Perum Bulog mendukung percepatan distribusi dan pemerataan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dengan menggunakan tol laut. Bulog melakukan kolaborasi dengan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan Kemenhub dalam pemanfaatan tol laut untuk percepatan distribusi dan pemerataan stok CBP di seluruh wilayah Tanah Air. Hal itu ditandai pengiriman perdana beras ke Provinsi Aceh melalui Pelabuhan Patimban di Subang, Jabar, Selasa (18/10). Dalam acara yang dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt Hendri Ginting, Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dan beberapa pihak terkait itu diberangkatkan 10 kontainer beras dengan muatan 200 ton. 

 Usai pelepasan, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pengiriman pangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pendistribusian pangan guna menurunkan inflasi nasional dan akan terus dilakukan secara rutin guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah perbatasan dan terluar. “Beras yang dikirimkan tersebut merupakan bagian dari CBP Bulog yang dipenuhi dari gudang Bulog Cabang Cirebon dan Gudang Bulog Cabang Indramayu, masing-masing sebanyak 100 ton. Hal ini merupakan bagian dari optimalisasi dan pemanfaatan CBP guna menjaga stabilisasi harga antarwaktu antarwilayah, menekan inflasi, dan menjaga kualitas gizi masyarakat,” jelas Arief. Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, Bulog mengapresiasi kolaborasi pemanfaatan tol laut itu guna penyebaran dan pemerataan stok beras sehingga aspek ketersediaan pangan di seluruh Indonesia bisa terpenuhi. (Yoga)

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk berkomitmen menerapkan penerapan circular economy dalam pengolahan sampah dalam bentuk peningkatan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah melalui Industri Pengelolaan Sampah Terpadu Atasi Sampah, Kelola Mandiri (IPST ASARI) di Cilegon. Melalui IPST Asari, sampah plastik dapat diproses menjadi BBM. Legal, External Affairs & Circular Economy Director PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Edi Rivai menyampaikan, sejak beroperasi pada akhir tahun 2018, IPST Asari telah mengelola lebih dari 14.000 kg sampah plastik dan mendistribusikan BBM Plas sebagai bentuk manfaat yang diterima oleh para masyarakat, yang telah menyetorkan sampahnya kepada IPST Asari. “BBM Plas tersebut digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, pergi melaut, dan lainnya,” ucap dia di Cilegon, Banten, Rabu (19/10). IPST Asari memiliki cakupan pengumpulan sampah plastik rumah tangga hingga satu kelurahan dengan kapasitas delapan ton sampah plastik per bulan.

Lebih dari 2.800 masyarakat mengumpulkan sampah plastiknya, di mana sampah plastik bernilai tinggi dijual ke industri daur ulang, yang bernilai rendah akan diproses menjadi bahan bakar melalui sistem pirolisis. Edi menerangkan, pilot project tersebut juga mereka kembangkan dengan kolaborasi bersama nelayan dan warga pesisir di sekitar Pabrik Chandra Asri melalui program Sagara. “Melalui kerja sama dengan Bank Sampah Digital (BSD), kami mengedukasi warga di wilayah Anyer untuk memilah sampah dari rumah masing-masing dan ditukarkan menjadi tabungan untuk keperluan mereka,” ujar dia. Edi berharap pihaknya mendapat dukungan insentif dari pemerintah, baik fiskal maupun teknis dari lembaga riset industri, yang dapat mendukung upaya IPST ASARI mandiri secara komersial, maupun secara teknis. Saat ini, ada banyak tantangan-tantangan teknis dan komersial seperti tingginya biaya operasional, dukungan teknis dari kepakaran bahan bakar minyak, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan oleh IPST ASARI untuk terus bertumbuh secara mandiri. Government Relations & Circular Economy Manager PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Donny Adolf menambahkan, pihaknya berinvestasi sebesar Rp 400 juta dalam menjalankan IPST Asari dengan TKDN 100%. Melalui IPST Asari, mereka dapat menghasilkan 80 liter bbm dengan Ron 45-50 dari 100 kg sampah dan mampu berproduksi 8-10 jam.. (Yoga)

