Industri hulu minyak dan gas bumi atau migas mendapatkan angin segar dari perpanjangan kontrak kerja sama Tangguh selama 20 tahun karena menghadirkan tambahan komitmen investasi hingga US$4,6 miliar. Perpanjangan kontrak kerja sama atau KKS Tangguh membuat BP dan mitranya bisa mengembangkan Proyek Tangguh liquefied natural gas (LNG) hingga 2055. Wilayah KKS Tangguh sendiri melingkupi Wiriagar, Berau, dan Muturi di Teluk Bintuni Papua Barat.Di Proyek Tangguh LNG, BP berperan sebagai operator dengan porsi kepemilikan 40,22%. Kemudian MI Berau BV 16,3%, CNOOC Muturi Ltd. 13.90%, Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd. 12.23%, KG Berau Petroleum Ltd. 8.56%, KG Wiriagar Petroleum Ltd. 1.44%, dan Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc. 7.35%.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta BP segera menyelesaikan Proyek Tangguh Train 3 yang menjadi salah satu proyek strategis nasional di sektor hulu migas. Apalagi, gas bumi dianggap menjadi komoditas yang memiliki peran penting pada masa transisi energi menuju net zero emission pada 2060.Perpanjangan KKS Tangguh, kata Arifin, juga membuat ketersedian LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor lebih terjamin. Menurutnya, pemerintah akan mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam negeri. Hal itu pun membuat pemerintah lebih terbuka dalam kerja sama pengelolaan hulu migas di dalam negeri.Untuk diketahui, Proyek Tangguh Train 3 diproyeksikan bisa onstream pada kuartal pertama tahun depan. Targetnya, proyek tersebut bisa memproduksi 700 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas, dan 3.000 barel kondensat per hari. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan bahwa, selain memberikan kepastian pasokan gas, perpanjangan KKS Tangguh juga akan mendatangkan komitmen investasi tambahan hingga US$4,6 miliar. “Perpanjangan kontrak ini juga memberikan dampak positif berupa kontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah, serta multiplier effect lainnya,” katanya

Pemerintah Indonesia resmi memperpanjang kontrak kerja sama BP di Blok Tangguh, Papua Barat, selama 20 tahun hingga 2055. Nilai investasi baru untuk eksplorasi dan pengembangan gas alam cair atau LNG itu senilai 4,6 miliar USD atau Rp 66 triliun. Penandatanganan perpanjangan kontrak kerja  sama (KKS) Tangguh, yang terdiri dari KKS Berau, Muturi, dan Wiriagar, di Papua Barat itu dilakukan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/12) sore. Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) dengan BP diperpanjang untuk terus mengembangkan dukungan gas bagi pengembangan industri di Papua. Di sisi lain, perpanjangan kontrak itu juga bagian dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan iklim investasi yang kondusif. Dalam perpanjangan kontrak, investasi senilai 4,6 miliar USD atau Rp 66 triliun untuk eksplorasi dan pengembangan di KKS Tangguh. ”Investasi ini juga akan menambah penerimaan negara sebesar 5,5 miliar USD atau Rp 80 triliun serta akan menghadirkan dampak ganda bagi perekonomian Indonesia,” ujar Dwi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, menambahkan, perpanjangan kontrak BP di KKS Tangguh sebagai upaya memanfaatkan potensi besar gas di Papua Barat. Apabila pelaksanaan eksplorasi dan pengembangan tersendat-sendat, peluang bisa menjadi tidak termanfaatkan. Apalagi, Indonesia akan sangat memerlukan gas untuk jangka panjang. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengemukakan, jika tidak dieksplorasi sejak sekarang, produksi gas bakalturun. ”Kenapa lebih cepat dari 10 tahun (perpan- jangan kontrak)? Sebab, kalau tidak sejak sekarang, nanti (produksi) gas akan jatuh 2026-2027. Sebelum 2030 sudah turun,” ujarnya. BP Regional President Asia Pacific Kathy Wu menuturkan, lewat perpanjangan kontrak tersebut, pihaknya dapat melanjutkan pekerjaan dalam membantu Indonesia menjawab kebutuhan energi dengan mempercepat kegiatan eksplorasi, berkontribusi terhadap pendapatan negara, dan mendukung ekonomi lokal. ”Dengan tambahan blok-blok baru di Indonesia, juga menunjukkan kepercayaan kami kepada Pemerintah Indonesia dalam meneruskan investasi dan menghadirkan berbagai solusi kebutuhan energi,” kata Kathy. (Yoga)

