Cukup besarnya potensi sisa kargo atau uncommitted cargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Kilang Bontang, Kalimantan Timur menjadi dilematis di tengah masih tingginya permintaan dan harga jual komoditas tersebut. Di satu sisi, potensi sisa kargo LNG dari Kilang Bontang menjadi peluang bagi Indonesia untuk memasarkannya ke pasar spot, sejalan dengan harganya yang diproyeksikan tetap tinggi hingga 2 tahun mendatang. Di sisi lain, LNG Indonesia dinilai akan sulit bersaing karena harga jualnya yang tidak kompetitif dibandingkan dengan produk lain di pasar ekspor. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyebutkan bahwa potensi kargo LNG di Kilang Bontang yang belum terkontrak masih cukup besar sehingga diharapkan bisa menaikkan keekonomian lapangan serta investasi di sekitar kawasan tersebut. Secara keseluruhan, Dwi menjelaskan bahwa total produksi siap jual atau lifting LNG pada 2023 ditargetkan mencapai 206 standar kargo, dengan perincian 126 kargo dari Kilang LNG Tangguh dan 80 kargo dari Kilang LNG Bontang. Kendati demikian, tidak ada sisa UC LNG dari Kilang Tangguh pada tahun depan lantaran volume Train 3 telah dipasarkan sejak beberapa tahun lalu. Terkait dengan potensi UC LNG dari Kilang Bontang, Direktur Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai produk LNG itu bakal sulit mengambil momentum harga jika ditawarkan di pasar spot untuk kontrak jangka pendek pada tahun depan.

Pemerintah secara resmi mematok batas minimum stok ketahanan energi di dalam negeri sebagai antisipasi serta penanggulangan terhadap situasi krisis dan darurat bahan bakar minyak, gas, hingga kelistrikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12/2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Beleid tersebut menjelaskan cadangan operasional dan kebutuhan minimum energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional. Dalam Pasal 7 Permen ESDM No. 12/2022 disebutkan bahwa cadangan operasional minimum bahan bakar minyak (BBM) diatur selama 7 hari ketahanan stok pada terminal BBM, dan stasiun pengisian bahan bakar pada satu wilayah distribusi niaganya. Untuk tenaga listrik, beleid yang diundangkan pada 18 Oktober 2022 itu menyebut cadangan operasional minimum daya mampu tenaga listrik sebesar kapasitas satu unit pembangkit listrik terbesar yang tersambung ke sistem setempat. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa aturan teknis mengenai antisipasi dan penanggulangan krisis energi seharusnya dikeluarkan pemerintah sejak lama. Apalagi, Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum Permen ESDM No. 12/2022 telah dikeluarkan sejak 2016. Menurutnya, stok ketahanan energi memang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Terlebih, saat ini krisis energi menjadi salah satu isu yang paling diwaspadai oleh negara-negara lain di dunia.

General Manager Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Krisna mengatakan bahwa pihaknya tengah menerapkan sejumlah inovasi dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan recovery rate dari sumur-sumur minyak dan gas bumi (migas) yang ada di kawasan tersebut. “Kami terus berupaya menahan laju penurunan produksi alamiah dengan menerapkan praktik-praktik engineering terbaik dalam operasi produksi, drilling, well intervention atau well connection, maintenance atau inspection works,” katanya, Senin (7/11). Krisna menambahkan, langkah strategis itu dilakukan untuk memenuhi target WP&B 2022 yang diberikan oleh SKK Migas dengan capaian produksi gas bumi sebesar 550 MMSCFD, dan 19,5 Kbbld minyak.

Tahun ini menjadi periode yang cukup menantang bagi industri hulu minyak dan gas bumi setelah produksi dan lifting nasional sepanjang 2022 diproyeksi tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, meski harga komoditas tersebut terus bertengger di level tinggi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan produksi minyak bumi pada akhir tahun ini mencapai 626.000 barel per hari (bph), lebih rendah 10,95% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 703.000 bph. Hal serupa terjadi pada proyeksi salur gas bumi yang diproyeksi mencapai 5.527 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada akhir tahun ini. Angka tersebut juga lebih rendah 4,70% dari target yang dipatok 5.800 MMSCFD. Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan produksi hulu migas tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai target. Salah satunya adalah capaian produksi tahun lalu yang lebih rendah dari perkiraan. Tahun lalu, produksi minyak bumi tercatat 660.300 bph, sedangkan target yang harus dicapai adalah 705.000 bph. Adapun realisasi salur gas tahun lalu 5.501 MMSCFD dari target 5.638 MMSCFD. Berdasarkan catatan SKK Migas, unplanned shutdown yang terjadi karena persoalan kabel di Banyu Urip pada Januari tahun ini menyebabkan penurunan produksi minyak yang cukup dalam. Selain itu, kebocoran selang offloading milik ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) pada September juga mengoreksi angka produksi cukup banyak. Adapun, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa perusahaan hulu migas belakangan justru mengoptimalkan kegiatan eksploitasi sumur migas di tengah momentum harga yang masih tertahan tinggi pada kuartal keempat tahun ini.

