Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait  kebijakan melarang ekspor bijih nikel. Namun, pemerintah melalui Kementerian ESDM melihat ada peluang banding atas keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Dalam paparannya, Menteri ESDM ArifinTasrif pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/11) disebutkan, kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Yang dilanggar ada Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam laporan final panel yang dikeluarkan 17 Oktober 2022 disebutkan bahwa WTO menolak pembelaan yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice. Laporan itu akan didistribusikan ke anggota WTO lain pada 30 November 2022 dan dimasukkan dalam agenda Dispute Settlement Body (DSB) pada 20 Desember 2022.

”Pemerintah menilai keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga ada peluang banding dan tidak perlu mengubah aturan atau bahkan mencabut kebijakan. Kita perlu mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter kita,” ujar Arifin. Menurut dia, UU mengamanatkan hilirisasi nikel ialah  kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja. Saat ini industri turunan nikel baru pada tahap awal. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Bambang DH menuturkan, ada kesan Indonesia terlalu cepat meratifikasi berbagai kesepakatan perdagangan mengakibatkan kegagalan membela gugatan Uni Eropa di WTO terkait nikel. Ke depan, Indonesia mesti cermat agar tak hanya jadi pasar. ”Kami mendesak agar nilai tambah bisa banyak kita raih. Saat ini, ibarat kita banyak sumber daya alam, tetapi disuruh bersihkan, murnikan saja, lalu ekspor,” ujarnya. (Yoga)

Presiden Jokowi, saat mengecek Pasar Malang Jiwan Colomadu, Karanganyar, Jateng, Senin (21/11), menyatakan bakal mencari solusi atas kenaikan harga komoditas pangan. Saat mengecek, Presiden mendapati harga minyak goreng dan tempe naik. ”Memang kedelainya sekarang di harga Rp 15.000 (per kg),” ujarnya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menyatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas impor, seperti kedelai dan gandum, perlu diwaspadai. (Yoga)

Kemampuan manusia mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan hidup membuat populasi manusia akhirnya mencapai 8 miliar jiwa. Namun, jumlah penduduk Bumi yang besar itu menimbulkan kekhawatiran besarnya tekanan terhadap lingkungan saat manusia ingin memenuhi kebutuhan pangannya, karena memberi makan 8 miliar mulut, bukan perkara gampang. Terlebih, masifnya pertumbuhan manusia yang bertambah delapan kali lipat hanya dalam 200 tahun terakhir menurunkan daya dukung lingkungan dengan hebat hingga memicu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Tiga perempat daratan dan dua pertiga wilayah perairan di Bumi telah diubah dan dieksploitasi manusia. Sejak revolusi industri dimulai akhir abad ke-18 hingga sekarang, suhu permukaan Bumi naik 1,5 derajat. Ujungnya, pemanasan Bumi itu memicu berbagai bencana yang berbalik mengancam eksistensi manusia. Menurunkan populasi bukan jawaban sederhana agar manusia bisa makan tanpa banyak merusak alam. Menurunkan populasi bukan perkara mudah karena pertambahan penduduk menjadi 8 miliar yang ditetapkan PBB pada 15 November 2022 justru menjadi pertambahan penduduk tercepat dibandingkan dengan kenaikan semiliar penduduk sebelumnya, hanya 11 tahun. Banyak negara maju yang telah mengalami penurunan fertilitas harus menanggung konsekuensinya, terutama akibat kurangnya tenaga kerja dan perlambatan ekonomi.

