Di tengah gembar-gembor penggunaan kendaraan listrik, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih akan kencang. Indikasinya, pemerintah menetapkan kuota Pertalite tahun 2023 berkisar 29 juta - 32 juta kiloliter (kl), sementara kuota Solar 16 juta kl. "Kuota Pertalite dan Solar sesuai dengan yang disampaikan," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting ketika dikonfirmasi terkait besaran kuota tersebut, Rabu (4/1). Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan, kuota BBM subsidi tahun ini sesuai asumsi makro APBN 2023. Kata dia, pertumbuhan normal konsumsi BBM diperkirakan 5%-10%. "Ke depan dengan penghapusan PPKM diperkirakan ada kenaikan permintaan," kata dia, Rabu (4/1). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, kenaikan permintaan BBM seiring pencabutan kebijakan PPKM. Akan tetapi peningkatan permintaan BBM ini pun menunjukkan peralihan menuju kendaraan listrik belum efektif. "Calon pemilik kendaraan bermotor pasti cenderung membeli mobil berbahan bakar fosil," kata dia, kemarin.

Harga CPO tahun ini diperkirakan masih bergejolak. Kendati begitu, prospek harganya masih relatif tinggi dibandingkan tahun 2019 sehingga masih mampu menopang kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mengurangi rasio pengali ekspor CPO dan tiga produk turunannya atas realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO), yang bertujuan menjaga stok minyak goring sawit di dalam negeri, terutama saat Ramadhan-Lebaran 2023. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Rabu (4/1) mengatakan, tren harga CPO global tahun ini diperkirakan turun. Namun, harganya masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19.

”Kami memperkirakan harga rata-rata tahunan CPO global 2023 sebesar 891 USD per ton, lebih rendah dari harga rata-rata tahunan CPO dan proyeksi pada 2022 sebesar 1.176 USD per ton dan 1.115 USD per ton,” ujar Dendi, dihubungi di Jakarta. Menurut dia, harga rata-rata tahunan itu masih lebih tinggi dari harga psikologis pasar terendah, 600 USD. Namun, gejolak harga CPO diperkirakan akan terjadi sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, gangguan produksi karena cuaca, pelambatan permintaan, dan penggunaan CPO untuk biodiesel. Mengingat harga CPO masih rentan bergejolak, pemerintah perlu mencermati dan mengantisipasi dampaknya terhadap pasar di dalam negeri. Per 2 Januari 2023, harga CPO di Bursa Komoditas Rotterdam mencapai 1.090 USD per ton. Adapun harga CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) per 3 Januari 2023 sebesar Rp 12.100 per kg, naik Rp 500 per kg dibandingkan harga per 23 Desember 2022 sebesar Rp 11.600 per kg. (Yoga)

Kendati beras impor sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan Desember 2022, harga beras di awal tahun 2023 masih di atas HET sebagaimana ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, pedagang berharap jumlah beras untuk operasi pasar ditingkatkan lagi. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid menyebutkan, harga beras medium ditingkat pedagang saat ini masih lebih dari Rp 10.000 per kg. Laman PIBC menyebutkan, rata-rata harga beras medium di pasar itu per Rabu (4/1) Rp 11.043 per kg, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Januari 2022 di Rp 9.786 per kg atau Januari 2021 diRp 9.999 per kg. ”Pasokan beras operasi pasar dari Bulog masih ada, tetapi jumlahnya tidak cukup. Stok beras yang dikuasai pedagang saat ini cukup untuk 10 hari ke depan. Di sisi lain, beras impor belum masuk ke pasar induk,” katanya saat dihubungi, Rabu (4/1). Pada 3 Januari 2023, stok beras yang ada di pasar induk tersebut mencapai 23.808 ton, lebih rendah dibandingkan Januari tahun lalu yang mencapai 27.570 ton. Proporsi beras dari Bulog mencapai 6,18 %. Sementara pasokan lain, dari Karawang 37,52 %, Jateng 19,3 %, Cirebon 12,02 %, dan antarpulau 11,91 %.

