JAKARTA, ID - PT Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan LPG dan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) dalam kondisi aman. Pertamina juga menyiagakan ratusan personel serta infrastruktur seperti terminal BBM dan LPG, hingga SPBU. Kondisi ketahanan stok LPG cukup untuk 16,67 hari dengan jumlah 28.188 metrikton per hari. Sementara untuk kerosene atau minyak tanah, tersedia 79,27 hari atau 1.354 KL per hari, Pertalite tahan selama 16,92 hari dengan konsumsi 84.720 kilo liter (KL) per hari, Pertamax 42,14 hari dengan konsumsi 12.801 KL per hari, dan Pertamax Turbo 51,15 hari dengan 749,1 KL per hari. Lalu solar atau bio 20,85 hari. Dexlite, karena itu campuran, jadi sekitar 1,99 hari. Dex 59,43 hari, dan avtur 30,32 hari,” papar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam Rapat Dengar Perndapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12). “Kami prediksi akan ada peningkatan LPG sebanyak 2,5%, kerosene 0,8%, Pertalite 4,5%, Pertamax 2,9%, Pertamax Turbo 18%,” katanya. (Yetede)

Pengembangan industri hulu minyak dan gas bumi atau migas membutuhkan implementasi teknologi terkini untuk mengoptimalkan potensi di dalam negeri yang belakangan banyak ada di laut dalam.Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nanang Abdul Manaf mengatakan, teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan produksi migas nasional.Menurutnya, teknologi akan memegang peranan yang penting bagaimana bisa memonetisasi gas marginal di area remote yang bisa dikembangkan secara komersial. Presiden Direktur Pertamina EP Wisnu Hindadari mengatakan bahwa, pihaknya telah menerapkan integrated monitoring system (IMS) sebagai salah satu bentuk implementasi transformasi digitalisasi di industri hulu migas.

Pemerintah memastikan bakal mencampurkan bioetanol ke dalam bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% secara terbatas di Jakarta dan Surabaya untuk mempercepat implementasi kebijakan biofuel di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tim riset Institut Teknologi Bandung atau ITB telah berhasil menyusun peta jalan strategis percepatan implementasi bioetanol di Indonesia yang mempersiapkan penerapan produk itu untuk jangka pendek selama 3 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka panjang.Pakar Bioenergi dari ITB Tatang Hernas Soerawidjaja mengatakan bahwa dalam jangka pendek, implementasi bioetanol akan dilakukan secara terbatas di Jakarta dan Surabaya. Bioetanol tersebut dicampurkan ke dalam BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% atau yang disebut sebagai E5. Untuk jangka menengah, pemerintah dapat meningkatkan blending bioetanol menjadi E10, dan mengekspansi program tersebut ke Jawa sebagai wilayah pengguna BBM tertinggi. Dengan implementasi secara bertahap, diharapkan Indonesia dapat menerapkan campuran bioetanol sebesar 15% di seluruh wilayah pada 2031.Implementasi bioetanol di dalam negeri sendiri diyakini mampu menciptakan efek bergulir yang cukup besar, seperti mengurangi impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.

Selain meindahkan beras dari wilayah surplus ke daerah defisit, pemerintah mengalihkan beras komersial yang dikelola Perum Bulog menjadi cadangan beras pemerintah atau CBP. Penguatan CBP dinilai perlu untuk meningkatkan stok CBP serta mengintervensi harga di pasar. Strategi itu dipaparkan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Rabu (7/12). Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi, dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Sudin. Per 6 Desember 2022, stok beras yang dikelola Bulog 494.202 ton. Sebanyak 295.337 ton di antaranya merupakan CBP,  sedangkan 198.865 ton lainnya merupakan beras komersial. Stok CBP jauh berkurang ketimbang data 14 Oktober yang 693.812 ton. Sepanjang November-Desember 2022, kata Arief, kebutuhan beras nasional diperkirakan 5 juta ton. ”Namun, produksi (beras) di bawah angka itu  (kebutuhan). Selisihnya 2 juta ton. Oleh sebab itu, saat ini terjadi perebutan gabah hingga beras. Intervensi pemerintah dibutuhkan sampai panen raya tiba,” ujarnya. BPS mencatat, rata-rata  nasional harga gabah kering panen di tingkat petani Rp 5.781 per kg. Di penggilingan, rata-rata harga beras Rp 10.245 per kg atau naik 0,85 % dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 10,78 % dibandingkan November 2021. (Yoga)

