Indonesia membidik peluang investasi industri oleokimia Uni Eropa (UE) yang memiliki nilai tambah tinggi. Untuk menarik minat UE, Indonesia akan merintis pengembangan produk turunan sawit rendah karbon, yakni palm mesocarp olein atau PMO. Pelaksana Tugas Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, DMSI akan mendorong pengembangan industri oleokimia  berbasis investasi dari UE. Potensi industri oleokimia UE, seperti gliserin, surfaktan, sabun, kosmetik, parfum, dan cat, sangat besar. Produk-produk itu bernilai tambah tinggi. Untuk industri senyawa kimia seperti gliserin dan surfaktan, harganya mencapai 1.400-2.000 USD per ton dengan nilai tambah 200 %. Begitu pula produk komestik, parfum, dan cat, harganya 3.000-4.000 USD per ton dengan nilai tambah 600 %.

”Syaratnya, RI harus memiliki produk turunan minyak sawit rendah karbon. Untuk itu, DMSI akan merintis produksi PMO menggunakan teknologi proses kering agar rendah karbon. Indonesia akan jadi negara produsen sawit pertama di dunia yang melahirkan PMO,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Dengan menggunakan teknologi proses kering, emisi karbon selama pemrosesan TBS menjadi minyak sawit jenis PMO dapat diturunkan 79 %. Hal itu akan dibarengi sejumlah upaya menjaga industry sawit berkelanjutan yang tidak merusak hutan. Rintisan program itu akan melibatkan petani sawit mandiri sebagai pemasok TBS sehingga mereka turut mendapatkan nilai tambah dari investasi industri oleokimia, dengan investasi awal 1-3 miliar USD. Untuk pendanaan, DMSI telah menjajaki kerja sama dengan Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO), yang siap membiayai tanpa syarat selama 10 tahun. (Yoga)

Setelah sempat tertekan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada September tahun lalu, seluruh indikator konsumen mencatatkan pemulihan pada bulan pertama tahun ini. Data ini mencerminkan bahwa kecemasan konsumen soal impak jangka panjang kenaikan harga BBM telah memudar. Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh Bank In­donesia (BI), seluruh indikator kon­sumsi berhasil men­­catatkan pemulihan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), misalnya, yang pada Januari 2023 tercatat sebesar 123 dan relatif menyamai level pada Agustus tahun lalu atau sebelum kenaikan bahan bakar minyak (BBM) diumumkan. Pun dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) atau Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan menguatnya keyakinan konsumen pada bulan pertama tahun ini didorong oleh IEK yang tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja. Kenaikan harga BBM memang cukup memberikan hentakan yang amat keras terhadap keyakinan konsumen. Alasannya, kebijakan tak populis ini sontak mengatrol harga barang dan tarif jasa di seluruh golongan.

Goldman Sachs memprediksi, ada potensi terjadi defisit minyak mentah pada tahun depan. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya kapasitas produksi cadangan dan kurangnya investasi, yang akan mengancam pasokan ke depan. Peningkatan permintaan dari China dan sanksi terhadap minyak Rusia juga akan berkontribusi terhadap defisit minyak mentah. Karena itu, Goldman Sachs memprediksi harga minyak akan naik. Bahkan, sebelum defisit tersebut melanda, Goldman Sachs memprediksi harga minyak mentah brent dapat mencapai US$ 100 per barel. Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, harga minyak memang bisa mencapai US$ 100 per barel. Akan tetapi, gangguan produksi dan meningkatnya permintaan China masih akan diimbangi dengan kenaikan produksi negara pengekspor minyak bumi alias OPEC+. Hitungan Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo, harga minyak mentah bisa mencapai level US$ 100 jika OPEC+ masih mengurangi pasokan. Tahun ini, proyeksi dia, harga minyak di US$ 75-US$ 100 per barel. Sementara Lukman memperkirakan, harga minyak mentah berkisar antara US$ 70-US$ 85 per barel.

