Akibat pandemi Covid-19 yang menggerus pendapatan, kerawanan pangan di tingkat rumah tangga di Indonesia meningkat. Permasalahan rumah tangga ini perlu diantisipasi dengan kebijakan pemulihan yang inklusif, terlebih dalam menghadapi rambatan tantangan perekonomian dunia. Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), Program Pembangunan PBB (UNDP), SMERU Research Institute, dan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) meluncurkan hasil penelitian berjudul ”The Social and Economic Impact of Covid-19 on Households in Indonesia: A Second Round of Surveys in 2022”. Laporan itu dipublikasikan di Jakarta, Kamis (15/12). Survei yang dipublikasikan itu merupakan putaran kedua dari penelitian pertama pada Oktober-November 2020. Pada periode kedua, yakni Februari 2022, peneliti menyurvei ulang 10.922 rumah tangga yang menjadi responden pada putaran penelitian pertama. Sebanyak 58,45 % responden berada di Pulau Jawa. Temuan riset itu adalah 13,8 % responden pada 2022 mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah. Jumlah ini setara 9,7 juta rumah tangga. Jika dibandingkan dengan penelitian putaran pertama pada 2020, proporsi responden yang mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah mencapai 11,7 %. Kenaikan proporsi dalam dua tahun tersebut setara dengan 1,47 juta rumah tangga. Tingkat kerawanan pangan itu mengacu pada skema Food Insecurity Experience Scale. Pada skala itu, indikator kerawanan pangan pada tingkat menengah adalah tidak makan pada waktu yang seharusnya (skipped meal) dan mengurangi makan.

Indikator kerawanan pangan tingkat parah terdiri dari tidak adanya makanan, kelaparan, dan seharian tidak makan. Menurut Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan The SMERU Research Institute Athia Yumna, situasi itu patut menjadi perhatian. Apalagi Indonesia akan menghadapi ketidakpastian berlapis sepanjang 2023, salah satunya akibat krisis iklim, kenaikan harga komoditas di pasar dunia, serta perang Ukraina dan Rusia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan energi. ”Hasil penelitian ini membuat saya sedih. Dalam salah satu wawancara ketika survei, ada responden yang berkata kepada anaknya yang menahan lapar, ’Kelaparan tak akan membuatmu meninggal’,” tuturnya saat publikasi laporan riset. Faktor yang menyebabkan kenaikan kerawanan pangan rumah tangga itu terdiri dari penurunan pendapatan, peningkatan pengeluaran, dan pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Akibatnya, lanjut Athia, rumah tangga cenderung mengurangi pengeluaran untuk pangan. Dalam penelitian yang sama, ada sejumlah strategi yang dipilih responden rumah tangga untuk mempertahankan hidup selama pandemik Covid-19. Empat strategi teratas terdiri dari meminjam uang dari saudara atau kerabat, menjual atau menggadaikan barang, mengurangi pengeluaran non-pangan, serta mengurangi pengeluaran untuk pangan. Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Titik Anas menilai survei tersebut bermanfaat dalam penyusunan kebijakan. Desain kebijakan fiskal 2023 akan berfokus pada penguatan SDM serta perlindungan sosial pada kelompok 40 % masyarakat terbawah. (Yoga)

Selalu ada peluang di balik setiap kesulitan. Kata bijak itu bisa menggambarkan tetap ada peluang ekspor produk turunan minyak sawit asal Indonesia ketika ada ancaman resesi global pada 2023. Bahkan, pasar minyak sawit dunia tahun depan diperkirakan tidak akan menurun meskipun banyak negara bakal mengalami resesi ekonomi. Salah satu alasannya adalah lonjakan permintaan produk biofuel generasi kedua dari Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBDPO) yang bernama hydrotreated vegetable oil (HVO) atau green diesel. HVO merupakan minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat untuk bahan bakar mesin diesel yang berasal dari bahan nabati. Direktur Gabungan Industri Minyak Nabat Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mencatat kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk produksi HVO mencapai 2 juta ton per tahun. Produk tersebut terus membanjiri pasar Eropa melalui industri di Singapura. Menurutnya, peluang ekspor CPO ke Singapura tetap akan tinggi terutama karena negara itu memasok kebutuhan HVO di Eropa. Oleh karena itu, Sahat menilai tantangan perdagangan CPO pada masa mendatang masih berkutat pada sentimen terhadap industri sawit Indonesia, mulai dari resistensi Eropa, bahkan dari dalam negeri sendiri. Sebaliknya, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan melihat ekspor dan produksi minyak sawit Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Dalam periode 2020—2022, dia mencatat ekspor justru tumbuh negatif yakni -7,66%.

