Kenaikan harga BBM dan tingginya harga bahan pangan impor masih memengaruhi inflasi nasional. Dampak lanjutan kenaikan harga BBM bahkan sudah terjadi di sektor pertanian, berimplikasi pada kenaikan harga beras dan biaya produksi. BPS, Kamis (1/12) merilis, tingkat inflasi pada November 2022 sebesar 0,9 % secara bulanan, 5,42 % secara tahunan, dan 4,82 % secara tahun kalender. Adapun inflasi inti 0,15 % secara bulanan dan 3,3 % secara tahunan. Secara umum, penyumbang utama inflasi bulanan, antara lain, telur ayam ras (0,02 %) serta beras, tahu, dan tempe masing-masing 0,01 %. Kontributor utama inflasi tahunan adalah bensin (1,15 %), bahan bakar rumah tangga (0,31 %), tarif angkutan udara (0,3 %), dan beras (0,13 %). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, penyesuaian harga BBM memang jadi pemicu utama kenaikan inflasi, terlebih di kelompok pengeluaran transportasi.

Dampak lanjutan (second-round effects) sudah mulai terjadi di sejumlah sektor, terutama pertanian. Hal itu tecermin dalam harga beras dan biaya produksi pertanian. Empat bulan terakhir, kenaikan harga beras tak hanya dipengaruhi oleh penurunan produksi jelang akhir tahun, tetapi juga penyesuaian harga BBM. Imbas kenaikan harga BBM juga terindikasi dari nilai tukar usaha petani (NTUP). NTUP November 2022 sebesar 107,25 atau naik 0,46 % secara bulanan. Kenaikan itu ditopang oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani serta kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) seiring kenaikan ongkos angkut, pupuk, dan upah buruh tani. Selain penyesuaian harga BBM, bahan pangan impor juga memengaruhi inflasi. Kedelai impor, misalnya. Kendati turun, harga kedelai global masih lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pelemahan rupiah juga turut memengaruhi pembentukan harganya di dalam negeri. Hal itu menyebabkan harga produk turunan kedelai, seperti tahu dan tempe, naik dalam tiga bulan terakhir. Jika dilihat secara tahunan, harga tahu naik 12,43 % dan tempe 13,56 %. (Yoga)

Pergerakan harga beras yang berpengaruh pada inflasi beberapa bulan terakhir menandakan kebutuhan menambah stok yang dikelola Perum Bulog untuk mengintervensi pasar makin mendesak. Pedagang berharap tambahan pasokan bulan ini, termasuk lewat impor, untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. BPS, Kamis (1/12) merilis, rata-rata harga beras per November 2022 mencapai Rp 11.877 per kg, meningkat dari bulan sebelumnya Rp 11.837 per kg. Penyebab kenaikan harga sejak empat bulan lalu bersifat musiman karena produksi beras menurun jelang akhir tahun. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid memperkirakan, aliran beras ke pedagang-pedagang di pasar induk menurun lebih dari 50 %. Realisasi permintaan beras ke Bulog juga belum optimal. Padahal, PIBC merupakan salah satu barome ter beras nasional. ”Kami sangat membutuhkan beras impor. Tak perlu ada kisruh-kisruh (untuk merealisasikannya),” ujarnya, Kamis (1/12).

Keterbukaan pemerintah terhadap rencana hingga realisasi impor, menurut Zulkifli, secara psikologis akan berdampak pada penurunan harga beras di pasar. Dia berharap, beras impor bisa sampai di Indonesia pertengahan Desember 2022, paling lambat sepekan sebelum akhir tahun. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, menilai, Desember merupakan momen yang tepat untuk mendatangkan beras impor di Indonesia. ”Desember merupakan puncak paceklik karena panen terbatas. Di hilir, permintaan meningkat karena momen Natal dan Tahun Baru,” katanya. Menurut Bayu, pergerakan inflasi dan harga beras itu menandakan daya beli masyarakat tertekan, khususnya pada kelompok dengan pengeluaran terbesar untuk kebutuhan pangan. Pada musim paceklik, petani pun jadi konsumen dan berada di kelompok tersebut. (Yoga)

Harga batubara acuan untuk Desember 2022 turun menjadi 281,48 USD per ton. Pada November 2022, harga batubara ditetapkan 308,2 USD per ton. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi,  Kamis (1/12) penurunan harga dipengaruhi turunnya permintaan dari China. Selain itu, India disebutkan tengah menurunkan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap. Pada Oktober lalu, harga batubara mencapai 330,97 USD per ton. (Yoga)