Meski penduduknya lebih sedikit, banyak negara maju justru paling boros dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca akibat pola hidupnya yang tidak mendukung keberlanjutan lingkungan. Jika pola konsumsi warga dunia sama seperti pola konsumsi masyarakat Singapura saat ini, setidaknya dibutuhkan 3,7 Bumi untuk menopang segala kebutuhan mereka. Jika warga dunia hidup dengan pola konsumsi orang Indonesia dengan tingkat pendapatan lebih rendah, tetapi jumlah penduduknya 47 kali lipat penduduk Singapura, ”hanya” diperlukan 1,1 Bumi. Terjadi atau tidaknya krisis sumber daya dalam memenuhi hajat hidup 8 miliar manusia sangat bergantung pada pilihan dan keputusan manusia. ”Pengalaman sejauh ini menunjukkan dunia sukses beradaptasi dan menemukan solusi untuk menjawab masalah yang dihadapi,” kata Patrick Gerland dari Departemen Ekonomi dan Urusan Sosial PBB, seperti dikutip National Geographic, 14 November 2022. Saat ini memang ada 8 miliar manusia yang harus diberi makan, tetapi juga ada miliaran manusia yang bisa diajak berpikir mencari solusi dan menjawab tantangan  ini. Hal senada diungkapkan Direktur Institute for Advance Studies in Economic and Business, UI Turro S Wongkaren, Kamis (17/11). Manusia selalu mampu mencari solusi saat menghadapi tekanan. Solusi itu bisa dilakukan dalam berbagai langkah, mulai dari mengubah pandangan hidup dan gaya hidup hingga membuat teknologi baru. (Yoga)

Laju penyaluran beras di tingkat penggilingan lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan gabah di tengah musim tanam saat ini. Oleh karena itu, pelaku penggilingan membutuhkan cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola Perum Bulog untuk mengisi pasar. Pelaku penggilingan diharapkan dapat mengimbangi laju penyaluran beras dengan penyerapan gabah. Ketum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menilai, pemerintah dan Bulog mesti lebih berani menyalurkan stok CBP di pasar. ”Kami harus tetap mengisi permintaan pasar. Agar harga beras (di tingkat konsumen) tidak terganggu, pemerintah harus melepas cadangannya ke pasar,” katanya saat dihubungi pada Minggu (20/11). Perbedaan laju itu berdampak pada penurunan kapasitas penggilingan. Sutarto menyebutkan, kapasitas  penggilingan besar dan menengah saat ini turun 25-50 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun penggilingan kecil yang dia temui di Malang, Jatim, turun 5-10 %. Di sisi hulu, Sutarto mengatakan, laju penyerapan gabah lebih lambat dibandingkan dengan penyalurannya lantaran harga gabah yang tinggi, yakni Rp 5.100-Rp 5.300 per kg. Secara musiman, harga gabah di akhir tahun cenderung lebih tinggi karena kualitasnya lebih baik, sedangkan kuantitasnya lebih sedikit. Oleh karena itu, Sutarto berpendapat, pemerintah melalui Perum Bulog perlu menyalurkan beras lewat operasi pasar hingga 200.000 ton sampai akhir Desember 2022. Dia memperkirakan, jumlah tersebut dapat mengerem laju kenaikan harga di pasar. Stok beras yang dikelola Bulog mencapai 625.000 ton. Per 17 November 2022, realisasi penyaluran beras Bulog untuk program Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar 936.000 ton, sedangkan pengadaan dalam negeri mencapai 897.000 ton. (Yoga)

JAKARTA, ID – Perum Bulog memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam jumlah yang aman untuk enam bulan ke depan. Saat ini, pengadaan beras domestik terus dilakukan dan diprioritaskan sebagai sumber pasokan stok CBP. Namun demikian, Bulog telah menyiapkan skenario impor 500 ribu ton beras dari negara produsen beras di Asia bila stok CBP tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan stabilisasi ketersediaan dan harga hingga musim panen pertama 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan, pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah atau CBP berada dalam jumlah yang aman untuk enam bulan ke depan. Stok yang dikuasai Bulog saat ini 625 ribu ton beras di dalam negeri dan Bulog juga sudah bekerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok 500 ribu ton beras yang berada di luar negeri. “Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton, yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia ditambah stok beras hasil kerja sama di luar negeri. Stok beras di luar negeri ini bisa kapan saja kami tarik jika memang stok domestik sudah habis. Intinya, untuk stok beras tidak ada masalah,” papar Buwas. (Yetede)