Proyek lumbung pangan yang justru memicu limbung pangan di kalangan masyarakat lokal, sebagaimana terjadi di Merauke, Papua Selatan, perlu dikoreksi dengan merevisi indikator pola pangan harapan yang selama ini bias beras menjadi lebih didasarkan pada keberagaman pangan lokal. ”Penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan karena kita tahu bahwa itu elemen penting bagi pemenuhan gizi yang seimbang. Apalagi, saat ini kita melihat seluruh Indonesia menjadi dominan beras dan terigu,” kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Selasa (13/12). Andriko menyampaikan ini menanggapi temuan Kompas terkait limbung pangan yang dialami masyarakat lokal di Merauke, yang terdampak program lumbung pangan (food estate). Survei Kompas di perkampungan yang dihuni Marind Anim di Merauke menunjukkan terjadinya transisi pola makan, dari konsumsi makanan tradisional, seperti sagu, umbi-umbian, dan daging liar, menuju pola makan yang lebih banyak nasi, mi instan, serta aneka bahan makanan olahan dan ultra-olahan. Bahkan, konsumsi mi instan sudah lebih tinggi daripada sagu, yang sebelumnya menjadi makanan pokok mereka (Kompas, 13/12).

”UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 60 Ayat 1 dan 2, mengamanatkan penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan,” ucap Andriko. Namun, ia mengakui, selama ini kebijakan pangan nasional masih bias beras. Hal ini juga tecermin dari Pola Pangan Harapan (PPH) di Indonesia, yang menetapkan padi-padian 50 %, sementara umbi-umbian, termasuk sagu di dalamnya, hanya 6 %. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, skor PPH menjadi salah satu indikasi keberhasilan program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Target skor PPH 92,8 % tahun 2022, sebanyak 94 % pada 2023, dan 95,2 % pada 2024. ”Sekarang, PPH ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Termasuk di Merauke, yang masih ada sagu dan umbi-umbian harus mengikuti kecukupan padi-padian 50 %. Akibatnya, target PPH di Papua dan Maluku itu selalu paling rendah,” tutur Andriko, dengan semangat UU Pangan, target PPH seharusnya dizonasi dan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal. Menurut dia, pengubahan PPH hanya bisa diputuskan para pakar dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, keberagaman pangan merupakan kunci kedaulatan pangan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman lingkungan dan agroklimat. (Yoga)

Program pencarian dan perluasan lahan pangan diperlukan karena masalah pangan dan energi makin krusial. Akan tetapi, sebagian besar tanpa riset dan ketekunan. Pencetakan sawah, sebagai bagian dari   proyek lumbung pangan, di Merauke, Papua, menuai banyak kegagalan. Temuan di lapangan menunjukkan, sebagian besar sawah yang dicetak terbengkalai. Selain ketidaksesuaian lahan, kegagalan disebabkan minimnya dukungan infrastruktur dan kurangnya tenaga kerja petani. Kondisi tanahnya terlalu asam dan saluran irigasi di areal cetak sawah ini juga belum tersambung. Saluran primer, sekunder, dan tersier tidak terhubung. Ada saluran air, tapi hanya seperti kolam-kolam terpisah, harus dipompa untuk mengairi sawah. Program cetak sawah ini dilakukan di awal pelaksanaan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2010 (Kompas, 14/12). Beberapa perusahaan melakukan riset dan juga uji coba, tetapi mereka menyerah. Namun, perusahaan yang ingin meloncat alias tak mau melakukan syarat-syarat pencarian dan perluasan lahan tanaman pangan dan juga perkebunan lebih banyak. Mereka mau segera sukses dan meraup untung segera.

