Pemprov Sulsel terus menggenjot program mandiri benih padi untuk petani di wilayahnya. Dimulai pada April 2022, program ini dinilai berhasil menambah produksi padi hingga lebih dari 250.000 ton pada akhir tahun. Tahun ini, Sulsel menyiapkan 2.500 ton benih untuk lahan sekitar 100.000 hektar. Mandiri benih adalah salah satu program prioritas di Sulsel sebagai salah satu provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk mendongkrak produksi padi. Benih ini merupakan hasil penangkaran di instalasi benih di Sulsel dengan melibatkan petani penangkar. Program itu, antara lain, dilakukan di Kabupaten Maros, Sulsel. 

Pada 26 Januari 2023, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melepas benih gratis secara simbolis kepada petani di Kabupaten Maros. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan Maros Abdul Gafar, Senin (30/1) mengatakan, benih ditangkarkan sendiri dan dibuat agar produktivitas panen lebih tinggi. Persoalan di banyak daerah, kualitas tanah tidak semua bagus. ”Tetapi, dengan benih ini, produksinya bisa lebih meningkat. Dari monitoring dan pengawalan yang kami lakukan, ada peningkatan produksi  0,5-2 ton per hektar,” ujarnya. (Yoga)

Tingginya inflasi daerah diperkirakan masih akan berlanjut tahun ini. Beberapa faktor pemicunya antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi pasca Covid-19, tekanan suplai, hingga geopolitik. Sebab itu, pengendalian inflasi masih akan menjadi tugas pemerintah pusat maupun daerah agar daya beli juga terjaga. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, untuk meredam inflasi daerah, pemerintah pusat maupun daerah harus punya peranan masing-masing dalam menentukan harga komoditas. Pemerintah pusat bisa mengatur komponen harga, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif tiket pesawat, harga minyak goreng, rokok kretek filter, tarif kereta api, dan juga solar. Sementara pemerintah daerah bisa ditugaskan untuk mengatur harga beberapa komoditas tertentu. Misalnya, tarif air minum PAM, angkutan umum, beras, cabai merah dan rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam.

Pemerintah bakal menunjuk badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor keuangan untuk mengelola iuran batu bara sebagai mitra instansi pengelola pengganti badan layanan umum.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, pihaknya bakal menyerahkan pengelolaan iuran batu bara kepada BUMN keuangan.Nantinya, pemerintah hanya menjadi pengawas serah salur kompensasi batu bara dari kebijakan pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang dikerjakan oleh mitra instansi pengelola (MIP) tersebut. Idris menegaskan, seluruh produsen batu bara bakal ikut tergabung sebagai pemasok batu bara pada badan serah salur tersebut. Kebijakan itu berbeda dari ketetapan sebelumnya yang hanya mengikutsertakan sebagian produsen berdasarkan kualitas batu bara yang dihasilkan.

Beras asal Thailand dan domestik siap untuk menjaga ketahanan pangan Sumatra Barat (Sumbar) jelang Ramadan 2023.Perum Bulog Wilayah Sumbar mengungkapkan pada awal tahun ini pihaknya mendapatkan alokasi beras impor sebanyak 5.000 ton.Pimpinan Wilayah Bulog Sumbar Sri Wulan Astuti mengatakan, kuota tersebut merupakan alokasi yang diberikan pemerintah pusat untuk didistribusikan di provinsi ini. Menurutnya, beras impor tersebut akan didistribusikan ke masyarakat, bila kondisi harga beras di pasaran naik, serta bila ada terjadi bencana alam.“Intinya beras impor itu nantinya untuk mengantisipasi kelangkaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan harga di pasaran. Jadi dengan telah adanya 5.000 ton beras impor atau luar negeri ini, ketersediaan beras di Sumbar cukup,” jelasnya. Hanya saja, dia mengungkapkan bahwa selain masuknya beras impor atau luar negeri, saat ini di gudang Bulog Sumbar juga tersedia beras domestik atau dalam negeri dengan jumlah mencapai 5.800 ton.

