Bulog kesulitan menaikkan stoknya ke angka yang diharapkan pemerintah, yakni 1,2 juta ton, sebab, situasi harga gabah atau beras di lapangan relatif tinggi dan suplainya terbatas. Data stok beras dan pembahasan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR secara hibrida, Rabu (16/11). Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat itu dan dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi serta Dirut Perum Bulog Budi Waseso. Per 13 November 2022, total stok beras yang dikelola Bulog mencapai 651.437 ton. Adapun cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sebesar 516.292 ton. Jumlah itu menurun dibandingkan data per 14 Oktober 2022 yang mencatatkan total stok beras 730.105 ton sedangkan CBP 693.812 ton. Menurut Arief, beras merupakan salah satu kontributor tertinggi terhadap laju kenaikan indeks harga konsumsi atau inflasi. NFA mendata, kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dan beras medium di tingkat konsumen sejak Juli 2022 telah mencapai 15,7 % dan 4,26 %.

”Perspektif pasar ialah stok (yang dikelola) Bulog berada di  bawah 1 juta ton menandakan bahaya,” katanya dalam rapat. Arief menyatakan, pihaknya berharap stok yang dikelola Bulog bisa mencapai 1,2 juta ton pada akhir tahun 2022. ”Kami sudah memberikan fleksibilitas HPP hingga Rp 8.800 per kilogram dan mencabutnya. Kini, kami menyilakan Bulog menyerap gabah/beras dari dalam negeri dengan skema komersial atau harga berapa pun yang berlaku di pasar. Jika pengadaan dalam negeri masih kurang, ada opsi dari luar negeri,” ujarnya. Menurut Budi Waseso, kebijakan fleksibilitas HPP tidak berdampak karena harga beras yang sering ditemukan sekitar Rp 8.900 per kg. Setelah diperbolehkan menyerap dengan skema komersial, pihak nya tetap merasa sulit lantaran suplai di lapangan terbatas, salah satunya akibat bencana banjir yang berdampak pada sawah dan menggerus produksi. (Yoga)

Berkaca dari krisis energi yang melanda sejumlah negara serta kian besarnya beban APBN menanggung subsidi energi membuat Pemerintah Indonesia menyiapkan antisipasi. Regulasi yang mengatur  ketentuan penetapan situasi di dalam negeri dan penanggulangannya pun diterbitkan. Hal itu diatur dalam Permen ESDM No 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Empat jenis  energi yang diatur adalah BBM, elpiji, tenaga listrik, dan gas bumi. Dalam Permen itu  disebutkan krisis BBM ditetapkan jika pemenuhan cadangan operasional minimum BBM diperkirakan tak terpenuhi dan tak tertanggulangi lebih dari 30 hari ke depan. Begitu juga dalam krisis elpiji.

Cadangan operasional minimum BBM ialah tujuh hari ketahanan stok pada wilayah distribusi, sedangkan elpiji tiga hari ketahanan stok. Krisis tenaga listrik ditetapkan jika terjadi pemadaman tiga hari beruntun dan tidak terpenuhinya cadangan operasional minimum (1 unit pembangkit terbesar tersambung ke sistem setempat) selama satu tahun ke depan. Sementara krisis gas bumi ditetapkan jika pemenuhan kebutuhan minimum (70 % kebutuhan normal) diperkirakan tak terpenuhi dan tak tertanggulangi lebih dari enam bulan ke depan. ”Tindakan penanggulangan krisis/darurat energi harus dilakukan segera. Itu dengan memberi kemudahan seperti terkait perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pembebasan lahan. Misalnya, impor tak perlu lagi dengan rekomendasi atau izin menteri terkait,” kata Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/11). (Yoga)

JAKARTA, ID – Pertamina menggandeng dua perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengembangkan potensi energi dan produksi kilang di Indonesia, yakni Masdar yang merupakan perusahaan energi terbarukan terkemuka dan Abu Dhabi National Oil  Company (ADNOC). Komitmen ini diumumkan di hadapan Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan, di sela puncak kegiatan Business 20 (B20) di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11). Adapun penandatanganan komitmen kerja sama tersebut sudah dilakukan sebelumnya beberapa waktu lalu di UEA. Kerja sama antara Pertamina lewat Pertamina Power and New Renewable Energy (PNRE) dengan Masdar yakni pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Blok Rokan dengan periode perjanjian kerja sama selama 2 tahun yakni mulai 12 November 2022 hingga 2024 mendatang. PNRE dan Masdar akan bekerja  sama untuk memberikan solus yang reliable dan kompetitif dalam pengembang an PLTS Rokan Phase 2 dan Phase 3 di WK Rokan. (Yetede)

