Pemerintah RI mendorong negara-negara G20 untuk menghasilkan kesepakatan konkret dalam mengatasi krisis pangan global. Kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga ditemukan solusi secara bersama-sama. Keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia diyakini akan dapat mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan sehingga akan mengatasi ancaman krisis pangan global. Indonesia memegang Presidensi G20 tahun 2022 hingga puncaknya, yaitu KTT G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali, 15-16 November ini. “Tidak boleh ada negara yang terlewatkan dan tertinggal, kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan saat ini dan di masa datang," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bali, Minggu (13/11). 

Mentan menegaskan, kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga akan ditemukan solusi secara bersama-sama. Negara-negara G20 sebagai bagian dari komunitas global berkomitmen mendukung peran krusial sektor pertanian dalam menyediakan pangan dan gizi bagi semua orang. “KTT G20 merupakan forum yang efektif untuk mengatasi krisis global. Secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia,” jelas Mentan. Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia akan mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan untuk bisa mengatasi ancaman krisis pangan global. (Yoga)

Subsidi suku bunga untuk membangun cadangan pangan pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah menangani pangan dengan pendekatan baru. Permenkeu (PMK) No 153 Tahun 2022 tanggal November 2022 mengatur pemberian subsidi bunga pinjaman untuk pengadaan pangan pemerintah (CPP). Penyelenggara CPP adalah Bulog dan Badan Pangan Nasional (BPN). Pinjaman harus dari bank milik pemerintah dan jangka waktu pinjaman paling lama enam bulan. Subsidi diambil dari APBN (Kompas, 10/11). Keputusan pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman untuk membentuk CPP menjadi pendekatan baru setelah krisis ekonomi 1998. Peraturan baru Menkeu memperlihatkan keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi menjaga  produksi pangan nasional.

Untuk mendorong produksi, ada jaminan harga yang baik bagi petani, peternak, dan nelayan. Pemerintah menetapkan 11 jenis bahan pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ungas, telur, daging ruminansia, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan. Kita mengetahui, petani, nelayan, dan peternak akan terus berproduksi apabila mereka mendapatkan keuntungan memadai. Akan tetapi generasi muda tidak tertarik bertani, terutama tanaman pangan, karena pendapatan bertani kalah dibandingkan dengan usaha di bidang lain. Adanya subsidi suku bunga pinjaman bisa kita baca sebagai perintah langsung kepada Bulog dan BPN untuk membeli bahan pangan penting dari petani dengan harga baik. Ini adalah pendekatan baru karena sejak Indonesia merdeka, pemerintah lebih mementingkan konsumen, yaitu harga pangan, terutama beras, dibuat semurah mungkin dengan alasan memenuhi kebutuhan kelompok buruh dan pekerja. (Yoga)

Pemerintah mulai melirik peluang perluasan hilirisasi ke gas dan pangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi konflik perang Rusia-Ukraina yang berakibat pada krisis di sektor energi dan pangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kementerian/lembaga terkait membuat masterplan terhadap perencanaan hilirisasi sumber daya alam (SDA) kita terutama gas. “Presiden sudah mulai mengarahkan kita untuk mulai melakukan ekspansi hilirisasi salah satunya adalah gas,” ucap Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/11). Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian ESDM sedang mengkaji dan menyusun langkah dalam hilirisasi di sektor gas.

Kementerian Investasi/BKPM akan mendukung pembangunan pabrik pupuk dan fasilitas produksi blue ammonia di Papua Barat yang merupakan salah satu sumber gas bumi. “Kita akan mendorong proyek blue ammonia dengan Kementerian ESDM dan memaksimalkan pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat, karena asal gasnya dari Papua. Jadi blue ammonia di Bintuni, dan pabrik pupuknya di Fakfak,” tutur Bahlil. Dia mengatakan, pemerintah juga tengah mendukung pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro, Jatim. Saat ini sudah ada investor dalam proyek tersebut. “Di sana investornya sudah ada, dari Amerika, bukan dari Asia,” imbuh Bahlil. Pemerintah juga sedang mempersiapkan diri untuk melakukan hilirisasi pangan. Dia menilai, dalam pelaksanaan hilirisasi gas tidak membutuhkan investasi dalam nilai besar, namun memiliki potensi pasar yang besar. (Yoga)