JAKARTA, ID – Para produsen minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita akan menambah pasokan hingga 50%, menjadi 450 ribu ton per bulan, sepanjang Februari-April 2023. Penambahan pasokan diharapkan dapat mengatasi kelangkaan produk tersebut di pasaran, serta memenuhi permintaan masyarakat yang semakin meningkat, terutama memasuki puasa hingga Lebaran 2023. Bertambahnya suplai minyak goreng di pasaran juga diharapkan menurunkan harga yang saat ini sudah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). HET ditetapkan Rp 14.000 per liter untuk Minyakita dan Rp 15.500 per kg untuk minyak goreng curah. “Untuk memenuhi kebutuhan migor menjelang puasa dan Lebaran yang kian meningkat, pemerintah dan produsen minyak goreng akan meningkatkan pasokan minyak goreng program Domestic Market Obligation (DMO) menjadi 450 ribu ton per bulan selama tiga bulan, yaitu pada Februari-April 2023. Jadi, meningkat 50% dari DMO bulanan yang dialokasikan sebesar 300 ribu ton per bulan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai menggelar Rapat Evaluasi Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat dengan produsen minyak goreng di Jakarta, Senin (30/1/2023). (Yetede)

Laju harga batubara global mulai tersendat. Dalam sebulan terakhir, harga batubara Newcastle menyusut 20,60% menjadi US$ 257,50 per ton pekan lalu. Keterpurukan harga batubara merembet ke pasar modal domestik. Di periode yang sama, harga saham sejumlah emiten batubara di Bursa Efek Indonesia juga turun di rentang 3%-20%. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia berpendapat, meski bergerak dalam tren menurun, posisi harga harga batubara masih ada di level positif dan kuat. Dalam setahun terakhir (yoy), harga batubara masih menanjak 81%. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira bilang, penurunan harga batubara dipicu sejumlah faktor, antara lain cuaca di Eropa hingga kecemasan perlambatan ekonomi global. Cuaca di Eropa tak sedingin prediksi awal maupun tahun-tahun sebelumnya. "Jadi konsumsi batubara berkurang," kata dia, kemarin. Di sisi lain, langkah China yang mulai membuka impor batubara dari Australia turut mempengaruhi pasar. Anggawira bilang, perlu dipastikan seberapa besar volume batubara dari Australia ke China. Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, tren penurunan harga batubara global sama seperti melandainya harga komoditas lain, yakni seirama penurunan inflasi. Adapun posisi harga batubara di atas US$ 250 per ton dinilai tetap kuat. "Dalam jangka enam bulan ke depan, kita tidak melihat harga batubara turun lebih dalam dan IHSG akan mulai kembali naik. Seharusnya berdampak positif pada saham batubara beberapa bulan ke depan," imbuh dia. Teguh juga melihat ada peluang terutama sekitar Februari, Maret, hingga April akan memasuki musim pembagian dividen. Bisasanya emiten batubara akan membayarkan dividen cukup besar. Dia merekomendasikan beli saham batubara seperti Indo Tambangraya Megah (ITMG), Bukit Asam (PTBA), PT Indika Energy Tbk (INDY), dan PT ABM Investama Tbk (ABMM) yang cenderung memberikan dividen besar. Sebelum pengumuman pembagian dividen, harga saham emiten ini akan naik karena orang cenderung membeli. Jadi, kata Teguh, peluang sudah terbuka saat ini.

Urusan pengambilan kebijakan di Tanah Air acapkali terbentur masalah data. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, seringkali menyodorkan data yang berbeda-beda.Data komoditas pangan utama seperti beras, daging, dan beberapa lainnya, lalu data mengenai program bantuan sosial sering terjadi tumpang-tindih. Situasi yang kemudian ‘memanaskan’ arah pengambilan kebijakan. Ketersediaan data yang valid menjadi kebutuhan. Sayangnya, kebijakan mengenai ketersediaan data banyak diganggu oleh berbagai kepentingan dan ego sektoral yang masih kuat. 

