Para Menkeu dan Mentan G20 secara perdana bertemu di Washington DC, AS, dalam ajang Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM). JFAMM diselenggarakan bersamaan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2022 pada 11 Oktober 2022. Empat fokus pembahasan JFAMM, di antaranya soal kerawanan pangan dan gizi. JFAMM merupakan kegiatan inisiatif kolaborasi negara - negara G20 Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa yang ditujukan untuk membahas perkembangan terkini, mengidentifikasi solusi, dan arah ke depan dalam mengatasi kerawanan pangan global. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, pada Minggu (09/10) Mentan RI Syahrul Yasin Limpo telah bertolak ke AS dan diagendakan untuk hadir pada pertemuan JFAMM. 

 Di ajang JFAMM, para Menkeu dan Mentan G20 bertemu dan membahas empat poin utama, yakni membangun upaya anggota G20 untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi, mendukung secara politis untuk pemetaan, penyusunan kerangka acuan, dan tindakan konkret yang akan diambil mengatasi permasalahan tersebut, menjajaki aksi konkret untuk mengatasi krisis ketersediaan pupuk dan kerawanan pangan yang mendesak. “Dan poin terakhir adalah mempertimbangkan koordinasi di bidang keuangan dan pertanian jangka panjang untuk mempercepat implementasi komitmen, membantu mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, serta memperkuat dan menghindari duplikasi dengan inisiatif yang telah berjalan,” papar Kuntoro dalam keterangan Kementan. Keempat poin itu diharapkan dapat menghadirkan komitmen bersama negara-negara G20 dan dapat menjadi solusi permasalahan pangan di dunia. (Yoga)

Jalur Trans-Kalimantan di Kabupaten Ketapang, Kalbar, hingga Selasa (11/10) masih terendam banjir. Akses jalan ke pedalaman juga terhambat dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Sejumlah desa terisolasi dan memerlukan bantuan logistik. Banjir di kawasan itu terjadi sejak Senin (10/10). Kawasan terdampak berada di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Nanga Tayap. Tanpa kendaraan bermotor, warga memanfaatkan rakit untuk menjalankan aktivitas. Fabianus (32), warga Nanga Tayap, Selasa, mengatakan, setidaknya ada tiga area banjir di jalan utama Trans-Kalimantan di Ketapang. Panjangnya berkisar 100-150 meter dengan tinggi genangan air 80-100 cm. Sementara di Simpang Hulu, banjir setinggi 30 cm. Dendi (29), warga Simpang Hulu, mengatakan, sepeda motor masih sulit melintasi kawasan itu. Nacha (25), warga Riam Kota, Kecamatan Jelai Hulu, mengatakan, ketinggian banjir berkisar 5-6 m. Banjir merendam sejumlah rumah sehingga membuat warga mengungsi. Jelai Hulu berjarak 140 km dari pusat kota Ketapang.

Camat Jelai Hulu Markus menyebutkan, dari 22 desa, sebanyak 18 desa terendam banjir. Lebih dari 1.000 orang terdampak banjir. Sedikitnya 50 keluarga mengungsi ke kantor Kecamatan Jelai Hulu, gedung SMA, dan gedung SMP. ”Kalau bisa, kami dibantu helicopter untuk menjangkau desa-desa yang terisolasi. Ada desa yang tidak bisa dilintasi menggunakan jalur sungai karena arus deras dan jalur darat lumpuh,” ujarnya. Perwakilan Tim Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan, Pemprov Kalbar menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Banjir di perbatasan Jalur Trans-Kalimantan di Kalteng juga sebagian masih tergenang, yakni di Kabupaten Lamandau. Jalur yang menghubungkan Kalteng dengan Kalbar itu terendam akibat luapan Sungai Delang. Camat Delang AACG Yudah Sulasopli menjelaskan, banjir cepat surut juga cepat naik tergantung intensitas hujan. ”Saat ini mulai surut dan untuk di jalur Trans-Kalimantan sudah bisa dilalui kendaraan meski beberapa titik masih direndam air banjir,” ujar Yudah, Selasa. (Yoga)

