Lingkungan Hidup
( 5820 )Hilirisasi Timah Butuh Waktu Dua Tahun
JAKARTA, ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, hilirisasi timah memakan waktu dua tahun. Adapun produk turunan hilirisasi timah adalah dalam bentuk tin solder, tin chemical dan tin plate. Hal ini merupakan hasil kajian kelompok kerja lintas instansi yang dibentuk Kementerian ESDM sejak 6 bulan lalu. Kajian disusun dalam menyikapi rencana larangan ekspor pada Juni mendatang. Keputusan larangan ekspor tersebut menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan produk timah yang diekspor saat ini sudah dalam bentuk balok. Artiannya tidak ada ekspor bijih timah atau timah mentah. Bila laranganekspor diterapkan maka 95 persen balok timah tidak terserap di dalam negeri. Pasalnya selama ini hanya 5 persen balok timah yang terserap. Ridwan mengungkapkan kelompok kerja yang dibentuk tersebut melakukan kajian teknis dan keekonomian. Hasil kajian tersebut sudah disampaikan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif. “Kami mengantisipasi kalau larangan ekspor timah dilakukan dalam waktu yang enggak terlalu lama,” kata Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (1/2). (Yetede)
BUMN Perkuat Industrialisasi Sektor Pangan
JAKARTA,ID-Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa jajaran BUMN siap mengoptimalisasi investasi dan memperkuat industrialisasi di sektor pangan demi kedaulatan pangan Indonesia. “BUMN mulai menarik investasi secara aktif demi mengamankan pasokan bahan-bahan pangan utama. Salah satu contohnya adalah menarik investasi yang berkaitan dengan program-program mengurangi stunting di Indonesia, antara lain investasi di industri sapi, baik industri pengolahan daging maupun produksi susu,” ujar Erick dalam keterangan persnya yang diterima Investor Daily,di Jakarta, Rabu (1/2). Khusus pengembangan industri susu menjadi salah satu yang krusial, mengingat 80 persen dari total konsumsi susu nasional bersumber dari impor. Langkah konkrit yang dilakukan Erick antara lain melakukan pembicaraan dengan perusahaan susu Belanda, Frisian Flag. (Yetede)
Energi Fosil Masih Dominan
Peningkatan konsumsi energi pada 2022, yang pemenuhannya masih didominasi energi fosil, membuat capaian energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional hanya naik tipis 0,1 % menjadi 12,3 %. Pemerintah optimistis target 23 % porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025 bisa tercapai, salah satunya dengan terus memastikan pengadaan energi terbarukan. Berdasarkan data sementara Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, konsumsi energi primer pada 2022 sebesar 1,73 miliar barel setara minyak atau meningkat dari 2021 di 1,48 miliar barel setara minyak. Peningkatan terjadi pada tiap-tiap energi, termasuk batubara dan minyak bumi yang merupakan energi fosil.
Konsumsi energi terbarukan juga meningkat dari 181 juta barel setara minyak menjadi 214 juta barel setara minyak. Akan tetapi, kenaikan tersebut belum mampu mengejar kenaikan energi fosil secara keseluruhan. Capaian tersebut jauh di bawah target 2022 sebesar 15,7 %. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/1) mengatakan, sejak awal memang sudah ada gap antara realisasi dan target yang ada. Percepatan untuk mengejar target sulit dilakukan meski sejumlah kebijakan telah diambil untuk mendorong itu. Menurut Dadan, hitungan tercapai atau tidaknya target 23 persen energi terbarukan pada 2025 adalah pada 31 Desember 2025. Masih ada waktu tiga tahun untuk mengejar targetitu. Ia pun yakin, karena jika melihat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, ada angka 23 % pada 2025 yang bisa dicapai. (Yoga)
Program B35 Tersedak Konsistensi Produksi & Kualitas
Catat, mulai hari ini, pemerintah resmi menerapkan campuran 35% biodiesel dalam bahan bakar solar alias B35. Di SPBU akan menyediakan biosolar dengan campuran minyak nabati 35% dari sebelumnya 30%.
Pemerintah mengklaim, program bertahap biosolar yang sudah berjalan 2008 ini dan naik secara bertahap membawa banyak manfaat. Salah satunya: hemat devisa dari impor bahan bakar minyak atau BBM.
Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Yusuf bilang, B35 diproyeksi bisa menghemat devisa US$ 10,75 miliar. Ini setara Rp 161,25 triliun dengan kurs Rp 115.000 per dollar AS. Sebelumnya dengan B30, Indonesia menghemat US$ 8,34 miliar (Rp 125,10 triliun).
Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan bilang, masih ada tantangan terkait pendistribusian dan penyimpanan B35. Jalur distribusi biodiesel dari produsen BBN ke terminal BBM Pertamina panjang, mulai infrastruktur tangki, pencampuran, penerimaan, hingga penjagaan kualitas.
Lalu, konsistensi produksi juga penting. Jangan sampai saat harga CPO tinggi, pasokan biosolar terpangkas.