Berharap dapat meniru cara Brasil mengolah tebu menjadi gula dan bioetanol, pemerintah menyiapkan regulasi tentang percepatan swasembada gula dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Namun, urgensinya menuai diskusi publik. Sebab, selama ini Indonesia kepayahan mengejar target swasembada dan menjadi pengimpor gula dalam jumlah yang tidak sedikit. Regulasi itu akan dituangkan dalam Perpres tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Selain menjamin ketahanan pangan, target swasembada gula itu untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu, dan meningkatkan ketahanan energi. Kendati telah berulang menjadi ambisi pemerintah, bahkan sejak tahun 1970-an, target swasembada gula belum benar-benar terwujud. Pada 2002, misalnya,  pemerintah mencanangkan swasembada gula pada tahun 2007, lalu diundur jadi 2008, kemudian direvisi jadi 2009 dan hanya untuk gula konsumsi masyarakat, tak termasuk gula untuk industri. Selama kurun 2010-2020, target mengejar swasembada gula belum reda. Namun, upaya mewujudkannya tidak semudah mengalkulasi produksi di atas kertas. Kini, mimpi itu muncul lagi.

Menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, Brasil dapat menerapkan kebijakan itu karena penentuan porsi untuk bioetanol dan gula bergantung pada harga kedua komoditas tersebut di pasar internasional. ”Dampaknya, nilai ekonominya dapat optimal,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (4/11). Artikel Layanan Riset Ekonomi Departemen Pertanian AS (USDA) mencatat, pada periode 2017/2018, harga gula di pasar dunia anjlok. Guna menyiasati pendapatan yang turun dari produksi dan ekspor gula, Brasil meningkatkan produksi etanol dari tebu. Pada periode berikutnya, Brasil hanya mengolah sepertiga tebu di wilayah tengah-selatan untuk gula, sedangkan sisanya untuk etanol. Di Indonesia, Khudori mempertanyakan minat masyarakat dalam menggunakan bioetanol. Agar kontinuitas penggunaannya terjaga, pemerintah mesti menjaga harganya agar kompetitif atau lebih murah jika dibandingkan bahan bakar konvensional yang fluktuaktif di pasar global. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mencurigai rancangan perpres tersebut memberikan keleluasaan untuk mengimpor gula. ”Prosesnya (penyusunan rancangan perpres) yang terburu-buru menimbulkan dugaan adanya kepentingan yang tidak ditampakkan,” katanya. (Yoga)

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) terus meningkatkan extra effort pengendalian inflasi pangan untuk mempertahankan tren penurunan inflasi (deflasi) yang terjadi pada Oktober 2022. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan terus melakukan operasi pasar dan  pemantauan ketat atas perkembangan stok dan harga pangan harian di tingkat produsen maupun konsumen. BPS melaporkan terjadinya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,87 pada September 2022 menjadi 112,75 pada Oktober 2022 atau terjadi deflasi 0,11% secara bulanan (month-to-month/m-to-m) dengan kontribusi terbesar dari sektor pangan. Deflasi yang terjadi pada Oktober itu merupakan kabar baik, terlebih kondisi tersebut dipicu turunnya inflasi pangan sebesar 0,25% (m-to-m).

“Kami merespons dengan baik per[1]kembangan tersebut, ini menunjukkan keberhasilan kerja keras yang telah dilakukan seluruh stakeholder pangan dari pusat hingga daerah dalam menjaga stabilitas stok dan harga pangan, namun kita jangan sampai lengah,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Dalam publikasi Bapanas, Minggu (06/11), Arief memastikan, Bapanas bersama seluruh kementerian/lembaga terkait, dinas urusan pangan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah akan terus mendorong dan mengawal pelaksanaan extra effort pengendalian in[1]flasi pangan secara konsisten.  (Yoga)

Bertahun-tahun tanpa kejelasan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah pada 24 Oktober lalu. Peraturan ini merupakan turunan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Munculnya peraturan itu sebenarnya terlambat karena UU tersebut mengamanatkan agar aturan pelaksanaan harus selesai maksimal tiga tahun setelah disahkan. Keterlambatan juga terjadi dalam pembentukan lembaga yang menangani pangan sesuai dengan amanat UU tersebut. Lembaga ini baru dibentuk tahun lalu lewat Perpres No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA). Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, baru ditunjuk pada 24 Februari lalu.