Di tingkat konsumen, harga beras medium juga berada di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 9.450-Rp 10.250 per kg berdasarkan Permendag No 57 Tahun 2017. Padahal, beras yang diimpor Perum Bulog sudah tiba secara bertahap pada 16 Desember 2022. Bulog mendapatkan kuota impor beras 200.000 ton hingga akhir 2022 dan 300.000 ton pada awal tahun 2023. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, harga beras medium masih tinggi lantaran jumlah konsumsi bulanan lebih tinggi dibandingkan produksinya. Data yang dihimpun dan diolah NFA menunjukkan, konsumsi beras Desember 2022 dan Januari 2023 masing-masing 2,53 juta ton dan 2,51 juta ton, sedangkan produksinya diperkirakan 1,42 juta ton dan 1,31 juta ton. Dalam operasi pasar, Arief mengatakan, Bulog mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikonversi dari stok komersial hasil pengadaan dalam negeri terlebih dahulu. Beras impor dikeluarkan setelah itu. Dengan demikian, stok yang lebih lama disalurkan dulu sehingga terjadi perputaran (refreshment) stok. (Yoga)

Ketentuan royalti 0 % untuk perusahaan batubara yang melakukan pengembangan atau hilirisasi batubara, sebagaimana tertuang dalam Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dianggap sebagai inisiasi positif. Namun, ada tantangan terkait kebutuhan investasi besar. Sama seperti UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, dalam Perppu No 2/2022, pengaturan terkait energi dan sumber daya mineral juga memuat kebijakan itu. Disebutkan, pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2020, di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan Pasal 129A. Pasal sisipaninimemuat tentang perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP khusus (IUPK) yang melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara (berkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral). Ini berupa pengenaan iuran produksi atau royalti 0 %. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira, Rabu (4/1) menilai kebijakan itu sebagai terobosan baik. Namun, insentif itu berkaitan dengan hilir.

Sebelum sampai tahap itu, problem utama dalam proses pengembangan atau hilirisasi batubara ialah soal pembiayaan proyek-proyek baru untuk hilirisasi. Apalagi, dengan harga batubara yang terus tinggi hingga kini, pengusaha akan lebih senang menjual batubara apa adanya. Beda dengan mineral lain, batubara digunakan untuk bahan bakar. Artinya, bukan barang yang bisa diolah setengah jadi ataupun lanjutannya. Untuk dialihkan menjadi energi lain, diperlukan biaya tambahan. Akhirnya, semua berkait dengan tercapai atau tidaknya keekonomian. Menurut Anggawira, ada dua pendekatan dalam hilirisasi batubara, yakni terkait dukungan pembiayaan dan investasi yang masuk. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria menuturkan, pembangunan fasilitas batubara di Indonesia belum sepenuhnya komersial. ”Sebab, investasi yang besar menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan pengembangan batubara di Indonesia,” ucapnya. (Yoga)

JAKARTA, ID — Meski harga minyak mentah di pasar internasional saat ini dalam tren turun, jauh di bawah asumsi APBN 2023, pemerintah tidak mungkin menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini. Sebab, jika harga minyak mentah kembali melesat di atas harga patokan APBN, pemerintah harus menaikkan kembali harga BBM bersubsidi yang sudah diturunkan. Di tahun politik, kebijakan menaikkan harga BBM hanya akan memicu instabilitas. Pada Rabu (04/01/2022), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari 2023 turun US$ 3,82 ke level US$ 73,11 per barel. Sedang harga Brent untuk pengiriman Maret turun US$ 4,03 ke level US$ 78,07 per barel. APBN 2023 disusun dengan asumsi harga minyak mentah US$ 90 per barel. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, harga minyak mentah masih sangat fluktuatif. (Yetede)

