Persaingan badan usaha penyalur bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi makin kompetitif seiring dengan menurunnya harga minyak dunia yang juga tecermin dalam Indonesian crude price Desember 2022 menjadi US$76,66 per barel dari sebelumnya US$87,5 per barel. Harga BBM nonsubsidi dengan research octane number (RON) 92 yang dijual PT Vivo Energy Indonesia dengan merek Revvo 92 bahkan sempat di bawah Per tamax pada awal bulan ini sebelum akhirnya PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM nonsubsidi yang dijualnya kemarin.Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai positif persaingan harga yang terjadi a ntara badan usaha penyalur BBM nonsubsidi pada awal tahun. Hal itu, membuat masyarakat memiliki lebih banyak opsi BBM untuk dikonsumsi.“[Harga jual BBM] dekat dengan pesaing saya kira positif bagi semua pihak. Bagi masyarakat punya banyak opsi, dan bagi Pertamina tidak selalu harus lebih rendah karena ini sudah persaingan terbuka,” kata Komaidi saat dihubungi Selasa (3/1). Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan badan usaha penyalur BBM, yakni terkait dengan sosialisasi dampak harga minyak yang fl uktuatif. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.“Yang perlu dicermati nilai tukar rupiahnya, karena penentu harga BBM di Indonesia itu yang terbesar ada dua, yaitu minyak mentah dan nilai tukar rupiah yang makin besar dampaknya karena impor yang besar setiap harinya,” kata dia. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa produk BBM komersial milik perusahaan migas pelat merah itu makin kompetitif jika dibandingkan dengan produk sebanding lainnya dari badan usaha swasta. Seperti diketahui, Pertamina menurunkan harga Pertamax (RON 92) mereka menjadi Rp12.800 per liter dari sebelumnya Rp13.900. Keputusan itu juga dilakukan untuk Pertamax Turbo (RON 98) yang diturunkan ke harga Rp14.050 per liter dari sebelumnya Rp15.200 per liter.

Lonjakan harga batu bara acuan pada Januari 2023 tidak serta-merta membuat pelaku usaha senang. Tahun ini dianggap masih cukup menantang karena sejumlah persoalan.Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan kenaikan harga batu bara pada awal tahun umum terjadi karena tingginya permintaan saat musim dingin, tetapi di sisi lain pasokan terhambat cuaca buruk. “Kemungkinan tahun ini rerata harga batu bara diprediksi akan lebih rendah dibandingkan dengan 2022,” katanya, Selasa (3/1). Selain itu, kenaikan tarif royalti di tengah lebarnya disparitas antara indeks harga batu bara nasional dan Australia juga masih jadi tantangan yang harus dihadapi. Perbedaan indeks harga batu bara tersebut membuat pelaku usaha membayar royalti lebih tinggi dari harga jual aktual. Tidak hanya itu, ketentuan denda dan kompensasi untuk pemenuhan domestic market obligation (DMO) juga menjadi persoalan tersendiri di tahun ini. Belum lagi pelaku usaha harus menyesuaikan kegiatannya dengan aturan baru saat Badan Layanan Umum (BLU) Batu Bara terbentuk.

Penyelewengan BBM bersubsidi masih marak terjadi. Sepanjang 2022, BBM bersubsidi yang disalah gunakan mencapai 1,42 juta liter atau Rp 17 miliar. BPH Migas serta Polri mengungkap 786 kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi selama 2022. Bahan bakar solar bersubsidi menjadi yang paling dominan diselewengkan. ”Dari total 786 kasus yang terungkap sepanjang tahun 2022, sebanyak 1,42 juta liter BBM subsidi telah disalah gunakan. Nilainya Rp 17 miliar,” ucap Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers terkait dengan penegakan hukum atas penyalahgunaan BBM bersubsidi tahun 2022 di Jakarta, Selasa (3/1). Jenis BBM bersubsidi yang disalah gunakan terdiri dari 1,02 juta liter solar bersubsidi, 837 liter premium, 14.855 liter pertalite, 1.000 liter pertamax, 233.403 liter BBM oplosan, 93.605 solar nonsubsidi, dan 52.642 liter minyak tanah bersubsidi. Bentuk penyalahgunaan tersebut berupa penyelundupan atau penjualan kembali oleh oknum dengan harga yang lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan harga untuk BBM bersubsidi jenis solar sebesar Rp 6.800 per liter.