Pergerakan harga beras yang berpengaruh pada inflasi beberapa bulan terakhir menandakan kebutuhan menambah stok yang dikelola Perum Bulog untuk mengintervensi pasar makin mendesak. Pedagang berharap tambahan pasokan bulan ini, termasuk lewat impor, untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. BPS, Kamis (1/12) merilis, rata-rata harga beras per November 2022 mencapai Rp 11.877 per kg, meningkat dari bulan sebelumnya Rp 11.837 per kg. Penyebab kenaikan harga sejak empat bulan lalu bersifat musiman karena produksi beras menurun jelang akhir tahun. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid memperkirakan, aliran beras ke pedagang-pedagang di pasar induk menurun lebih dari 50 %. Realisasi permintaan beras ke Bulog juga belum optimal. Padahal, PIBC merupakan salah satu barome ter beras nasional. ”Kami sangat membutuhkan beras impor. Tak perlu ada kisruh-kisruh (untuk merealisasikannya),” ujarnya, Kamis (1/12).

Keterbukaan pemerintah terhadap rencana hingga realisasi impor, menurut Zulkifli, secara psikologis akan berdampak pada penurunan harga beras di pasar. Dia berharap, beras impor bisa sampai di Indonesia pertengahan Desember 2022, paling lambat sepekan sebelum akhir tahun. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, menilai, Desember merupakan momen yang tepat untuk mendatangkan beras impor di Indonesia. ”Desember merupakan puncak paceklik karena panen terbatas. Di hilir, permintaan meningkat karena momen Natal dan Tahun Baru,” katanya. Menurut Bayu, pergerakan inflasi dan harga beras itu menandakan daya beli masyarakat tertekan, khususnya pada kelompok dengan pengeluaran terbesar untuk kebutuhan pangan. Pada musim paceklik, petani pun jadi konsumen dan berada di kelompok tersebut. (Yoga)

JAKARTA-Dalam sepekan terakhir, Bulog hanya bisa menyerap 35 ribu ton beras. Jumlah tersebut jauh dari komitmen Kementerian Pertanian yang berjanji memasok 600 ribu ton beras kepada Bulog. "Stok saat ini mencapai 553 ribu ton," ujar Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi WIjaya kemarin. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas, mengatakan cadangan perseroan beras menipis lantaran terus disalurrkan  ke program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Akibat persoalan ini, diskusi soal penyediaan pasokan beras sempat alot dalam rapat bersama DPR pekan lalu. Kementerian Pertanianpun mulai kembali berkomitmen memasok beras untuk Bulog dalam waktu sepekan. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bambang Pamudji, pun mengingatkan bahwa penyediaan beras sebanyak 600 ribu ton dapat dilakukan dari penggilingan dan UMKM. "Strategi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan dinas pertanian, pelaku usaha, serta Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia," tuturnya. (Yetede)

JAKARTA-Menteri Perdagangan memberi lampu hijau kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor beras guna menambah cadangan beras pemerintah yang kian tipis. Hingga kemarin pagi, stok beras yang dikuasai Bulog hanya 553 ribu ton, tak sampai separuh dari target cadangan beras sebanyak 1,2 juta ton pada akhir tahun. Kementerian Pertanian dalam beberapa kesempatan menyatakan Indonesia masih surplus beras, sehingga tidak perlu mengimpor. Namun, hingga kini, serapan Bulog didalam negeri nyatanya masih jauh panggang dari api. Stok beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. Jika dibawah itu, dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi pangan. Kondisi berbeda dengan komoditas lain, seperti cabai dan bawang. "Kalau harga beras naik Rp10 saja, pengaruh terhadap inflasinya bisa 3,6%. Kalau cabai atau bawang naik, pengaruhnya cuma 0,1%." ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (Yetede)

Dalam rangka memenuhi keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Kementan mengajukan data beras di sejumlah penggilingan yang dapat diserap untuk memperkuat stok beras Perum Bulog. Namun, data itu dinilai belum menjawab aspek harga dan kualitas yang jadi persoalan dalam penyerapan. RDP Komisi IV DPR pada Rabu (23/11) menyimpulkan, Kementan sanggup menyiapkan 600.000 ton beras di penggilingan untuk diserap oleh Bulog hingga Desember 2022. Tenggat waktu untuk menyiapkan data tersebut ialah enam hari kerja. Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat itu dan dihadiri oleh Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, dan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi. Suwandi menunjukkan ada 351.370 ton beras yang tersebar di delapan provinsi yang dapat diserap Bulog. Ketika akan dibeli oleh Bulog, ada persoalan terkait kualitas dan harga.

