Ketika para pemimpin dunia berkumpul di Bali bulan ini untuk menghadiri KTT G20, apakah mereka akan mempercepat aksi transisi iklim global, atau justru melangkah mundur karena krisis energi global? Sulit untuk dipercaya bahwa mereka akan melangkah mundur, meskipun perubahan jangka pendek dapat terjadi karena beberapa negara adidaya sedang memastikan keamanan energinya melalui peningkatan penggunaan batu bara dan migas selama krisis energi berlangsung dan perang di Ukraina yang berlarut. Namun hal ini bisa dianggap sebagai tantangan dalam perjalanan transisi ekonomi global menuju dunia dengan net-zero emission (NZE), karena dapat dipastikan bahwa transisi menuju dekarbonisasi semakin jelas. Penggerak utama transisi ekonomi adalah memburuknya dampak perubahan iklim yang terlihat jelas di seluruh dunia. Biaya yang timbul dari kelambanan aksi perubahan, sudah melebihi biaya yang diperlukan untuk tindakan transisi iklim.

Pemerintah akan memberikan subsidi bunga pinjaman kepada Perum Bulog dan BUMN kluster pangan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah. Badan Pangan Nasional berharap bunga pinjaman itu bisa sebesar 4,75 %. Pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP)itu tertuang dalam Permenkeu (PMK) No 153 Tahun 2022. Regulasi tersebut diundangkan pada 2 November 2022. Subsidi bunga hanya berlaku untuk pengadaan 11 komoditas yang ditetapkan sebagai CPP dalam Perpres No 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Kesebelas komoditas itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Penyelenggara pengadaan CPP itu adalah Bulog dan BUMN lain di sektor pangan. PMK No 153/2022 hanya membolehkan penyelenggara CPP mendapatkan pinjaman dari bank milik negara dengan jangka waktu pinjaman paling lama enam bulan. Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi, Rabu (9/11) mengatakan, besaran plafon, suku bunga, dan subsidi bunga pinjaman ditentukan dalam rapat koordinasi antara Kemenkeu, NFA, dan Kementerian BUMN. Sumber dana subsidi bunga pinjaman itu berasal dari APBN. (Yoga)

Kementan bersama Perum Bulog menyepakati pembelian beras petani di Jateng dan Kulon Progo sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp 9.700 per kg. “Saya merasa bangga karena telah menyepakati pembelian beras oleh Bulog di Jateng dan Yogyakarta 150 ribu ton dengan harga bagus Rp 9.700 per kg,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Rabu (09/11). Mentan Syahrul saat meninjau Rice Milling Unit (RMU) penggilingan Sogan di Kecamatan Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengatakan, harga pembelian tersebut sudah sangat pantas mengingat selama ini para petani sudah bekerja keras dalam meningkatkan produksi.

“Saya kira petani kita sudah berkeringat, petani kita sudah bekerja luar bisa dan menyediakan makan kita yang cukup selama tiga tahun, bahkan kita tidak impor beras dan sekarang tahun 2022 merupakan hasil yang paling tinggi. Ini tandanya kita punya kemampuan yang luar biasa,” papar Mentan. Mentan mengharapkan, pembelian tersebut bisa menjadi pemicu bagi Bulog di daerah lainnya untuk melakukan pembelian yang sama dengan jumlah yang jauh lebih besar. Petani diharapkan mendapat untung dan pedagang tidak menaikkan harga secara sepihak. (Yoga)

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina Power Indonesia, dikabarkan bakal menggaet mitra strategis dalam waktu dekat, seiring rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PGE. “PGE ini dalam beberapa minggu ke depan, Insya Allah akan ada kabar baik, di mana kami sedang menyukseskan istilahnya unlock value atau menggaet mitra strategis supaya kami bisa mengembangkannya lagi,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Power Indonesia Fadli Rahman di acara Ngopi BUMN, Selasa (8/11). Melalui kemitraan bersama investor strategis itu, Fadli menargetkan, nantinya PGE dapat meningkatkan kapasitas produksi panas bumi di Indonesia. “Sebab, bukan mustahil ketika kapasitas PGE ini berhasil ditingkatkan, dalam waktu lima tahun, Indonesia akan menjadi produsen panas bumi terbesar di dunia. Selama ini, Indonesia menjadi produsen panas bumi terbesar kedua di dunia. Jadi, ini target kami,” tutur Fadli.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan, pihaknya mendorong PGE untuk IPO di Bursa Efek Indonesia. Langkah itu dilakukan agar PGE mendapatkan akses dana untuk pengembangan energi listrik panas bumi. Terlebih, potensi panas bumi di Indonesia sangat melimpah, yakni mencapai 24 GW, sementara yang baru dikembangkan hanya 2,1 GW. Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi sebelumnya mengungkapkan, rencana IPO PGE masih dalam proses. Diperkirakan, IPO subholding Pertamina ini bisa digelar pada tahun ini atau awal tahun depan. “Tadi ada juga pertanyaan kalau gak salah di WA itu, mengenai Pertamina Geothermal. Ini juga masih dalam proses. Mudah-mudahan bisa tahun ini atau mungkin awal tahun depan,” ungkap dia dalam konferensi pers Prioritas Kebijakan dan Penguatan Pengawasan Pasar Modal, baru-baru ini. (Yoga)