Kasus ini menambah tumpukan berbagai kasus upaya peningkatan produksi pangan di beberapa rezim,  tetapi hanya menuai kegagalan. Kita masih ingat program perluasan sawah melalui lahan gambut di Kalimantan zaman Orde Baru. Kita juga ingat sejumlah proyek pendirian pabrik gula di Aceh dan Kalimantan yang gagal tak berbekas pada masa Orde Baru. Salah satu hal yang tidak muncul dari program pencetakan sawah atau sejenisnya adalah riset yang mendalam untuk memastikan lahan tempat program tersebut cocok untuk tanaman padi atau tanaman lainnya. Di samping itu, tidak ada ketekunan dalam mengamati berbagai persoalan di lapangan hingga ditemukan solusi yang pas. Ketergesaan dan juga sekadar menyelesaikan proyek lebih terasa sehingga banyak yang tercecer dan juga tertinggal di dalam proyek. Kita tidak menemukan laporan yang lengkap tentang berbagai perkembangan program dan juga mungkin sisi keberhasilan dan kegagalan proyek. Kita perlu belajar kisah sukses rekayasa lahan untuk perkebunan tebu di Lampung. Lama mereka melakukan riset dan rekayasa hingga ditemukan cara pengolahan lahan yang cocok untuk tanaman tebu di tempat itu. Kini perusahaan yang mau bekerja keras itu menangguk keberhasilan setelah jatuh bangun merekayasa lahan. (Yoga)

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, RI resmi mengajukan banding ke Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia atau AB WTO pada 8 Desember 2022. Dalam surat pengajuan banding itu, RI menilai kesimpulan panel Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO keliru. ”Indonesia tidak sependapat dengan pandangan dan keputusan panel DSBWTO,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (14/12). Djatmiko juga menegaskan, RI hanya akan menempuh banding melalui AB WTO dan tidak akan menempuh jalur lain. Selama ini, RI mendukung penuh mekanisme penyelesaian sengketa (DSM) WTO. Bukan salah RI jika sampai saat ini AB WTO masih vakum. WTO harus mempertanyakan dan menyelesaikan persoalan itu dengan pihak yang menghambat berfungsinya AB WTO. ”Kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI dan hilirisasinya masih akan berjalan. Sebab, masih belum ada keputusan yang mengikat/inkrah sampai panel AB WTO mengeluarkan keputusan,” katanya. Pada 12 Desember 2022, WTO resmi mengumumkan pengajuan keberatan RI atas kesimpulan final DSB WTO kepada para anggota melalui dokumen nomor WT/DS592/6. Sebelumnya, hasil laporan final panel 30 November 2022, DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) WTO Tahun 1994.

Kebijakan RI itu juga tidak dapat dijustifikasi atau  dikecualikan dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam surat permohonan banding yang diajukan ke Sekretariat AB WTO 8 Desember 2022 itu, RI menilai kesimpulan panel DSB WTO atas larangan ekspor bijih besi dan pengolahan bijih ekspor untuk kebutuhan di dalam negeri yang dilakukan RI keliru. RI berargumen bahwa DSB keliru menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal GATT 1994 tersebut. RI melarang ekspor bijih nikel benar-benar untuk diolah guna memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Pengolahan bijih nikel di dalam negeri itu tidak dapat dikategorikan sebagai larangan atau pembatasan sementara untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan esensial bagi  Indonesia. RI juga berpendapat, kesimpulan panel tidak menemukan tindakan alternatif, seperti diusulkan UE tentang sistem otorisasi ekspor dalam rangka membangun tata kelola nikel berkelanjutan, keliru. RI sudah mengatur syarat untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola nikel berkelanjutan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam raket dengan Komisi VI DPR, Rabu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, hilirisasi nikel Indonesia merupakan harga mati karena memberikan nilai tambah, karena itu, Indonesia harus banding ke WTO dalam sengketa nikel melawan UE. (Yoga)

Pencetakan sawah sebagai bagian dari proyek lumbung pangan di Merauke, Papua, menuai banyak kegagalan. Temuan di lapangan menunjukkan sebagian besar sawah yang dicetak terbengkalai. Selain ketidaksesuaian lahan, kegagalan juga disebabkan minimnya dukungan infrastruktur dan kurangnya tenaga kerja petani. Di Kampung Bokem, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagian besar lahan bekas cetak sawah pada 2018 terbengkalai. ”Jatah sawah di lokas cetak sawah itu tidak bisa ditanami. Saya sudah coba tanam dua musim, tetapi selalu gagal. Banyak petani lain juga coba, tetapi selalu gagal, malah merugi,” kata Simon Wolo (53), Ketua Gabungan Kelompok Tani Bokem, Senin  (14/11). Menurut Simon, selain tanahnya terlalu asam, saluran irigasi di areal cetak sawah itu juga belum tersambung. ”Saluran primer, sekunder, dan tersier tidak terhubung. Ada saluran air, tetapi hanya seperti kolam-kolam terpisah,harus dipompa untuk mengairi ke sawah,” ujarnya. Simon mengatakan, sejak awal, dia mengingatkan bahwa lokasi yang dipilih untuk cetak sawah itu tidak sesuai untuk tanaman padi. ”Proyek itu tanpa konsultasi dengan kami. Tiba-tiba saja ada banyak alat berat datang. Saya sudah kasih tahu itu dulu rawa besar. Tempat warga dulu berburu dan cari ikan. Selain asam, juga sering banjir,” tuturnya. Ketika sawah selesai dicetak, Simon dan Kepala Kampung Bokem sempat menolak tanda tangan. ”Saya tidak mau disalahkan petani. Tetapi, saya tidak berdaya. Saya akhirnya tanda tangan, tetapi saya yang disalahkan petani karena pada gagal panen,” ujarnya.

