Masyarakat Jambi mendesak Kementerian ESDM mengurangi kuota produksi batubara selama jalan khusus pengangkutan hasil tambang belum direalisasikan. ”Kuota produksi supaya dikurangi dulu dan jumlah kendaraan (batubara) dibatasi. Ini agar pembangunan jalan khusus batubara bisa dijalankan,” kata anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Elpisina, Selasa (15/11). (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani meluncurkan platform pembiayaan transisi energi bernama Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform dalam rangkaian kegiatan KTT G20 Bali, kemarin, 14 November 2022. Menurut dia, ETM merupakan kerangka kerja sama penyediaan pembiayaan untuk mempercepat transisi energi nasional dari fosil ke energi baru terbarukan. “ETM menyediakan pembiayaan transisi energi dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun nonkomersial secara berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani. Ia mengimbuhkan, kehadiran platform ETM menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menggali sumber daya keuangan di sektor energi yang andal, terjangkau, sekaligus berkomitmen terhadap perubahan iklim.

Saat ini Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi batu bara. Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Penghentian penggunaan batu bara untuk mengurangi emisi karbondioksida harus dibarengi dengan percepatan pengembangan energi baru terbarukan melalui ETM. Platform ETM memiliki dua skema pembiayaan. Skema pertama adalah fasilitas pengurangan emisi yang digunakan untuk mempensiundinikan PLTU berbahan bakar batu bara. Skema kedua adalah fasilitas energi bersih yang ditujukan bagi kegiatan pengembangan atau investasi pembangunan fasilitas energi hijau. (Yoga)

Pemerintah memiliki amunisi tambahan dalam mempercepat transisi energi bersih menuju pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara di Tanah Air melalui skema dari Bank Pembangunan Asia. Upaya meringankan ongkos pensiun dini PLTU sebelumnya dilakukan pemerintah dengan melibatkan BUMN tambang PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dengan mengambil alih aset PLTU Pelabuhan Ratu kapasitas 3x350 MW di Jawa Barat milik PLN melalui aksi korporasi. Dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali kemarin disepakati komitmen percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batu bara Cirebon-1 berkapasitas 660 watt di Jawa Barat yang dimiliki oleh independent power producer (IPP) dengan skema pendanaan gabungan berupa Energy Transition Mechanism (ETM) dari Asian Development Bank (ADB). “Indepent Power Producer yang akan dipensiunkan di bawah skema ini di Cirebon itu hanya langkah pertama, itu milestone pertama,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11). Skema pendanaan ETM ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Asian Development Bank (ADB), Indonesia Investment Authority (INA), dan pemilik PLTU Cirebon-1 yakni Cirebon Electric Power (CEP). President ADB Masatsugu Asakawa mengatakan program pensiun dini PLTU Cirebon-1 itu nantinya bakal menggunakan struktur pendanaan gabungan atau blended finance dari skema ETM.

Hyundai Motor Company mendapatkan kepastian pasokan aluminium dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. di tengah peningkatan permintaan komoditas tersebut untuk industri otomotif. Hyundai Motor Company dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) menandatangani nota kesepahaman untuk menjamin pasokan aluminium di tengah meningkatnya permintaan terhadap aluminium untuk manufaktur otomotif. Dalam kerja sama tersebut, Hyundai bakal mendapatkan aluminium dari anak perusahaan ADMR, yaitu PT Kalimantan Aluminium Industry. Penandatanganan nota kesepahaman antara Hyundai Motor Company dan ADMR dilakukan di sela-sela pertemuan B20 oleh CEO Hyundai Motor Company Jaehoon Chang dan Presiden Komisaris ADMR Garibaldi Thohir. “Kerja sama smelter aluminium ini juga diharapkan bakal memperkuat hubungan kerja sama antara Hyundai Motor Company dan Indonesia dengan sinergi yang lebih kuat,” kata dia, Minggu (13/11). Adapun, kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut meliputi produksi dan pasokan aluminium dari Kalimantan Aluminium Industry. Christian Ariano Rachmat, Presiden Direktur Adaro Minerals Indonesia, mengatakan bahwa kerja sama tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap proses penghiliran mineral Indonesia di kawasan industri hijau terbesar dunia yang berlokasi di Kalimantan Utara.

