Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) terus meningkatkan extra effort pengendalian inflasi pangan untuk mempertahankan tren penurunan inflasi (deflasi) yang terjadi pada Oktober 2022. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan terus melakukan operasi pasar dan  pemantauan ketat atas perkembangan stok dan harga pangan harian di tingkat produsen maupun konsumen. BPS melaporkan terjadinya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,87 pada September 2022 menjadi 112,75 pada Oktober 2022 atau terjadi deflasi 0,11% secara bulanan (month-to-month/m-to-m) dengan kontribusi terbesar dari sektor pangan. Deflasi yang terjadi pada Oktober itu merupakan kabar baik, terlebih kondisi tersebut dipicu turunnya inflasi pangan sebesar 0,25% (m-to-m).

“Kami merespons dengan baik per[1]kembangan tersebut, ini menunjukkan keberhasilan kerja keras yang telah dilakukan seluruh stakeholder pangan dari pusat hingga daerah dalam menjaga stabilitas stok dan harga pangan, namun kita jangan sampai lengah,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Dalam publikasi Bapanas, Minggu (06/11), Arief memastikan, Bapanas bersama seluruh kementerian/lembaga terkait, dinas urusan pangan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah akan terus mendorong dan mengawal pelaksanaan extra effort pengendalian in[1]flasi pangan secara konsisten.  (Yoga)

Bertahun-tahun tanpa kejelasan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah pada 24 Oktober lalu. Peraturan ini merupakan turunan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Munculnya peraturan itu sebenarnya terlambat karena UU tersebut mengamanatkan agar aturan pelaksanaan harus selesai maksimal tiga tahun setelah disahkan. Keterlambatan juga terjadi dalam pembentukan lembaga yang menangani pangan sesuai dengan amanat UU tersebut. Lembaga ini baru dibentuk tahun lalu lewat Perpres No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA). Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, baru ditunjuk pada 24 Februari lalu.

Perpres yang baru ini menandai hadirnya regulasi yang kuat mengenai cadangan pangan pemerintah. Sebelumnya, program cadangan beras pemerintah diatur oleh delapan peraturan menteri yang kental dengan ego sektoral dan tak terintegrasi, juga menandai hadirnya negara dengan kemampuan intervensi ketika terjadi kegagalan mekanisme pasar dan aneka kondisi darurat. Selain mengatasi aneka keperluan darurat, seperti penanggulangan bencana alam, perang, dan konflik sosial, secara psikologis cadangan itu berperan untuk menghambat spekulasi pasar dan mengatasi gejolak harga pangan. Keberadaan cadangan akan memperkecil risiko ketidakamanan pangan. Seperti militer di masa damai, cadangan pangan menjamin agar negara siap menghadapi keadaan darurat.

Untuk tahap awal, penyelenggaraan tiga dari 11 komoditas pangan, yakni beras, jagung, dan kedelai, diserahkan kepada Bulog. Komoditas sisanya (bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan) nantinya bisa diserahkan ke Bulog atau BUMN bidang pangan lain. Kapan dan berapa komoditas pada tahap berikutnya akan ditetapkan Kepala NFA. Bagi Bulog dan BUMN pangan lain yang akan diserahi tugas, kebijakan hulu-tengah-hilir ini krusial karena akan menentukan berhasil-tidaknya menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Pengalaman selama ini, keberhasilan pengelolaan cadangan pangan bukan hanya soal pembiayaan, tapi juga penyaluran yang jelas. Peraturan yang baru juga memberi kepastian pendanaan. Selain dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dibuka peluang pinjaman dengan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Bulog dan BUMN pangan lain yang difasilitasi  Kemenkeu. (Yoga)

Sudah lima hari ribuan kendaraan umum angkutan penumpang, logistik, dan mobil pribadi terjebak banjir di Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Medan, Sumut, dan Banda Aceh, Aceh, di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka yang terjebak banjir di jalan lintas tersebut kini membutuhkan makanan dan minuman. Para sopir dan penumpang tidur di kendaraan dan makan seadanya. Arus logistik dan penumpang dari jalur Medan-Banda Aceh pun hampir lumpuh total. Berdasarkan pantauan Kompas yang menyusuri Jalan Lintas Timur Sumatera dari Medan, kendaraan mulai mengantre menjelang perbatasan Sumut dan Aceh di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sabtu (5/11). Ribuan kendaraan, yang didominasi truk angkutan logistik, parkir di badan jalan mengarah ke Aceh. Antrean sepanjang 10 kilometer sampai ke titik banjir pertama di Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda. Banjir setinggi 50 sentimeter menutupi jalan sepanjang 300 meter. Hanya beberapa truk besar yang berani menerobos banjir.