Akhirnya, pemerintah menugaskan Perum Bulog mengimpor beras 500.000 ton dari Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Pakistan, juga kedelai 350.000 ton dari AS dan Afrika Selatan. Saat ini, harga beras dan kedelai masih bertahan tinggi. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional beras medium per 23 Desember 2022 sebesar Rp 11.400 per kg, naik 7,69 % dibandingkan Juli 2022 di Rp 10.400 per kg. Harga itu masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah, yakni Rp 9.450 per kg-Rp 10.250 per kg. Begitu juga kedelai impor yang diperdagangkan di pasar dalam negeri, dari harga Rp 10.000 per kg-Rp 11.000 per kg, kini tembus Rp 15.100 per kg. Dibandingkan sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, harganya naik 17,05 %. Pada tahun ini pemerintah mengklaim produksi dan stok beras masih berlimpah meskipun diwarnai perdebatan data produksi dan stok. Hitungan Kementan, surplus beras akhir tahun ini 6,9 juta ton sehingga tidak perlu impor. Faktanya pasar tidak terpengaruh. Harga beras masih terus naik karena pasar melihat stok beras Bulog jauh dari yang ditargetkan, yakni minimal 1,2 juta ton. Per 6 Desember 2022 atau sebelum impor, stok beras Bulog tersisa 494.202 ton. Stok itu terdiri dari 295.337 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 198.965 ton beras komersial. Kementan bahkan menyanggupi menyediakan 600.000 ton beras untuk memperkuat CBP Bulog. Namun, Bulog hanya bisa menyerap sebagian kecil. Di sisi lain, Bulog dinilai tidak optimal menyerap beras dan gabah petani sejak awal 2022.

Untuk kedelai, produksi kedelai lokal tidak pernah mencukupi kebutuhan kedelai nasional sehingga Indonesia bergantung pada kedelai impor. Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional, kebutuhan kedelai nasional pada 2022 sebanyak 2,94 juta ton dan produksi kedelai lokal hanya 288.635 ton. Untuk menutup kekurangannya, Indonesia merencanakan impor kedelai 2,4 juta ton secara bertahap sepanjang tahun ini. BPS mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang Januari-November 2022 terealisasi 2,16 juta ton. Saat ini, stok kedelai pada akhir Desember 2022 diperkirakan hanya 58.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tujuh hari. Di sisi lain, harga kedelai impor masih tinggi. Pada penutupan perdagangan Chicago Board of Trade, Jumat (23/12) harga kedelai berjangka 14,8 USD per gantang, naik 3,05 % secara bulanan dan 7,91 % secara tahunan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang bakal berlanjut hingga 2023, gejolak harga dan stok komoditas pangan impor masih bisa terjadi. Apalagi, jika depresiasi rupiah masih berlanjut, biaya impor komoditas-komoditas tersebut akan semakin tinggi. Memasuki tahun politik, jangan sampai pemerintah melupakan misi besar memiliki 11 komoditas pangan sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP). Kesebelas komoditas itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Tak cukup hanya memperkuat regulasi. Aksi konkret dan keberpihakan fiskal juga diperlukan di tengah semakin menggunungnya utang pemerintah kepada Bulog yang mencapai Rp 5,2 triliun. (Yoga)

Negara-negara pengimpor pangan tengah terjerat double burden. Beban ganda itu adalah masih tingginya harga komoditas pangan dan depresiasi nilai tukar mata uang akibat penguatan dollar AS. Biaya impor makin tinggi sehingga memengaruhi kenaikan harga di tingkat konsumen. Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) melaporkan hal itu dalam ”A Double Burden: The Effects of Food Price Increases and Currency Depreciations on Food Import Bills”. Laporan yang dirilis  16 Desember 2022 itu menunjukkan salah satu imbas dari ketidakpastian ekonomi global di tengah ber- lanjutnya pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. UNCTAD menyebutkan, harga pangan global memang telah turun, tetapi masih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada November 2022 masih tinggi, yakni 135,7, setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa pada Maret 2022 sebesar 159,3. Bersamaan dengan itu, dollar AS makin menguat karena bank sentral AS, The Federal Reserve, menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi. Dollar AS naik 24 % sepanjang Mei-Oktober 2022. ”Kendati masih tinggi, harga pangan telah turun, namun posisi dollar AS yang merupakan mata uang utama perdagangan global makin kuat. 

Kombinasi harga pangan dan penguatan dollar AS menjadi beban ganda negara-negara berkembang importir pangan,” sebut laporan itu. Berdasarkan penelitian UNCTAD di Mesir, Etiopia, Mauritius, Pakistan, Peru, dan Thailand, nilai tukar berdampak signifikan terhadap harga pangan, terutama gandum. Pada Oktober 2022, harga rata-rata gandum 89 % lebih tinggi dari Oktober 2020. Selama periode yang sama, rata-rata nilai tukar dollar AS terhadap mata uang nasional masing-masing tersebut naik 10-46 %. Hal itu menyebabkan biaya impor gandum dengan volume sama meningkat tajam. Mesir, misalnya, importir gandum terbesar di dunia dengan total 13,2 juta ton pada 2020. Pada 2022, Mesir harus membayar tambahan biaya impor komoditas itu 3 miliar dollar AS, setara  20 persen biaya impor pangan Mesir 2020. Di Indonesia harga rata-rata nasional tepung terigu per 22 Desember 2022 sebesar Rp 13.100 per kg, naik 31 % dari 22 Desember 2020 yang sebesar Rp 10.200 per kg. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan nilai tukar rupiah pada 2023 berada di kisaran Rp 15.000-Rp 15.800 per dollar AS. Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan, hal itu akan membuat pelaku usaha dan industri yang bergantung pada bahan baku impor makin terbebani. Pasti akan ada biaya tambahan impor yang memengaruhi biaya produksi dan harga jual produk jadi di tingkat konsumen.Tak hanya menyangkut kedelai dan gandum, harga gula mentah yang dibutuhkan industri rafinasi penopang industri makanan-minuman juga akan terpengaruh. (Yoga)