PT Bumi Resource Minerals Tbk (BRMS) mulai mengoperasikan pabrik pengolahan bijih emas kedua pada awal November 2022 berkapasitas 4.000 ton bijih per hari. Selain itu, perseroan juga segera menyelesaikan pabrik yang berlokasi di Gorontalo. Direktur Bumi Minerals Herwin Hidayat menjelaskan, pembangunan pabrik emas kedua itu selesai pada akhir Oktober 2022 dan mulai beroperasi awal November. Pabrik tersebut diselesaikan dan dioperasikan oleh anak usaha perseroan yakni PT Citra Palu Minerals (CPM). Pabrik baru ini akan berkapasitas hingga 4.000 ton bijih perhari. “Pada tahap awal, pabrik ini akan memproduksi hanya sekitar 200-500 ton bijih per hari mulai kuartal IV-2022,” jelasnya usai paparan publik, di Jakarta, Kamis (10/11/2022). Herwin mengatakan, pabrik tersebut tidak langsung full produksi di level 4.000 ton bijih per hari sesuai kapasitasnya, namun dilakukan secara berkala.

Kuartal keempat tahun ini, pabrik kedua tersebut rencananya produksinya hanya di level 200-500 ton bijih per hari. Kemudian, akan meningkat di kuartal I-2023 dengan targetnya menjadi 1.000-2.000 ton bijih per hari. “Selanjutnya, mulai bulan April 2023 hingga ke depannya akan full produksi di 4.000 ton bijih per hari, harapannya,” imbuh dia. Lebih lanjut, pada tahun depan juga perseroan berencana merampungkan pabrik produksi lainnya yang berlokasi di Gorontalo yang ditargetkan 2024. Saat ini perseroan telah memperoleh izin konstruksi dan produksi disetujui oleh pemerintah pada Februari 2019 dengan periode konstruksi 3 tahun dan periode produksi 30 tahun. Rencana untuk membangun pabrik pengolahan bijih emas dengan kapasitas 2.000 ton bijih/hari. Selain itu perseroan akan mendapatkan cadangan sebesar 10 juta ton bijih, membangun infrastruktur & fasilitas pendukung proyek tambang emas. Dana tersebut bersumber dari rencana penawaran umum terbatas. (Yoga)

Tahun 2022 memang belum tutup buku, namun pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah berancang-ancang mengamankan pasokan batubara untuk kelistrikan di dalam negeri pada tahun depan. Melalui surat bernomor B-1372/MB.05/DBB.OP/2022, Kementerian ESDM menugaskan 125 badan usaha yang terdiri perusahaan, CV dan koperasi untuk memasok total 161,16 juta ton batubara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tahun 2023. Angka kewajiban memasok batubara untuk kebutuhan domestik alias domestic market obligation (DMO) tahun depan lebih tinggi dari target DMO batubara sektor kelistrikan tahun ini sebesar 130 juta ton. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, kenaikan rencana DMO kelistrikan di 2023 lantaran kebutuhan listrik meningkat. Apalagi, Lana juga memastikan produksi batubara nasional tahun depan bakal menanjak. "Tingkat produksi 2023 meningkat menjadi 694 juta ton," ungkap Lana kepada KONTAN, kemarin. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengingatkan agar pemerintah tegas dalam mengimplementasikan aturan DMO, termasuk sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan kemudian yang mangkir dari kewajiban tersebut.

Ketika para pemimpin dunia berkumpul di Bali bulan ini untuk menghadiri KTT G20, apakah mereka akan mempercepat aksi transisi iklim global, atau justru melangkah mundur karena krisis energi global? Sulit untuk dipercaya bahwa mereka akan melangkah mundur, meskipun perubahan jangka pendek dapat terjadi karena beberapa negara adidaya sedang memastikan keamanan energinya melalui peningkatan penggunaan batu bara dan migas selama krisis energi berlangsung dan perang di Ukraina yang berlarut. Namun hal ini bisa dianggap sebagai tantangan dalam perjalanan transisi ekonomi global menuju dunia dengan net-zero emission (NZE), karena dapat dipastikan bahwa transisi menuju dekarbonisasi semakin jelas. Penggerak utama transisi ekonomi adalah memburuknya dampak perubahan iklim yang terlihat jelas di seluruh dunia. Biaya yang timbul dari kelambanan aksi perubahan, sudah melebihi biaya yang diperlukan untuk tindakan transisi iklim.