”Di depan masih banyak titik banjir dan ada yang setinggi 1meter. Kami di sini sejak Selasa (1/11) malam menunggu banjir surut,” kata Wisbahul Darwis (25), sopir truk bermuatan barang kelontong yang akan menuju Kabupaten Aceh Utara. Darwis berangkat dari Medan sejak Selasa sore.  seharusnya, ia sampai di Aceh Utara pada Rabu sekitar pukul 05.00. Namun, sudah lima hari truknya tidak bisa bergerak. Ia tidak berani menerobos banjir karena truknya bisa mogok. Barang kelontong bawaannya juga bisa rusak terkena banjir. Uang makan Darwis yang hanya Rp 300.000 untuk pergi pulang Aceh Utara-Medan pun sudah tandas sejak Rabu. Ia meminjam uang dari sopir lain dan sesekali meminta makan kepada mereka. ”Sejak Rabu, saya dan kernet hanya makan sekali sehari,” katanya. Hal serupa juga dialami Abdul Fery (30), sopir truk pupuk dari Lhokseumawe ke Medan. Ia terjebak banjir sejak Selasa sore. ”Rabu malam, truk kami mogok di tengah jalan saat mencoba melewati genangan air,” kata Fery. Setelah tiga hari mogok di tengah jalan, truk lain menarik truk Fery ke tempat aman. Uang makan Fery dan kernetnya juga sudah habis. Ia hanya makan sekali sehari menggunakan uang pinjaman dari teman sopir yang lain.

Bukan hanya sopir angkutan logistik, mobil pribadi pun terjebak dalam kemacetan panjang itu. Jika truk masih bisa menerjang banjir, mobil pribadi sama sekali tidak bisa melewati banjir di Aceh Tamiang sejak Selasa malam. ”Kami sekeluarga dari Kabupaten Sigli pada Senin malam untuk mengurus visa ke Medan. Saat hendak pulang ke Sigli pada Selasa, kami terjebak banjir,” kata Abdul Haris (40). Haris beserta istri dan tiga anaknya tidur di mobil selama lima hari ini. Saat jam makan, mereka memutar balik ke Besitang lalu kembali lagi mengantre Sementara itu, angkutan penumpang Medan-Banda Aceh hampir lumpuh total. Beberapa bus besar berhasil menerobos banjir. Bus lain hanya melayani Medan-Besitang. Penumpang lalu berjalan kaki sekitar 10-15 kilometer membawa barang bawaannya untuk melewati beberapa titik banjir. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menaiki bus yang bersiap di seberang banjir. (Yoga)

Meski perekonomian dunia terancam resesi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yakin, harga CPO di pasar internasional sepanjang 2023 bisa menembus US$ 1.000 per ton. Harga CPO di pasar global selama Januari-Oktober 2022 rata-rata mencapai US$ 1.142 per ton. Sepanjang 2021, harga CPO di level US$ 1.131 per ton, naik signifikan dari 2020 yang hanya US$ 752 per ton. Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan menjelaskan, setelah mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sepanjang 2021 dan 2022, harga CPO pada tahun 2023 diproyeksikan sedikit melemah karena pengaruh resesi ekonomi global.

“Harga CPO tahun 2023 masih bisa mendekati US$ 1.000 per ton jika situasi ekonomi global tidak mengalami resesi parah, tetapi jika situasi tidak menentu maka harga CPO bisa di bawah US$ 1.000 per ton,” ungkap Fadhil saat menjadi pembicara dalam 18th Indonesian Palm Oil Conference and 2023 Price Outlook (IPOC 2022) di Nusa Dua, Bali, Jumat (04/11). Faktor utama yang mempengaruhi harga CPO adalah situasi ekonomi global. Apabila ekonomi global membaik, harga komoditas perdagangan dunia termasuk CPO juga ikut membaik. Sebaliknya, jika situasi ekonomi dunia memburuk, harga CPO juga ikut terdampak. IMF dan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 sebesar 3,2% dan direvisi menjadi 2,7%. “Pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah pasti mempengaruhi pasar minyak nabati dunia dan turunnya permintaan terhadap CPO,” ungkap Fadhil. (Yoga)

Negara-negara anggota G7 dan Australia sepakat mengenakan harga tetap (fixed price), bukan lagi mengambang, sambil memfinalisasi pembatasan harga minyak Rusia akhir bulan ini. Berdasarkan laporan dari sumber-sumber pada Kamis (3/11) para pejabat AS dan kelompok G7 sudah melakukan negosiasi intens dalam beberapa pekan terakhir soal rencana luar biasa untuk membatasi harga pengiriman minyak melalui laut, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Desember, demi memastikan sanksi-sanksi Uni Eropa (UE) dan AS yang ditujukan membatasi kemampuan Rusia untuk mendanai invasinya ke Ukraina, tidak mencekik pasar minyak global. “Koalisi telah menyetujui batas harga yang akan menjadi harga tetap, yang bakal ditinjau secara berkala daripada didiskon untuk indeks.