Novianti Rantemanik (37), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kampung Bokem, mengatakan, cetak sawah 200 ha di kampung itu berlangsung Oktober hingga November 2018. Pengerjaannya hanya dua bulan dan sebagian langsung ditanami pada Desember tahun yang sama. Menurut perhitungan Novianti, hanya 20-40 ha sawah yang dicetak ini yang masih bisa ditanami. Ia pernah mengetes tanahnya dan diketahui mayoritas memiliki tingkat keasaman pH 3 sehingga tanah itu sulit untuk ditanami. Drainase yang tidak tersambung dan memiliki ketinggian sama dengan sawah juga membuat air dalam sawah tidak bisa mengalir. Kegagalan cetak sawah baru juga terjadi di lokasi transmigrasi di Kampung Wonorejo, Distrik Kurik, Merauke. Mayoritas lahan bekas cetak sawah pada 2017-2018 di kawasan ini dibiarkan terbengkalai. Program cetak sawah di perkampungan Marind Anim di awal pelaksanaan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2010 lebih parah lagi. Ignasius Balagaize (53), mantan Ketua Gapoktan Kampung Baad, Distrik Animha, mengatakan, lahan cetak sawah di kampung- nya gagal total. ”Kami terakhir menanam itu 2011 karena kemudian gagal panen akibat banjir. Sekarang sawah itu sudah jadi alang-alang lagi,” ujarnya. Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke Yosefa Loise Rumaseuw, di Merauke, Senin (14/11), mengakui, banyak proyek cetak sawah di Merauke yang tidak berlanjut. (Yoga)

Pemerintah akan fokus mengendalikan stabilitas harga dan stok lima komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kelima komoditas itu adalah beras, minyak goreng, telur ayam ras, cabai, dan kedelai. Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri, Selasa (13/12) mengatakan, beras masih jadi sumber inflasi bulanan. Karena itu, program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) akan dioptimalkan. ”Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog mengimpor beras dan menyerap beras petani. Kemendag juga telah meminta Bulog mengoptimalkan intervensi pasar, terutama di daerah yang harga berasnya di atas harga eceran tertinggi (HET),” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Selain itu, Kemendag berupaya menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Saat ini, harga CPO dunia sedang dalam tren meningkat. Kemendag telah mengumpulkan produsen dan pemangku terkait agar komitmen memenuhi kewajiban memasok pasar domestik (DMO) terus dijaga agar pasokan dalam negeri

aman. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KS) Kemendag, per 12 Desember 2022, rata-rata nasional harga beras mencapai Rp 11.100 per kilogram, naik 1,83 5 dibandingkan harga bulan lalu. Sementara harga minyak goring curah Rp 14.100 per liter, naik 1,44 % dibandingkan harga bulan lalu. Kemendag juga fokus mengendalikan harga telur dan cabai yang cenderung naik. Saat ini, harga rata-rata nasional telur ayam ras Rp 30.700 per kg atau 13,7 % di atas harga acuan pemerintah. Harga cabai rawit merah naik 14,41 % secara bulanan menjadi Rp 53.200 per kg per 12 Desember 2022. Menurut Kasan, kenaikan harga telur terjadi akibat permintaan meningkat,  sedangkan kenaikan harga cabai disebabkan curah hujan yang tinggi beberapa waktu terakhir. Kemendag bersama Badan Pangan Nasional (NFA) telah berkoordinasi dengan Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) yang memiliki 45.000 gerai untuk mendistribusikan telur ayam sesuai harga acuan. (Yoga)

Sederet masalah masih dihadapi Indonesia dalam meningkatkan daya tarik investasi di hulu minyak dan gas bumi, seperti imbal hasil yang kurang menarik, ketidakpastian regulasi, hingga lamanya proses perizinan. Padahal, investasi di hulu migas sangat diharapkan untuk mendukung pemenuhan target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030. Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, berdasarkan data IHS Market, tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) eksplorasi migas paling berisiko di Indonesia tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata IRR global sebesar 10,4 %.