Setelah sempat menguat selama lima hari berturut-turut, harga minyak mentah dunia kembali merosot. Kemarin (10/10), per pukul 18.53 WIB, harga minyak mentah berjangka jenis Brent kontrak pengiriman Desember 2022 turun 0,88% ke level US$ 97,06 per barel. Padahal, selama sepekan, harga minyak Brent naik 8,48%. Di periode yang sama, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman November 2022 juga turun 0,85% ke US$ 91,85 per barel. Sebelumnya, harga minyak WTI masih naik 11,81% selama sepekan.

Pemerintah segera mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat peningkatan porsi energi baru dan terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah merampungkan sejumlah regulasi terkait dengan perdagangan karbon agar bisa mempercepat pelaksanaannya. Harapannya, perdagangan karbon di dalam negeri bisa mempercepat target porsi EBT sebanyak 25% dalam bauran energi nasional. Hanya saja, Rida mengatakan, kementeriannya masih menunggu alokasi anggaran yang disiapkan oleh otoritas fiskal untuk mendukung implementasi perdagangan karbon itu. Rida beralasan, seluruh aset yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021, subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran, hanya 19,5 % pengguna BBM bersubsidi yang berasal dari 40 % kelas terbawah. Sedangkan 45,8 % berasal dari 40 % kelas menengah dan 34,7 % berasal dari 20 % kelas teratas. Dampak langsung kenaikan harga BBM adalah kenaikan biaya transportasi (first round). Lebih jauh, ada tekanan pada harga-harga secara umum karena posisi BBM sebagai input produksi yang penting dan signifikan di hampir semua sektor perekonomian, terutama melalui biaya logistik (second round). Maka, beban kenaikan harga BBM adalah signifikan. Arah kebijakan pemerintah sudah tepat dengan cepat menjalankan program kompensasi sebagai pengalihan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta rumah tangga miskin dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 14,6 juta pekerja berupah rendah. Dengan menyasar sekitar 35 juta penerima bantuan sosial, pemerintah tampak berupaya melindungi 40 % keluarga termiskin. Meski demikian, kelompok terbesar terkena dampak kenaikan harga BBM tidak hanya kelas bawah, tapi juga kelas menengah.

Pada 2021, terdapat 51,5 juta rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor. Sebagian besar kelas menengah-bawah sangat bergantung pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama dan bahkan sebagai salah satu faktor produksi terpenting akan terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada 40 % rumah tangga termiskin, tapi juga 60 % rumah tangga termiskin, yaitu sekitar 45,3 juta rumah tangga. Pengeluaran tertinggi dari rumah tangga di kelas 60 % terbawah ini adalah Rp 4,1 juta per bulan. Menambah kuota penerima bantuan sosial ini menjadi krusial karena hingga kini ketepatan sasaran dari program bantuan masih jauh dari memuaskan. Pada 2021, dari 9,1 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hanya 52,5 persen di antaranya yang berasal dari kelas 40 % termiskin. Adapun 13,9 juta keluarga penerima program bantuan pangan non-tunai (BPNT) hanya mencapai 56,8 % kelas 40 % terbawah. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat tidak mampu dan rentan ini, besaran BLT idealnya setara dengan kenaikan harga barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat yang menjadi sasaran. BLT dan BSU sebesar Rp 150 ribu per bulan atau total Rp 600 ribu untuk empat bulan (September-Desember 2022) tidaklah mencukupi. Sebagian besar pengeluaran bulanan rumah tangga 60 % terbawah dialokasikan untuk membeli pangan (58,9 %). (Yoga)

