Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia kena semprit Organisasi Dagang Dunia. Tak surut dengan keputusan itu, pemerintah pun bakal mengajukan banding. Sejalan dengan upaya itu, sejumlah kalangan menilai hal tersebut menjadi momentum untuk mengakselerasi penghiliran yang telah terbukti berdampak nyata bagi ekonomi nasional. Apalagi, setelah nikel, pemerintah sudah punya rencana melarang ekspor balok timah atau tin ingot dan washed bauxite (WBx) dalam waktu dekat. Sama seperti nikel, kebijakan itu pun rawan digugat ke WTO. Pemerintah Indonesia telah menegaskan tidak akan mencabut kebijakan larangan ekspor bijih nikel sebelum keputusan sengketa itu diadopsi Dispute Settlement Body (SDB) World Trade Organization (WTO). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah akan mempertahankan kebijakan penghiliran mineral, khususnya nikel dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Hal tersebut pun sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyatakan pemerintah tidak takut dengan gugatan sengketa terkait dengan larangan ekspor bijih nikel yang diajukan Uni Eropa ke WTO. Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan tekad pemerintah untuk melaksanakan penghiliran sebagai salah satu agenda yang bersinergi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia mengajukan upaya banding atas keputusan panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai sengketa kebijakan larangan ekspor nikel. Keputusan panel diterbitkan pada 17 Oktober 2022 menyusul gugatan Uni Eropa yang tercatat dalam sengketa DS 592. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, sengketa DS 592 WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. “Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga masih terdapat peluang banding dan tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan diadopsi oleh dispute settlement body,” kata Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (21/11). (Yetede)

DOHA, ID – Perusahaan minyak Qatar, Qatar Energy menandatangani kesepakatan untuk memasok gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) selama 27 tahun ke China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) – perusahaan minyak dan gas Tiongkok. Ini merupakan perjanjian LNG terlama, dengan latar belakang kondisi pasar yang bergejolak sehingga mendorong para pembeli untuk mencari kesepakatan jangka panjang. “Hari ini adalah tonggak penting perjanjian penjualan dan pembelian (sales and purchase agreement/SPA) pertama untuk proyek North Field East. Ada pun jumlah LNG yang dipasok untuk Sinopec sebesar 4 juta ton selama 27 tahun. Ini menandakan kesepakatan jangka panjang ada dan penting bagi penjual dan pembeli,” ujar CEO QatarEnergy Saad al-Kaabi kepada Reuters di Doha, sesaat sebelum penandatanganan kesepakatan, yang dilansir Reuters pada Senin (21/11/2022). Sebagai informasi, North Field merupakan bagian dari ladang gas terbesar di dunia yang terbagi antara Qatar dengan Iran yang menyebut bagiannya berada di South Pars. (Yetede)

JAKARTA-Abdul Qadir, 43 tahun, berpamitan kepada istrinya untuk kembali ke bawah, Senin siang kemarin. Warga Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, itu hendak melanjutkan sisa pekerjaannya di sawah yang tidak tuntas digarap pada pagi hingga menjelang siang kemarin. Keinginan Qodir itu tidak seperti hari-hari sebelumnya, yang memilih beristirahat di rumah setelah salat zuhur dan makan siang. Saat itu, istri Qodir tengah berada di dapur. Sebelum ke sawah, Qodir mengaku juga sempat menyanyakan kabar anaknya, yang berusia 11 tahun, karena belum pulang sekolah, Istri Qadir mengatakan anak mereka, yang duduk di bangku kelas V sekolah dasar, belum pulang ke rumah karena mengikuti  kegiatan sekolah. Setelah sekitar setengah jam berada di ladang. Qodir merasakan gempa bumi. "Saya lihat sawah padi bergerak kayak ombak air, naik turun," kata Qodir dengan suara lirih saat ditemui di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Senin kemarin, 21 November 2022. Gempa dengan magnitudo 5,6 terjadi di Kabupaten Cianjur pada pukul 13.21 WIB, kemarin. Warga desa Ciputri memilih mengungsi  di lapangan hingga kemarin malam. "Saat ini 200 orang  berkumpul di lapangan. Mereka takut kembali ke rumah  karena masih terasa adanya gempa sususlan," kata Qodir (Yetede)