Bola krisis pangan dunia terus menggelinding menjelang perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 pada 20 November-18 Desember. Rusia sebagai pemain utama masih menjadi penentu berakhirnya ”hunger games” tersebut. Berikut faktor x di luar kendali setiap negara, yakni cuaca. Black Sea Grain Initiative atau Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam memegang peran kunci. Dunia tengah menanti perpanjangan perjanjian ekspor biji-bijian dan pupuk yang akan berakhir pada 18 November 2022 itu. Rusia sempat menarik diri dari koridor inisiatif itu pada 10 Oktober 2022. Namun, dua hari kemudian, Rusia kembali bersedia berunding. Dalam ASEAN Summit 2022 di Phnom Penh, Kamboja, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba unjuk bicara. Dia mendesak negara-negara Asia Tenggara mengambil langkah terhadap Rusia agar menghentikan permainan yang menyebabkan kelaparan atau ”hunger games” dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengingatkan, dunia perlu memperhitungkan faktor cuaca.

Kondisi cuaca di Amerika Selatan, khususnya Brasil dan Argentina, membaik sehingga akan meningkatkan produksi jagung dan kedelai. Namun, di sebagian AS masih terjadi kekeringan. Cuaca ekstrem juga melanda Australia sehingga akan berpengaruh pada panen gandum. Kedua faktor itu bakal menjadi penentu harga sejumlah komoditas pangan dan pupuk dunia menjelang akhir tahun dan awal tahun depan. Dalam beberapa bulan terakhir, harga mayoritas komoditas pangan dan pupuk dunia telah turun meski masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Namun untuk mendapat keduanya,  negara importir pangan dan pupuk harus merogoh kocek lebih dalam karena ”kejemawaan” dollar AS  atas mata uang setiap negara. Para importir juga enggan mengimpor pangan dan pupuk dalam volume besar. Mereka takut rugi kala dollar AS berbalik melemah. (Yoga)

Pemprov Papua menyiapkan sentra produksi cabai didua distrik atau kecamatan di Kabupaten Keerom. Luas areal untuk penanaman cabai 30 hektar. Total 36 kelompok tani terlibat dalam penanaman cabai, tersebar di empat kampung di Distrik Arso dan Skanto. Setiap kelompok terdiri atas lima hingga enam petani cabai. ”Pencanangan sentra cabai ini sebagai salah satu upaya penanganan inflasi sesuai arahan Kemendagri. Papua sebagai provinsi induk dari tiga provinsi lainnya yang baru dimekarkan harus juga memiliki kawasan sentra pertanian,” kata Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukun saat penanaman perdana bibit cabai di Keerom, Selasa (15/11).

Selanjutnya akan ada perluasan lahan pertanian hingga 200 hektar di Keerom untuk penanaman cabai, tomat, dan bawang merah. Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua Salomon Telenggen memaparkan, masa tanam hingga panen cabai diperkirakan sekitar dua bulan. Para petani akan memasarkan cabai di Jayapura dan sekitarnya serta Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. ”Kami akan mendampingi para petani dalam proses penanaman hingga panen. Kami membantu para petani dengan penyediaan alat kerja, bibit cabai, hingga pupuk,” ujar Salomon. Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih menyambut baik pembukaan sentra pertanian di wilayahnya. Sebab, Keerom berpotensi menjadi pusat distribusi komoditas pertanian ke beberapa provinsi yang baru dimekarkan dari Papua. (Yoga)

Masyarakat Jambi mendesak Kementerian ESDM mengurangi kuota produksi batubara selama jalan khusus pengangkutan hasil tambang belum direalisasikan. ”Kuota produksi supaya dikurangi dulu dan jumlah kendaraan (batubara) dibatasi. Ini agar pembangunan jalan khusus batubara bisa dijalankan,” kata anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Elpisina, Selasa (15/11). (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani meluncurkan platform pembiayaan transisi energi bernama Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform dalam rangkaian kegiatan KTT G20 Bali, kemarin, 14 November 2022. Menurut dia, ETM merupakan kerangka kerja sama penyediaan pembiayaan untuk mempercepat transisi energi nasional dari fosil ke energi baru terbarukan. “ETM menyediakan pembiayaan transisi energi dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun nonkomersial secara berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani. Ia mengimbuhkan, kehadiran platform ETM menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menggali sumber daya keuangan di sektor energi yang andal, terjangkau, sekaligus berkomitmen terhadap perubahan iklim.

