Tren harga energi, seperti minyak mentah, gas alam, dan batubara, pada akhir tahun lalu turun. Namun, pada triwulan I-2023 ini, turbulensi harga energi berpotensi terjadi jika perseteruan ekonomi antara Uni Eropa dan Rusia menguat. Peneliti Research and Development Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) Girta Yoga, Rabu (25/1) mengatakan, pada akhir tahun lalu, kekhawatiran pasar terhadap  lonjakan harga energi tidak terjadi. Ini menunjukkan dampak embargo UE terhadap minyak mentah Rusia yang digulirkan sejak 5 Desember 2022 tidak berlangsung lama, lantaran Rusia mengalihkan ekspor minyak mentah dari UE ke China. Selain itu, batas harga minyak mentah yang ditetapkan UE 60 USD per barel belum terasa atau bahkan tidak efektif.

”Ancaman Rusia memangkas produksi minyak mentah juga belum terealisasi. Namun, pada triwulan I-2023, turbulensi harga minyak mentah berpotensi terjadi,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Jakarta. Menurut Yoga, pada triwulan I-2023, dua isu panas akan menjadi penentu naik atau tidaknya harga energi dunia. Pertama, UE akan meningkatkan skala embargo pada produk turunan minyak mentah dan menentukan batas harga komoditas itu pada 5 Februari 2023. UE juga akan menentukan batas harga gas alam Rusia pada 15 Februari 2023. Kedua, Rusia akan melarang ekspor minyak mentah dan produk turunannya ke negara-negara yang mengembargo sejumlah komoditas tersebut. Selain itu, Rusia juga akan memangkas produksi minyak mentah sebanyak 500.000-700.000 barel per hari. Dengan berbagai indikator itu, ICDX memperkirakan harga energi masih rentan bergejolak pada triwulan I-2023. (Yoga)

Perjalanan ekspor minyak sawit mentah sepanjang tahun ini bakal penuh onak. Tidak hanya menghadapi larangan Eropa, ekspor komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) juga diadang dua kebijakan domestik. Keduanya yaitu pemangkasan rasio volume ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng dari sebelumnya 1:8 menjadi 1:6 yang berlaku 1 Januari 2023 dan kebijakan Biodiesel 35% (B35) yang berjalan mulai 1 Februari 2023. Sejumlah kalangan khawatir kebijakan itu memangkas volume ekspor CPO tahun ini. Kehadiran program B35, membuat jatah ekspor sawit bakal merosot. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, dengan estimasi kebutuhan B35 sebesar 13 juta kilo liter atau meningkat sekitar 19% daripada tahun lalu, bakal menyedot kuota ekspor CPO. Dia khawatir tren penurunan ekspor CPO selama 3 tahun berturut-turut berlanjut tahun ini. Tren penurunan volume ekspor CPO juga berkolerasi dengan penurunan produksi komoditas unggulan itu. Pada 2020, produksi CPO mencapai 47,03 juta ton. Setahun berikutnya produksinya melorot menjadi 46,8 juta ton dan turun lagi pada 2020 menjadi hanya 46,7 juta ton. “Produksi diperkirakan masih belum akan meningkat, sementara konsumsi dalam negeri diperkirakan akan meningkat akibat penerapan kewajiban B35 mulai 1 Februari 2023,” ungkapnya. Sebaliknya, dia tak mengkhawatirkan larangan CPO Uni Eropa melalui lewat Undang-undang Produk Bebas Deforestasi. Alasannya adalah produk sawit Indonesia masih memiliki peluang pasar menjanjikan di luar Eropa.

Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia memasuki babak baru. Kemarin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) ke Komisi VII DPR. Pemerintah dan DPR menargetkan, pembahasan RUU EBET bisa tuntas dan disahkan tahun ini. "Di samping untuk menurunkan emisi, RUU EBET juga mendukung pembangunan green industry dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Arifin Tasrif, Menteri ESDM, kemarin. Adapun sebanyak 49 pasal diubah, 13 pasal baru, serta 3 pasal dihapus. Dari 49 pasal itu, ada 23 pasal yang berubah secara substantif dan 26 pasal perubahan tidak substantif. Sebagian kalangan menyoroti beberapa poin di RUU EBET yang dinilai belum mencerminkan keseriusan dan totalitas pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan. Salah satu poin yang disorot adalah mengenai harga jual energi baru dan energi terbarukan. Selain itu, skema power wheeling juga dihapus dari RUU EBET. Sebagai catatan, skema power wheeling adalah skema yang membolehkan perusahaan pembangkit listrik swasta menjual langsung listrik ke konsumen, termasuk dengan menggunakan jaringan PLN. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, di satu sisi ketentuan itu bisa mendorong kepastian harga. Sebab, pemerintah menjadi fasilitator jika terjadi deadlock kesepakatan harga jual beli energi terbarukan. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa menyoroti perihal level playing field di antara pemain terkait poin harga jual EBET. Di draf RUU ini, pemerintah menetapkan mekanisme penetapan harga jual antara energi baru (nuklir) dan energi terbarukan (matahari, panas bumi dan lain-lain) tak berbeda.