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 350.000 ton kedelai dari AS. Langkah itu diambil guna menstabilkan harga kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (7/11) mengatakan, kebutuhan kedelai nasional sampai akhir 2022 berkisar 2,5 juta-3 juta ton. Dengan tambahan itu, harga kedelai diharapkan turun dari kisaran Rp 13.000 per kg menjadi Rp 10.000 per kg. (Yoga)

Cukup besarnya potensi sisa kargo atau uncommitted cargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Kilang Bontang, Kalimantan Timur menjadi dilematis di tengah masih tingginya permintaan dan harga jual komoditas tersebut. Di satu sisi, potensi sisa kargo LNG dari Kilang Bontang menjadi peluang bagi Indonesia untuk memasarkannya ke pasar spot, sejalan dengan harganya yang diproyeksikan tetap tinggi hingga 2 tahun mendatang. Di sisi lain, LNG Indonesia dinilai akan sulit bersaing karena harga jualnya yang tidak kompetitif dibandingkan dengan produk lain di pasar ekspor. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyebutkan bahwa potensi kargo LNG di Kilang Bontang yang belum terkontrak masih cukup besar sehingga diharapkan bisa menaikkan keekonomian lapangan serta investasi di sekitar kawasan tersebut. Secara keseluruhan, Dwi menjelaskan bahwa total produksi siap jual atau lifting LNG pada 2023 ditargetkan mencapai 206 standar kargo, dengan perincian 126 kargo dari Kilang LNG Tangguh dan 80 kargo dari Kilang LNG Bontang. Kendati demikian, tidak ada sisa UC LNG dari Kilang Tangguh pada tahun depan lantaran volume Train 3 telah dipasarkan sejak beberapa tahun lalu. Terkait dengan potensi UC LNG dari Kilang Bontang, Direktur Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai produk LNG itu bakal sulit mengambil momentum harga jika ditawarkan di pasar spot untuk kontrak jangka pendek pada tahun depan.

Pemerintah secara resmi mematok batas minimum stok ketahanan energi di dalam negeri sebagai antisipasi serta penanggulangan terhadap situasi krisis dan darurat bahan bakar minyak, gas, hingga kelistrikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12/2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Beleid tersebut menjelaskan cadangan operasional dan kebutuhan minimum energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional. Dalam Pasal 7 Permen ESDM No. 12/2022 disebutkan bahwa cadangan operasional minimum bahan bakar minyak (BBM) diatur selama 7 hari ketahanan stok pada terminal BBM, dan stasiun pengisian bahan bakar pada satu wilayah distribusi niaganya. Untuk tenaga listrik, beleid yang diundangkan pada 18 Oktober 2022 itu menyebut cadangan operasional minimum daya mampu tenaga listrik sebesar kapasitas satu unit pembangkit listrik terbesar yang tersambung ke sistem setempat. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa aturan teknis mengenai antisipasi dan penanggulangan krisis energi seharusnya dikeluarkan pemerintah sejak lama. Apalagi, Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum Permen ESDM No. 12/2022 telah dikeluarkan sejak 2016. Menurutnya, stok ketahanan energi memang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Terlebih, saat ini krisis energi menjadi salah satu isu yang paling diwaspadai oleh negara-negara lain di dunia.