Seperti apa sosok Badan Layanan Umum (BLU) Batubara mulai tersibak. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (21/11), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan konsep dan pengelolaan badan yang yang disebut-sebut bertujuan untuk mengurai kisruh pasokan batubara di dalam negeri. "Konsep penghimpunan dana kompensasi dilakukan oleh BLU untuk semua batubara yang dijual, baik ekspor maupun domestik, dengan mekanisme pemungutan bersamaan dengan pembayaran royalti," tutur Arifin. Kelak, ada sejumlah konsep yang bakal diberlakukan BLU Batubara. Misalnya, lembaga yang berperan sebagai BLU adalah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas. Lalu, besar pungutan ditetapkan berdasarkan kalori batubara, ditambah PPN dengan tarif 11%. Dengan asumsi rata-rata harga batubara acuan (HBA) sebesar US$ 200 per ton, maka dana yang dikelola BLU Batubara mencapai Rp 137,6 triliun per tahun. Menteri Arifin menyebutkan, dana kompensasi yang dihimpun akan diberikan ke semua pemasok batubara di pasar dalam negeri. Baik pemasok batubara untuk kebutuhan kelistrikan maupun untuk industri lain, dengan pengecualian smelter.

Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait  kebijakan melarang ekspor bijih nikel. Namun, pemerintah melalui Kementerian ESDM melihat ada peluang banding atas keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Dalam paparannya, Menteri ESDM ArifinTasrif pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/11) disebutkan, kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Yang dilanggar ada Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam laporan final panel yang dikeluarkan 17 Oktober 2022 disebutkan bahwa WTO menolak pembelaan yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice. Laporan itu akan didistribusikan ke anggota WTO lain pada 30 November 2022 dan dimasukkan dalam agenda Dispute Settlement Body (DSB) pada 20 Desember 2022.

”Pemerintah menilai keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga ada peluang banding dan tidak perlu mengubah aturan atau bahkan mencabut kebijakan. Kita perlu mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter kita,” ujar Arifin. Menurut dia, UU mengamanatkan hilirisasi nikel ialah  kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja. Saat ini industri turunan nikel baru pada tahap awal. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Bambang DH menuturkan, ada kesan Indonesia terlalu cepat meratifikasi berbagai kesepakatan perdagangan mengakibatkan kegagalan membela gugatan Uni Eropa di WTO terkait nikel. Ke depan, Indonesia mesti cermat agar tak hanya jadi pasar. ”Kami mendesak agar nilai tambah bisa banyak kita raih. Saat ini, ibarat kita banyak sumber daya alam, tetapi disuruh bersihkan, murnikan saja, lalu ekspor,” ujarnya. (Yoga)

Presiden Jokowi, saat mengecek Pasar Malang Jiwan Colomadu, Karanganyar, Jateng, Senin (21/11), menyatakan bakal mencari solusi atas kenaikan harga komoditas pangan. Saat mengecek, Presiden mendapati harga minyak goreng dan tempe naik. ”Memang kedelainya sekarang di harga Rp 15.000 (per kg),” ujarnya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menyatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas impor, seperti kedelai dan gandum, perlu diwaspadai. (Yoga)

Kemampuan manusia mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan hidup membuat populasi manusia akhirnya mencapai 8 miliar jiwa. Namun, jumlah penduduk Bumi yang besar itu menimbulkan kekhawatiran besarnya tekanan terhadap lingkungan saat manusia ingin memenuhi kebutuhan pangannya, karena memberi makan 8 miliar mulut, bukan perkara gampang. Terlebih, masifnya pertumbuhan manusia yang bertambah delapan kali lipat hanya dalam 200 tahun terakhir menurunkan daya dukung lingkungan dengan hebat hingga memicu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Tiga perempat daratan dan dua pertiga wilayah perairan di Bumi telah diubah dan dieksploitasi manusia. Sejak revolusi industri dimulai akhir abad ke-18 hingga sekarang, suhu permukaan Bumi naik 1,5 derajat. Ujungnya, pemanasan Bumi itu memicu berbagai bencana yang berbalik mengancam eksistensi manusia. Menurunkan populasi bukan jawaban sederhana agar manusia bisa makan tanpa banyak merusak alam. Menurunkan populasi bukan perkara mudah karena pertambahan penduduk menjadi 8 miliar yang ditetapkan PBB pada 15 November 2022 justru menjadi pertambahan penduduk tercepat dibandingkan dengan kenaikan semiliar penduduk sebelumnya, hanya 11 tahun. Banyak negara maju yang telah mengalami penurunan fertilitas harus menanggung konsekuensinya, terutama akibat kurangnya tenaga kerja dan perlambatan ekonomi.

