GRESIK, ID — Setelah pembangunan konstruksi rampung akhir tahun 2023, smelter atau pabrik pemurnian tembaga yang dibangun PT Freeport Indonesia (FI) di Kawasan Industri Java Integrated Industrial & Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur ditargetkan beroperasi Mei 2024. Dengan dana investasi US$ 3 miliar, setara Rp 45 triliun, pabrik smelter single line terbesar di dunia ini dijadwalkan berproduksi komersial akhir 2024. Saat itu, tidak ada lagi konsentrat tembaga yang diekspor PT FI. Pada akhir 2024, Freeport tidak lagi mengekspor konsentrat yang saat ini mencapai 3 juta ton (dry metric ton— Red) setahun,” kata Presiden Direktur PT FI Tony Wenas saat bersama sejumlah pemimpin redaksi nasional meninjau pembangunan smelter di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Jumat (13/01/2023). Hingga akhir Desember 2022, pembangunan smelter di atas lahan 100 hai tu sudah mencapai 51,7% dan investasi yang sudah digelontorkan US$ 1,6 miliar, setara Rp 25 triliun. Selama ini, 40% konsentrat yang dihasilkan PT FI sekitar 3 juta ton (dmt) setahun dikirim ke PT Smelting Gresik, 15% ke Jepang, 9% ke Tiongkok, 7% ke Korsel, 6% ke Taiwan, 6% ke India, 6% ke Malaysia, Filipina 2%, dan Bulgaria 2%. Sisanya, sekitar 7%, ke berbagai negara. Tidak ada ekspor konsentrat tembaga ke AS. (Yetede)

“Perintahnya Bapak Presiden, stok CBP keluarkan untuk operasi pasar masif di seluruh Indonesia. Harganya Rp8.300, Rp 8.600, dan Rp 8.900 per kg sesuai pembagian zonasi. Teman-teman Satgas Pangan dititipkan pesan agar kawal harga dan delivery-nya,” kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Gudang Bulog, Jakarta, Jumat (13/1), seperti dikutip dari keterangan tertulisnya. Menurut Arief, untuk menjaga supaya tidak terjadi penyalahgunaan, proses penyaluran beras CBP terdaftar berdasarkan nama dan alamat. “Kalau ada list-nya di situ, kemudian berasnya tidak sampai, kasih tahu kami, satgas pangan ada di sini. Karena ini menggunakan uang negara jangan sampai ada penyalahgunaan,” tegasnya. Sebagai informasi, pada tahun ini, sampai dengan 11 Januari, Bulog telah merealisasikan penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sekitar 26.000 ton di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan lain, Perum Bulog memastikan impor beras sebanyak 15.000 ton dari Vietnam tiba di Indonesia mulai minggu depan, sebagai bagian dari total 300.000 ton yang akan didatangkan dari luar negeri. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan pengiriman impor tahap kedua akan dilakukan secara paralel dengan tahap pertama, lantaran beras yang masuk ke Indonesia belum genap 200.000 ton akibat faktor cuaca.

Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, populasi dunia telah melewati 8 miliar orang per 15 November 2022 dan mencapai 9,7 miliar orang pada 2050. Selama 25 tahun terakhir, populasi di bumi telah meningkat sepertiga atau 2,1 miliar orang. Populasi di Indonesia, 275 juta orang per semester I-2022 menurut BPS akan meningkat menjadi 288 juta orang pada 2050. Seiring bertambahnya populasi, kebutuhan dan penyediaan pangan dan energi setiap negara, termasuk Indonesia, akan meningkat. Tanpa diimbangi peningkatan produksi, pertarungan pangan dan energi bakal terjadi. Kondisi itu dikhawatirkan sejumlah kalangan tatkala Pemerintah Indonesia akan meningkatkan mandatori biodiesel dari B30 ke B35, pencampuran 35 % produk turunan minyak sawit, metil ester asam lemak (fatty acid methyl esters/FAME), dengan solar akan dimulai 1 Februari 2023. Dengan mandatori B35 itu, kebutuhan biodiesel tahun ini sebesar 13,14 juta kiloliter (4,640 juta ton), naik dari tahun lalu di 11 juta kiloliter (3,89 juta ton). Untuk memenuhi produksi biodiesel sebanyak itu, dibutuhkan CPO 13,15 juta kiloliter (4,643 juta ton).