Grup Pertamina menggaet investor asal Jepang untuk menggarap bisnis pelayaran. Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Nippon Yusen Kaisha (NYK) meneken perjanjian bisnis di Bali, Selasa (18/10). Dalam kerja sama itu, NYK akan berinvestasi di PIS sekaligus mengelola peluang bisnis angkutan LNG, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yoki Firnandi, CEO Pertamina International Shipping mengatakan, NYK bakal berinvestasi sekitar US$ 20 juta di PIS. Dus, korporasi asal Jepang itu akan memiliki 1% saham PIS. Sedangkan 99% saham PIS masih dikuasai Pertamina. Dengan begitu, PIS dapat memasuki lini bisnis baru, memperluas jangkauan layanan ke pasar internasional dan mengembangkan kapabilitasnya. Saat ini NYK memiliki 826 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 80 kapal di antaranya berupa LNG Carriers. NYK juga mengoperasikan 21 pelabuhan dan beroperasi di 607 pusat logistik di dunia. "Saat ini PIS punya kekuatan pada angkutan minyak mentah, BBM dan LPG, sedangkan NYK cakupan bisnisnya lebih luas ketimbang kami," terang Yoki. Ke depan, tentu PIS dan NYK bakal menjajaki berbagai pengembangan bisnis existing maupun bisnis baru. Bukan mustahil PIS dan NYK akan membentuk joint venture (JV).

Akselerasi transisi energi makin menantang. Ketidakpastian ekonomi global yang berdampak terhadap banyak negara, bisa menjadi batu sandungan lantaran berisiko mengganggu investasi di sektor energi baru terbarukan. Tak pelak, ruang kolaborasi menjadi andalan sejumlah perusahaan, utamanya badan usaha milik negara (BUMN) yang kini didapuk menjadi pionir transisi energi di Indonesia. Perihal sektor kelistrikan misalnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan konsumsi listrik Indonesia saat ini mencapai 300 terawatt hours (TWh). Konsumsi listrik diperkirakan akan meningkat menjadi 1.000 TWh pada 2060. Oleh karena itu, dia menilai dibutuhkan penambahan pasokan listrik sebanyak 220 gigawatt (GW) yang mayoritas berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT). “Namun, untuk mencapai hal tersebut perlu adanya penambahan investasi sebesar US$500 miliar—US$600 miliar atau sekitar Rp7.000 triliun—Rp9.000 triliun,” katanya dalam forum SOE International Conference di Bali, Selasa (18/10). Peran penting BUMN dalam menopang transisi energi nasional ditegaskan oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury. Dia menjelaskan, BUMN memiliki dua tugas sekaligus, yakni mempercepat transisi ke energi terbarukan serta menurunkan emisi karbon. Menurutnya, untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil yakni di atas 5%—7% per tahun. Dia menuturkan potensi perdagangan karbon kredit di Indonesia sangat besar, sehingga kerja sama antar-BUMN bisa mempercepat realisasi perdagangan kredit karbon. Selain itu, kredit karbon ini juga akan ditawarkan ke negara G20 untuk berkolaborasi dalam perdagangan karbon kredit.

Pengusaha tempe, tahu, dan susu kedelai mengancam akan mogok dan berunjuk rasa besar-besaran jika subsidi atas kenaikan harga kedelai tidak dituntaskan. Kehidupan mereka semakin terjepit akibat kenaikan harga kedelai yang kini mencapai Rp 13 ribu per kg, dari sebelumnya Rp 6.000-7.000 per kg. Pengusaha telah menaikkan harga dagangannya 20-30 %. Namun, dengan kenaikan harga BBM saat ini, mereka tidak mungkin menahan lagi beban produksi karena ongkos truk pengangkut kedelai sudah naik 20 %. Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) mendesak pemerintah melancarkan subsidi harga kedelai. Kemendag juga sudah meminta pemerintah menyalurkan subsidi harga kedelai yang berhenti sejak akhir Juli lalu. Subsidi itu baru disalurkan pada April, Juni, dan pertengahan Juli sebesar 10 % atau 80 ribu dari 800 ribu ton kedelai atau Rp 800 miliar.