Solusi untuk krisis pangan adalah bekerja sama secara internasional dan membangun sistem pangan bersama. Negara-negara anggota G20 perlu mengambil peran untuk mengatasi krisis dalam jangka pendek dan jangka menengah agar tidak berkepanjangan. Hal itu mengemuka dalam Forum Keamanan Pangan Global sebagai bagian dari penyelenggaraan G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11). Menhan Prabowo Subianto saat berbicara dalam forum itu menyebut, ancaman terhadap keamanan pangan adalah ancaman pada kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi ancaman tersebut, harus ada keamanan global dan kemitraan internasional.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Prabowo menekankan, bekerja sama adalah cara untuk memastikan keamanan pangan. Dia mengingatkan, dunia sudah berkomitmen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu tidak ada orang mengalami kelaparan pada tahun 2030. Karena itu, ketersediaan dan akses atas pangan menjadi tantangan. Utusan khusus AS untuk keamanan pangan global, Cary Fowler, juga memberi perhatian pada unsur kerja sama. Ia melihat kompleksitas penyebab krisis pangan saat ini mengakibatkan solusi krisis harus berlapis dan penyelesaiannya harus bersamaan. Fowler melihat G20 berperan penting dan anggotanya harus berkolaborasi untuk membangun sistem pangan bersama-sama.  (Yoga)

Pemerintah RI mendorong negara-negara G20 untuk menghasilkan kesepakatan konkret dalam mengatasi krisis pangan global. Kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga ditemukan solusi secara bersama-sama. Keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia diyakini akan dapat mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan sehingga akan mengatasi ancaman krisis pangan global. Indonesia memegang Presidensi G20 tahun 2022 hingga puncaknya, yaitu KTT G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali, 15-16 November ini. “Tidak boleh ada negara yang terlewatkan dan tertinggal, kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan saat ini dan di masa datang," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bali, Minggu (13/11). 

Mentan menegaskan, kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga akan ditemukan solusi secara bersama-sama. Negara-negara G20 sebagai bagian dari komunitas global berkomitmen mendukung peran krusial sektor pertanian dalam menyediakan pangan dan gizi bagi semua orang. “KTT G20 merupakan forum yang efektif untuk mengatasi krisis global. Secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia,” jelas Mentan. Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia akan mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan untuk bisa mengatasi ancaman krisis pangan global. (Yoga)

Subsidi suku bunga untuk membangun cadangan pangan pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah menangani pangan dengan pendekatan baru. Permenkeu (PMK) No 153 Tahun 2022 tanggal November 2022 mengatur pemberian subsidi bunga pinjaman untuk pengadaan pangan pemerintah (CPP). Penyelenggara CPP adalah Bulog dan Badan Pangan Nasional (BPN). Pinjaman harus dari bank milik pemerintah dan jangka waktu pinjaman paling lama enam bulan. Subsidi diambil dari APBN (Kompas, 10/11). Keputusan pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman untuk membentuk CPP menjadi pendekatan baru setelah krisis ekonomi 1998. Peraturan baru Menkeu memperlihatkan keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi menjaga  produksi pangan nasional.

Untuk mendorong produksi, ada jaminan harga yang baik bagi petani, peternak, dan nelayan. Pemerintah menetapkan 11 jenis bahan pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ungas, telur, daging ruminansia, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan. Kita mengetahui, petani, nelayan, dan peternak akan terus berproduksi apabila mereka mendapatkan keuntungan memadai. Akan tetapi generasi muda tidak tertarik bertani, terutama tanaman pangan, karena pendapatan bertani kalah dibandingkan dengan usaha di bidang lain. Adanya subsidi suku bunga pinjaman bisa kita baca sebagai perintah langsung kepada Bulog dan BPN untuk membeli bahan pangan penting dari petani dengan harga baik. Ini adalah pendekatan baru karena sejak Indonesia merdeka, pemerintah lebih mementingkan konsumen, yaitu harga pangan, terutama beras, dibuat semurah mungkin dengan alasan memenuhi kebutuhan kelompok buruh dan pekerja. (Yoga)

Pemerintah mulai melirik peluang perluasan hilirisasi ke gas dan pangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi konflik perang Rusia-Ukraina yang berakibat pada krisis di sektor energi dan pangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kementerian/lembaga terkait membuat masterplan terhadap perencanaan hilirisasi sumber daya alam (SDA) kita terutama gas. “Presiden sudah mulai mengarahkan kita untuk mulai melakukan ekspansi hilirisasi salah satunya adalah gas,” ucap Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/11). Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian ESDM sedang mengkaji dan menyusun langkah dalam hilirisasi di sektor gas.