DMO Minyak Goreng Jadi 450.000 Ton/Bulan
Pemerintah meningkatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu untuk menjaga stok minyak goreng selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. ”Kebijakan itu berlaku selama tiga bulan, yakni Februari-April 2023,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (30/1). (Yoga)
Sulsel Siapkan 2.500 Ton Benih Padi Mandiri
Pemprov Sulsel terus menggenjot program mandiri benih padi untuk petani di wilayahnya. Dimulai pada April 2022, program ini dinilai berhasil menambah produksi padi hingga lebih dari 250.000 ton pada akhir tahun. Tahun ini, Sulsel menyiapkan 2.500 ton benih untuk lahan sekitar 100.000 hektar. Mandiri benih adalah salah satu program prioritas di Sulsel sebagai salah satu provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk mendongkrak produksi padi. Benih ini merupakan hasil penangkaran di instalasi benih di Sulsel dengan melibatkan petani penangkar. Program itu, antara lain, dilakukan di Kabupaten Maros, Sulsel.
Pada 26 Januari 2023, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melepas benih gratis secara simbolis kepada petani di Kabupaten Maros. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan Maros Abdul Gafar, Senin (30/1) mengatakan, benih ditangkarkan sendiri dan dibuat agar produktivitas panen lebih tinggi. Persoalan di banyak daerah, kualitas tanah tidak semua bagus. ”Tetapi, dengan benih ini, produksinya bisa lebih meningkat. Dari monitoring dan pengawalan yang kami lakukan, ada peningkatan produksi 0,5-2 ton per hektar,” ujarnya. (Yoga)
Redam Inflasi, Daerah Perlu Atur Harga Komoditas
Tingginya inflasi daerah diperkirakan masih akan berlanjut tahun ini. Beberapa faktor pemicunya antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi pasca Covid-19, tekanan suplai, hingga geopolitik. Sebab itu, pengendalian inflasi masih akan menjadi tugas pemerintah pusat maupun daerah agar daya beli juga terjaga.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, untuk meredam inflasi daerah, pemerintah pusat maupun daerah harus punya peranan masing-masing dalam menentukan harga komoditas. Pemerintah pusat bisa mengatur komponen harga, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif tiket pesawat, harga minyak goreng, rokok kretek filter, tarif kereta api, dan juga solar.
Sementara pemerintah daerah bisa ditugaskan untuk mengatur harga beberapa komoditas tertentu. Misalnya, tarif air minum PAM, angkutan umum, beras, cabai merah dan rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam.
BADAN LAYANAN UMUM : BUMN Keuangan Jadi Pengelola Iuran Batu Bara
Pemerintah bakal menunjuk badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor keuangan untuk mengelola iuran batu bara sebagai mitra instansi pengelola pengganti badan layanan umum.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, pihaknya bakal menyerahkan pengelolaan iuran batu bara kepada BUMN keuangan.Nantinya, pemerintah hanya menjadi pengawas serah salur kompensasi batu bara dari kebijakan pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang dikerjakan oleh mitra instansi pengelola (MIP) tersebut. Idris menegaskan, seluruh produsen batu bara bakal ikut tergabung sebagai pemasok batu bara pada badan serah salur tersebut. Kebijakan itu berbeda dari ketetapan sebelumnya yang hanya mengikutsertakan sebagian produsen berdasarkan kualitas batu bara yang dihasilkan.
KETAHANAN PANGAN : Beras Thailand Banjiri Sumbar
Beras asal Thailand dan domestik siap untuk menjaga ketahanan pangan Sumatra Barat (Sumbar) jelang Ramadan 2023.Perum Bulog Wilayah Sumbar mengungkapkan pada awal tahun ini pihaknya mendapatkan alokasi beras impor sebanyak 5.000 ton.Pimpinan Wilayah Bulog Sumbar Sri Wulan Astuti mengatakan, kuota tersebut merupakan alokasi yang diberikan pemerintah pusat untuk didistribusikan di provinsi ini.
Menurutnya, beras impor tersebut akan didistribusikan ke masyarakat, bila kondisi harga beras di pasaran naik, serta bila ada terjadi bencana alam.“Intinya beras impor itu nantinya untuk mengantisipasi kelangkaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan harga di pasaran. Jadi dengan telah adanya 5.000 ton beras impor atau luar negeri ini, ketersediaan beras di Sumbar cukup,” jelasnya.
Hanya saja, dia mengungkapkan bahwa selain masuknya beras impor atau luar negeri, saat ini di gudang Bulog Sumbar juga tersedia beras domestik atau dalam negeri dengan jumlah mencapai 5.800 ton.
Atasi Kelangkaan, Produsen Tambah Pasokan Minyak Hingga 50%
JAKARTA, ID – Para produsen minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita akan menambah pasokan hingga 50%, menjadi 450 ribu ton per bulan, sepanjang Februari-April 2023. Penambahan pasokan diharapkan dapat mengatasi kelangkaan produk tersebut di pasaran, serta memenuhi permintaan masyarakat yang semakin meningkat, terutama memasuki puasa hingga Lebaran 2023. Bertambahnya suplai minyak goreng di pasaran juga diharapkan menurunkan harga yang saat ini sudah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). HET ditetapkan Rp 14.000 per liter untuk Minyakita dan Rp 15.500 per kg untuk minyak goreng curah. “Untuk memenuhi kebutuhan migor menjelang puasa dan Lebaran yang kian meningkat, pemerintah dan produsen minyak goreng akan meningkatkan pasokan minyak goreng program Domestic Market Obligation (DMO) menjadi 450 ribu ton per bulan selama tiga bulan, yaitu pada Februari-April 2023. Jadi, meningkat 50% dari DMO bulanan yang dialokasikan sebesar 300 ribu ton per bulan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai menggelar Rapat Evaluasi Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat dengan produsen minyak goreng di Jakarta, Senin (30/1/2023). (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