JAKARTA-Stok beras Bulog, diperkirakan tetap tidak mencapai target 1-1,2 juta ton pada akhir tahun ini, kendati 200 ribu ton beras impor tiba dalam waktu dekat. Cadangan beras Bulog diprediksi tetap rendah hingga panen raya tiba. "Kalau seandainya impor 100-200 ribu (ton), itu juga tidak memenuhi tugas Bulog (menjaga pasokan cadangan beras di kisaran 1 juta ton). Karena kalau 200 ribu (ton), itu pada akhir tahun pasokan kami 500 ribu ton. Kalau Januari-Februari akan keluarkan lagi 300 ribu ton, CPB (cadangan beras pemerintah) paling tersisa 200 ribu ton lagi," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Pangan DPR, kemarin 7 Desember 2022. Kalaupun pada awal tahun perseroan bisa menambah lagi pasokan impor 300 ribu ton. Target stok itu diperkirakan bisa dipenuhi setelah panen beras diberbagai dareah pada Maret mendatang. (Yetede)

Menipisnya kuota BBM jenis Solar di Bali menyebabkan antrean kendaraan yang digunakan  untuk transportasi umum di  sejumlah stasiun pengisian  bahan bakar umum (SPBU)  yang ada di wilayah tersebut. Deden Mochammad Idhani, Area Manager Communication, Relations, dan  CSR Pertamina Patra Niaga Jatim, Bali, dan  Nusa Tenggara, mengatakan bahwa langkanya Solar di  sejumlah wilayah di Bali  disebabkan kuota untuk sejumlah lembaga penyalur habis. “Adanya antrean pembeli  Solar di Bali disebabkan oleh habisnya kuota Solar untuk  beberapa lembaga penyalur,” katanya, Selasa (6/12). Deden memastikan, pihaknya telah menyalurkan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite sesuai kuota di Bali.

Menurutnya, Pertamina Patra Niaga hanya bertugas menyalurkan BBM dengan  kuota yang ditetapkan BPH Migas. Untuk menyiasati kelangkaan Solar di beberapa wilayah di Bali, Deden  membeberkan bakal melakukan pengaturan ulang  atau normalisasi penyaluran Solar berdasarkan kuota total untuk Bali, sehingga lembaga penyalur bisa mendapatkan pasokan BBM tersebut secara merata. Pemerintah menetapkan total kuota baru Solar tahun ini menjadi 17,6 juta kiloliter (kl) dari semula 15 juta kl. Penambahan kuota tersebut diyakini mencukupi  kebutuhan Solar masyarakat yang terus meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional. Pertamina pun memastikan penyaluran BBM bersubsidi tahun ini tidak akan melebihi kuota yang telah ditetapkan, serta tepat sasaran. (Yoga)

Pemerintah akan mengerahkan ”strategi ganda” lewat jalur fiskal dan perdagangan menyusul kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Selain mengajukan banding ke WTO, rencana pemberlakuan bea keluar atau pajak ekspor bijih nikel sedang dimatangkan. Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Pande Putu Oka Kusumawardhani mengatakan, wacana penerapan pajak ekspor bijih nikel saat ini sedang dalam proses pembahasan, berjalan paralel dengan upaya pemerintah mengajukan banding ke WTO.

Kebijakan itu diharapkan bisa menjaga momentum laju hilirisasi di dalam negeri tetap berjalan di tengah proses sengketa yang bergulir di WTO. ”Diskusinya sedang berjalan, tak perlu menunggu hasil banding keluar dulu. Skenarionya ada banyak, dampaknya terhadap APBN dan ekonomi akan mengikuti dari skenario yang nanti akan diputuskan,” kata Oka saat ditemui di sela-sela acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AI-FED) 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (6/12). (Yoga)

Guna memperkuat cadangan beras agar efektif mengintervensi pasar, pemerintah telah menugasi Perum Bulog mengimpor beras 200.000 ton hingga akhir 2022. Pemerintah juga akan memantau pergerakan harga beras dan prediksi panen raya agar pelaksanaan impor pada awal tahun tidak merugikan petani. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, surat penugasan dan perizinan untuk Bulog dalam mengimpor 200.000 ton beras hingga akhir tahun sudah terbit. ”Kemungkinan pada minggu-minggu depan pengapalannya sudah ada,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/12). Penugasan impor tersebut, lanjut Susiwijono, dieksekusi dengan prinsip mengutamakan pengadaan beras dari dalam negeri. Ketika stok Bulog berada di bawah 600.000 ton, pemerintah menilai impor beras dibutuhkan sehingga terdapat pasokan dalam jumlah yang kuat untuk menstabilkan harga yang merangkak naik di tingkat konsumen.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mendata, secara nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Selasa (6/12) Rp 12.200 per kg hingga Rp 12.400 per kg. Harganya cenderung meningkat sejak awal Juli 2022. Ketika itu, harga beras medium Rp 11.550 per kg-Rp 11.750 per kg. Per Selasa pagi, stok beras yang dikelola Bulog mencapai 503.000 ton dengan proporsi cadangan beras pemerintah (CBP) 61 dan sisanya beras komersial. Jumlah stok itu lebih rendah dibandingkan posisi pertengahan Oktober 2022 yang mencapai 730.105 ton dengan 95,03 % di antaranya CBP. Jika sejak awal tahun depan ada indikator panen raya tepat waktu, pemerintah tidak akan melanjutkan impor.,  Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menggarisbawahi, stok beras perlu ditingkatkan sebagai instrumen stabilisasi harga dan antisipasi situasi darurat, seperti bencana alam. Pemerintah mengupayakan beras impor tidak merugikan petani. (Yoga)