Sejak awal Januari hingga 10 Oktober 2022, indeks sektor energi melesat 75,30%, jauh di atas sektor mana pun. Pada periode yang sama, IHSG hanya naik 6,2%. Kalangan analis merekomendasikan hold saham batu bara dan buy untuk saham batu bara berkinerja fundamental bagus dan memiliki manajemen dengan good corporate governance (GCG) yang baik. Meski demikian, ancaman resesi ekonomi global tetap perlu diwaspadai. Sebab, resesi bisa menurunkan permintaan energi, termasuk minyak dan batu bara. Hal lain yang perlu dicermati adalah terjadinya konvergensi kebijakan moneter ketat setelah negara-negara maju dan negara-negara berkembang terpolarisasi guna menentukan nasibnya sendiri-sendiri untuk bertahan. Kondisi ini  memicu ketidakpastian yang lebih panjang. Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengungkapkan, harga batu bara masih di level yang kuat, bahkan hingga tahun depan. “Seperti hukum ekonomi, harga menguat karena faktor supply dan demand. Menurut Hendra, permintaan batu bara relatif kuat. Meski secara keseluruhan lebih rendah dari estimasi awal, permintaan tahun ini diperkirakan lebih tinggi dari realisasi tahun silam. Hendra Sinadia menjelaskan, langkah negara-negara Eropa mengoperasikan kembali pembangkit batu bara telah mengerek permintaan terhadap ‘emas hitam’ global. 

Harga batu bara acuan (HBA) pada Oktober 2022 terdongkrak US$ 11,75 per ton menjadi US$ 330,97 per ton dibanding posisi September di level US$ 319,22 per ton. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kenaikan HBA Oktober dipengaruhi naiknya rata-rata indeks bulanan penyusunan HBA, yaitu ICI naik 3,63%, Platts naik 4,41%, GNCC naik 3,98%, dan NEX naik 3,08%. Selain naiknya rata-rata indeks, negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Belgia telah menghidupkan kembali pembangkit batu baranya sebagai dampak pemangkasan pasokan gas oleh Rusia. Faktor lainnya adalah kebocoran jaringan gas di Laut Baltik yang membuat pasokan gas menurun, sehingga harganya melonjak. Catatan Investor Daily menunjukkan, pergerakan HBA pada Oktober merupakan yang tertinggi sejak awal 2022. Nilai tertinggi sebelumnya terjadi pada Juni. Saat itu, HBA terkerek hingga menyentuh US$ 323,91 per ton. Faktor geopolitik Eropa sebagai imbas konflik Rusia - Ukraina dan krisis listrik di India akibat gelombang hawa panas masih menjadi faktor utama pengerek harga batu bara. Setelah itu, HBA cenderung fluktuatif. HBA Agustus ada di angka US$ 321,59 per ton dan September di posisi US$ 319,22 per ton. Bertahan Sampai 2023 Di sisi lain, analis energi, Komaidi Notonegoro mengemukakan, harga batu bara yang kini melambung diprediksi akan tetap bertahan hingga tahun 2023, saat dunia didera resesi ekonomi. (Yoga)

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi pusat produk dan destinasi halal dunia. Atas hal tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen mendukung penuh akselerasi sertifikasi halal dan inisiatif-inisiatif penguatan ekosistem Global Halal Hub. Pada Rakor Tingkat Tinggi Akselerasi Sertifikasi Halal dan Penguatan Ekosistem Global Halal Hub, disepakati inisiatif program strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk dan destinasi halal dunia tahun 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inisiatif itu menunjukkan semangat penguatan kolaborasi. BI bersama Kementerian atau Lembaga yang hadir berkomitmen membentuk suatu ekosistem terintegrasi yang akan mengoptimalkan potensi untuk menjadi produsen produk halal dan memperkuat perannya sebagai pelaku usaha global. 