Menurut Erika, terdapat oknum yang menjual harga solar bersubsidi tersebut dengan harga sangat tinggi, berkisar Rp 20.000 per liter, sehingga merugikan masyarakat. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menilai, kerugian akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi masih berpotensi meningkat, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. ”Penyalahgunaan solar bersubsidi ini modusnya beragam. Mulai dari mengubah kapasitas tangki, peruntukan kendaraan yang tidak sesuai, bahan bakar yang seharusnya untuk industry tetapi pakai yang subsidi, hingga kendaraanyang memiliki nomor polisi berganti-ganti. Modus serta lokasi rawan telah kami petakan dan semoga dapat dikurangi potensi kerugiannya,” tuturnya. Penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang tahun 2022 terdapat di beberapa wilayah diIndonesia, yakni Sumsel sebanyak 114,8 ton, Jabar sebanyak 22 ton, Jambi 700 liter, dan Jateng 40 ton. Terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi salah satunya akibat belum optimalnya sistem pengendalian dan pengawasan distribusi solar bersubsidi. (Yoga)

JAKARTA, ID - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, sejak tahun 2020 hingga 2022 PT Pertamina (Persero) mencatat penghematan sebesar US$1,9 miliar. “Tahun 2020-2021 ongkos operasional Pertamina ada penghematan US$ 1,3 miliar. Artinya kalau ada persepsi Pertamina tidak lakukan efisiensi, salah besar. Tahun ini saya cek ada penghematan US$ 600 juta, jadi totalnya US$1,9 miliar,” kata Erick saat melakukan peninjauan dan pengumuman penyesuaian harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina 31.128.02 Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (3/1). Menurut Erick, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa pihaknya terus memperbaiki kinerja Pertamina agar dapat bersaing dengan world class energy company lainnya. Menghadapi era digitalisasi, kata Erick, Pertamina memang sudah seharusnya memperbaiki tata kelola perusahaan secara menyeluruh, termasuk dari aspek operasional, agar lebih efisien. “Jadi, keuntungan yang didapat Pertamina tidak semata-mata dari berjualan BBM. Itu yang saya tegaskan, harus ada efisiensi,” tegas Erick. (Yetede)

Pemerintah membentangkan karpet merah bagi produsen batubara yang mau mengembangkan bisnisnya hingga ke hilir. Iming-iming yang ditawarkan adalah produsen batubara tidak akan terkena kewajiban membayar royalti alias royalti 0%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Produsen batubara yang menggarap proyek hilirisasi bisa dibebaskan dari pembayaran royalti atau royalti 0%. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria menjelaskan, perlu ada insentif untuk mendorong pelaku usaha melakukan hilirisasi. Insentif ini termasuk pengenaan royalti 0% untuk batubara yang digunakan sebagai bahan baku hilirisasi. Saat ini terdapat dua proyek gasifikasi batubara di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Gasifikasi Batubara Coal to DME di Tanjung Enim (milik PT Bukit Asam Tbk) dan Gasifikasi Batubara Coal to Methanol di Kalimantan Timur (milik PT Kaltim Prima Coal). Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk, Apollonius Andwie menyebutkan, hilirisasi batubara memang perlu insentif. "Beberapa kebijakan dan insentif pemerintah sangat diperlukan guna terealisasinya proyek ini termasuk royalti 0% sebagaimana tertuang dalam Perppu Cipta Kerja," kata dia, kemarin.

Prospek komoditas logam mulia diramal lebih cerah pada tahun 2023. Ancaman resesi global masih akan menjadi sentimen yang menyetir harga logam mulia. Analis Komoditas dan Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengatakan, sepanjang 2022, harga emas tertekan penguatan dollar Amerika Serikat (AS), sejak The Fed menaikkan suku bunga. Namun, prospek harga emas mulai menarik saat bank sentral AS ini mengurangi sikap hawkish. Analis DCFX Futures Lukman Leong menilai, logam mulia bakal berkilau di tahun ini. Ketika ekonomi dalam resesi, investor cenderung beralih ke aset safe haven seperti emas.

Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk subsektor perikanan tangkap tahun 2023 sebesar Rp 3,5 triliun atau naik 300 % dari realisasi tahun 2022 senilai Rp 1,26 triliun. Target itu sejalan dengan peralihan skema pungutan hasil perikanan dari praproduksi ke pascaproduksi, serta pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota memberi kesempatan investor dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan berjangka 15 tahun. Dari kebijakan itu, pemerintah menargetkan PNBP pada 2024 mencapai Rp 12 triliun. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi, saat dihubungi, Senin (2/1) mengatakan, pihaknya sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang penangkapan ikan terukur. KKP telah menyiapkan aplikasi penangkapan ikan terukur secara elektronik (e-PIT) untuk memudahkan penghitungan PNBP pascaproduksi melalui penghitungan mandiri.