”(Dengan kontraktor kontrak kerja sama/KKS) kami terus berkomunikasi. Kami utamakan keterbukaan dan trust (kepercayaan). Yang penting selanjutnya ialah kepastian hukum. Ada perusahaan besar di AS yang akan berinvestasi di migas nonkonvensional di Hulu Rokan dan yang ditanyakan pertama adalah ’SKK Migas itu apa?’ Ini  pertanyaanbesar,” ujar Tutuka dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/12). Karena itu, ia berharap aspek hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar segera diperjelas agar perusahaan-perusahaan besar migas mau berinvestasi di Indonesia.

Tutuka menambahkan, kemudahan dalam menjalankan bisnis, termasuk dalam perizinan, juga perlu ditingkatkan. Perizinan, seperti terkait dengan pembebasan lahan, amdal lainnya, agar dipercepat. Pasalnya, kendala-kendala seperti itu berpotensi membuat investasi batal masuk. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Komisi VII DPR dan Dirjen Migas Kementerian ESDM bersepakat untuk segera menyelesaikan revisi UU Migas. ”Komisi VII DPR mendukung penggunaan teknologi dan pengembangan migas nonkonvensional agar target produksi bisa tercapai,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Dony Maryadi Oekon yang memimpin rapat dengar pendapat tersebut (Yoga)

Indeks harga beras global pada November 2022 menggapai titik tertinggi baru setahun terakhir. Organisasi Pangan dan Pertanian mencatat, indeksnya114,6 bulan lalu, melonjak 14,7 % dibandingkan November 2021. Angka ini hampir menyentuh indeks tertinggi lima tahun terakhir, yakni 116, pada Februari 2022. Situasi itu berkebalikan dengan harga gandum dan jagung yang turun seiring  bergabungnya kembali Rusia dalam Inisiatif Butir Laut Hitam. Indeks harga pangan global Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada November 2022 rata-rata 135,7 poin dan melanjutkan tren penurunan bulanan berturut-turut sejak Maret 2022. Menurut FAO harga beras naik ketika indeks harga pangan turun karena kenaikan indeks harga beras itu dipengaruhi oleh apresiasi mata uang beberapa pemasok terhadap dollar AS serta minat beli yang dinilai baik. Produksi beras dunia tahun ini diperkirakan 512,8 juta ton atau turun 2,6 % dibandingkan produksi tahun lalu 525,6 juta ton. Situasi perdagangan beras di pasar global tergambar di dalam negeri. Data Pasar Induk Beras Cipinang menunjukkan, harga rata-rata beras medium naik dari Rp 9.714 per kg pada Juni 2022 menjadi Rp 10.827 per kg pada Selasa (13/12). Harga beras tetap naik dua pecan terakhir kendati pemerintah telah memutuskan impor.

Survei BI pada pekan kedua Desember 2022 menunjukkan, beras masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Pemerintah sejatinya memiliki instrumen untuk meredam harga pangan, khususnya beras, yang dijalankan oleh Bulog melalui operasi pasar. Namun, usaha itu tak cukup berdaya karena stok yang dikuasai pemerintah tak cukup ”berwibawa”. Per 6 Desember 2022, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat 295.337 ton, jauh berkurang dibandingkan stok per 14 Oktober yang mencapai 693.812 ton. Selain terlampau kecil untuk mengintervensi pasar, stok itu tak cukup untuk menghadapi situasi darurat, seperti saat terjadi bencana alam. Sebelumnya, pemerintah menugaskan Bulog untuk menguasai setidaknya 1,2 juta ton beras untuk CBP. Selain beras, situasi harga sejumlah komoditas pangan pokok tengah melambung tinggi. Harga kedelai, misalnya, mencapai Rp 14.700 per kg bulan ini atau naik 22,7 % dibandingkan awal tahun. Namun, upaya meredamnya menghadapi problem krusial terkait keterbatasan stok yang dikuasai pemerintah. Kisah gejolak harga pangan selama ini, termasuk minyak goreng, gula, garam, bawang, cabai, daging ruminansia, serta telur dan daging ayam mengungkap urgensi cadangan pangan pemerintah. Tanpa memiliki stok yang cukup, pemerintah nyatanya tidak bisa mengendalikan harga di pasar. Ibarat bertarung dengan tangan kosong, segenap jurus yang dikeluarkan tidak cukup mampu meredam lonjakan harga. (Yoga)

