannya 20-30 %. Namun, dengan kenaikan harga BBM saat ini, mereka tidak mungkin menahan lagi beban produksi karena ongkos truk pengangkut kedelai sudah naik 20 %. Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) mendesak pemerintah melancarkan subsidi harga kedelai. Kemendag juga sudah meminta pemerintah menyalurkan subsidi harga kedelai yang berhenti sejak akhir Juli lalu. Subsidi itu baru disalurkan pada April, Juni, dan pertengahan Juli sebesar 10 % atau 80 ribu dari 800 ribu ton kedelai atau Rp 800 miliar.

Tekanan kedelai impor ini mulai terjadi ketika pemerintah menghapus tata niaga kedelai, yang semula dilakukan Bulog dan kemudian dialihkan kepada importir umum. Apalagi AS sebagai pengekspor kedelai terbesar di dunia memberikan insentif atau kemudahan bagi importir kedelai Indonesia melalui skema kredit lunak yang besarnya mencapai ratusan juta USD. Dengan bebasnya impor dan tidak adanya proteksi mengakibatkan kedelai di pasar domestik sering mengalami tekanan harga dan kelangkaan pasokan. Krisis kedelai ini seharusnya bisa diatasi. Tahu dan tempe merupakan khazanah kuliner Indonesia yang mesti ditangani sungguh-sungguh, mengingat sektor industri pangan domestik ini telah memberikan kontribusi penting dalam perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. UMKM tempe, tahu, dan susu kedelai perlu ditata lebih baik lagi di dalam suatu kawasan industri untuk memudahkan pemerintah memberikan insentif, seperti penyaluran gas, air sanitasi, dan infrastruktur lainnya. (Yoga)