Persaingan badan usaha penyalur bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi makin kompetitif seiring dengan menurunnya harga minyak dunia yang juga tecermin dalam Indonesian crude price Desember 2022 menjadi US$76,66 per barel dari sebelumnya US$87,5 per barel. Harga BBM nonsubsidi dengan research octane number (RON) 92 yang dijual PT Vivo Energy Indonesia dengan merek Revvo 92 bahkan sempat di bawah Per tamax pada awal bulan ini sebelum akhirnya PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM nonsubsidi yang dijualnya kemarin.Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai positif persaingan harga yang terjadi a ntara badan usaha penyalur BBM nonsubsidi pada awal tahun. Hal itu, membuat masyarakat memiliki lebih banyak opsi BBM untuk dikonsumsi.“[Harga jual BBM] dekat dengan pesaing saya kira positif bagi semua pihak. Bagi masyarakat punya banyak opsi, dan bagi Pertamina tidak selalu harus lebih rendah karena ini sudah persaingan terbuka,” kata Komaidi saat dihubungi Selasa (3/1). Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan badan usaha penyalur BBM, yakni terkait dengan sosialisasi dampak harga minyak yang fl uktuatif. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.“Yang perlu dicermati nilai tukar rupiahnya, karena penentu harga BBM di Indonesia itu yang terbesar ada dua, yaitu minyak mentah dan nilai tukar rupiah yang makin besar dampaknya karena impor yang besar setiap harinya,” kata dia. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa produk BBM komersial milik perusahaan migas pelat merah itu makin kompetitif jika dibandingkan dengan produk sebanding lainnya dari badan usaha swasta. Seperti diketahui, Pertamina menurunkan harga Pertamax (RON 92) mereka menjadi Rp12.800 per liter dari sebelumnya Rp13.900. Keputusan itu juga dilakukan untuk Pertamax Turbo (RON 98) yang diturunkan ke harga Rp14.050 per liter dari sebelumnya Rp15.200 per liter.

Lonjakan harga batu bara acuan pada Januari 2023 tidak serta-merta membuat pelaku usaha senang. Tahun ini dianggap masih cukup menantang karena sejumlah persoalan.Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan kenaikan harga batu bara pada awal tahun umum terjadi karena tingginya permintaan saat musim dingin, tetapi di sisi lain pasokan terhambat cuaca buruk. “Kemungkinan tahun ini rerata harga batu bara diprediksi akan lebih rendah dibandingkan dengan 2022,” katanya, Selasa (3/1). Selain itu, kenaikan tarif royalti di tengah lebarnya disparitas antara indeks harga batu bara nasional dan Australia juga masih jadi tantangan yang harus dihadapi. Perbedaan indeks harga batu bara tersebut membuat pelaku usaha membayar royalti lebih tinggi dari harga jual aktual. Tidak hanya itu, ketentuan denda dan kompensasi untuk pemenuhan domestic market obligation (DMO) juga menjadi persoalan tersendiri di tahun ini. Belum lagi pelaku usaha harus menyesuaikan kegiatannya dengan aturan baru saat Badan Layanan Umum (BLU) Batu Bara terbentuk.

Penyelewengan BBM bersubsidi masih marak terjadi. Sepanjang 2022, BBM bersubsidi yang disalah gunakan mencapai 1,42 juta liter atau Rp 17 miliar. BPH Migas serta Polri mengungkap 786 kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi selama 2022. Bahan bakar solar bersubsidi menjadi yang paling dominan diselewengkan. ”Dari total 786 kasus yang terungkap sepanjang tahun 2022, sebanyak 1,42 juta liter BBM subsidi telah disalah gunakan. Nilainya Rp 17 miliar,” ucap Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers terkait dengan penegakan hukum atas penyalahgunaan BBM bersubsidi tahun 2022 di Jakarta, Selasa (3/1). Jenis BBM bersubsidi yang disalah gunakan terdiri dari 1,02 juta liter solar bersubsidi, 837 liter premium, 14.855 liter pertalite, 1.000 liter pertamax, 233.403 liter BBM oplosan, 93.605 solar nonsubsidi, dan 52.642 liter minyak tanah bersubsidi. Bentuk penyalahgunaan tersebut berupa penyelundupan atau penjualan kembali oleh oknum dengan harga yang lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan harga untuk BBM bersubsidi jenis solar sebesar Rp 6.800 per liter.