Pemerintah masih harus mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk kebutuhan tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 339,6 triliun. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan subsidi dan kompensasi energi tahun 2022. Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, penetapan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini didasarkan atas beberapa asumsi. "Dari asumsi itu maka anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 339,6 triliun," ujar Wahyu Utomo ke KONTAN, Selasa (24/1).

Dana yang dibutuhkan untuk membiayai penguatan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga pangan pada 2023 diperkirakan sebesar Rp 26,89 triliun. Salah satu sumber pembiayaan itu berasal dari pinjaman bank milik pemerintah berskema subsidi bunga pinjaman 4,75 %. Pembiayaan pengadaan cadangan dan stabilisasi harga pangan itu mencakup 11 komoditas pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, dan gula konsumsi. Untuk pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton dan stabilisasi harga beras, misalnya, dibutuhkan dana Rp 10,56 triliun. Untuk pengadaan 250.000 ton kedelai dan 18.657 ton bawang putih berikut stabilisasi harga keduanya, biaya yang diperlukan masing-masing Rp 2,69 triliun dan Rp 373,14 miliar.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat ID Food bersama Komisi VI DPR yang digelar secara hibrida, Selasa (24/1). Rapat itu dihadiri Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan dan jajaran direksi BUMN yang menginduk pada ID Food. Frans mengatakan, Untuk menjalankan program, Bulog  dan ID Food bisa mendapatkan pinjaman dari bank milik negara berskema subsidi bunga pinjaman. ”Subsidi bunganya 4,75 %. Artinya, jika mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah dengan bunga komersial 9 %, kami membayar bunganya hanya 4,25 persen,” ujarnya. Menurut Fans, saat ini baru PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang sudah menyediakan plafon tahap pertama untuk program CPP, yakni sebesar Rp 700 miliar. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menuturkan, Komisi VI meminta ID Food membuat peta jalan BUMN pangan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan kementerian terkait. (Yoga)

Negara dibebani anggaran Rp 1,2 triliun untuk membenahi ratusan kilometer jalan rusak di Jambi akibat dilintasi ribuan angkutan batubara dengan muatan berlebih. Beban biaya yang besar itu tak sebanding dengan penerimaan negara dari hasil tambang tersebut yang hanya Rp 500 miliar. ”Masalah pengangkutan batubara di Jambi sudah terlalu membebani keuangan negara,” ujar A Bakri, anggota Komisi V DPR dari daerah pemilihan Provinsi Jambi, Selasa (24/1). Hasil penghitungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, terdapat 200 km jalan nasional yang rusak berat, sedang, ataupun ringan. Kementerian Perhubungan mendata ada 9.296 angkutan batubara memadati jalan umum di Jambi. Kondisi itu juga menimbulkan kemacetan parah sehingga mengganggu aktivitas warga.

”Untuk membenahi jalan-jalan yang rusak akibat batubara, anggaran yang harus dikeluarkan sangat  besar. Ini artinya negara sudah menyubsidi (investasi) batubara,” ucap Bakri. Jalan nasional tersebut semestinya hanya untuk kepentingan pengangkutan orang dan barang umum, bukan untuk komoditas khusus. ”Pengangkutan batubara seharusnya melewati jalan khusus yang dibangun sendiri oleh pengusaha tambangnya,” tuturnya. Menurut Bakri, masifnya angkutan batubara di jalan-jalan umum telah berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan warga. Rencana pembangunan jalan khusus batubara  yang dijadwalkan baru selesai tahun 2024, menurut dia, terlalu lama. Warga tidak mungkin dibiarkan terus menjadi korban Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk cepat menerapkan sistem ganjil-genap bagi angkutan batubara jika melintasi jalan umum untuk mengurai kemacetan. (Yoga)

JAKARTA, ID - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) membentuk konsorsium dengan China Envision dan raksasa komoditas global Glencore bernama Indo-pacific Net-zero Battery-materials Consortium (INBC) untuk membangun kawasan industri (KI) nikel terpadu di Sulawesi. Proyek ini menelan investasi US$ 9 miliar. Di kawasan itu, akan dibangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel untuk menghasilkan nikel kelas satu atau battery grade (BG), bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). BG adalah material (prekursor) penting katoda baterai EV bersama lithium, kobalt, mangan/aluminium. Selain itu, konsorsium Bakrie berniat membangun pabrik sel baterai dengan memanfaatkan prekursor katoda dari smelter yang ada. Itu artinya, ekosistem baterai EV akan hadir di kawasan itu. Seiring dengan itu, Bakrie berencana mengakuisisi tambang nikel di Sulawesi untuk memasok bijih nikel ke smelter di KI tersebut. (Yetede)