Perum Bulog memberikan sinyal akan mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 500.000 ton. Sejumlah pihak berharap impor dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi stok yang tertahan di gudang dan justru mengganggu daya serap Bulog saat panen raya padi tahun 2023. Sinyal rencana impor itu tersirat dalam keterangan pers Perum Bulog, Jumat (18/11). ”Saat ini, Bulog menguasai stok 625.000 ton beras di dalam negeri. Bulog juga sudah melakukan kerja sama mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500.000 ton beras komersial yang berada di luar negeri,” kata Dirut Perum Bulog Budi Waseso. Apabila jumlah beras itu digabungkan, Budi memperkirakan stok beras nasional yang dikuasai pemerintah aman untuk mempertahankan stabilitas harga dalam enam bulan ke depan, salah satunya melalui program Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar. Menurut dia, beras yang berada di luar negeri tersebut bisa direalisasikan kapan pun apabila stok di dalam negeri sudah habis. Budi menambahkan, Bulog terus memantau pergerakan harga beras agar dapat mengendalikannya dengan menggelontorkan beras ke pasar lewat program KPSH. Dia menilai, kenaikan harga beras saat ini disebabkan oleh anomali cuaca dan peningkatan harga BBM. Sementara petani kini sedang memasuki musim tanam. (Yoga)

PT Perta Arun Gas meneken nota kesepahaman dengan PT Solusi Energy Nusantara (Sena) dalam hal peningkatan kapasitas dan kapabilitas keteknikan bidang gas alam cair. Menurut Presiden Direktur Perta Arun Gas Bara Ilmarosa, Jumat (18/11) kesepakatan ini selaras dengan program transisi energi di mana gas menjadi komoditas penting dalam transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. (Yoga)

Persoalan ketersediaan rig menjadi tantangan utama bagi kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS dalam melaksanakan kegiatan pengeboran secara masif untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di Tanah Air. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) belakangan mengalami kesulitan mendapatkan rig untuk memacu pengeboran sumur yang telah teridentifikasi pada akhir tahun ini. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa situasi tersebut makin menyulitkan pencapaian target agresif pengeboran pada tahun depan yang dipatok sebanyak 1.063 sumur.“Kami sedang menyusun WP&B [work program & budget] 2023, rencananya pengeboran kita sudah teridentifikasi 1.063 sumur, kami bisa sampaikan saat ini kami sudah kesulitan untuk mendapatkan rig,” kata Dwi, Kamis (17/11). Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal mengatakan bahwa lembaganya sudah memasang target pengeboran rata-rata di atas 1.000 sumur per tahun mulai tahun depan untuk memenuhi target 1 juta barel minyak per hari pada 2030.“Untuk mengebor target tahun depan yang berkisar 1.000 sumur diperlukan 105 rig dengan 78 rig sudah tersedia, sehingga diperlukan 27 rig tambahan,” kata Kemal saat dihubungi, Kamis (17/11)

Presidensi G20 Indonesia telah melahirkan Deklarasi Bali. Indonesia akan mengawal aksi nyata deklarasi tersebut agar benar-benar terealisasi. Salah satunya di sektor perdagangan pangan dan pupuk di tengah   berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina. Dalam Deklarasi Bali terdapat sejumlah poin pernyataan bersama  pemimpin negara-negara anggota G20 terkai sektor perdagangan pangan dan pupuk. Pertama, G20 akan mengambil tindakan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan, termasuk lonjakan harga dan kekurangan komoditas pangan dan pupuk secara global. Kedua, menegaskan kembali dukungan G20 untuk merealisasikan perdagangan produk pertanian berbasis aturan yang terbuka, transparan, inklusif, dapat diprediksi, dan non-diskriminatif berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ketiga, meningkatkan prediktabilitas pasar, meminimalkan distorsi, meningkatkan kepercayaan bisnis, dan memungkinkan rantai pasok perdagangan pertanian dan makanan mengalir dengan lancar. Keempat, menyambut dan mendukung sejumlah inisiatif global untuk memperlancar perdagangan pangan dan pupuk, serta membantu negara-negara yang terdampak.

