Menipisnya kuota BBM jenis Solar di Bali menyebabkan antrean kendaraan yang digunakan  untuk transportasi umum di  sejumlah stasiun pengisian  bahan bakar umum (SPBU)  yang ada di wilayah tersebut. Deden Mochammad Idhani, Area Manager Communication, Relations, dan  CSR Pertamina Patra Niaga Jatim, Bali, dan  Nusa Tenggara, mengatakan bahwa langkanya Solar di  sejumlah wilayah di Bali  disebabkan kuota untuk sejumlah lembaga penyalur habis. “Adanya antrean pembeli  Solar di Bali disebabkan oleh habisnya kuota Solar untuk  beberapa lembaga penyalur,” katanya, Selasa (6/12). Deden memastikan, pihaknya telah menyalurkan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite sesuai kuota di Bali.

Menurutnya, Pertamina Patra Niaga hanya bertugas menyalurkan BBM dengan  kuota yang ditetapkan BPH Migas. Untuk menyiasati kelangkaan Solar di beberapa wilayah di Bali, Deden  membeberkan bakal melakukan pengaturan ulang  atau normalisasi penyaluran Solar berdasarkan kuota total untuk Bali, sehingga lembaga penyalur bisa mendapatkan pasokan BBM tersebut secara merata. Pemerintah menetapkan total kuota baru Solar tahun ini menjadi 17,6 juta kiloliter (kl) dari semula 15 juta kl. Penambahan kuota tersebut diyakini mencukupi  kebutuhan Solar masyarakat yang terus meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional. Pertamina pun memastikan penyaluran BBM bersubsidi tahun ini tidak akan melebihi kuota yang telah ditetapkan, serta tepat sasaran. (Yoga)

Pemerintah akan mengerahkan ”strategi ganda” lewat jalur fiskal dan perdagangan menyusul kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Selain mengajukan banding ke WTO, rencana pemberlakuan bea keluar atau pajak ekspor bijih nikel sedang dimatangkan. Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Pande Putu Oka Kusumawardhani mengatakan, wacana penerapan pajak ekspor bijih nikel saat ini sedang dalam proses pembahasan, berjalan paralel dengan upaya pemerintah mengajukan banding ke WTO.

Kebijakan itu diharapkan bisa menjaga momentum laju hilirisasi di dalam negeri tetap berjalan di tengah proses sengketa yang bergulir di WTO. ”Diskusinya sedang berjalan, tak perlu menunggu hasil banding keluar dulu. Skenarionya ada banyak, dampaknya terhadap APBN dan ekonomi akan mengikuti dari skenario yang nanti akan diputuskan,” kata Oka saat ditemui di sela-sela acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AI-FED) 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (6/12). (Yoga)

Guna memperkuat cadangan beras agar efektif mengintervensi pasar, pemerintah telah menugasi Perum Bulog mengimpor beras 200.000 ton hingga akhir 2022. Pemerintah juga akan memantau pergerakan harga beras dan prediksi panen raya agar pelaksanaan impor pada awal tahun tidak merugikan petani. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, surat penugasan dan perizinan untuk Bulog dalam mengimpor 200.000 ton beras hingga akhir tahun sudah terbit. ”Kemungkinan pada minggu-minggu depan pengapalannya sudah ada,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/12). Penugasan impor tersebut, lanjut Susiwijono, dieksekusi dengan prinsip mengutamakan pengadaan beras dari dalam negeri. Ketika stok Bulog berada di bawah 600.000 ton, pemerintah menilai impor beras dibutuhkan sehingga terdapat pasokan dalam jumlah yang kuat untuk menstabilkan harga yang merangkak naik di tingkat konsumen.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mendata, secara nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Selasa (6/12) Rp 12.200 per kg hingga Rp 12.400 per kg. Harganya cenderung meningkat sejak awal Juli 2022. Ketika itu, harga beras medium Rp 11.550 per kg-Rp 11.750 per kg. Per Selasa pagi, stok beras yang dikelola Bulog mencapai 503.000 ton dengan proporsi cadangan beras pemerintah (CBP) 61 dan sisanya beras komersial. Jumlah stok itu lebih rendah dibandingkan posisi pertengahan Oktober 2022 yang mencapai 730.105 ton dengan 95,03 % di antaranya CBP. Jika sejak awal tahun depan ada indikator panen raya tepat waktu, pemerintah tidak akan melanjutkan impor.,  Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menggarisbawahi, stok beras perlu ditingkatkan sebagai instrumen stabilisasi harga dan antisipasi situasi darurat, seperti bencana alam. Pemerintah mengupayakan beras impor tidak merugikan petani. (Yoga)