Baru sekejap memberi pengantar pembuka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin (16/1), Ketua Komisi IV DPR Sudin langsung bicara ke pokok persoalan klasik dalam tata kelola pangan di Indonesia. Secara terang-terangan, Sudin meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi diri terkait dengan berbagai persoalan yang masih membayangi Indonesia dalam memenuhi target kedaulatan pangan.“Pangan ini masalah klasik. Keadaannya makin memburuk, salah satu indikator yakni kebijakan impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan [impor] meningkat. Ini secara kasat mata, tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” katanya.Sudin juga menyinggung soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. Kementan dinilai lemah dalam menjalin koordinasi dengan instansi seperti Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Dua pekan berselang setelah pernyataan Budi Waseso di Komisi IV DPR itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok beras nasional dalam kondisi aman. Kala itu, Syahrul menyodorkan data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi.

Ironisnya, sengkarut impor beras itu mencuat hanya kurang lebih 4 bulan setelah Pemerintah Indonesia diganjar penghargaan oleh Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) pada Agustus 2022.Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil melakukan swasembada beras pada periode 2019—2021.Siapa pun tentu bakal ragu dengan klaim ketahanan pangan dan swasembada beras, jika mencermati polemik impor beras. Itu baru dari satu komoditas beras saja, belum komoditas pangan utama lain seperti daging, telur, unggas, bawang merah, dan lain sebagainya. Deputi Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa ke depan, persoalan mengenai silang data antarlembaga, tidak terjadi lagi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta kontraktor kontrak kerja sama segera meningkatkan produksi minyak dan gas buminya untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pascapandemi Covid-19.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, konsumsi energi di Indonesia sudah kembali normal pascapandemi Covid-19. Untuk itu, harus diimbangi dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumi atau migas dari sejumlah lapangan yang ada. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menga-takan, tahun ini pihaknya menargetkan investasi hulu migas mencapai US$15,5 miliar untuk membuktikan bahwa iklim investasi di Tanah Air makin baik.Peningkatan target investasi itu pun diharapkan bisa membangkitkan kembali industri hulu migas untuk mencapai milestone baru dengan produksi terbesar sepanjang masa pada 2030.

Terbitnya Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ”menghangatkan” lagi substansi dalam UU Cipta Kerja, termasuk pada sektor energi dan sumber daya mineral. Salah satunya terkait insentif royalti 0 % untuk hilirisasi batubara di tengah tingginya harga komoditas tersebut. Pada sektor ESDM, tidak ada perubahan signifikan antara Perppu No 2/2022 dan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut sebelumnya juga telah memiliki turunan, salah satunya PP No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM, yang mengatur mengenai mineral dan batubara, panas bumi, dan ketenagalistrikan. Pada Pasal 3 PP No 25/2021 disebutkan, royalti 0 % diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim, Minggu (29/1) berpendapat, pengenaan royalti 0 persen kurang bijak dan tepat. Pasalnya, batubara sejatinya adalah kekayaan alam Indonesia, yang setelah dikeruk seharusnya tidak begitu saja dilepas tanpa ada royalti. Sebaiknya ada cara-cara lain dalam upaya hilirisasi batubara. Harga batubara yang meningkat seharusnya bisa dimanfaatkan lebih optimal bagi negara. Sementara yang didorong dalam hilirisasi ialah gasifikasi batubara berupa dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria menuturkan, royalti 0 % untuk batubara bahan baku hilirisasi menjadi dukungan agar keekonomian proyek tercapai. Pengenaan kebijakan itu diharapkan memberi kepastian kelayakan proyek, yang akan mendorong percepatan hilirisasi batubara. (Yoga)