Tekanan kedelai impor ini mulai terjadi ketika pemerintah menghapus tata niaga kedelai, yang semula dilakukan Bulog dan kemudian dialihkan kepada importir umum. Apalagi AS sebagai pengekspor kedelai terbesar di dunia memberikan insentif atau kemudahan bagi importir kedelai Indonesia melalui skema kredit lunak yang besarnya mencapai ratusan juta USD. Dengan bebasnya impor dan tidak adanya proteksi mengakibatkan kedelai di pasar domestik sering mengalami tekanan harga dan kelangkaan pasokan. Krisis kedelai ini seharusnya bisa diatasi. Tahu dan tempe merupakan khazanah kuliner Indonesia yang mesti ditangani sungguh-sungguh, mengingat sektor industri pangan domestik ini telah memberikan kontribusi penting dalam perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. UMKM tempe, tahu, dan susu kedelai perlu ditata lebih baik lagi di dalam suatu kawasan industri untuk memudahkan pemerintah memberikan insentif, seperti penyaluran gas, air sanitasi, dan infrastruktur lainnya. (Yoga)

Dua penulis opini harian Kompas merespons peringatan Hari Pangan Sedunia dengan tema ”Jangan Ada yang Ditinggalkan” pada 16 Oktober lalu melalui dua tulisan (Kompas, 17/10). Direktur Lembaga Daya Dharma Jakarta dan Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Jakarta, Adrianus Suyadi, menulis, banyak orang Indonesia membuang makanan. Sisa makanan mendominasi jenis sampah di Indonesia, yakni 40 % dari semua jenis sampah seperti data Kementerian KLH 2020. Untuk mengatasi krisis pangan, pada tingkat individu dan keluarga diperlukan perubahan perilaku untuk lebih menghargai pangan, misalnya tak menyisakan makanan, tak membuang sampah makanan, mengurangi konsumsi makanan untuk binatang piaraan, dan lebih untuk sesama yang kekurangan makanan.

Guru Besar Universitas Santo Thomas Medan Posman Sibuea menulis, ancaman kelaparan ditingkat warga tak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan pendapatan, atau memberikan lapangan pekerjaan, yang diharapkan dapat meningkatkan akses pangan warga. Bangsa ini memerlukan upaya yang lebih dahsyat lagi, yaitu perubahan budaya. Tekanan krisis pangan bisa dikurangi saat kita menghentikan kebiasaan buruk: menyepelekan dan membuang makanan. Kita tak lagi berlimpah pangan. Perilaku itu harus dihentikan. Makanlah secukupnya. Harus ada perbaikan rantai pangan sehingga tak ada lagi pangan yang terbuang sia-sia. Perubahan budaya konsumsi perlu segera dilakukan. Makanan adalah barang mewah yang tak bisa lagi disia-siakan. Kita harus bisa mengukur kebutuhan secara seimbang. Di sisi lain, teknologi dibutuhkan agar produksi di tingkat petani bisa diketahui lebih dini dan didekatkan dengan konsumen sehingga rantai tidak panjang dan pangan tidak terbuang. (Yoga)

Curah hujan tinggi akibat La Nina mengancam potensi kenaikan produksi beras nasional. Kondisi ini patut diwaspadai karena tren realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-September 2022 menunjukkan penurunan. BPS memperkirakan luas panen padi Indonesia sepanjang 2022 mencapai 10,61 juta ha. Angka itu mencakup data potensi produksi periode Oktober-Desember 2022. Luas ini meningkat 1,87 % dibandingkan tahun lalu yang mencapai 10,41 juta ha. ”Potensi kenaikan ini disebabkan terairinya kembali sejumlah lahan di sana. Sebelumnya, lahan-lahan itu tak terairi karena sumbernya rusak akibat banjir,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto saat konferensi pers, Senin (17/10). Potensi kenaikan lahan panen itu berdampak pada produksi beras. Data BPS menunjukkan, produksi beras tahun 2022 diproyeksikan naik 2,29 % jadi 32,07 juta ton.