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Jumat (13/1) mengatakan, sepanjang 2019-2022, produksi CPO dan minyak inti sawit (PKO) stagnan, sekitar 51 juta ton, sedang konsumsi di dalam negeri terus meningkat dari 17,35 juta ton pada 2020 menjadi 19,5 juta ton pada 2022. Sementara ekspornya relatif stagnan di kisaran 33,5 juta ton-34 juta ton akibat dampak pandemi Covid-19 dan larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya tahun lalu. ”Ke depan, permintaan domestik dan ekspor diperkirakan meningkat seiring pemulihan ekonomi, serta bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dan dunia. Jika produksi minyak sawit masih stagnan, persaingan mendapatkan bahan baku untuk pangan dan energi berpotensi terjadi,” kata Eddy. Peneliti Bidang Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, berpendapat senada, ”Ditambah penerapan program B35 pada tahun ini, pertarungan pangan versus energi masih belum head to head. Produksinya masih mencukupi kebutuhan pangan dan energi, baik untuk pasar domestic maupun ekspor. Namun, jika tidak dibarengi peningkatan produksi, ke depan pertarungan pangan versus energy pasti bakal terjadi,” karena itu peningkatan produksi CPO dan PKO diperlukan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan pangan dan energi. Salah satunya dengan meningkatkan program peremajaan sawit rakyat. (Yoga)

Negara yang berkapasitas memproduksi gula pangan cenderung melebarkan sayap untuk menghasilkan bahan bakar nabati atau BBN berbasis bioetanol. Indonesia pun tak mau ketinggalan. Bedanya, negara lain sudah mampu mengekspor gula pangannya, sedang Indonesia masih mengimpor. Contoh negara eksportir gula adalah Brasil dan India. Brasil memiliki kebijakan lentur (flexing policy) yang membuat negara itu dapat mengatur proporsi produksi bioetanol dan gula pangan berdasar pergerakan harga kedua komoditas itu di pasar internasional. Adapun India dalam dokumen Peta Jalan Pencampuran Bioetanol di India 2020-2025 yang diterbitkan Juni 2021 menyebutkan adanya skema insentif harga untuk mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar. Dirut PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani melihat peluang mengembangkan BBN berbasis bioetanol berdasarkan efisiensinya.

”Berdasarkan penelitian kami, produktivitas bioetanol (dari tebu) bisa mencapai 6-7 kiloliter per hektar atau lebih efisien dari produksi biodiesel,” katanya saat berkunjung ke kantor harian Kompas, Jakarta, Selasa (10/1). Rencana memproduksi bioetanol butuh perluasan lahan tebu. Ghani optimistis pemerintah dapat memberi jaminan penyediaan lahan untuk pengembangan bioetanol melalui rancangan perpres yang tengah digodok. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia Dwi Purnomo menyambut positif rancangan kebijakan tersebut. Dia menilai kebijakan itu perlu ditopang peta jalan yang melibatkan pelaku tebu/gula nasional dan kementerian/lembaga terkait. Kementerian ESDM menyiapkan rencana implementasi bioetanol E5 atau pencampuran etanol 5 % dan bensin 95 % mulai tahun ini. (Yoga)

Pemakaian bahan bakar nabati, baik bioetanol dari jagung dan tebu maupun biodiesel dari minyak kelapa sawit dan kedelai, telah meningkatkan pasokan energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari bahan bakar fosil. Namun, tren yang berkembang itu beberapa kali dituding turut mendongkrak harga pangan. Penggunaan tanaman untuk energi mengundang perdebatan yang belum usai: prioritas untuk pangan atau bahan bakar? Ketika krisis pangan melanda dunia pada 2007-2008, pertumbuhan biofuel dinilai turut berkontribusi pada kenaikan harga pangan. Dewan Gandum Internasional melaporkan pertumbuhan 32 % penggunaan sereal untuk menghasilkan biofuel secara keseluruhan pada 2007-2008. Sebanyak 95 juta ton dari 100 juta ton jagung yang diperdagangkan dipakai untuk bahan bakar.

Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) memperkirakan, permintaan etanol yang meningkat menyebabkan kenaikan harga pangan 30 % selama 2000-2007. Wakil Direktur Institut Ekonomi di Akademi Ilmu Sosial China Ling Zhu, dalam artikel ”Where Food and Energy Compete” di laman PBB, menyebut, total produksi pangan dunia pada 2000-2007 yang lebih rendah dari permintaan global menyebabkan turunnya stok pangan.  Di dalam negeri, situasi itu tecermin pada gejolak minyak goreng awal tahun lalu. Selain harga naik, minyak goring beringsut dari rak pedagang, sementara antrean pembeli minyak goreng bersubsidi makin panjang. Situasi itu terjadi di negeri penghasil minyak sawit terbesar di dunia! Ironi ini membuka lagi diskusi tentang urgensi pengembangan biodiesel. Perbalahan (perbantahan) tentang prioritas pangan atau energi bakal terus terjadi. (Yoga)