 Hal ini akan meningkatkan stabilitas pasar dan menyederhanakan kepatuhan untuk meminimalkan beban pelaku pasar,” demikian menurut sumber dari koalisi, yang dilansir Reuters. Sejumlah sumber menuturkan bahwa harga awalnya sendiri belum ditetapkan, tetapi harus dalam beberapa minggu mendatang. “Mengelompokkan harga sebagai diskon untuk beberapa indeks akan menghasilkan terlalu banyak volatilitas dan potensi perubahan harga,” tambah sumber itu. Di sisi lain, koalisi merasa khawatir bahwa harga mengambang yang dipatok di bawah harga acuan minyak internasional Brent memungkinkan Presiden Rusia Vladimir Putin memainkan mekanisme dengan mengurangi pasokan. Demikian menurut sumber lain yang mengetahui isi diskusi tersebut. “Putin bisa mendapatkan keuntungan dari sistem harga mengambang karena harga minyak negaranya juga akan naik, jika Brent melonjak akibat pemotongan minyak dari Rusia, salah satu produsen minyak terbesar di dunia. (Yoga

Pamor panas bumi sebagai bagian dari energi baru dan terbarukan atau EBT kembali memanas setelah pemerintah mengoptimalkan pemanfaatannya di Indonesia. Upaya tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari potensi cadangan EBT yang cukup besar dan panas bumi menjadi salah satu andalannya. Besarnya potensi panas bumi sangat relevan dengan geografis Indonesia yang berada dalam bentang Cincin Api. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih kurang 23,9 GW. Menjadi wajar jika panas bumi digadang-gadang menjadi salah satu sumber energi hijau yang mampu mendongkrak realisasi bauran EBT sebesar 23% pada 2025. Karakter energi panas bumi yang ramah lingkungan, dan berperan dalam pengembangan infrastruktur daerah serta perekonomian sekitar, menambah nilai plus. Sejumlah target ditetapkan oleh pemerintah sebagai respons dan bentuk kontribusi untuk menyediakan energi bersih. Pada pengembangan panas bumi, hingga 2030 ditargetkan mencapai lebih kurang 8.007 MW. Guna mencapai target tersebut perlu investasi dalam jumlah yang tidak sedikit untuk pengembangan infrastruktur di wilayah yang terpencil. Untuk mengantarkan panas bumi sebagai primadona EBT, pemerintah menerapkan insentif guna mengurangi risiko pengembangan, salah satunya melalui government drilling guna mengurangi risiko eksplorasi yang ditanggung oleh pengembang.

Berdasarkan data KKP, realisasi produksi garam nasional tahun 2021 berkisar 1,3 juta ton atau hanya 61,9 % target produksi 2,1 juta ton. Sementara di tahun ini, dari target produksi garam nasional 2 juta ton, realisasi produksi garam per tanggal 28 Oktober tercatat 421.896 ton. Penurunan produksi garam akibat faktor cuaca juga terjadi pada tahun lalu. ”Target produksi garam 2 juta ton tahun ini diperkirakan tidak tercapai. Merosotnya produksi garam nasional tahun ini dipengaruhi anomali cuaca,” kata Dirje Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaf Manoppo saat dihubungi, Kamis (3/11) di Jakarta. Victor mengatakan, pihaknya berupaya mendorong teknologi produksi untuk membenahi budidaya garam dengan pola tradisional yang masih bergantung cuaca. Di sisi hilir, pemerintah telah membangun pabrik pencucian dan pemurnian (washing plant) garam di sentra-sentra produksi. Pabrik pencucian itu diharapkan meningkatkan kualitas garam rakyat agar kian memenuhi standar industri.

Ketum Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur Mohammad Hasan mengemukakan, faktor cuaca yang kurang stabil memengaruhi penurunan produktivitas garam rakyat. Anjloknya produksi menyebabkan harga garam di tingkat petambak telah menembus Rp 3.200 per kg atau melonjak dibandingkan harga rata-rata saat musim panen raya dikisaran Rp 250-Rp 350 per kg.Di tengah merosotnya produksi garam nasional, Hasan meminta pemerintah segera memverifikasi data stok garam serta data produksi dan kebutuhan riil garam sebelum menetapkan impor garam industri pada tahun 2023. Pembenahan data diperlukan guna mencegah penyalahgunaan impor garam. Selain itu, memberikan perlindungan terhadap petambak garam agar hasil panen tidak dilibas garam impor, di samping kepastian bagi pelaku industry dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku garam industri. (Yoga)

