JAKARTA-Menteri Perdagangan memberi lampu hijau kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor beras guna menambah cadangan beras pemerintah yang kian tipis. Hingga kemarin pagi, stok beras yang dikuasai Bulog hanya 553 ribu ton, tak sampai separuh dari target cadangan beras sebanyak 1,2 juta ton pada akhir tahun. Kementerian Pertanian dalam beberapa kesempatan menyatakan Indonesia masih surplus beras, sehingga tidak perlu mengimpor. Namun, hingga kini, serapan Bulog didalam negeri nyatanya masih jauh panggang dari api. Stok beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. Jika dibawah itu, dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi pangan. Kondisi berbeda dengan komoditas lain, seperti cabai dan bawang. "Kalau harga beras naik Rp10 saja, pengaruh terhadap inflasinya bisa 3,6%. Kalau cabai atau bawang naik, pengaruhnya cuma 0,1%." ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (Yetede)

Dalam rangka memenuhi keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Kementan mengajukan data beras di sejumlah penggilingan yang dapat diserap untuk memperkuat stok beras Perum Bulog. Namun, data itu dinilai belum menjawab aspek harga dan kualitas yang jadi persoalan dalam penyerapan. RDP Komisi IV DPR pada Rabu (23/11) menyimpulkan, Kementan sanggup menyiapkan 600.000 ton beras di penggilingan untuk diserap oleh Bulog hingga Desember 2022. Tenggat waktu untuk menyiapkan data tersebut ialah enam hari kerja. Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat itu dan dihadiri oleh Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, dan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi. Suwandi menunjukkan ada 351.370 ton beras yang tersebar di delapan provinsi yang dapat diserap Bulog. Ketika akan dibeli oleh Bulog, ada persoalan terkait kualitas dan harga.

Melalui siaran pers, Rabu (30/11), Suwandi menyatakan, pihaknya telah bersurat kepada Budi Waseso dengan tembusan ke Mentan serta pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, yang menyebutkan, ada 610.632 ton beras siap dipasok penggilingan yang tersebar di 24 provinsi. ”Berdasarkan fakta di lapangan, beras ada. Namun, harganya bervariasi bergantung lokasi,” kata Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Tanaman Pangan Kementan Batara Siagian. Batara berpendapat, kebutuhan cadangan beras yang dikelola Bulog lebih kecil dibandingkan produksi nasional. Oleh sebab itu, dia optimistis, stok Bulog dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Bulog diharapkan segera menyerap beras itu dan tidak perlu merealisasikan impor. Apalagi, petani tengah berproduksi dan stok diperkirakan melimpah pada Februari-Maret 2023. Penyerapan perlu dimaksimalkan pada masa panen raya tersebut. Sebelumnya, Bulog dan NFA menyepakati, harga beras yang dapat diserap Bulog maksimal Rp 10.200 per kg. Harga beras tidak bisa terlalu tinggi karena dapat mengerek laju inflasi. Dari sisi kualitas, ada ketentuan yang diregulasi Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, dimana beras yang dibeli Bulog dari dalam negeri memiliki kadar air maksimal 14 %, butir patah maksimal 20 %, kadar menir maksimal 2 %, dan derajat sosoh minimal 95 %. (Yoga)

Harga rata-rata nasional telur ayam ras, menurut Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, naik 3,45 % dalam sepekan terakhir. Pada Rabu (30/11) harganya tercatat Rp 30.000 per kg atau di atas harga acuan penjualan di konsumen yang ditetapkan Rp 27.000 per kg. Selain faktor harga pakan, peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru dinilai turut jadi pemicu. (Yoga)

Pelaku usaha di Jabar yang terbiasa mengekspor komoditasnya diharapkan mulai melirik ceruk pasar domestik. Hal ini diharapkan bisa ikut menekan potensi pelambatan laju ekonomi hingga anjloknya nilai ekspor akibat berbagai masalah yang membelit dunia. Hal itu dikatakan Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Wilayah Jabar Taufik Saleh dalam Pertemuan Tahunan BI 2022 di Jabar, Rabu (30/11). (Yoga)