Pemerintah akan memberikan subsidi bunga pinjaman kepada Perum Bulog dan BUMN kluster pangan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah. Badan Pangan Nasional berharap bunga pinjaman itu bisa sebesar 4,75 %. Pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP)itu tertuang dalam Permenkeu (PMK) No 153 Tahun 2022. Regulasi tersebut diundangkan pada 2 November 2022. Subsidi bunga hanya berlaku untuk pengadaan 11 komoditas yang ditetapkan sebagai CPP dalam Perpres No 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Kesebelas komoditas itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Penyelenggara pengadaan CPP itu adalah Bulog dan BUMN lain di sektor pangan. PMK No 153/2022 hanya membolehkan penyelenggara CPP mendapatkan pinjaman dari bank milik negara dengan jangka waktu pinjaman paling lama enam bulan. Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi, Rabu (9/11) mengatakan, besaran plafon, suku bunga, dan subsidi bunga pinjaman ditentukan dalam rapat koordinasi antara Kemenkeu, NFA, dan Kementerian BUMN. Sumber dana subsidi bunga pinjaman itu berasal dari APBN. (Yoga)

Kementan bersama Perum Bulog menyepakati pembelian beras petani di Jateng dan Kulon Progo sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp 9.700 per kg. “Saya merasa bangga karena telah menyepakati pembelian beras oleh Bulog di Jateng dan Yogyakarta 150 ribu ton dengan harga bagus Rp 9.700 per kg,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Rabu (09/11). Mentan Syahrul saat meninjau Rice Milling Unit (RMU) penggilingan Sogan di Kecamatan Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengatakan, harga pembelian tersebut sudah sangat pantas mengingat selama ini para petani sudah bekerja keras dalam meningkatkan produksi.

“Saya kira petani kita sudah berkeringat, petani kita sudah bekerja luar bisa dan menyediakan makan kita yang cukup selama tiga tahun, bahkan kita tidak impor beras dan sekarang tahun 2022 merupakan hasil yang paling tinggi. Ini tandanya kita punya kemampuan yang luar biasa,” papar Mentan. Mentan mengharapkan, pembelian tersebut bisa menjadi pemicu bagi Bulog di daerah lainnya untuk melakukan pembelian yang sama dengan jumlah yang jauh lebih besar. Petani diharapkan mendapat untung dan pedagang tidak menaikkan harga secara sepihak. (Yoga)

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina Power Indonesia, dikabarkan bakal menggaet mitra strategis dalam waktu dekat, seiring rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PGE. “PGE ini dalam beberapa minggu ke depan, Insya Allah akan ada kabar baik, di mana kami sedang menyukseskan istilahnya unlock value atau menggaet mitra strategis supaya kami bisa mengembangkannya lagi,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Power Indonesia Fadli Rahman di acara Ngopi BUMN, Selasa (8/11). Melalui kemitraan bersama investor strategis itu, Fadli menargetkan, nantinya PGE dapat meningkatkan kapasitas produksi panas bumi di Indonesia. “Sebab, bukan mustahil ketika kapasitas PGE ini berhasil ditingkatkan, dalam waktu lima tahun, Indonesia akan menjadi produsen panas bumi terbesar di dunia. Selama ini, Indonesia menjadi produsen panas bumi terbesar kedua di dunia. Jadi, ini target kami,” tutur Fadli.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan, pihaknya mendorong PGE untuk IPO di Bursa Efek Indonesia. Langkah itu dilakukan agar PGE mendapatkan akses dana untuk pengembangan energi listrik panas bumi. Terlebih, potensi panas bumi di Indonesia sangat melimpah, yakni mencapai 24 GW, sementara yang baru dikembangkan hanya 2,1 GW. Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi sebelumnya mengungkapkan, rencana IPO PGE masih dalam proses. Diperkirakan, IPO subholding Pertamina ini bisa digelar pada tahun ini atau awal tahun depan. “Tadi ada juga pertanyaan kalau gak salah di WA itu, mengenai Pertamina Geothermal. Ini juga masih dalam proses. Mudah-mudahan bisa tahun ini atau mungkin awal tahun depan,” ungkap dia dalam konferensi pers Prioritas Kebijakan dan Penguatan Pengawasan Pasar Modal, baru-baru ini. (Yoga)

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 350.000 ton kedelai dari AS. Langkah itu diambil guna menstabilkan harga kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (7/11) mengatakan, kebutuhan kedelai nasional sampai akhir 2022 berkisar 2,5 juta-3 juta ton. Dengan tambahan itu, harga kedelai diharapkan turun dari kisaran Rp 13.000 per kg menjadi Rp 10.000 per kg. (Yoga)