Saat ini Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi batu bara. Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Penghentian penggunaan batu bara untuk mengurangi emisi karbondioksida harus dibarengi dengan percepatan pengembangan energi baru terbarukan melalui ETM. Platform ETM memiliki dua skema pembiayaan. Skema pertama adalah fasilitas pengurangan emisi yang digunakan untuk mempensiundinikan PLTU berbahan bakar batu bara. Skema kedua adalah fasilitas energi bersih yang ditujukan bagi kegiatan pengembangan atau investasi pembangunan fasilitas energi hijau. (Yoga)

Pemerintah memiliki amunisi tambahan dalam mempercepat transisi energi bersih menuju pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara di Tanah Air melalui skema dari Bank Pembangunan Asia. Upaya meringankan ongkos pensiun dini PLTU sebelumnya dilakukan pemerintah dengan melibatkan BUMN tambang PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dengan mengambil alih aset PLTU Pelabuhan Ratu kapasitas 3x350 MW di Jawa Barat milik PLN melalui aksi korporasi. Dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali kemarin disepakati komitmen percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batu bara Cirebon-1 berkapasitas 660 watt di Jawa Barat yang dimiliki oleh independent power producer (IPP) dengan skema pendanaan gabungan berupa Energy Transition Mechanism (ETM) dari Asian Development Bank (ADB). “Indepent Power Producer yang akan dipensiunkan di bawah skema ini di Cirebon itu hanya langkah pertama, itu milestone pertama,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11). Skema pendanaan ETM ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Asian Development Bank (ADB), Indonesia Investment Authority (INA), dan pemilik PLTU Cirebon-1 yakni Cirebon Electric Power (CEP). President ADB Masatsugu Asakawa mengatakan program pensiun dini PLTU Cirebon-1 itu nantinya bakal menggunakan struktur pendanaan gabungan atau blended finance dari skema ETM.

Hyundai Motor Company mendapatkan kepastian pasokan aluminium dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. di tengah peningkatan permintaan komoditas tersebut untuk industri otomotif. Hyundai Motor Company dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) menandatangani nota kesepahaman untuk menjamin pasokan aluminium di tengah meningkatnya permintaan terhadap aluminium untuk manufaktur otomotif. Dalam kerja sama tersebut, Hyundai bakal mendapatkan aluminium dari anak perusahaan ADMR, yaitu PT Kalimantan Aluminium Industry. Penandatanganan nota kesepahaman antara Hyundai Motor Company dan ADMR dilakukan di sela-sela pertemuan B20 oleh CEO Hyundai Motor Company Jaehoon Chang dan Presiden Komisaris ADMR Garibaldi Thohir. “Kerja sama smelter aluminium ini juga diharapkan bakal memperkuat hubungan kerja sama antara Hyundai Motor Company dan Indonesia dengan sinergi yang lebih kuat,” kata dia, Minggu (13/11). Adapun, kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut meliputi produksi dan pasokan aluminium dari Kalimantan Aluminium Industry. Christian Ariano Rachmat, Presiden Direktur Adaro Minerals Indonesia, mengatakan bahwa kerja sama tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap proses penghiliran mineral Indonesia di kawasan industri hijau terbesar dunia yang berlokasi di Kalimantan Utara.

Solusi untuk krisis pangan adalah bekerja sama secara internasional dan membangun sistem pangan bersama. Negara-negara anggota G20 perlu mengambil peran untuk mengatasi krisis dalam jangka pendek dan jangka menengah agar tidak berkepanjangan. Hal itu mengemuka dalam Forum Keamanan Pangan Global sebagai bagian dari penyelenggaraan G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11). Menhan Prabowo Subianto saat berbicara dalam forum itu menyebut, ancaman terhadap keamanan pangan adalah ancaman pada kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi ancaman tersebut, harus ada keamanan global dan kemitraan internasional.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Prabowo menekankan, bekerja sama adalah cara untuk memastikan keamanan pangan. Dia mengingatkan, dunia sudah berkomitmen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu tidak ada orang mengalami kelaparan pada tahun 2030. Karena itu, ketersediaan dan akses atas pangan menjadi tantangan. Utusan khusus AS untuk keamanan pangan global, Cary Fowler, juga memberi perhatian pada unsur kerja sama. Ia melihat kompleksitas penyebab krisis pangan saat ini mengakibatkan solusi krisis harus berlapis dan penyelesaiannya harus bersamaan. Fowler melihat G20 berperan penting dan anggotanya harus berkolaborasi untuk membangun sistem pangan bersama-sama.  (Yoga)