Pemerintah menyetujui rencana pengembangan lapangan migas di Wilayah Kerja Tuna, Laut Natuna Utara, Provinsi Kepri. Langkah pemerintah yang mengabaikan protes China terkait kegiatan hulu migas di perairan perbatasan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan warga Natuna. Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda, Rabu (11/1) menyatakan, pemerintah dan warga Natuna mendukung rencana pengembangan (plan of development/POD) di Wilayah Kerja (WK) Tuna yang akan dioperasikan perusahaan asal Inggris, Premier Oil. Peningkatan kegiatan hulu migas itu dinilai semakin mempertegas hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara (LNU). ”Salah satu cara untuk melindungi Natuna adalah memperbanyak investasi asing. Dengan begitu, akan semakin banyak negara yang terlibat menjaga Natuna saat ada pihak yang mau mengganggu hak berdaulat Indonesia,” kata Rodhial saat dihubungi dari Batam.

Pada Agustus-Oktober 2021,kapal survei China, Haiyang Dizhi 10, terpantau beroperasi di LNU. Kapal itu diduga menggelar riset bawah laut di  sekitar lapangan migas WK Tuna dan WK Natuna Timur. Tak berselang lama, China mengirim nota diplomatik untuk memprotes Indonesia yang melakukan pengeboran migas di LNU. Protes itu diabaikan pemerintah karena Indonesia tidak pernah mengakui Sembilan Garis Putus yang diklaim China di Laut China Selatan. Pada 28 Desember lalu, Kementerian ESDM mengumumkan bahwa Blue Sky menjadi pemenang lelang WK Paus di lepas pantai Natuna Timur. Estimasi gas bumi di sana sebesar 2,5 triliun kaki kubik (TCF). Pada Senin (2/1), SKK Migas mengumumkan pemerintah telah menyetujui rencana pengembangan di WK Tuna. Pemerintah diperkirakan akan memperoleh hingga Rp 18,4 triliun. (Yoga)

Harga emas kembali mengkilap di awal tahun ini. Namun, tren kenaikan harga emas belum akan berlangsung lama. Arah bunga bank sentral global hingga kondisi geopolitik akan menjadi penggerak harga emas sepanjang tahun ini. Rabu (11/01) harga emas di pasar spot sempat mencapai US$ 1.886,60 per ons troi. Ini level harga tertinggi dalam delapan bulan terakhir. Tapi per 22.30 WIB, harga emas kembali turun ke US$ 1.871,15 per ons troi. Analis menilai tren naik harga emas bisa berlanjut dalam jangka pendek. Tapi, kenaikan akan terhenti usai rapat bank sentral Amerika Serikat awal Februari nanti. Alasannya, menurut Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi, The Fed akan kembali menaikkan Fed fund rate (FFR). Sepanjang tahun ini kenaikan mungkin sekitar 75-100 basis poin (bps). Kebijakan ini tidak menguntungkan bagi emas. Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf juga sepakat, kenaikan bunga akan membuat investor meninggalkan emas. Ini karena emas bukan aset yang memberi imbal hasil layaknya US  treasury atau aset yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih suram memaksa investor merotasi dana dan mencari aset aman seperti emas. Tapi kondisi ini bisa berubah jika The Fed agresif menaikkan bunga. Permintaan emas secara musiman pun masih besar, terutama saat perayaan Imlek dan Diwali. Karena itu, Alwi menilai, harga emas bisa terus naik tahun ini, dengan catatan tidak ada kenaikan bunga yang agresif.

Program Gerai Maritim PemanfaatanTol Laut dapat semakin menurunkan disparitas harga pangan dan barang penting di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk memperluas jangkauan dan semakin menekan disparitas, pemerintah tidak hanya menambah trayek tol laut, tetapi juga akan memperkuat sentra logistik dan menambah jenis barang. Sejumlah persoalan masih membayangi implementasi tol laut. Selain belum optimalnya muatan balik, infrastruktur bongkar muat barang di sejumlah daerah masih belum memadai. Plt. Dirjenl Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri, Selasa (10/1) mengatakan, selama 2022, program Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut mampu menekan disparitas harga pangan pokok dan barang penting dengan rata-rata penurunan 12,18 %. Hal itu terutama terjadi di sejumlah daerah di Papua, Maluku, dan NTT. Penurunan harga tertinggi, sebesar 50 %, terjadi pada komoditas tepung terigu di Kabupaten Supiori, Papua, dari Rp 20.000 per kg menjadi Rp 10.000 per kg.