Meski penduduknya lebih sedikit, banyak negara maju justru paling boros dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca akibat pola hidupnya yang tidak mendukung keberlanjutan lingkungan. Jika pola konsumsi warga dunia sama seperti pola konsumsi masyarakat Singapura saat ini, setidaknya dibutuhkan 3,7 Bumi untuk menopang segala kebutuhan mereka. Jika warga dunia hidup dengan pola konsumsi orang Indonesia dengan tingkat pendapatan lebih rendah, tetapi jumlah penduduknya 47 kali lipat penduduk Singapura, ”hanya” diperlukan 1,1 Bumi. Terjadi atau tidaknya krisis sumber daya dalam memenuhi hajat hidup 8 miliar manusia sangat bergantung pada pilihan dan keputusan manusia. ”Pengalaman sejauh ini menunjukkan dunia sukses beradaptasi dan menemukan solusi untuk menjawab masalah yang dihadapi,” kata Patrick Gerland dari Departemen Ekonomi dan Urusan Sosial PBB, seperti dikutip National Geographic, 14 November 2022. Saat ini memang ada 8 miliar manusia yang harus diberi makan, tetapi juga ada miliaran manusia yang bisa diajak berpikir mencari solusi dan menjawab tantangan  ini. Hal senada diungkapkan Direktur Institute for Advance Studies in Economic and Business, UI Turro S Wongkaren, Kamis (17/11). Manusia selalu mampu mencari solusi saat menghadapi tekanan. Solusi itu bisa dilakukan dalam berbagai langkah, mulai dari mengubah pandangan hidup dan gaya hidup hingga membuat teknologi baru. (Yoga)

Laju penyaluran beras di tingkat penggilingan lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan gabah di tengah musim tanam saat ini. Oleh karena itu, pelaku penggilingan membutuhkan cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola Perum Bulog untuk mengisi pasar. Pelaku penggilingan diharapkan dapat mengimbangi laju penyaluran beras dengan penyerapan gabah. Ketum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menilai, pemerintah dan Bulog mesti lebih berani menyalurkan stok CBP di pasar. ”Kami harus tetap mengisi permintaan pasar. Agar harga beras (di tingkat konsumen) tidak terganggu, pemerintah harus melepas cadangannya ke pasar,” katanya saat dihubungi pada Minggu (20/11). Perbedaan laju itu berdampak pada penurunan kapasitas penggilingan. Sutarto menyebutkan, kapasitas  penggilingan besar dan menengah saat ini turun 25-50 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun penggilingan kecil yang dia temui di Malang, Jatim, turun 5-10 %. Di sisi hulu, Sutarto mengatakan, laju penyerapan gabah lebih lambat dibandingkan dengan penyalurannya lantaran harga gabah yang tinggi, yakni Rp 5.100-Rp 5.300 per kg. Secara musiman, harga gabah di akhir tahun cenderung lebih tinggi karena kualitasnya lebih baik, sedangkan kuantitasnya lebih sedikit. Oleh karena itu, Sutarto berpendapat, pemerintah melalui Perum Bulog perlu menyalurkan beras lewat operasi pasar hingga 200.000 ton sampai akhir Desember 2022. Dia memperkirakan, jumlah tersebut dapat mengerem laju kenaikan harga di pasar. Stok beras yang dikelola Bulog mencapai 625.000 ton. Per 17 November 2022, realisasi penyaluran beras Bulog untuk program Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar 936.000 ton, sedangkan pengadaan dalam negeri mencapai 897.000 ton. (Yoga)

JAKARTA, ID – Perum Bulog memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam jumlah yang aman untuk enam bulan ke depan. Saat ini, pengadaan beras domestik terus dilakukan dan diprioritaskan sebagai sumber pasokan stok CBP. Namun demikian, Bulog telah menyiapkan skenario impor 500 ribu ton beras dari negara produsen beras di Asia bila stok CBP tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan stabilisasi ketersediaan dan harga hingga musim panen pertama 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan, pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah atau CBP berada dalam jumlah yang aman untuk enam bulan ke depan. Stok yang dikuasai Bulog saat ini 625 ribu ton beras di dalam negeri dan Bulog juga sudah bekerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok 500 ribu ton beras yang berada di luar negeri. “Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton, yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia ditambah stok beras hasil kerja sama di luar negeri. Stok beras di luar negeri ini bisa kapan saja kami tarik jika memang stok domestik sudah habis. Intinya, untuk stok beras tidak ada masalah,” papar Buwas. (Yetede)