General Manager Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Krisna mengatakan bahwa pihaknya tengah menerapkan sejumlah inovasi dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan recovery rate dari sumur-sumur minyak dan gas bumi (migas) yang ada di kawasan tersebut. “Kami terus berupaya menahan laju penurunan produksi alamiah dengan menerapkan praktik-praktik engineering terbaik dalam operasi produksi, drilling, well intervention atau well connection, maintenance atau inspection works,” katanya, Senin (7/11). Krisna menambahkan, langkah strategis itu dilakukan untuk memenuhi target WP&B 2022 yang diberikan oleh SKK Migas dengan capaian produksi gas bumi sebesar 550 MMSCFD, dan 19,5 Kbbld minyak.

Tahun ini menjadi periode yang cukup menantang bagi industri hulu minyak dan gas bumi setelah produksi dan lifting nasional sepanjang 2022 diproyeksi tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, meski harga komoditas tersebut terus bertengger di level tinggi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan produksi minyak bumi pada akhir tahun ini mencapai 626.000 barel per hari (bph), lebih rendah 10,95% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 703.000 bph. Hal serupa terjadi pada proyeksi salur gas bumi yang diproyeksi mencapai 5.527 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada akhir tahun ini. Angka tersebut juga lebih rendah 4,70% dari target yang dipatok 5.800 MMSCFD. Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan produksi hulu migas tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai target. Salah satunya adalah capaian produksi tahun lalu yang lebih rendah dari perkiraan. Tahun lalu, produksi minyak bumi tercatat 660.300 bph, sedangkan target yang harus dicapai adalah 705.000 bph. Adapun realisasi salur gas tahun lalu 5.501 MMSCFD dari target 5.638 MMSCFD. Berdasarkan catatan SKK Migas, unplanned shutdown yang terjadi karena persoalan kabel di Banyu Urip pada Januari tahun ini menyebabkan penurunan produksi minyak yang cukup dalam. Selain itu, kebocoran selang offloading milik ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) pada September juga mengoreksi angka produksi cukup banyak. Adapun, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa perusahaan hulu migas belakangan justru mengoptimalkan kegiatan eksploitasi sumur migas di tengah momentum harga yang masih tertahan tinggi pada kuartal keempat tahun ini.

Berharap dapat meniru cara Brasil mengolah tebu menjadi gula dan bioetanol, pemerintah menyiapkan regulasi tentang percepatan swasembada gula dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Namun, urgensinya menuai diskusi publik. Sebab, selama ini Indonesia kepayahan mengejar target swasembada dan menjadi pengimpor gula dalam jumlah yang tidak sedikit. Regulasi itu akan dituangkan dalam Perpres tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Selain menjamin ketahanan pangan, target swasembada gula itu untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu, dan meningkatkan ketahanan energi. Kendati telah berulang menjadi ambisi pemerintah, bahkan sejak tahun 1970-an, target swasembada gula belum benar-benar terwujud. Pada 2002, misalnya,  pemerintah mencanangkan swasembada gula pada tahun 2007, lalu diundur jadi 2008, kemudian direvisi jadi 2009 dan hanya untuk gula konsumsi masyarakat, tak termasuk gula untuk industri. Selama kurun 2010-2020, target mengejar swasembada gula belum reda. Namun, upaya mewujudkannya tidak semudah mengalkulasi produksi di atas kertas. Kini, mimpi itu muncul lagi.

Menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, Brasil dapat menerapkan kebijakan itu karena penentuan porsi untuk bioetanol dan gula bergantung pada harga kedua komoditas tersebut di pasar internasional. ”Dampaknya, nilai ekonominya dapat optimal,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (4/11). Artikel Layanan Riset Ekonomi Departemen Pertanian AS (USDA) mencatat, pada periode 2017/2018, harga gula di pasar dunia anjlok. Guna menyiasati pendapatan yang turun dari produksi dan ekspor gula, Brasil meningkatkan produksi etanol dari tebu. Pada periode berikutnya, Brasil hanya mengolah sepertiga tebu di wilayah tengah-selatan untuk gula, sedangkan sisanya untuk etanol. Di Indonesia, Khudori mempertanyakan minat masyarakat dalam menggunakan bioetanol. Agar kontinuitas penggunaannya terjaga, pemerintah mesti menjaga harganya agar kompetitif atau lebih murah jika dibandingkan bahan bakar konvensional yang fluktuaktif di pasar global. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mencurigai rancangan perpres tersebut memberikan keleluasaan untuk mengimpor gula. ”Prosesnya (penyusunan rancangan perpres) yang terburu-buru menimbulkan dugaan adanya kepentingan yang tidak ditampakkan,” katanya. (Yoga)