PT Pertamina (Persero) tidak ingin lagi dianggap setengah hati mengelola potensi minyak dan gas bumi atau migas di Tanah Air. Tahun ini, perseroan melalui subholding upstream menganggarkan belanja modal US$5,7 miliar. Besaran belanja modal itu diketahui naik 44% dari realisasi anggaran sepanjang 2022 yang berada di angka US$3,2 miliar atau setara dengan Rp48,47 triliun. Porsi alokasi belanja modal untuk rencana merger dan akuisisi PT Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream Pertamina tercatat naik signifikan ke level US$1,5 miliar pada tahun ini. Padahal, realisasi anggaran yang digunakan untuk merger dan akuisisi pada 2021 dan 2022 hanya berada di angka masing-masing US$41 juta dan US$27 juta. “Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengeboran, pada 2023 mencapai 943 sumur pengembangan atau naik 73%, 32 sumur eksplorasi, 688 workover, dan 30.159 well intervention well services,” kata Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (7/2). Lewat alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) yang relatif progresif itu, Pertamina berharap terjadi penambahan produksi migas sebesar 5% pada tahun ini jika dibandingkan dengan torehan tahun lalu. Di sisi lain, produksi gas nasional tahun ini diharapkan naik ke angka 2.763 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari posisi tahun sebelumnya 2.624 MMSCFD. Adapun, produksi gas terangkut dipatok 1.891 MMSCFD, atau naik 1% dari torehan 2022 di angka 1.870 MMSCFD. Selain itu, kata dia, Pertamina Hulu Energi juga turut berupaya mengembakan lapangan Offshore-North West Java, Mahakam, Sanga Sanga yang masih berpeluang untuk ditingkatkan mendatang. “Untuk eksplorasi kita melakukan kegiatan migas non konvensional untuk mendorong long term,” katanya.

Kenaikan harga minyak goreng sawit kembali terjadi di tengah upaya pemerintah mencukupi pasokan bahan baku. Lonjakan harga minyak goreng sawit akhir tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022 diatasi pemerintah dengan membatasi ekspor CPO dan beberapa turunannya serta mengalihkan untuk memasok industri minyak goreng dalam negeri dan menyediakan minyak goreng bersubsidi Minyakita dengan HET Rp 14.000 per liter. Pada Januari dan awal Februari 2023 harga Minyakita lebih tinggi dari HET, di beberapa pasar bahkan tidak tersedia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebab kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, karena pergeseran konsumsi minyak goreng dari kualitas premium ke minyak goreng bersubsidi, juga berkurangnya pasokan bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri yang menjadi kewajiban eksportir (domestic market obligation/DMO). Pasokan DMO menurun dua  bulan terakhir karena permintaan sawit dunia menurun, sementara pemerintah menerapkan formula enam bagian ekspor harus dikompensasi dengan satu bagian DMO (Kompas, 7/2).

Kebutuhan minyak goreng bersubsidi di dalam negeri diperkirakan akan meningkat menjelang  Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kita dapat memprediksi kebutuhan ini dan mempersiapkan stok CPO dan  menjaga harga tidak bergejolak. Gejolak harga minyak goreng seharusnya bisa dikendalikan jika perusahaan perkebunan sawit milik negara memproduksi minyak goreng dalam jumlah besar. Sayangnya saat ini peran BUMN perkebunan belum nyata dalam memengaruhi harga minyak goreng. Minyak goreng kita sebagian besar berasal dari perkebunan besar milik swasta yang berorientasi ekspor. Melihat ke depan, termasuk dalam mengelola isu produk sawit tanpa penggundulan hutan, akan baik jika petani sawit diikutkan memproduksi minyak goreng. 

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, sejak November 2022 hingga Januari 2023, hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya sudah menumpuk 6,17 juta ton. Para eksportir tak memanfaatkan hak yang didapat dari realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) itu lantaran pasar CPO dunia masih lesu. Dengan dikeluarkannya kebijakan mendepositokan 66 % hak ekspor, potensi penumpukan hak ekspor akan makin bertambah. Selama tiga bulan pembekuan itu, hak ekspor yang menumpuk bisa bertambah menjadi sekitar 7,2 juta ton. ”Melihat kondisi pasar yang lesu, harga CPO yang cenderung turun, dan tidak ada insentif ekspor selain hak  ekspor, ekspor CPO pasti turun. Padahal, saat ini Indonesia sedang membutuhkan tambahan devisa. Pembekuan ekspor ini juga bakal dimanfaatkan Malaysia untuk mengambil pasar ekspor CPO Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurut Sahat, agar kebutuhan domestik dan ekspor terjaga, pemerintah perlu memberi insentif tambahan. Salah satunya dengan membebaskan bea keluar. Saat ini, eksportir CPO dan tiga turunannya harus menanggung bea keluar dan pungutan ekspor senilai 142 dollar AS per ton. Jika bea keluar 52 dollar AS per ton dibekukan, beban eksportir bisa lebih ringan karena hanya menanggung pungutan ekspor. Selama ini, lanjut Sahat, eksportir sekaligus produsen Minyakita harus menutup kerugian Rp 4.000-Rp 6.000 per liter, yang berasal dari biaya pengemasan dan distribusi dari pabrik ke distributor dan agen. Biaya itu selama ini terkompensasi dengan insentif hak ekspor. Namun, lantaran pasar ekspor lesu, mereka tak lagi mendapatkan pengganti biaya itu sehingga mengurangi produksi Minyakita. (Yoga)