Perpres yang baru ini menandai hadirnya regulasi yang kuat mengenai cadangan pangan pemerintah. Sebelumnya, program cadangan beras pemerintah diatur oleh delapan peraturan menteri yang kental dengan ego sektoral dan tak terintegrasi, juga menandai hadirnya negara dengan kemampuan intervensi ketika terjadi kegagalan mekanisme pasar dan aneka kondisi darurat. Selain mengatasi aneka keperluan darurat, seperti penanggulangan bencana alam, perang, dan konflik sosial, secara psikologis cadangan itu berperan untuk menghambat spekulasi pasar dan mengatasi gejolak harga pangan. Keberadaan cadangan akan memperkecil risiko ketidakamanan pangan. Seperti militer di masa damai, cadangan pangan menjamin agar negara siap menghadapi keadaan darurat.

Untuk tahap awal, penyelenggaraan tiga dari 11 komoditas pangan, yakni beras, jagung, dan kedelai, diserahkan kepada Bulog. Komoditas sisanya (bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan) nantinya bisa diserahkan ke Bulog atau BUMN bidang pangan lain. Kapan dan berapa komoditas pada tahap berikutnya akan ditetapkan Kepala NFA. Bagi Bulog dan BUMN pangan lain yang akan diserahi tugas, kebijakan hulu-tengah-hilir ini krusial karena akan menentukan berhasil-tidaknya menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Pengalaman selama ini, keberhasilan pengelolaan cadangan pangan bukan hanya soal pembiayaan, tapi juga penyaluran yang jelas. Peraturan yang baru juga memberi kepastian pendanaan. Selain dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dibuka peluang pinjaman dengan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Bulog dan BUMN pangan lain yang difasilitasi  Kemenkeu. (Yoga)

Sudah lima hari ribuan kendaraan umum angkutan penumpang, logistik, dan mobil pribadi terjebak banjir di Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Medan, Sumut, dan Banda Aceh, Aceh, di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka yang terjebak banjir di jalan lintas tersebut kini membutuhkan makanan dan minuman. Para sopir dan penumpang tidur di kendaraan dan makan seadanya. Arus logistik dan penumpang dari jalur Medan-Banda Aceh pun hampir lumpuh total. Berdasarkan pantauan Kompas yang menyusuri Jalan Lintas Timur Sumatera dari Medan, kendaraan mulai mengantre menjelang perbatasan Sumut dan Aceh di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sabtu (5/11). Ribuan kendaraan, yang didominasi truk angkutan logistik, parkir di badan jalan mengarah ke Aceh. Antrean sepanjang 10 kilometer sampai ke titik banjir pertama di Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda. Banjir setinggi 50 sentimeter menutupi jalan sepanjang 300 meter. Hanya beberapa truk besar yang berani menerobos banjir.

”Di depan masih banyak titik banjir dan ada yang setinggi 1meter. Kami di sini sejak Selasa (1/11) malam menunggu banjir surut,” kata Wisbahul Darwis (25), sopir truk bermuatan barang kelontong yang akan menuju Kabupaten Aceh Utara. Darwis berangkat dari Medan sejak Selasa sore.  seharusnya, ia sampai di Aceh Utara pada Rabu sekitar pukul 05.00. Namun, sudah lima hari truknya tidak bisa bergerak. Ia tidak berani menerobos banjir karena truknya bisa mogok. Barang kelontong bawaannya juga bisa rusak terkena banjir. Uang makan Darwis yang hanya Rp 300.000 untuk pergi pulang Aceh Utara-Medan pun sudah tandas sejak Rabu. Ia meminjam uang dari sopir lain dan sesekali meminta makan kepada mereka. ”Sejak Rabu, saya dan kernet hanya makan sekali sehari,” katanya. Hal serupa juga dialami Abdul Fery (30), sopir truk pupuk dari Lhokseumawe ke Medan. Ia terjebak banjir sejak Selasa sore. ”Rabu malam, truk kami mogok di tengah jalan saat mencoba melewati genangan air,” kata Fery. Setelah tiga hari mogok di tengah jalan, truk lain menarik truk Fery ke tempat aman. Uang makan Fery dan kernetnya juga sudah habis. Ia hanya makan sekali sehari menggunakan uang pinjaman dari teman sopir yang lain.