”Potensi (kenaikan) tiga bulan tersebut perlu dijaga agar tidak turun akibat faktor iklim,” ujar Setianto. Potensi penambahan luas lahan panen itu berdampak pada potensi kenaikan produksi beras 15,12 % menjadi 5,9 juta ton. Agar realisasi produksi bisa mendekati angka proyeksi, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah menyatakan, factor iklim menjadi indikator yang patut diperhatikan. Sebelumnya, Kantor Meteorologi (Bureau of Meteorology) Australia memublikasikan, indeks kondisi iklim di Samudra Pasifik menunjukkan fenomena La Nina kuat hingga awal 2023 dan mereda pada Maret 2023. Data ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) menunjukkan, La Nina akan menyebabkan kondisi iklim yang lebih basah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASMC memperkirakan, curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia akan berada di atas normal hingga Desember 2022. Ketum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja mengkhawatirkan tanah longsor yang dapat berimbas pada gagal panen. Pihaknya berharap gabah dibeli dengan harga wajar meski kadar airnya tinggi. (Yoga)

Kenaikan harga pupuk dan anomali iklim diperkirakan menurunkan produktivitas pangan pada tahun depan. Sekjen Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nuruddin, mengatakan, saat ini petani masih cukup terbantu oleh keberadaan pupuk bersubsidi. Pupuk NPK bersubsidi, misalnya, kini berada di harga Rp 135-140 ribu per sak. Hanya, ia khawatir kuota pupuk bersubsidi tersebut tidak mencukupi kebutuhan petani secara keseluruhan. "Kalau ke depan kuotanya masih 9 juta ton, dengan luas panen 13 juta hektare, itu hanya cukup untuk padi dan jagung. Tidak cukup untuk pangan-pangan lain, terutama perkebunan," ujar dia kepada Tempo, akhir pekan lalu. Nuruddin mengatakan kebutuhan pupuk petani berdasarkan catatan tahun-tahun sebelumnya mencapai 23 juta ton. Lantaran kuota pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah belum mencukupi kebutuhan, Nuruddin mengatakan pilihan petani hanya dua: membeli pupuk non-subsidi atau mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ia menuturkan selisih harga pupuk non-subsidi dengan pupuk bersubsidi cukup jauh. Berdasarkan catatannya, harga pupuk NPK non-subsidi bisa mencapai Rp 600-800 ribu per sak.

“Petani memilih memperbanyak pupuk dasar dan pupuk kandang untuk kebutuhan unsur makrohara. Pupuk yang lain mungkin tidak terbeli, kecuali kalau ada pupuk produk swasta yang harganya sama dengan pupuk bersubsidi," kata Nuruddin. Padahal, kata dia, penggunaan pupuk cukup berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Pupuk NPK, misalnya, diperlukan untuk pertumbuhan bulir padi dan buah-buahan. Apabila pemupukan tidak optimal, produksi padi dapat anjlok 20-30 %. Persoalan pupuk itu pun bisa makin rumit dengan adanya anomali iklim. Musababnya, pemupukan juga perlu memperhatikan iklim. Nuruddin mengatakan pemberian pupuk harus tepat waktu, tepat dosis, dan berimbang. "Kalau curah hujan tinggi dan kena air, jadi tidak optimal, harus disertai supervisi penyuluh kalau pemerintah mau mengamankan produktivitas," ujarnya. Selain itu, kemarau basah mengganggu produktivitas lantaran kerap memunculkan banjir hingga ledakan jumlah hama dan penyakit di berbagai daerah. Ia berharap pemerintah bisa mengantisipasi hambatan-hambatan ini dengan memastikan kuota dan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan. (Yoga)