Pemerintah berencana memulai program B35 atau campuran solar dengan 35 % biodiesel mulai tahun depan. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Kamis (22/12) mengatakan, keputusan terkait penggunaan B35 pada 2023 telah mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti produksi biodiesel dan infrastruktur. (Yoga)

Perum Bulog memperkirakan jumlah beras yang disalurkan melalui operasi pasar pada Januari-Februari 2023 naik 2-4 kali lipat dibandingkan awal 2022 yang tercatat 66.073 ton dan 51.890 ton. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Budi Wuryanto, Jumat (23/12) memperkirakan panen belum terjadi pada Januari. Operasi pasar diperlukan guna meredam harga beras dan inflasi. (Yoga)

JAKARTA, ID – Harga saham-saham batu bara yang terdepresiasi pada akhir pekan ini dinilai wajar karena pengaruh sentimen global. Kabar India yang berencana menggenjot produksi batu bara menjadi 1,34 miliar metrik ton (mt), atau naik 47,40% pada tahun 2026 hingga 2027 membuat harga saham-saham emiten batu bara tergerus. Pada perdagangan Jumat (23/12), harga saham emiten emiten batu bara dengan market cap tinggi seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) tergerus sebesar 3,50%, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) juga menyusut 1,16%, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) turun 0,53%, dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) minus 0,43%. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar, penurunan tersebut disebabkan oleh pasokan batu bara di pasar dunia yang sudah mulai normal, ditandai dengan membaiknya pasokan produksi dari negara-negara besar seperti Tiongkok dan India. (Yetede)

PT RMK Energy Tbk. meningkatkan volume pengangkutan sebagai langkah antisipatif atas ekspektasi normalisasi harga batu bara tahun depan. Perseroan mencatat, sepanjang Januari—November 2022 emiten bersandi saham RMKE itu mengangkut 6,94 juta ton batu bara, naik 27,06% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni 5,46 juta ton. Adapun, pengangkutan pada November 2022 berjumlah 754.200 ton, naik 52,81% dibandingkan dengan November tahun lalu yakni 493.550 ton. Direktur Keuangan RMKE Energy Vincent Saputra, mengatakan capaian per bulan lalu itu setara dengan 88,78% dari target sepanjang tahun ini. “Guna mengantisipasi normalisasi harga batu bara yang mungkin terjadi di masa depan, Perseroan terus berupaya meningkatkan volume batu bara untuk memenuhi kebutuhan energy security yang mendesak beberapa tahun ke depan,” jelasnya, Jumat (23/12).

JAKARTA, ID – Sebanyak empat emiten batu bara membagikan dividen interim tahun buku 2022 sebesar Rp 25,7 triliun, seiring berkibarnya kinerja keuangan. Mereka adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR), dan PT Harum Energy Tbk (HRUM). Kamis (22/12/2022), Adaro Energy mengumumkan pembayaran dividen interim sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,7 triliun dengan kurs rupiah Rp 15.500 per dolar AS. Dengan patokan kurs sama, dividen interim per saham Adaro mencapai Rp 248. Perseroan akan menggunakan kurs tengah rupiah Bank Indonesia (BI) pada 3 Januari 2023 sebagai patokan konversi pembagian dividen interim. Sebelumnya, Bayan membagikan dividen interim tahun buku 2022 sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15,5 triliun, setara US$ 0,03 per saham, Harum Energy Rp 1 triliun, dan Baramulti US$ 97 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun. (Yetede)

Presiden Joko Widodo mengumumkan lanjutan larangan ekspor mineral mentah dari dalam negeri. Setelah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020, yang kemudian menuai gugatan di Organisasi Pedagang Dunia (WTO), Indonesia bersiap menerapkan larangan ekspor bauksit mentah, termasuk yang sudah dicuci, atau bauksit bersih, mulai Juni 2023. Larangan ekspor tersebut akan diikuti dengan penghiliran bauksit ke produk olahan dengan nilai yang lebih mahal, dengan harapan ada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan devisa. "Dari industrialisasi bauksit didalam negeri ini, kami perkirakan pendapatan negara meningkat dari Rp 21 triliun menjadi kurang lebih Rp 62 triliun," kata Jokowi, Rabu lalu. Bahkan Jokowi mengaku siap menghadapi gugatan berbagai negara atas larangan ekspor tersebut. (Yetede)