Kementerian Investasi/BKPM akan mendukung pembangunan pabrik pupuk dan fasilitas produksi blue ammonia di Papua Barat yang merupakan salah satu sumber gas bumi. “Kita akan mendorong proyek blue ammonia dengan Kementerian ESDM dan memaksimalkan pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat, karena asal gasnya dari Papua. Jadi blue ammonia di Bintuni, dan pabrik pupuknya di Fakfak,” tutur Bahlil. Dia mengatakan, pemerintah juga tengah mendukung pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro, Jatim. Saat ini sudah ada investor dalam proyek tersebut. “Di sana investornya sudah ada, dari Amerika, bukan dari Asia,” imbuh Bahlil. Pemerintah juga sedang mempersiapkan diri untuk melakukan hilirisasi pangan. Dia menilai, dalam pelaksanaan hilirisasi gas tidak membutuhkan investasi dalam nilai besar, namun memiliki potensi pasar yang besar. (Yoga)

PT Bumi Resource Minerals Tbk (BRMS) mulai mengoperasikan pabrik pengolahan bijih emas kedua pada awal November 2022 berkapasitas 4.000 ton bijih per hari. Selain itu, perseroan juga segera menyelesaikan pabrik yang berlokasi di Gorontalo. Direktur Bumi Minerals Herwin Hidayat menjelaskan, pembangunan pabrik emas kedua itu selesai pada akhir Oktober 2022 dan mulai beroperasi awal November. Pabrik tersebut diselesaikan dan dioperasikan oleh anak usaha perseroan yakni PT Citra Palu Minerals (CPM). Pabrik baru ini akan berkapasitas hingga 4.000 ton bijih perhari. “Pada tahap awal, pabrik ini akan memproduksi hanya sekitar 200-500 ton bijih per hari mulai kuartal IV-2022,” jelasnya usai paparan publik, di Jakarta, Kamis (10/11/2022). Herwin mengatakan, pabrik tersebut tidak langsung full produksi di level 4.000 ton bijih per hari sesuai kapasitasnya, namun dilakukan secara berkala.

Kuartal keempat tahun ini, pabrik kedua tersebut rencananya produksinya hanya di level 200-500 ton bijih per hari. Kemudian, akan meningkat di kuartal I-2023 dengan targetnya menjadi 1.000-2.000 ton bijih per hari. “Selanjutnya, mulai bulan April 2023 hingga ke depannya akan full produksi di 4.000 ton bijih per hari, harapannya,” imbuh dia. Lebih lanjut, pada tahun depan juga perseroan berencana merampungkan pabrik produksi lainnya yang berlokasi di Gorontalo yang ditargetkan 2024. Saat ini perseroan telah memperoleh izin konstruksi dan produksi disetujui oleh pemerintah pada Februari 2019 dengan periode konstruksi 3 tahun dan periode produksi 30 tahun. Rencana untuk membangun pabrik pengolahan bijih emas dengan kapasitas 2.000 ton bijih/hari. Selain itu perseroan akan mendapatkan cadangan sebesar 10 juta ton bijih, membangun infrastruktur & fasilitas pendukung proyek tambang emas. Dana tersebut bersumber dari rencana penawaran umum terbatas. (Yoga)

Tahun 2022 memang belum tutup buku, namun pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah berancang-ancang mengamankan pasokan batubara untuk kelistrikan di dalam negeri pada tahun depan. Melalui surat bernomor B-1372/MB.05/DBB.OP/2022, Kementerian ESDM menugaskan 125 badan usaha yang terdiri perusahaan, CV dan koperasi untuk memasok total 161,16 juta ton batubara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tahun 2023. Angka kewajiban memasok batubara untuk kebutuhan domestik alias domestic market obligation (DMO) tahun depan lebih tinggi dari target DMO batubara sektor kelistrikan tahun ini sebesar 130 juta ton. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, kenaikan rencana DMO kelistrikan di 2023 lantaran kebutuhan listrik meningkat. Apalagi, Lana juga memastikan produksi batubara nasional tahun depan bakal menanjak. "Tingkat produksi 2023 meningkat menjadi 694 juta ton," ungkap Lana kepada KONTAN, kemarin. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengingatkan agar pemerintah tegas dalam mengimplementasikan aturan DMO, termasuk sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan kemudian yang mangkir dari kewajiban tersebut.