Indonesia kalah melawan Uni Eropa dalam sengketa larangan ekspor bijih nikel di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Indonesia masih memiliki peluang banding atau menerapkan kebijakan alternatif. Lalu, bagaimana sebenarnya argumen utama DSB WTO dalam panel final sehingga memutuskan memenangkan Uni Eropa? WTO telah mengumumkan hasil laporan final panel DSB pada 30 November 2022 di Geneva, Swiss. Sengketa bernomor DS 592 itu berawal dari gugatan Uni Eropa (UE) terhadap larangan ekspor bijih nikel dan upaya pemrosesan bijih nikel berkelanjutan dalam negeri oleh Indonesia. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan Indonesia melalui empat regulasi. Dua di antaranya Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permendag No 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. UE menilai larangan ekspor bijih nikel dengan alasan pemrosesan bijih nikel berkelanjutan tidak sesuai Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) WTO Tahun 1994. Inti pasal tersebut adalah WTO tidak membolehkan ada larangan atau batasan perdagangan selain bea, pajak, atau pungutan lain, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor, maupun langkah-langkah lain. Ketentuan Pasal XI Ayat (1) dikecualikan dalam situasi tertentu yang diatur dalam Pasal XI Ayat (2) GATT. Ketentuan itu tidak berlaku terhadap larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengatasi kekurangan dalam titik kritis atas makanan atau produk lain.

Sementara dalam pembelaannya, Indonesia berargumen bijih nikel dibutuhkan di dalam negeri untuk memasok kebutuhan bahan baku besi dan baja nirkarat. Bijih nikel tersebut juga akan diolah untuk menopang pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional. Indonesia juga membubuhkan argumen pentingnya menata kembali penambangan dan pengolahan hasil tambang berkelanjutan atau berorientasi lingkungan, terkait konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Dalam sidang final, panel DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1). Kebijakan RI juga tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX GATT 1994. Keputusan panel DSB WTO itu berdasarkan sejumlah penilaian dan argumen. Pertama, panel DSB WTO tidak mendapati penjelasan tentang larangan sementara (batas waktu larangan) ekspor bijih nikel dalam Permendag dan Permen ESDM terkait. Kedua, Indonesia belum dapat menunjukkan akan terjadi krisis kekurangan bijih nikel dengan bukti tingkat cadangan dan proyeksi permintaan. Panel menyimpulkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan bijih nikel In donesia tak cukup kuat dikategorikan sebagai kurangan dalam titik kritis atau menyebabkan krisis bijih nikel. Ketiga, Indonesia tidak mencantumkan tindakan alternatif selain larangan ekspor. Menanggapi hal itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Selasa (6/12) mengatakan, Pemerintah RI berpandangan panel salah mengambil kesimpulan dan keputusan. Karena itu, Indonesia akan meminta keputusan DSB WTO ditinjau kembali oleh Badan Banding (AB) WTO. (Yoga)

Upaya memacu cadangan beras pemerintah melalui penyerapan produksi dalam negeri secara besar-besaran saat musim paceklik dinilai tidak tepat. Langkah ini justru meningkatkan permintaan di tengah keterbatasan suplai beras. Inflasi bahkan berisiko makin tinggi karena harga beras ikut naik. Pemerintah meminta Perum Bulog meningkatkan stok beras hingga 1,2 juta ton pada akhir 2022. Dengan stok sebesar itu, Bulog diharapkan memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar sekaligus menangani situasi darurat, seperti saat terjadi bencana alam, dengan cara meningkatkan penyerapan gabah/beras produksi domestik melalui skema komersial. Harga pembelian beras ditetapkan maksimal Rp 10.200 per kg di gudang Bulog.

Menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Bulog periode 2007-2009 sekaligus pengamat pertanian Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta, Mohammad Ismet, secara teoretis, arahan pengadaan dalam negeri untuk Bulog di saat paceklik tidak tepat. ”Pada musim paceklik, stok pasar terbatas. Musim paceklik justru waktu pedagang dan penggilingan untuk melepas stok (beras) yang mereka beli saat panen raya (kepasar),” ujarnya saat dihubungi, Senin (5/12). Apabila Bulog dipaksa menyerap saat musim paceklik, lanjut Ismet, harga beras di pasar akan meningkat karena ada tambahan permintaan di tengah keterbatasan stok. Beras hasil serapan yang terbatas membuat Bulog tetap tidak memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar. Kualitas beras yang diserap juga berpotensi ”dikorbankan”. Selain itu, ketika Bulog meningkatkan penyerapan saat paceklik, ekspektasi pelaku perberasan lainnya akan berubah, imbasnya, harga beras di pasar kian meningkat.  (Yoga)