Bukan hanya sopir angkutan logistik, mobil pribadi pun terjebak dalam kemacetan panjang itu. Jika truk masih bisa menerjang banjir, mobil pribadi sama sekali tidak bisa melewati banjir di Aceh Tamiang sejak Selasa malam. ”Kami sekeluarga dari Kabupaten Sigli pada Senin malam untuk mengurus visa ke Medan. Saat hendak pulang ke Sigli pada Selasa, kami terjebak banjir,” kata Abdul Haris (40). Haris beserta istri dan tiga anaknya tidur di mobil selama lima hari ini. Saat jam makan, mereka memutar balik ke Besitang lalu kembali lagi mengantre Sementara itu, angkutan penumpang Medan-Banda Aceh hampir lumpuh total. Beberapa bus besar berhasil menerobos banjir. Bus lain hanya melayani Medan-Besitang. Penumpang lalu berjalan kaki sekitar 10-15 kilometer membawa barang bawaannya untuk melewati beberapa titik banjir. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menaiki bus yang bersiap di seberang banjir. (Yoga)

Meski perekonomian dunia terancam resesi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yakin, harga CPO di pasar internasional sepanjang 2023 bisa menembus US$ 1.000 per ton. Harga CPO di pasar global selama Januari-Oktober 2022 rata-rata mencapai US$ 1.142 per ton. Sepanjang 2021, harga CPO di level US$ 1.131 per ton, naik signifikan dari 2020 yang hanya US$ 752 per ton. Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan menjelaskan, setelah mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sepanjang 2021 dan 2022, harga CPO pada tahun 2023 diproyeksikan sedikit melemah karena pengaruh resesi ekonomi global.

“Harga CPO tahun 2023 masih bisa mendekati US$ 1.000 per ton jika situasi ekonomi global tidak mengalami resesi parah, tetapi jika situasi tidak menentu maka harga CPO bisa di bawah US$ 1.000 per ton,” ungkap Fadhil saat menjadi pembicara dalam 18th Indonesian Palm Oil Conference and 2023 Price Outlook (IPOC 2022) di Nusa Dua, Bali, Jumat (04/11). Faktor utama yang mempengaruhi harga CPO adalah situasi ekonomi global. Apabila ekonomi global membaik, harga komoditas perdagangan dunia termasuk CPO juga ikut membaik. Sebaliknya, jika situasi ekonomi dunia memburuk, harga CPO juga ikut terdampak. IMF dan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 sebesar 3,2% dan direvisi menjadi 2,7%. “Pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah pasti mempengaruhi pasar minyak nabati dunia dan turunnya permintaan terhadap CPO,” ungkap Fadhil. (Yoga)

Negara-negara anggota G7 dan Australia sepakat mengenakan harga tetap (fixed price), bukan lagi mengambang, sambil memfinalisasi pembatasan harga minyak Rusia akhir bulan ini. Berdasarkan laporan dari sumber-sumber pada Kamis (3/11) para pejabat AS dan kelompok G7 sudah melakukan negosiasi intens dalam beberapa pekan terakhir soal rencana luar biasa untuk membatasi harga pengiriman minyak melalui laut, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Desember, demi memastikan sanksi-sanksi Uni Eropa (UE) dan AS yang ditujukan membatasi kemampuan Rusia untuk mendanai invasinya ke Ukraina, tidak mencekik pasar minyak global. “Koalisi telah menyetujui batas harga yang akan menjadi harga tetap, yang bakal ditinjau secara berkala daripada didiskon untuk indeks.

 Hal ini akan meningkatkan stabilitas pasar dan menyederhanakan kepatuhan untuk meminimalkan beban pelaku pasar,” demikian menurut sumber dari koalisi, yang dilansir Reuters. Sejumlah sumber menuturkan bahwa harga awalnya sendiri belum ditetapkan, tetapi harus dalam beberapa minggu mendatang. “Mengelompokkan harga sebagai diskon untuk beberapa indeks akan menghasilkan terlalu banyak volatilitas dan potensi perubahan harga,” tambah sumber itu. Di sisi lain, koalisi merasa khawatir bahwa harga mengambang yang dipatok di bawah harga acuan minyak internasional Brent memungkinkan Presiden Rusia Vladimir Putin memainkan mekanisme dengan mengurangi pasokan. Demikian menurut sumber lain yang mengetahui isi diskusi tersebut. “Putin bisa mendapatkan keuntungan dari sistem harga mengambang karena harga minyak negaranya juga akan naik, jika Brent melonjak akibat pemotongan minyak dari Rusia, salah satu produsen minyak terbesar di dunia. (Yoga