Belum lama ini, Dirut Bulog Budi Waseso menyarankan pemerintah mengimpor beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah yang jumlahnya kian berkurang. Stok beras di Bulog sangat rendah, tersisa 614.000 ton di minggu ketiga November. Seharusnya stok akhir tahun minimal 1,2 juta ton. Sementara harga gabah/beras terus merangkak naik sejak Agustus walaupun intervensi pasar Bulog tinggi, sebanyak 1 juta ton. BPS melaporkan, harga beras eceran kualitas umum di minggu kedua November Rp 12.000/kg, sedang pada minggu pertama Oktober masih di bawah Rp 11.000/kg. Harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani Rp 5.010/kg. Keinginan impor disampaikan Budi secara terbuka di media massa. Selama ini, Budi kurang menyukai impor beras. Pada awal diangkat sebagai Dirut Bulog, April 2018, ia berpolemik secara terbuka dengan Mendag Enggartiasto Lukita tentang impor beras Bulog sampai Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko diperintahkan Presiden mendamaikannya.

Intervensi pasar masif telah dilakukan Bulog, tapi harga beras tidak turun, taksiran stok yang dipegang swasta tak sebesar yang diduga, artinya, stok beras di masyarakat rendah, tak seperti yang diperkirakan. Stok beras Bulog berasal dari pengadaan dalam dan luar negeri. Sejak lama pemerintah berkeinginan memenuhi semua keperluan pengeluaran publik (PSO), terutama cadangan beras pemerintah (CBP) dari pengadaan dalam negeri. Peran beras impor dalam total pengadaan beras Bulog kian mengecil kecuali 2018. Sekarang, keputusan impor beras di tangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Keputusan impor tanpa melihat jumlahnya membuat lembaga ini tak populer, apalagi Presiden baru saja menerima penghargaan swasembada IRRI. Sama saja membuat sirnanya swasembada beras. Namun, sebaliknya, jika keputusannya tidak impor. Apabila dalam tiga bulan mendatang terjadi instabilitas harga beras yang sulit dikelola, Bapanas akan disalahkan. Jika kriteria impor beras terpenuhi, jumlah impor harus terukur jumlah, kualitas beras, dan waktu kedatangan beras impor. (Yoga)

JAKARTA-Lima hari berlalu sejak Komisi Pangan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Pertanian menyediakan beras sebanyak 600 ribu ton untuk diserap Bulog. Namun hingga kemarin, pasokan tambahan beras untuk perusahaan pangan pelat merah itu masih jauh panggang dari api. "per pagi ini (kemarin) terealisasi 31 ribu ton," ujar Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya, kepada Tempo pada Selasa, 29 November 2022. Pemerintah menugaskan Bulog untuk segera menambah jumlah beras di gudangnya lantaran dalam sebulan perseroan diperkirakan bisa menyalurkan 150 ribu ton beras untuk KPSH dan program lainnya. Artinya, tanpa tambahan pasokan yang memadai, Badan Pangan Nasional memperkirakan cadangan beras Bulog hanya berada di kisaran 342 ribu ton. Presiden Jokowi, tutur Zulkifli Hasan, bahkan telah memerintahkan Bulog untuk menyerap beras dengan harga komersial atau diatas harga pembelian pemerintah Rp8.320 per kilogram, yakni Rp 10.200 per kilogram. Kelonggaran tersebut diberikan agar Bulog bisa bersaing dengan perusahaan swasta dalam menyerap beras. Namun, hingga kemarin, harapan tersebut tidak kunjung tercapai. (Yetede)

JAKARTA-Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Perekonomian berjanji tak mempersulit pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter demi target penghiliran nikel di Indoensia. Kepala Divisi Project Management Office Sector Energi dan Teknologi KPPIP, Yudi Adhi Purnama, mengatakan pembatasan ekspor bijih nikel selama dua tahun teralkhir mendongkrak investasi proyek smelter. "Agar tren investasinya positif, selalu ada program percepaan dari pemerintah. Apalgi banyak pengembang  smelter yang menjadi proyek strategis nasional (PSN)," tuturnya kepada Tempo, kemarin. Presiden DIrektur PT Vale Indonesia, Febiany Eddy, membenarkan bahwa aktivitas dua proyek pengolahan nikel milik entitasnya dilancarkan karena berstatus PSN. Blok HPAL nikel Pomalaa yang digarap Vale bersama Zheinjian Huayou Cobalt ditargetkan memproduksi 120 ribu metrik ton nikel serta 15 ribu metrik ton kobalt per tahun. "Dari awal berdiri, komitmen kami memang untuk penghiliran nikel di dalam negeri," ucapnya kemarin. (Yetede)

Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan masih harus menghadapi tantangan berat setelah pemerintah menyatakan tidak sepakat terhadap sejumlah substansi terkait dengan peta jalan, serta energi baru dan sumber energi baru yang diatur dalam beleid usulan DPR tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta substansi domestic market obligation (DMO) batu bara dalam bab transisi energi dan peta jalan dihapus. Alasannya, ketentuan tersebut telah diatur secara detail dalam beleid terkait dengan mineral dan batu bara atau minerba. Selain itu, pemerintah mengusulkan perubahan definisi dari energi baru dan sumber energi baru yang tercantum dalam RUU yang awalnya ditargetkan selesai sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 itu. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengusulkan agar pemerintah bersama dengan parlemen mencopot kategori energi baru, seperti penghiliran batu bara dan pembangkit nuklir dalam RUU Energi Baru Energi Terbarukan. Ketua Umum AESI Fabby Tumiwa mengatakan bahwa keberadaan produk turunan dari batu bara membuat RUU Energi Baru Energi Terbarukan membingungkan. Dampaknya, investor bakal ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di dalam negeri untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT). “Investor melihatnya menjadi membingungkan, dan tidak konsisten. Mereka akan meragukan komitmen pemerintah untuk menggunakan energi terbarukan dalam transisi energi,” katanya saat dihubungi.

Realisasi produksi beras nasional pada Oktober 2022 lebih rendah dibandingkan dengan perkiraannya karena pergeseran musim panen dan banjir. Dampaknya, proyeksi pertumbuhan tahunan beras nasional 2022 terkoreksi. Koreksi ini patut jadi perhatian untuk distribusi suplai beras. Data Badan Pangan Nasional (NFA) yang diolah dari BPS dan dipublikasikan pada Oktober 2022 menunjukkan, proyeksi luas panen pada Oktober mencapai 930.000 ha dengan produksi 2,85 juta ton beras. Namun, per November 2022, realisasi luas panen dan produksi beras pada Oktober 2022 masing-masing 790.000 ha dan 2,43 juta ton. Dengan demikian, realisasi luas panen pada Oktober 2022 15,05 % lebih rendah ketimbang proyeksinya. Imbasnya, realisasi produksi beras lebih rendah 14,73 %. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS Kadarmanto mengatakan, selisih proyeksi dan realisasi data berdasarkan metode kerangka sampel area mencapai 7-18 %.

”Sepertinya terjadi pergeseran panen karena potensi panen November lebih besar dibandingkan proyeksi bulan sebelumnya. Banjir juga mungkin berdampak,” katanya saat dihubungi, Senin (28/11). Dengan pemutakhiran data yang memperhitungkan realisasi pada Oktober dan perubahan proyeksi November-Desember, produksi beras nasional tahun ini 31,9 juta ton atau lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya 32,07 juta ton. Artinya, pertumbuhan produksi beras terkoreksi dari 2,29 % menjadi 1,7 % ketimbang tahun sebelumnya. Menurut anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, pertumbuhan tahunan produksi beras 2-3 % tergolong aman. ”Pertumbuhan 1,7 % menandakan pemerintah perlu cermat dalam mendistribusikan stok dari daerah surplus ke defisit. Perhatikan juga pergeseran waktu panen yang dapat membuat suatu wilayah jadi surplus,” ujarnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Bulog jadi andalan distribusi beras. Namun, situasi saat ini membuat Bulog sulit memindahkan beras ke wilayah defisit karena keterbatasan stok. (Yoga)

Pendapatan emiten sektor batubara PT TBS Energi Utama Tbk naik 63,57 % hingga kuartal ketiga tahun ini. Seiring kenaikan harga batubara global, sektor usaha penjualan batubara menyumbangkan pendapatan paling besar bagi TBS Energi. Hal ini disampaikan Direktur Utama TBS Energi Dicky Yordan, Senin (28/11) pada laporan keuangan konsolidasian interim per 30 September 2022. (Yoga)