Sejumlah inisiatif itu antara lain Prakarsa Transportasi Biji-bijian dan Bahan Makanan yang Aman dari Pelabuhan Ukraina (Inisiatif Butir Laut Hitam), Jalur Solidaritas Uni Eropa, dan Prakarsa Aksi Ketahanan Pangan Grup Koordinasi Arab. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Kamis (17/11) mengatakan, untuk merealisasikan hasil Deklarasi Bali itu, Indonesia bersama negara-negara anggota G20 lain akan mendorong pembaruan aturan perdagangan pangan pertanian global. Fasilitasi perdagangan produk-produk pertanian dan pangan juga akan dilakukan. G20 juga menegaskan pentingnya tidak memberlakukan larangan atau pembatasan ekspor pangan dan pupuk dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan WTO. Selain itu, sistem perdagangan multilateral untuk kepentingan semua anggota, terutama negara berkembang dan kurang berkembang, juga diperkuat. (Yoga)

Momen G20 2022 di Bali sudah usai Kamis (17/11). Semua menunggu hasil nyata dari konferensi dan diskusi ribuan jam. Dua forum yang juga penting peranannya dalam menggali pengetahuan, pengalaman, dan komitmen untuk menghadapi ketidakpastian global adalah Global Food Security Forum (GFSF) G20 dan Women 20 atau W20. Kedua forum beririsan pada isu peran perempuan dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dunia, termasuk membangun lumbung pangan global dan mencegah krisis pangan. W20 mendesak para pemimpin G20 melaksanakan ”Peta Jalan G20 Menuju dan Melampaui Target Brisbane”. Pada intinya, meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan bernilai ekonomi bagi perempuan. Untuk itu harus diciptakan jaringan data jender di antara negara G20 dan alat ukur komitmen W20. Konsekuensinya, memperbaiki strategi nasional atas kesetaraan dan keadilan jender. GFSF mengakui perempuan berperan penting sebagai penghasil pangan, pada saat sama paling terdampak ketika terjadi guncangan produksi dan distribusi pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim, pandemi Covid-19, sistem keuangan dunia, dan ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Ketika dilihat lebih dalam pada dinamika rumah tangga, perempuan dan anak-anak jadi kelompok  paling terdampak. Data ”The State of Food Security and Nutrition in The World” memperlihatkan pada 2021 sebanyak 2,3 miliar orang di dunia mengalami ketidakamanan pangan sedang dan 924 juta orang mengalami ketidakamanan pangan parah. Bila dipilah lagi, 31,9 % perempuan mengalami ketidakamanan pangan sedang/parah sedangkan laki-laki 27,6 %. Perempuan dan anak perempuan umumnya berada dalam situasi makan paling akhir dan paling sedikit di keluarga. Data UN Women memperlihatkan situasi timpang parah dalam beban kerja. Goodwill ambassador untuk UN Women Anne Hathaway dalam forum B20/G20 2022 melalui tayangan video mengingatkan, masyarakat dunia mengambil keuntungan dari kerja perempuan. Namun, kerja perempuan merawat kehidupan di rumah dan di masyarakat diperlakukan tidak adil dan tidak berkelanjutan. Hathaway, aktris penerima Piala Oscar, mendesak untuk mengakhiri praktik memenalti perempuan karena menjalankan tugas merawat. Sebelum pandemi, perempuan menghabiskan waktu tiga kali lebih lama dibandingkan laki-laki untuk tugas merawat dan pekerjaan domestik tidak dibayar. (Yoga)