Indonesia kalah melawan Uni Eropa dalam sengketa larangan ekspor bijih nikel di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Indonesia masih memiliki peluang banding atau menerapkan kebijakan alternatif. Lalu, bagaimana sebenarnya argumen utama DSB WTO dalam panel final sehingga memutuskan memenangkan Uni Eropa? WTO telah mengumumkan hasil laporan final panel DSB pada 30 November 2022 di Geneva, Swiss. Sengketa bernomor DS 592 itu berawal dari gugatan Uni Eropa (UE) terhadap larangan ekspor bijih nikel dan upaya pemrosesan bijih nikel berkelanjutan dalam negeri oleh Indonesia. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan Indonesia melalui empat regulasi. Dua di antaranya Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permendag No 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. UE menilai larangan ekspor bijih nikel dengan alasan pemrosesan bijih nikel berkelanjutan tidak sesuai Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) WTO Tahun 1994. Inti pasal tersebut adalah WTO tidak membolehkan ada larangan atau batasan perdagangan selain bea, pajak, atau pungutan lain, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor, maupun langkah-langkah lain. Ketentuan Pasal XI Ayat (1) dikecualikan dalam situasi tertentu yang diatur dalam Pasal XI Ayat (2) GATT. Ketentuan itu tidak berlaku terhadap larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengatasi kekurangan dalam titik kritis atas makanan atau produk lain.

Sementara dalam pembelaannya, Indonesia berargumen bijih nikel dibutuhkan di dalam negeri untuk memasok kebutuhan bahan baku besi dan baja nirkarat. Bijih nikel tersebut juga akan diolah untuk menopang pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional. Indonesia juga membubuhkan argumen pentingnya menata kembali penambangan dan pengolahan hasil tambang berkelanjutan atau berorientasi lingkungan, terkait konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Dalam sidang final, panel DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1). Kebijakan RI juga tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX GATT 1994. Keputusan panel DSB WTO itu berdasarkan sejumlah penilaian dan argumen. Pertama, panel DSB WTO tidak mendapati penjelasan tentang larangan sementara (batas waktu larangan) ekspor bijih nikel dalam Permendag dan Permen ESDM terkait. Kedua, Indonesia belum dapat menunjukkan akan terjadi krisis kekurangan bijih nikel dengan bukti tingkat cadangan dan proyeksi permintaan. Panel menyimpulkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan bijih nikel In donesia tak cukup kuat dikategorikan sebagai kurangan dalam titik kritis atau menyebabkan krisis bijih nikel. Ketiga, Indonesia tidak mencantumkan tindakan alternatif selain larangan ekspor. Menanggapi hal itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Selasa (6/12) mengatakan, Pemerintah RI berpandangan panel salah mengambil kesimpulan dan keputusan. Karena itu, Indonesia akan meminta keputusan DSB WTO ditinjau kembali oleh Badan Banding (AB) WTO. (Yoga)

Upaya memacu cadangan beras pemerintah melalui penyerapan produksi dalam negeri secara besar-besaran saat musim paceklik dinilai tidak tepat. Langkah ini justru meningkatkan permintaan di tengah keterbatasan suplai beras. Inflasi bahkan berisiko makin tinggi karena harga beras ikut naik. Pemerintah meminta Perum Bulog meningkatkan stok beras hingga 1,2 juta ton pada akhir 2022. Dengan stok sebesar itu, Bulog diharapkan memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar sekaligus menangani situasi darurat, seperti saat terjadi bencana alam, dengan cara meningkatkan penyerapan gabah/beras produksi domestik melalui skema komersial. Harga pembelian beras ditetapkan maksimal Rp 10.200 per kg di gudang Bulog.

Menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Bulog periode 2007-2009 sekaligus pengamat pertanian Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta, Mohammad Ismet, secara teoretis, arahan pengadaan dalam negeri untuk Bulog di saat paceklik tidak tepat. ”Pada musim paceklik, stok pasar terbatas. Musim paceklik justru waktu pedagang dan penggilingan untuk melepas stok (beras) yang mereka beli saat panen raya (kepasar),” ujarnya saat dihubungi, Senin (5/12). Apabila Bulog dipaksa menyerap saat musim paceklik, lanjut Ismet, harga beras di pasar akan meningkat karena ada tambahan permintaan di tengah keterbatasan stok. Beras hasil serapan yang terbatas membuat Bulog tetap tidak memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar. Kualitas beras yang diserap juga berpotensi ”dikorbankan”. Selain itu, ketika Bulog meningkatkan penyerapan saat paceklik, ekspektasi pelaku perberasan lainnya akan berubah, imbasnya, harga beras di pasar kian meningkat.  (Yoga)

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) bersama negara mitra sepakat memangkas produksi minyak hingga akhir tahun 2023. Langkah ini dilakukan karena merosotnya harga minyak dunia, terutama setelah sanksi dari Uni Eropa, G7, dan Australia berlaku per Senin (5/12/2022). Setiap anggota dan mitra hanya memproduksi 2 juta barel per hari hingga akhir 2023. (Yoga)

Nilai ekspor besi dan baja Sulawesi Tenggara, terutama dari pengolahan nikel, sepanjang Januari-Oktober 2022, mencapai 4,7 miliar USD atau Rp 71 triliun. Meski terus naik, ekspor olahan nikel dinilai belum berpengaruh besar terhadap ekonomi daerah dan masyarakat. Data BPS Sultra, periode Januari hingga Oktober 2022 menunjukkan, total ekspor Sultra 4,8 miliar USD. Adapun total volume ekspor mencapai 2,2 juta ton. Nilai dan volume ini meningkat masing-masing 36 % dan 24 % dibandingkan periode sama tahun 2021. Sebanyak 99,53 % atau 4,7 miliar USD (Rp 71 triliun) berasal ekspor fero nikel (feNi), nickle pig iron (NPI), dan baja tahan karat yang diproduksi sejumlah pabrik peleburan (smelter) nikel di wilayah ini.

Adapun 1 % lainnya  adalah komoditas ikan, udang, dan olahan daging. Saat ini, ada tiga smelter nikel di Sultra, yakni PT Aneka Tambang (Tbk) di Kabupaten Kolaka dan Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) serta PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. PT  DNI dan PT OSS merupakan investasi asing asal China. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sultra Siti Saleha mengungkapkan, ekspor Sultra memang terus didominasi bidang pertambangan. ”Yang paling besar itu memang bidang pertambangan, khususnya pengolahan nikel. Setelahnya baru sektor kelautan dan perikanan, yaitu udang, ikan, dan olahan lainnya. Persentasenya sangat timpang,” kata Saleha, di Kendari, Senin (5/12/2022). (Yoga)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.979 jiwa mengungsi di 11 titik setelah adanya luncuran awan panas guguran (APG) dan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Jatim, Minggu (4/122). Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari merinci 11 titik pengungsian itu meliputi 266 jiwa di SDN 4 Supiturang, 217 jiwa di Balai Desa Oro-oro Ombo, 119 jiwa di SDN 2 Sumberurip. “Kemudian, 228 jiwa di Balai Desa Sumberurip, 131 jiwa di Balai Desa Penanggal, 52 jiwa di Pos Gunung Sawur, 216 jiwa di Balai Desa Pasirian, 150 jiwa di Lapangan Candipuro, 600 jiwa di Kantor Kecamatan Candipuro dan sisanya di SMPN 2 Pronojiwo,” kata Muhari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (4/12).

Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jatim, memuntahkan awan panas guguran pada Minggu (4/12) sejak pukul 02.46 WIB sejauh tujuh kilometer. Awan panas guguran tersebut berlangsung menerus dan hingga pukul 06.00 WIB jarak luncur mencapai 7 km dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Hendra Gunawan meminta agar tidak ada aktivitas dalam radius 8 km dari puncak dan sektoral arah tenggara (Besuk Kobokan dan Kali Lanang) sejauh 19 km dari puncak. “Status Gunung Semeru dinaikkan dari Siaga (Level 3) menjadi Awas (Level 4) terhitung hari Minggu 4 Desember 2022 pukul 12.00 WIB,” kata Hendra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (4/12). (Yoga)

LONDON, ID – OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, menyatakan setuju mempertahankan target produksi minyaknya sebesar 2 juta barel per hari (bph) dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu (4/12/2022). Keputusan diambil menyusul kondisi pasar minyak yang sedang berupaya menilai dampak dari perlambatan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait permintaan, dan pembatasa harga oleh kelompok G7 terhadap pasokan minyak Rusia. OPEC+ berpendapat bahwa pihaknya telah memangkas produksi karena prospek ekonomi yang lebih lemah. Apalagi harga minyak telah menurun sejak Oktober akibat perlambatan pertumbuhan di Tiongkok dan global, serta suku bunga yang lebih tinggi turut mendorong spekulasi pasar bahwa kelompok tersebut dapat memangkas produksi lagi. (Yetede)

Perum Bulog menilai stok beras pemerintah terus berkurang. Impor diharapkan mendongkrak stok guna mengendalikan harga di tingkat konsumen. Kepastian soal impor itu diharapkan meredam spekulasi sekaligus mengirim sinyal kepada para pelaku perberasan untuk melepaskan stoknya ke pasar. Mantan Wakabulog sekaligus Sekretaris Menteri Negara Pangan 1993-1999, Sapuan Gafar, berpendapat, impor beras akan mengurangi spekulasi harga. ”Impor ini hanya mengerem spekulasi. Artinya, (harga beras) masih akan naik sedikit-sedikit atau istilahnya increasing at decreasing rate sampai Februari. Apabila kedatangan beras impor sudah pasti dari sisi jumlah dan waktu, operasi pasar sebaiknya diperbesar,” ujarnya saat dihubungi pada Minggu (4/12). Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya tengah berupaya mengamankan stok cadangan beras pemerintah (CBP) ditingkat yang cukup meski tidak mencapai target yang ditentukan pemerintah, yakni 1,2 juta ton pada akhir tahun. ”Insya Allah Desember ini ada tambahan (beras) dari impor yang mengamankan stok kita.

Saya akan buka ketika (berasnya) sampai di sini,” katanya saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (2/12). Budi merinci, asumsi tanpa pengadaan, stok beras Bulog sekitar 300.000 ton di akhir tahun ini. Namun, penyerapan dalam negeri telah mencapai sekitar 150.000 ton. Dengan demikian, stok beras tanpa impor sekitar 450.000 ton pada akhir tahun. Impor akan menambah stok hingga di atas 500.000 ton. Sebelumnya, BPS mencatat, komoditas beras mengalami inflasi dalam lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras Rp 11.877 per kg. Penyebab kenaikan harga sejak empat bulan lalu bersifat musiman karena produksi beras menurun menjelang akhir tahun. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, menilai, Desember merupakan momen yang tepat untuk mendatangkan beras impor ke Indonesia. ”Desember merupakan puncak paceklik karena panen terbatas. Di hilir, permintaan meningkat karena momen Natal dan Tahun Baru,” katanya. (Yoga)