Harga bawang merah di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, turun 46,15 % dari Rp 65.000 per kg menjadi Rp 35.000 per kg. Di Kabupaten Sabu Raijua, NTT, harga minyak goreng turun 44 % dari Rp 25.000 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. ”Pengaruh terhadap penurunan harga dan disparitas harga akan lebih nyata jika volume barang yang diangkut menggunakan tol laut semakin besar. Semakin banyak barang, semakin lebih besar pengaruhnya pada pasokan dan harga barang tersebut di wilayah tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan (3TP),” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Pada 2023, pemerintah menambah rute tol laut menjadi 39 trayek dari 34 trayek pada 2022, berdasarkan Keputusan Dirjen Hubla No KP-DJPL 678 Tahun 2022 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2023. (Yoga)

Upaya mendongkrak produksi gula konsumsi membutuhkan keterlibatan petani tebu. Perannya menopang suplai bahan baku. Namun, pendampingan di sisi teknis budidaya, permodalan, dan jaminan penyerapan diperlukan agar tujuan tercapai. Dirut PT Perkebunan Nusantara atau PTPN III  (Persero) MohammadAbdul Ghani menilai, petani berperan strategis dalam peningkatan produksi gula nasional. PTPN III merupakan induk BUMN perkebunan yang membawahkan 13 PTPN. ”Dua tahun terakhir, produksi tebu meningkat dari 11 juta ton jadi 13,5 juta ton. Kami menyerap (tebu) produksinya dan membantunya mendapatkan kredit usaha (KUR) yang tahun lalu totalnya Rp 2 triliun atau naik dari sebelumnya Rp 600 miliar,” katanya saat berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Selasa (10/1). Ghani memaparkan target produksi gula PTPN III pada 2026 sebesar 2,1 juta ton, 2,5 kali lipat produksi saat ini 768.000 ton. Guna mencapai target itu, belanja modal yang dibutuhkan sepanjang 2021-2026 diperkirakan Rp 16 triliun. PTPN III berencana mengubah struktur anak usaha dengan membentuk PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co yang menyatukan sejumlah PTPN yang berfokus pada perkebunan tebu dan produksi gula. 

”Dari 65.000 hektar lahan tebu yang kami kelola, ada 6.000 hektar yang (produktivitasnya) sudah mencapai 8 ton per hektar setara gula. Kami ingin mereplikasinya (dari wilayah PTPN satu ke lainnya), dengan memberikan bantuan bibit. Kami juga ingin melakukan bongkar ratun empat tahun sekali,” ujarnya. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, upaya mendongkrak produksi gula mesti memperhatikan petani. Dia memperkirakan petani akan kehilangan pendapatan untuk sementara waktu, misalnya saat bongkar ratun. ”Perusahaan perlu menyiapkan strategi komunikasi untuk memperoleh kesediaan petani,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen berharap gula petani tahun ini dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Menurut dia, imporgula pada 2022 berlebihan. Karena itu, petani meminta pemerintah tak berlebihan mengimpor gula tahun ini. (Yoga)

DPR tetap berencana membahas RUU tentang Perubahan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi meski tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Revisi UU Migas dirasa semakin mendesak guna memperbaiki iklim investasi hulu migas di Indonesia. Sebelumnya, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/12) DPR menyetujui 39 RUU untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023. Pada bidang ESDM, yang masuk dalam prioritas hanya RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Anggota KomisiVII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, Selasa (10/1) mengatakan, pihaknya bermaksud untuk melanjutkan pembahasan revisi UU Migas pada 2023 sebagai inisiatif DPR. Bagaimanapun, revisi UU Migas dinilai penting dan mendesak untuk segera dibahas dan diselesaikan.

”Banyak hal penting terkait dengan iklim investasi hulu migas. Misalnya, kelembagaan badan pelaksana hulu migas, yang sekarang SKK Migas masih lembaga sementara. Juga terkait kemudahan dan insentif terkait investasi di era industri migas yang semakin sunset (terbenam),” ujarnya. Saat ini, imbuh Mulyanto, RUU EBET memang lebih maju karena segera masuk pembahasan tingkat I bersama pemerintah. Adapun revisi UU Migas baru dalam pembahasan awal di Komisi VII DPR. Namun, menurut dia, pembahasan akan paralel. ”Kalau RUU EBET dapat kami selesaikan, maka revisi UU Migas ini akan dimajukan ke Prolegnas 2023,” katanya. Dosen pada Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta, Fahmy Radhi, menuturkan, pengesahan revisi UUMigas sangatlah penting bagi investasi hulu migas di Indonesia. Itu termasuk kejelasan status SKK Migas, yang memegang peranan penting dalam industri itu. Hal itu juga berkaitan dengan kepastian hukum. (Yoga)