Melalui siaran pers, Rabu (30/11), Suwandi menyatakan, pihaknya telah bersurat kepada Budi Waseso dengan tembusan ke Mentan serta pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, yang menyebutkan, ada 610.632 ton beras siap dipasok penggilingan yang tersebar di 24 provinsi. ”Berdasarkan fakta di lapangan, beras ada. Namun, harganya bervariasi bergantung lokasi,” kata Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Tanaman Pangan Kementan Batara Siagian. Batara berpendapat, kebutuhan cadangan beras yang dikelola Bulog lebih kecil dibandingkan produksi nasional. Oleh sebab itu, dia optimistis, stok Bulog dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Bulog diharapkan segera menyerap beras itu dan tidak perlu merealisasikan impor. Apalagi, petani tengah berproduksi dan stok diperkirakan melimpah pada Februari-Maret 2023. Penyerapan perlu dimaksimalkan pada masa panen raya tersebut. Sebelumnya, Bulog dan NFA menyepakati, harga beras yang dapat diserap Bulog maksimal Rp 10.200 per kg. Harga beras tidak bisa terlalu tinggi karena dapat mengerek laju inflasi. Dari sisi kualitas, ada ketentuan yang diregulasi Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, dimana beras yang dibeli Bulog dari dalam negeri memiliki kadar air maksimal 14 %, butir patah maksimal 20 %, kadar menir maksimal 2 %, dan derajat sosoh minimal 95 %. (Yoga)

Harga rata-rata nasional telur ayam ras, menurut Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, naik 3,45 % dalam sepekan terakhir. Pada Rabu (30/11) harganya tercatat Rp 30.000 per kg atau di atas harga acuan penjualan di konsumen yang ditetapkan Rp 27.000 per kg. Selain faktor harga pakan, peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru dinilai turut jadi pemicu. (Yoga)

Pelaku usaha di Jabar yang terbiasa mengekspor komoditasnya diharapkan mulai melirik ceruk pasar domestik. Hal ini diharapkan bisa ikut menekan potensi pelambatan laju ekonomi hingga anjloknya nilai ekspor akibat berbagai masalah yang membelit dunia. Hal itu dikatakan Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Wilayah Jabar Taufik Saleh dalam Pertemuan Tahunan BI 2022 di Jabar, Rabu (30/11). (Yoga)

Belum lama ini, Dirut Bulog Budi Waseso menyarankan pemerintah mengimpor beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah yang jumlahnya kian berkurang. Stok beras di Bulog sangat rendah, tersisa 614.000 ton di minggu ketiga November. Seharusnya stok akhir tahun minimal 1,2 juta ton. Sementara harga gabah/beras terus merangkak naik sejak Agustus walaupun intervensi pasar Bulog tinggi, sebanyak 1 juta ton. BPS melaporkan, harga beras eceran kualitas umum di minggu kedua November Rp 12.000/kg, sedang pada minggu pertama Oktober masih di bawah Rp 11.000/kg. Harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani Rp 5.010/kg. Keinginan impor disampaikan Budi secara terbuka di media massa. Selama ini, Budi kurang menyukai impor beras. Pada awal diangkat sebagai Dirut Bulog, April 2018, ia berpolemik secara terbuka dengan Mendag Enggartiasto Lukita tentang impor beras Bulog sampai Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko diperintahkan Presiden mendamaikannya.

Intervensi pasar masif telah dilakukan Bulog, tapi harga beras tidak turun, taksiran stok yang dipegang swasta tak sebesar yang diduga, artinya, stok beras di masyarakat rendah, tak seperti yang diperkirakan. Stok beras Bulog berasal dari pengadaan dalam dan luar negeri. Sejak lama pemerintah berkeinginan memenuhi semua keperluan pengeluaran publik (PSO), terutama cadangan beras pemerintah (CBP) dari pengadaan dalam negeri. Peran beras impor dalam total pengadaan beras Bulog kian mengecil kecuali 2018. Sekarang, keputusan impor beras di tangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Keputusan impor tanpa melihat jumlahnya membuat lembaga ini tak populer, apalagi Presiden baru saja menerima penghargaan swasembada IRRI. Sama saja membuat sirnanya swasembada beras. Namun, sebaliknya, jika keputusannya tidak impor. Apabila dalam tiga bulan mendatang terjadi instabilitas harga beras yang sulit dikelola, Bapanas akan disalahkan. Jika kriteria impor beras terpenuhi, jumlah impor harus terukur jumlah, kualitas beras, dan waktu kedatangan beras impor. (Yoga)