Capaian PNBP perikanan tangkap pada 2022 sebesar Rp 1,26 triliun tercatat naik 61 % dibandingkan tahun 2021 senilai Rp 784 miliar. Ini merupakan rekor tertinggi PNBP subsektor perikanan tangkap. Meski demikian, realisasi PNBP 2022 itu masih di bawah target KKP sebesar Rp 1,6 triliun. Tidak tercapainya target PNBP perikanan tangkap dipicu lonjakan harga BBM yang menyebabkan biaya perbekalan kapal perikanan naik hampir dua kali lipat. Akibat membengkaknya biaya operasionalisasi,  banyak kapal perikanan berukuran besar di atas 30 gros ton tidak memperpanjang izin penangkapan ikan. Pada bulan November dan Desember 2022, PNBP dari perpanjangan izin tercatat hanya sekitar Rp 1 miliar, jauh di bawah PNBP periode sama tahun lalu yang Rp 300 miliar. KKP telah mengusulkan revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP terkait mekanisme penghitungan PNBP agar tidak membebani nelayan. Di sisi lain, banyak kapal perikanan menunggu penerapan PNBP pascaproduksi mulai Januari 2023 yang tidak lagi memberlakukan pembayaran izin di muka. (Yoga)

Beras menjadi komoditas pendorong inflasi di Kalimantan Selatan seiring kenaikan harga gabah petani ataupun di penggilingan. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan Fachri Ubadiyah, Senin (2/1) menyampaikan, pada Desember 2022 terjadi inflasi secara tahunan (year on year) sebesar 6,99 % di Kalsel. (Yoga)

JAKARTA, ID - PT Bukit Asam (Persero) Tbk menyambut baik kebijakan pemerintah yang menerapkan royalti batu bara sebesar nol persen, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kebijakan ini mendukung terealisasinya proyek gasifikasi batu bara (dimetyl ether/ DME). Kebijakan pemerintah ini mendorong hilirisasi batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional,” kata Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk Apollonius Andwie kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (2/1). Sejalan dengan visi menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan, PTBA melakukan hilirisasi batu bara dan pengembangan industri kimia dengan menyiapkan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, sebagai area untuk pengembangan bisnis. “Beberapa kebijakan dan insentif Pemerintah sangat diperlukan guna terealisasinya proyek ini termasuk Royalti 0% sebagaimana tertuang dalam Perpu Cipta Kerja” kata Apollonius kepada Investor Daily di Jakarta,Senin (2/1). (Yetede)

Pengadaan biodiesel pada 2023 diperkirakan 13,148 juta kiloliter, naik 19,25 % dari 2022. Sementara implementasi penggunaan campuran biodiesel 35 % pada bahan bakar solar atau B35 mundur dari 1 Januari 2023 jadi 1 Februari 2023. Hal itu tertuang dalam Kepmen ESDM No 208 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 205 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Usaha BBM dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Biodiesel untuk Pencampuran BBM jenis Solar Januari-Desember 2023. Dalam keputusan itu tertulis, total alokasi  volume bahan bakar jenis diesel dalam rangka pengadaan BBN jenis biodiesel untuk campuran solar periode Januari-Desember 2023 ialah 13,148 juta kiloliter. Itu termasuk cadangan sebesar 156.531 kiloliter. ”(Kenaikannya) tinggal dibandingkan alokasi 2022 yang 11,025 juta kiloliter,” kata Direktur Bioenergi Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo, Minggu (1/1/2023). Dengan demikian, ada kenaikan 19,25 %.

Dalam konferensi pers, Jumat (30/12) Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, peningkatan permintaan BBM terjadi pada 2022 seiring meningkatnya aktivitas masyarakat pascapandemi Covid-19. Kuota solar, yang juga jenis BBM tertentu (JBT), dan pertalite (jenis BBM penugasan khusus/JBKP)  ditambah per 1 Oktober 2022. Adapun kuota BBM untuk 2023 diindikasikan juga bakal ditambah. Namun, pihaknya masih memproses penetapan kuota, termasuk penandatanganan surat keputusan sehingga belum disebutkan jumlahnya. B35 mulai 1 Februari Masih merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No 208/2022, implementasi program mandatori B35, yang sedianya dimulai 1 Januari 2023, dipastikan mundur dan baru akan dimulai 1 Februari 2023. Artinya, pada Januari 2022, masih digunakan B30 (30 % biodiesel dan 70 % solar) sebagaimana sudah diterapkan selama ini. (Yoga)