Optimasi energi baru dan terbarukan atau EBT yang ada di Tanah Air dinilai bisa menghemat anggaran negara hingga US$600 miliar ketimbang harus terus bergantung pada energi fosil. Direktur Jenderal International Energy Agency (Irena) Francesco La Camera mengatakan, dengan populasi diperkirakan menyentuh 335 juta penduduk pada tiga dekade mendatang, permintaan listrik di Indonesia diproyeksi mencapai 1.700 terawatt hour. Pemerintah pun diminta untuk mengantisipasi lonjakan permintaan listrik tersebut dengan mengoptimalkan EBT yang ada di dalam negeri. Menurut laporan bersama Irena dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia akan membelanjakan US$10,7 triliun untuk sistem energi hingga 2050. Pemerintah bisa melakukan penghematan jika menerapkan skenario 1,5 derajat atau 1,5-S, karena biaya yang diperlukan untuk sistem energi pada periode yang sama hanya US$10,1 triliun hingga US$10,3 triliun.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah strategi guna menghadapi ancaman krisis pangan pada tahun depan. Upaya yang dilakukan misalnya dengan optimalisasi musim tanam, peningkatan stok produksi, hingga intervensi harga. Plt. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Indri Nur Septiorini mengaku masih optimistis dengan produksi tanaman pangan pada tahun depan. Kendati demikian, dia mengakui kondisi harga dan ketersediaan pangan juga berpaut dengan stabilitas ekonomi dan pasokan energi. “Harus kerja antarsektor, seperti [dinas] ketahanan pangan dan [dinas] perdagangan,” ujarnya, Minggu (23/10).Di sektor pertanian, lanjutnya, berbagai terobosan dilakukan guna meningkatkan produksi tanaman pangan. Menurutnya, upaya tersebut salah satunya dengan penerapan indeks pertanaman (IP) 400. Dengan kata lain, lanjutnya, sebuah lahan bisa ditanam hingga empat kali. Selain itu, petani juga diberikan benih unggul dan bersertifikat, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung percepatan dan efisiensi dalam kegiatan usaha tani. Faktor SDM, lanjutnya, juga sangat menentukan dalam pencapaian target produksi. Oleh karena itu, dia menilai kompetensi petani dan petugas harus terus ditingkatkan dengan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas petani maupun petugas.

Kedaulatan pangan menjadi isu yang diangkat penulis dalam orasi ilmiah untuk meraih Doktor Honoris Causa pada bidang pembangunan manusia di Universitas Negeri Semarang, hari ini (22/10). Mencermati jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian terus menurun, dari 39,22 juta pada 2013, menjadi 38,97 juta (2014), dan turun menjadi 37,75 juta (2015). Regenerasi petani terancam karena generasi muda semakin sedikit yang berminat untuk bertani. Sebagai negeri agraris, bangsa Indonesia perlu menyegarkan gagasan dan tindakan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Di tengah ancaman krisis pangan global dewasa ini, bangsa ini harus mempertahankan kedaulatannya di bidang pangan.Gagasan ini dilandasi paradigma pertanian pangan yang komprehensif, mulai dari pra, saat hingga pascapenanaman dan panen dengan solusi berbasis teknologi. Penataan produksi diperlukan. Masalah padi, menjadi isu pertama yang harus dipecahkan. Benih padi yang berkualitas dan produktif diperlukan. Produktivitas benih padi bisa diukur dari masa panen yang lebih awal dan hasil yang lebih banyak.

Kabar kurang menggembirakan datang dari sektor hulu migas Indonesia. Hingga 30 September 2022, produksi siap jual atau lifting minyak hanya 610.100 barel per hari. Capaian ini masih di bawah target APBN 2022 di 703.000 barel per hari. Padahal, Indonesia punya target produksi 1 juta barel per hari pada 2030 nanti. Dalam lima tahun terakhir, lifting minyak terus merosot. Sempat naik dari 779.000 barel per hari pada 2015 menjadi 829.000 barel per hari pada 2016, realisasinya terus merosot menjadi 804.000 barel per hari pada 2017. Lalu, berturut-turut lifting minyak terus turun hingga menjadi 660.000 barel per hari pada 2021 lalu. Sejumlah kalangan pun memprediksi target lifting tahun ini bakal tidak tercapai. Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) beralasan, turunnya lifting sejauh ini disebabkan oleh masalah operasional (Kompas, 18/10), antara lain, longsor di wilayah kerja ExxonMobil Cepu Ltd di Bojonegoro, Jatim, membuat pipa minyak tidak aman dioperasikan. Gangguan operasional lainnya adalah kebocoran selang pembongkaran yang berakibat produksi merosot.