 Menurut Perry Warjiyo, Pertama, program-program strategis tersebut antara lain, berjamaah untuk memperkuat Global Halal Hub, fokus pada produk fashion dan makanan halal dengan pasar Timur Tengah, mempersiapkan misi dagang Bersama, memperbanyak aggregator dan akses global, serta digitalisasi proses dan penguatan kapasitas SDM. Menurut Dirut BSI Hery Gunardi, inisiatif strategis tersebut selaras upaya BSI yang  mengembangkan Islamic ecosystem. “BSI mendukung inisiatif program tersebut dan berkomitmen memperkuat sinergi dengan BI serta berbagai Lembaga/institusi lain untuk mendukung akselerasi sertifikasi halal dan penguatan ekosistem Global Halal Hub sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Hery Gunardi. (Yoga)

Tekad pemerintah untuk tidak lagi memberi ruang bagi pembangkit listrik berbasis batu bara di dalam negeri semakin bulat. Penerbitan Peraturan Presiden No. 112/2022 menjadi pijakan pemerintah untuk menghadirkan ‘senja kala’ bagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selama ini, PLTU menjadi andalan bagi pemerintah melalui PT PLN (Persero) untuk menghadirkan listrik ke pelosok Nusantara. Hal itu pun terbukti dari porsi batu bara dalam bauran energi nasional yang masih sekitar 38%, dan menjadi yang paling dominan dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Sementara itu, energi baru dan terbarukan (EBT) hanya memiliki porsi 11,5% dalam bauran energi, masih di bawah minyak bumi yang sebanyak 31,2%, dan gas bumi sebesar 19,3%. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar mengatakan, Perpres tersebut secara jelas telah mengamanatkan untuk membuat peta jalan atau roadmap terkait dengan percepatan pengakhiran operasional PLTU, baik milik PLN maupun yang berkontrak jual beli dengan pengembang listrik swasta. Artinya, Kementerian ESDM juga berharap pengembangan PLTU yang dilakukan oleh independent power producer (IPP) harus diatur. Wanhar mengatakan, pihaknya juga mereviu Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Menurutnya, pemerintah ingin memberi batasan-batasan kuota PLTU yang mungkin masih dapat dioperasikan sehubungan dengan target 23% pada 2025.

Kualitas Pertalite mendapat sorotan setelah sejumlah masyarakat menyampaikan pengalamannya saat menggunakan bahan bakar minyak itu. Research Octane Number atau RON Pertalite pun diduga telah diturunkan, karena dirasa lebih boros dari sebelumnya. Persoalan kualitas Pertalite mulai dibicarakan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut menjadi Rp10.000. Sejak saat itu, masyarakat beramai-ramai menguji kualitas Pertalite dan tidak sedikit yang berkesimpulan kualitas Pertalite telah menurun dari sebelum harganya dinaikkan. Terakhir, ada masyarakat yang mengunggah pengujian kualitas sejumlah BBM, termasuk Pertalite dengan sebuah alat ke media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat bahwa RON Pertalite hanya 86, dari yang semestinya 90.PT Pertamina (Persero) dan pemerintah sebenarnya telah merespons kekhawatiran masyarakat tersebut dengan melakukan pengujian terhadap Pertalite dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berbeda. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, kementeriannya telah meminta Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas untuk menghimpun sejumlah sampel Pertalite dari beberapa SPBU yang ada di Jakarta. Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub-holding commercial and trading Pertamina, mengatakan bahwa alat pengujian RON yang akurat harus mengacu kepada metode standar seperti ASTM RON method, sehingga seluruh proses pengujian dapat divalidasi dan alat yang digunakan selalu dikalibrasi.

Pemerintah memastikan bakal ada investor baru yang akan masuk ke dalam negeri untuk membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter nikel di Sorong, Papua. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa saat ini ada investor asing dari kawasan Asia yang membangun smelter di dalam negeri. Smelter itu nantinya bakal mengambil bijih nikel dari PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. “Kemarin sudah ada investor dari luar negeri sudah bertemu dengan saya, sekarang sedang minta untuk kerja sama dengan Antam, karena ore nikelnya akan diambil dari punya Antam,” kata Bahlil pekan lalu. Nantinya, kata Bahlil, calon mitra anyar itu akan mengambil bagian pada tahapan pemurnian dan pengolahan nikel di Sorong. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga meminta pembangunan smelter di Sorong dipercepat.