Harga pangan dunia tahun 2023 diperkirakan masih tinggi. Negara-negara harus bersiap menjaga ketahanan pangan, terutama di dalam negerinya. Setidaknya ada empat faktor, menurut analisis IMF yang diterbitkan 9 Desember 2022, yang memengaruhi harga pangan. Penurunan panen dunia, kenaikan 1 % suku bunga Bank Sentral AS menurunkan harga pangan 13 % setelah 3 bulan; kenaikan harga pupuk; dan kenaikan harga minyak bumi. Faktor penting lain ialah iklim. La Nina yang membawa banyak hujan di kawasan sekitar Pasifik menunjukkan tanda mulai melemah. Bagi Indonesia dan negara yang langsung dipengaruhi sistem pemanasan air laut Samudra Pasifik, masa tiga tahun berkelimpahan air akan berakhir. Dunia harus mengantisipasi beberapa tahun ke depan periode iklim lebih kering dan dampaknya terhadap produksi pangan. Pandemi Covid-19 memengaruhi produksi dan distribusi pangan. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan kejutan pada produksi dan distribusi gandum yang memengaruhi harga komoditas pangan lain.

Boikot negara Barat pada Rusia menaikkan harga energi, termasuk gas yang memengaruhi harga pupuk. Rusia adalah produsen pupuk kalium terbesar dunia. Konsekuensi berikut, tindakan beberapa negara mengonversi pangan menjadi bahan bakar nabati untuk mengurangi tekanan kenaikan harga energi. Saat ini pengusaha tahu dan tempe kita resah karena harga kedelai naik 2,94 % secara bulanan dan 6,84 % secara tahunan di pasar internasional. Kenaikan harga ini ditransfer ke dalam negeri dengan kenaikan lebih besar. Kita juga perlu mewaspadai kenaikan harga internasional yang bisa memakan waktu satu tahun untuk dirasakan di pasar konsumen akhir. Untuk menjaga ketahanan pangan, pilihannya adalah memproduksi sendiri atau mengimpor atau gabungan keduanya. Untuk memproduksi sendiri, yang diperlukan adalah kemauan politik karena faktor lain tersedia. Kita memiliki benih yang baik, teknologi dan lahan tersedia, serta yang terpenting adalah pasar. Pasar kita besar sebagai penghela produksi pangan. Apalagi kebutuhan kedelai kita sebagian besar dipenuhi melalui impor. (Yoga)

Rencana China yang ingin membuka kembali keran impor batu bara dari Australia di tengah upaya penerapan wajib pasok domestik untuk komoditas itu di Negeri Kanguru tidak akan meredam ‘panasnya’ ekspor emas hitam asal Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan target ekspor batu bara tahun ini bakal lebih tinggi dibandingkan dengan 2022. Hal itu dilakukan untuk memanfaatkan tingginya permintaan di pasar global.Apalagi, perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung membuat sejumlah negara Eropa kembali meningkatkan konsumsi batu bara agar bisa menjamin pemenuhan kebutuhan energi.Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menargetkan ekspor batu bara mencapai 517,7 juta ton. Jumlah tersebut naik sekitar 4,11% dari target tahun lalu yang dipatok 497,25 juta ton.Peningkatan target ekspor itu juga sejalan dengan naiknya target produksi batu bara pada tahun ini yang menjadi 694,5 juta ton, serta target wajib pasok domestik (domestic market obligation/DMO) sebanyak 176,8 juta ton. Kepercayaan diri tersebut juga muncul karena dilatarbelakangi oleh meningkatkan permintaan batu bara dari sejumlah negara yang menjadi pasar nontradisional bagi Indonesia, seperti negara-negara di kawasan Eropa.Keyakinan yang sama juga disampaikan oleh Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF). Ketua IMEF Singgih Widagdo mengatakan bahwa permintaan batu bara asal Tanah Air masih akan tetap tinggi pada tahun ini. Saat ini, produksi batu bara Australia sekitar 590 juta ton per tahun, dengan penggunaan untuk pasar domestik 129 juta ton. Adapun, alokasi ekspor steam coal Australia di pasar dunia sekitar 196 juta ton.Pemerintah Negara Bagian di Australia, seperti New South Wales yang menjadi produsen batu bara terbesar kedua di Negeri Kanguru berencana menerapkan skema baru perdagangan batu bara, di mana penambang lokal perlu menyisihkan 7%—10% untuk cadangan dalam negeri.

JAKARTA, ID – PT Pertamina terus turut berperan secara signifikan dalam mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Didukung oleh ketersediaan infrastruktur, Pertamina juga ikut mengoptimalkan sumber daya di dalam negeri, salah satunya nikel. Kami yakin dengan cadangan nikel di Indonesia, kami bisa memproduksi baterai dan meningkatkan penetrasi EV,” Nicke Widyawati di Paviliun Indonesia, World Economic Forum, di Davos, akhir pekan lalu. Menurutnya, Pertamina memiliki infrastruktur yang bisa dioptimalkan untuk penetrasi EV serta memiliki data segmentasi karakteristik, mobilitas, dan kemampuan membeli. Selain itu, Pertamina juga memiliki lebih dari 7.400 SPBU, 6.100 Pertashop, dan 63.000 outlet LPG. Pertamina juga siap berkolaborasi dengan pihak lain dari berbagai negara untuk mengembangkan baterai EV dan mengoptimalkan infrastruktur yang dimiliki. (Yetede)