Menurut Erika, terdapat oknum yang menjual harga solar bersubsidi tersebut dengan harga sangat tinggi, berkisar Rp 20.000 per liter, sehingga merugikan masyarakat. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menilai, kerugian akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi masih berpotensi meningkat, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. ”Penyalahgunaan solar bersubsidi ini modusnya beragam. Mulai dari mengubah kapasitas tangki, peruntukan kendaraan yang tidak sesuai, bahan bakar yang seharusnya untuk industry tetapi pakai yang subsidi, hingga kendaraanyang memiliki nomor polisi berganti-ganti. Modus serta lokasi rawan telah kami petakan dan semoga dapat dikurangi potensi kerugiannya,” tuturnya. Penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang tahun 2022 terdapat di beberapa wilayah diIndonesia, yakni Sumsel sebanyak 114,8 ton, Jabar sebanyak 22 ton, Jambi 700 liter, dan Jateng 40 ton. Terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi salah satunya akibat belum optimalnya sistem pengendalian dan pengawasan distribusi solar bersubsidi. (Yoga)

JAKARTA, ID - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, sejak tahun 2020 hingga 2022 PT Pertamina (Persero) mencatat penghematan sebesar US$1,9 miliar. “Tahun 2020-2021 ongkos operasional Pertamina ada penghematan US$ 1,3 miliar. Artinya kalau ada persepsi Pertamina tidak lakukan efisiensi, salah besar. Tahun ini saya cek ada penghematan US$ 600 juta, jadi totalnya US$1,9 miliar,” kata Erick saat melakukan peninjauan dan pengumuman penyesuaian harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina 31.128.02 Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (3/1). Menurut Erick, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa pihaknya terus memperbaiki kinerja Pertamina agar dapat bersaing dengan world class energy company lainnya. Menghadapi era digitalisasi, kata Erick, Pertamina memang sudah seharusnya memperbaiki tata kelola perusahaan secara menyeluruh, termasuk dari aspek operasional, agar lebih efisien. “Jadi, keuntungan yang didapat Pertamina tidak semata-mata dari berjualan BBM. Itu yang saya tegaskan, harus ada efisiensi,” tegas Erick. (Yetede)

Pemerintah membentangkan karpet merah bagi produsen batubara yang mau mengembangkan bisnisnya hingga ke hilir. Iming-iming yang ditawarkan adalah produsen batubara tidak akan terkena kewajiban membayar royalti alias royalti 0%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Produsen batubara yang menggarap proyek hilirisasi bisa dibebaskan dari pembayaran royalti atau royalti 0%. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria menjelaskan, perlu ada insentif untuk mendorong pelaku usaha melakukan hilirisasi. Insentif ini termasuk pengenaan royalti 0% untuk batubara yang digunakan sebagai bahan baku hilirisasi. Saat ini terdapat dua proyek gasifikasi batubara di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Gasifikasi Batubara Coal to DME di Tanjung Enim (milik PT Bukit Asam Tbk) dan Gasifikasi Batubara Coal to Methanol di Kalimantan Timur (milik PT Kaltim Prima Coal). Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk, Apollonius Andwie menyebutkan, hilirisasi batubara memang perlu insentif. "Beberapa kebijakan dan insentif pemerintah sangat diperlukan guna terealisasinya proyek ini termasuk royalti 0% sebagaimana tertuang dalam Perppu Cipta Kerja," kata dia, kemarin.