Selain problem teknis tersebut, faktor fundamental yang menyebabkan lifting terus turun adalah usia sumur-sumur minyak di Indonesia sudah tua atau mencapai puluhan tahun. Sumur-sumur tersebut sudah melewati masa puncak produksinya. Di saat yang sama, Indonesia belum menemukan sumber cadangan baru berskala besar (sedikitnya 500 juta barel minyak) setelah penemuan minyak di Blok Cepu di era 2000-an. Sementara itu, metode pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery/EOR) yang digadang-gadang bisa meningkatkan produksi tidak mudah diterapkan. EOR membutuhkan investasi yang tak sedikit. Keekonomian lapangan minyak, yang bergantung pada kondisi di lapangan,  menjadi penting sebelum metode tersebut diterapkan. Teknologi EOR memang terbukti bisa menaikkan produksi, seperti yang dilakukan Chevron di lapangan Duri, Blok Rokan, Riau. Produksi 10.000 barel per hari berhasil dinaikkan menjadi 300.000 barel per hari pada 1996 dengan metode injeksi uap. (Yoga)

Pemprov Gorontalo mengatasi anjloknya harga jagung dengan mengekspor komoditas tersebut ke pasar global, di antaranya Filipina. Dengan langkah itu diharapkan harga jagung di tingkat petani di Gorontalo normal kembali. Harga jagung kering di Gorontalo turun menjadi Rp 3.650 per kg. Anjloknya harga itu disebabkan panen raya jagung terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan produksi yang membaik dan membuat ketersediaan jagung nasional melimpah sementara permintaan dalam negeri tengah lesu. Pada Kamis (20/10) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel beserta Sekda Provinsi Gorontalo Syukri J Botutihe dan juga Kadis Pertanian Provinsi Gorontalo Muljady D Mario serta sejumlah pejabat Pemprov Gorontalo meninjau ekspor jagung ke Filipina sebesar 6.100 ton dari Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Ekspor jagung ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan Provinsi Gorontalo tahun ini. Sebelumnya, Gorontalo mengekspor jagung ke Filipina pada 19 September 2022 sebanyak 6.100 ton dan juga pada 15 Ok[1]tober 2022 sebanyak 6.150 ton, sehingga sampai saat ini Gorontalo telah melakukan ekspor jagung 18.350 ton. Saat ini, harga pembelian jagung oleh pabrik pakan di Pulau Jawa tertekan hingga Rp 4.300 per kg atau jauh dari harga acuan yang diterapkan pemerintah. “Ekspor jagung ke Filipina ini merupakan satu-satunya solusi agar harga jagung tidak semakin dalam tertekan dan juga agar produksi jagung petani bisa terus terserap di tengah lesunya permintaan dari pabrikan pakan ternak besar di dalam negeri serta peternak mandiri negeri,” ujar Syukri dalam keteranganya, Jumat (21/10). (Yoga)

PT PGN Tbk sebagai subholding gas Pertamina menjajaki kerja sama dengan perusahaan energi joint venture antara Jepang dan Indonesia yakni, PPT Energy Trading Co., Ltd. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, Kamis (20/10) kemarin. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan dan President Director PPT Energy Trading Co., Ltd. Agus Witjaksono. Melalui kolaborasi ini, PGN dan PPTET akan mengembangkan bisnis LNG, New Renewable Energy dan Energi Transisi. Dengan pengalaman PPTET yang sudah lebih dari 50 tahun

PGN berharap sinergi ini berjalan dengan baik kedepannya, sehingga dapat menyokong kebutuhan dan pemanfaatan LNG sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. CEO Subholding Gas Pertamina PGN M. Haryo Yunianto, melalui sambutannya menyatakan bahwa PGN memiliki peluang yang sangat besar untuk memasuki pasar gas bumi Internasional melalui pemanfaatan moda non pipa yaitu LNG. Kebutuhan LNG dunia, khususnya regional Asia Pasific pada tahun 2022 mencapai 273 mmtpa dan akan terus tumbuh 2.8% pertahun hingga tahun 2050 sebesar 585 mmtpa. Terlebih kondisi geopolitik dan upaya menuju energi bersih secara global membuat nilai bisnis LNG semakin menarik, untuk itu kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting dilakukan,” kata Haryo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/10). (Yoga)

Kemenkeu melalui Ditjen Anggaran dijadwalkan kembali melakukan pembayaran kompensasi energi Rp 163,3 triliun Oktober ini, Rp 132,1 triliun akan dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero), sedangkan Rp 31,2 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari total anggaran kompensasi yang disepakati dengan Banggar DPR Rp 293,5 triliun untuk tahun ini, pemerintah telah mencairkan sebesar Rp 104,8 triliun sampai dengan September 2022. Kompensasi energi diberikan kepada Pertamina dan PLN terkait dengan penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri.