Harga bahan pangan, dari tepung terigu hingga beras, naik dalam beberapa pekan terakhir. Kendati pasokan pangan di dalam negeri dinilai relatif aman, Indonesia perlu bersiap menghadapi ancaman krisis pangan global. Pagi menjelang siang 16 Oktober 2022, suasana di Pasar Anyar, Kota Bogor, kian ramai dengan hiruk pikuk aktivitas jual-beli bahan pangan. Sejumlah pedagang dan pembeli sama-sama menceritakan satu hal yang sama: harga berbagai bahan pangan naik. Yeyet, pembeli di pasar tersebut, menceritakan bahwa sebagian besar harga bahan pangan melambung. Beberapa komoditas yang sangat terasa kenaikan harganya antara lain minyak goreng dan cabai. “Strateginya, kalau untuk bahan kebutuhan pokok, cari promo di supermarket. Sedangkan untuk bahan sayuran, beli di pasar tradisional,” ujar Yeyet saat ditemui Tempo di Pasar Anyar. Ke depan, dia sangat berharap harga berbagai bahan pangan bisa turun.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang, mereka membenarkan bahwa harga sejumlah bahan pangan naik meski relatif tidak signifikan. Endang, penjual beras, mengatakan harga bahan pangan yang ia jual naik Rp 300-400 per kilogram. Akibat kenaikan harga tersebut, kata dia, jumlah pembeli beras di lapak dagangannya pun terasa berkurang dari biasanya. Bahkan tak jarang ia juga menerima keluhan dari pembeli mengenai kenaikan harga tersebut. Kendati demikian, pendapatannya dari berdagang masih relatif baik. "Tapi saya berharap pemerintah bisa meningkatkan daya beli masyarakat seperti dulu sebelum masa pandemi. Sekarang lemah sekali," tutur dia. Penjual sayuran bernama Rahmat mengatakan harga aneka pangan nabati relatif stabil. Bahkan beberapa harga sayuran mulai ada yang turun. "Harga cabai, kecuali cabai keriting, dan lainnya di sini mulai turun. Memang tidak semua turun, tergantung harga dari kebun.". (Yoga)

Babak terbaru perang minyak meletus pada hari terakhir peringatan Yom Kippur, 5 Oktober 2022. Hari itu, Arab Saudi bersama mitranya di Organisasi Negara Produsen Minyak OPEC+ (anggota OPEC + Rusia) mengumumkan pemangkasan produksi dua juta barel per hari. Jumlah pemangkasan itu separuh dari yang diumumkan OPEC dalam perang minyak 1973. Reaksi AS atas keputusan itu sama, marah besar. Sebab, sejak Maret 2022, Washington membujuk Riyadh menaikkan produksi. Faktanya, OPEC+ yang praktis dikendalikan Arab Saudi bersama Rusia malah memangkas produksi. Selepas pengumuman OPEC+, Presiden AS Joe Biden mengancam menimbang ulang hubungan Washington dengan Riyadh. Bahkan, sejumlah politisi Demokrat menggesa pengesahan aturan yang melarang penjualan senjata dan kerja sama pertahanan Washington-Riyadh. Demokrat memandang, dengan 70 % persenjataan Riyadh yang dipasok Washington, larangan itu sebagai balasan setimpal atas keputusan Arab Saudi menolak permintaan AS menaikkan produksi minyak.

Direktur Kajian Timur Tengah CSIS AS Jon Alterman menyebut, Riyadh harus bersiap pada permusuhan  terbuka, terutama dari Kongres AS. ”Amat buruk bagi Arab Saudi jika tidak punya teman di Kongres,” katanya. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menyebut, Riyadh telah berpihak kepada Moskwa. Riyadh disebut sudah paham pemangkasan produksi akan menguntungkan Moskwa. Pemangkasan itu bisa membuat dunia akan semakin kekurangan pasokan. Dampaknya, akan semakin sulit memaksakan sanksi AS dan sekutunya pada industri migas Rusia. Dengan porsi hingga separuh dari keseluruhan ekspornya, migas menjadi sumber pendapatan penting bagi Moskwa. AS dan sekutunya memandang, sanksi pada migas akan mengurangi kemampuan Moskwa melanjutkan perang di Ukraina. Untuk membuat sanksi itu berjalan, pasar energi global harus mendapat pemasok pengganti. Oleh karena itu, AS dan sekutunya terus membujuk Riyadh dan mitranya menaikkan produksi migas. Keputusan OPEC+ pada 5 Oktober 2022 menunjukkan, bujukan AS gagal. (Yoga)