JAKARTA, ID – PT Aneka Tambang Tbk (Antam/ANTM) siap melanjutkan negosiasi kerja sama proyek pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan LG Energy Solution (LGES). Artinya, LG Energy Solution dipastikan tidak menarik diri di proyek tersebut. Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie menyampaikan, perseroan telah menyelesaikan proses spin off konsesi nikel kepada anak usaha. Selanjutnya, tambang itu akan dikerjasamakan bersama LGES dalam proyek pengembangan baterai EV. Menurut Faisal, saat ini, terdapat diskusi di internal konsorsium LGES mengenai komposisi partisipasi antaranggota di setiap lini rantai industri baterai EV. “Sebab, industri EV battery yang akan dikembangkan mencakup proses yang holistik, dari hulu ke hilir atau dari tambanghingga battery recycling,” kata Faisal kepada Investor Daily Selasa (7/2/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Platform MyPertamina berhasil menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 2022. Alhasil, realisasi penyaluran BBM subsidi pada tahun lalu tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah. PT Pertamina (Persero) sebagai badan penyalur BBM subsidi membutuhkan payung hukum dari pemerintah dalam mengimplementasikan Program Subsidi BBM Tepat Sasaran. Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, diperlukan untuk menentukan siapa yang berhak mengonsumsi BBM subsidi. Adapun penyaluran Pertalite hingga akhir 2022 mencapai 29,5 juta kilo liter (KL) lebih rendah dari kuota sebesar 29,91 juta KL. Kemudian realiasi konsumsi Solar subsidi sampai 31 Desember 2022 sebanyak 16,7 juta KL atau kurang dari kuota yang ditetapkan sebesar 16,86 juta KL. Begitu pula dengan penyaluran LPG kemasan 3 kilogram sebesar 13,91 juta KL atau setara dengan 7,8 juta metrik ton (MT). Realiasi konsumsi tabung melon itu lebih rendah dari kuota 14,22 juta KL atau setara dengan 8 juta MT. (Yetede)

JAKARTA, ID – Di saat masyarakat kesulitan mendapatkan Minyakita, pasokan sebanyak 515 ton justru masih disimpan di gudang PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara. Temuan diperoleh saat Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak di PT BKP, yang merupakan produsen terbesar minyak goreng murah kemasan program pemerintah tersebut. Hasil temuan pada Selasa (07/02/2023) itu akan langsung didistribusikan ke berbagai pasar tradisional di Pulau Jawa, untuk mengatasi kelangkaan pasokan Minyakita di pasaran. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga hingga tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter. “Hari ini, Kemendag bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan di lapangan. Hasilnya, ditemukan stok Minyakita per 7 Februari 2023 sekitar 515 ton yang diproduksi PT BKP pada bulan Desember 2022. Perusahaan ini mengaku tidak mendistribusikannya karena belum mendapatkan domestic market obligation (DMO),” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai meninjau gudang penyimpanan Minyakita PT BKP di Marunda, Selasa (07/02/2023). (Yetede)

Jakarta sampai saat ini masih berupaya keras meningkatkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Dalam skema pengendalian banjir Jakarta oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, debit air yang masuk ke Ibu Kota mencapai 3.389 meter kubik per detik. Di sisi lain, kapasitas infrastruktur eksisting pengendalian banjir Jakarta kini baru 1.141 meter kubik per detik. Kapasitas infrastruktur eksisting itu bagian dari desain infrastruktur pengendalian banjir yang tengah dibangun dan ditargetkan mengelola 2.357 meter kubik per detik. ”Masih ada selisih 1.032 meter kubik per detik (dari target pembangunan infrastruktur dengan total air yang masuk) yang harus ditampung. Direncanakan ditampung lewat waduk atau embung. Lokasinya masih dikaji yang tepat di mana,” kata Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air Jakarta Maman Supratman, Jumat (3/2).

Merujuk pada skema pengendalian banjir Jakarta, area hulu hingga Manggarai dioptimalkan sebagai lokasi parkir air. Kemudian ada Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat di area cekungan serta polder (tanah rendah untuk menampung air) di sekitar area hilir. Pengendalian secara menyeluruh dari hulu ke hilir ini sesuai kondisi geografis Jakarta. Agar tak terus berkejaran antara infrastruktur dan limpahan air,  DKI mengembangkan peta jalan pengendalian banjir secara keseluruhan. Kini berlangsung evaluasi bagi seluruh infrastruktur untuk data kebutuhan atau kapasitas dan estimasi biaya. ”Harus seimbang, terintegrasi antara sungai dan parkir air,” ucap Maman. (Yoga)