“Kompensasi ini akan kami usahakan bisa tercairkan pada bulan Oktober ini karena seluruh persyaratan sudah (dipenuhi), dari sisi review BPK maupun koordinasi dengan tiga menteri. Tentu kami akan melakukan proses pencairan pada minggu depan dari Dirjen Anggaran,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita secara online, Jumat (21/10). Menkeu mengaku sudah menggelar pertemuan dengan Menteri ESDM serta Menteri BUMN untuk mengoordinasikan pembayaran kompensasi itu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Adapun untuk subsidi, kami akan tetap mengikuti jadwal. Jadi, untuk ini Pertamina akan mendapatan pembayaran yang cukup besar, demikian juga dengan PLN,” ucap Sri Mulyani. Melalui Perpres 98/2022, pemerintah merevisi alokasi anggaran kompensasi dan subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya konsumsi.  (Yoga)

Produksi beras nasional tahun 2022, sebagaimana dirilis BPS, Senin (17/10), cukup positif. Dengan  proyeksi peningkatan luas panen dan produksi tiga bulan terakhir, produksi beras Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 32,07 juta ton, naik 2,29 % dibandingkan produksi tahun lalu 31,36 juta ton. Peningkatan itu disumbang oleh lonjakan produksi 15,12 % secara tahunan pada periode Oktober-Desember 2022. Proyeksi tersebut diperoleh dari realisasi luas panen sepanjang Januari-September serta proyeksi pada Oktober-Desember yang diperkirakan 1,91 juta ha. Luas itu meningkat 16,45 % dibandingkan periode Oktober-Desember 2021 yang tercatat 1,64 juta ha. Dengan produksi sebanyak itu, Indonesia bisa swasembada lagi tahun ini. Sebab, kebutuhan beras nasional rata-rata 30 juta ton per tahun. Namun, situasi iklim hingga akhir tahun bisa jadi kendala serius. Kantor Meteorologi (Bureau of Meteorology) Australia memublikasikan, indeks kondisi iklim di Samudra Pasifik menunjukkan fenomena La Nina kuat hingga awal 2023. Menurut ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), La Nina akan menyebabkan iklim yang lebih basah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Curah hujan sejumlah wilayah di Indonesia akan berada di atas normal hingga Desember 2022.

Selain iklim, faktor lain yang berpotensi menggerus produksi beras nasional, yakni soal insentif usaha yang tergerus karena harga gabah tak cukup mengimbangi kenaikan ongkos produksi, kendati harga gabah tiga tahun terakhir umumnya di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Ada kekhawatiran soal motivasi petani menanam padi yang redup karena insentif usaha yang makin turun. Hasil perhitungan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) menunjukkan, ongkos produksi gabah kering panen (GKP) mencapai Rp 4.523 per kg pada tahun 2019. Namun, kini ongkos produksinya telah naik menjadi Rp 5.876 per kg GKP seiring naiknya sejumlah komponen biaya usaha tani, seperti sewa lahan, upah buruh tani, dan sarana produksi, sebesar 25-35 % dalam tiga tahun terakhir. Dengan ongkos produksi sebesar itu, harga gabah di atas HPP tidak ada artinya lagi buat petani. Sebab, HPP makin tidak relevan dan tertinggal oleh ongkos produksi. Jika mengacu hitungan AB2TI, ongkos produksi GKP naik 40 % dibandingkan HPP yang ditetapkan Rp 4.200 per kg. Ini situasi laten yang menggerus produksi beras nasional dalam jangka panjang. (Yoga)

Tarakan Field Manager Pertamina EP Isrianto Kurniawan mengatakan bahwa persiapan sudah mencapai 80%. Lokasi pengeboran berada di Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Pengeboran ini akan menambah produksi migas di Tarakan Field sebagai bagian dari Zona 10 Regional 3 Kalimantan Subholding Upstream. Saat ini, produksi minyak Tarakan Field berkisar di angka 1.920 barel minyak per hari (bph) dan produksi gas mencapai 2,2 juta kaki kubik per hari (MMscfd). “Akhirnya proses pengeboran sumur Pamusian dapat dilakukan. Saat ini, perlengkapan pengeboran sudah mayoritas tiba di lokasi, dan ditargetkan akhir bulan Oktober 2022 ini tajak sumur dapat dilakukan,” ujarnya pada Rabu (19/10). Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa pengeboran sumur Pamusian sempat tertunda karena membutuhkan waktu persiapan hingga 2 tahun.

Presiden AS Joe Biden berencana mengumumkan pelepasan cadangan minyak strategis negaranya sebesar 15 juta barel, Rabu (19/10). Pemerintah AS juga membuka kemungkinan melepas lebih banyak cadangan minyak strategisnya jika harga energi terus melonjak. Menurut pejabat senior AS yang tak mau disebut namanya, Selasa (18/10), pelepasan ini adalah yang terakhir dari total 185 juta barel yang dilepas AS sejak kenaikan harga minyak akibat invasi Rusia ke Ukraina. (Yoga)