Proses panjang cetak sawah di Merauke telah menjadikan wilayah paling timur Indonesia ini sebagai lumbung beras di Papua. Sekalipun surplus beras, skema pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional itu menyebabkan masyarakat lokal di Merauke limbung pangan. Perubahan lahan besar-besaran di Merauke terutama terjadi setelah hutan yang menjadi bagian penting dari sistem pangan mereka dikonversi untuk proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Sejak itu, 1,2 juta hektar tanah dan hutan ulayat orang Marind-Anim dikonversi dengan slogan ”Beri makan Indonesia dan beri makan dunia”. Setelah proyek itu sempat terhenti, Presiden Jokowi menghidupkan kembali cita-cita menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan itu. Rencana tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan transformasi di berbagai sektor. Perpres No 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan, program food estate menjadi proyek prioritas strategis dan Merauke menjadi salah satu lokasinya. Upaya cetak sawah baru terus dilakukan sejalan dengan pembukaan hutan untuk agroindustri perkebunan dan kayu.

Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Yosefa Loise Rumaseuw, di Merauke, Senin (14/12) mengatakan, ”Merauke telah surplus beras.” Kelebihan beras dari Merauke dikirim hingga luar pulau, terutama ke Pulau Jawa. Menurut Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Erwin Noorwibowo, realisasi cetak sawah di Kabupaten Merauke sepanjang 2015-2019 mencapai 8.915 hektar. ”Data realisasi yang disampaikan Dinas Pertanian Provinsi Papua menunjukkan, pemanfaatan cetak sawah di Papua mencapai produktivitas 2,5-4,5 ton per hektar,” ujarnya saat ditanya produktivitas sawah hasil cetak sawah di Merauke, Senin (12/12). Penelusuran di perkampungan yang dihuni orang Marind-Anim di Merauke menemukan bahwa pembangunan lumbung pangan di Merauke memicu pergeseran pola pangan yang menyebabkan masalah gizi dan kesehatan. Dari sebelumnya mengonsumsi makanan tradisional yang bisa diambil dari hutan, seperti sagu, umbi- umbian, dan daging liar, orang asli Papua itu kini bergantung pada makanan yang harus dibeli dari luar kampung, terutama beras dan mi instan. ”Sudah jadi pengetahuan umum, orang di Merauke beralih ke nasi dan mi instan, tetapi kami belum punya data rinci mengenai ini,” kata Kadis Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke Martha Bayu Wijaya.

Tim Kompas melakukan peliputan dan survei kuantitatif di Kampung Zanegi, Baad, Bokem, dan Wonorejo. Kampung Zanegi dan Baad di Distrik Animha dihuni orang Marind-Anim. Mayoritas warga Zanegi bekerja sebagai pengumpul dahan dan sisa kayu tebangan untuk dijual ke perusahaan kehutanan setempat yang beroperasi sejak 2009. Warga Baad mayoritas bekerja sebagai pencari ikan dan pemburu. Sekalipun hutan di Baad juga masuk konsesi hutan tanaman industri, pembukaan hutan baru dimulai akhir-akhir ini sehingga belum berdampak signifikan. Bokem,Distrik Merauke, dihuni campuran transmigran dari sejumlah daerah dan beberapa suku asli Papua dengan profesi utama bercocok tanam padi. Wonorejo, Distrik Kurik, merupakan awal transmigran di Merauke dengan profesi utama petani padi. Survei menemukan, masyarakat di empat kampung itu mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Di kampung yang dihuni orang asli Papua, mi instan juga menjadi makanan pokok kedua setelah beras, lebih tinggi dari konsumsi sagu dan umbi-umbian. Bahkan, lima dari sepuluh penduduk Zanegi dan Baad makan mi instan setiap hari. Untuk protein, masyarakat di Zanegi masih mengandalkan daging dari hasil berburu, rata-rata dua hari dalam seminggu. Namun, menurut Bonifasius Gebze (62), tokoh adat dan mantan Kepala Kampung Zanegi, sebagian besar daging buruan dijual. Itu pun kini tak setiap hari mereka mendapatkan hasil buruan. (Yoga)