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk operasi pasar beras medium bekerja sama dengan swasta dan mengimpor kedelai 50.000 ton. Pemerintah mengambil langkah itu untuk menstabilkan harga beras dan tahu-tempe yang terus naik. Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi, Kamis (3/11) mengatakan, stok beras nasional per awal November 2022 sebenarnya cukup besar, yakni 6,6 juta ton. Stok itu berada di masyarakat sebesar 49 %, penggilingan padi 21 %, Bulog 10 %, serta pedagang dan BUMN/BUMD selain Bulog 20 %. Stok itu cukup untuk memenuhi konsumsi beras hingga awal 2023. Stok itu juga akan bertambah seiring panen di sejumlah daerah akhir tahun ini dan awal tahun depan. ”Kenaikan (harga) beras yang terjadi saat ini lebih disebabkan persepsi pasar terhadap stok beras Bulog yang terbatas, yakni 697.000 ton per awal November 2022. Karena itu, kami meminta Bulog meningkatkan serapan agar memiliki cadangan beras minimal 1,2 juta ton,” katanya ketika dihubungi di Jakarta.

Kendati begitu, pemerintah tetap berupaya menstabilkanharga melalui operasi pasar. Beras medium dalam operasi itu akan dijual Rp 8.900 per kg. Bulog bersama perusahaan daerah DKI Jakarta dan pemerintah daerah akan mendatangkan beras dari daerah surplus, seperti Makassar, Demak, Ngawi, dan Sragen. BPS mencatat, harga beras tahun ini mulai merangkak sejak Agustus 2022, dari Rp 11.555 per kg menjadi Rp 11.720 per kg pada September 2022.Pada Oktober 2022, harganya kembali naik menjadi Rp 11.850 per kg dan mengalami inflasi 1,3 % secara bulanan. Terkait kenaikan harga tahu-tempe, pemerintah melanjutkan program bantuan selisih harga pembelian bahan baku kedelai impor bagi perajin tahu-tempe Rp 1.000 per kg sampai akhir Desember 2022. Namun, subsidi itu dinilai belum mampu menurunkan harga tahu-tempe. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin menuturkan, pemerintah perlu menambah subsidi kedelai impor dari Rp 1.000 per kg menjadi Rp 3.000 per kg, untuk mengimbangi kemampuan daya beli masyarakat terhadap konsumsi tahu-tempe. (Yoga)

Mentan Syahrul Yasin Limpo mendorong para pelaku usaha dan industri pakan ternak untuk melakukan penyerapan jagung dan produk lokal seperti dedak yang diproduksi petani seluruh Indonesia. Berdasarkan survei BPS mengenai struktur ongkos usaha peternakan, komponen pakan memiliki kontribusi 56,95% terhadap total biaya pada budi daya ayam ras pedaging di tingkat peternakan rakyat dan untuk budi daya ayam ras petelur kontribusi pakan 70,97%. Demikian disampaikan Mentan saat meresmikan perusahaan pakan swasta yang berinvestasi di Pasuruan, Jatim, Rabu (02/11).

Menurut Syahrul, dengan struktur ongkos seperti survei BPS maka pabrik pakan dapat menyerap bahan baku pakan dari petani setempat dan harga pakan untuk peternak lebih terjangkau. Mentan juga berharap pabrik pakan memberikan pengaruh ke harga pangan asal ternak yang lebih kompetitif di tingkat konsumen. “Kita harap nanti ada kerja sama saling menguntungkan antara petani, peternak, serta masyarakat sekitar. Dengan adanya pabrik pakan memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, terutama penyerapan bahan baku pakan lokal seperti jagung, dedak, dan sebagainya, yang akan mendorong pengembangan ekonomi perdesaan," ujar dia.. (Yoga)

Hingga awal November 2022, program BBM Satu Harga telah hadir di 69 titik yang tersebar di 123 kabupaten di Indonesia. Ditargetkan hingga tahun 2023 BBM Satu Harga bisa hadir di 92 titik dan pada 2024 sebanyak 573 titik. “Pertamina telah membangun total 390 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di 123 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari 123 kabupaten tersebut, 54 kabupaten diantaranya termasuk daerah 3T. Peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga ini adalah titik awal layanan Pertamina kepada masyarakat di daerah tersebut.

Kedepan Pertamina akan terus memastikan distribusi ke lembaga penyalur BBM Satu Harga berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas dalam mewujudkan keadilan energi,” jelas Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution di Jakarta, Kamis (3/11). Dari 69 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang sudah dibangun, Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas meresmikan tahap pertama yakni sebanyak 47 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di beberapa provinsi. Antara lain 2 di NTB, 10 di NTT, 1 di Sulawesi Barat, 2 di Sulut 8 di Sulteng, 5 di Maluku, 6 di Maluku Utara, 10 di Papua, dan 3 di Papua Barat. Peresmian selanjutnya akan dilakukan akhir November. (Yoga)