Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi belum jelas penyelesaiannya. Apabila revisi tak bisa tuntas tahun ini, kuota BBM bersubsidi tahun anggaran 2023 bisa kembali jebol. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, percepatan penerbitan revisi Perpres No 191/2014 mendesak. Terdapat sejumlah pertimbangan terkait perlunya perbaikan perpres tersebut. Menurut Tutuka, pengaturan jenis BBM tertentu (JBT/biosolar dan minyak tanah) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP/pertalite) diperlukan agar tepat sasaran.

Pasalnya, saat ini belum ada pengaturan yang jelas untuk konsumen pengguna pertalite, sedangkan pengaturan pengguna biosolar dan minyak tanah yang berlaku masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir. ”Jika tidak dilakukan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kuota solar bersubsidi dan pertalite tahun ini berpotensi akan terlampaui. Perlu pengaturan melalui revisi perpres itu agar dapat dilakukan pengendalian konsumsi sehingga subsidi menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Tutuka. Tahun lalu, kuota solar bersubsidi yang ditetapkan sebanyak 15,1 juta kiloliter, realisasinya 17,83 juta kiloliter. Kuota pertalite yang ditetapkan 23,05 juta kiloliter, realisasinya 29,91 juta kiloliter. Untuk tahun ini, kuota solar bersubsidi dan pertalite ditetapkan masing-masing 17 juta kiloliter dan 32,56 juta kiloliter. (Yoga)

Kenaikan harga beras di sejumlah daerah belum dapat dikendalikan. Namun, pemda mulai bergerak dengan menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik untuk menekan kenaikan harga beras. Pada Selasa (14/2) harga beras di sejumlah pasar di Kota Semarang, Jateng, terpantau masih di atas harga eceran tertinggi (HET). Di Pasar Bulu, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, beras medium dibanderol paling murah Rp 12.000 per kg. Sementara harga beras premium Rp 15.000 per kg. ”Harga beras masih naik terus, berkisar Rp 1.000-Rp 2.000 per hari, belum ada penurunan sama sekali. Beberapa hari lalu sudah ada pendataan, katanya mau ada operasi pasar, tapi sampai hari ini belum dilakukan. Semoga bisa segera dilakukan supaya harga beras cepat turun,” kata Muji (63), pedagang bahan pokok di Pasar Bulu, Selasa.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jateng M Arif Sambodo mengatakan, untuk menekan biaya distribusi, pemerintah akan memotong rantai pasok beras. Beras hasil panen dari petani akan diserap langsung oleh Bulog untuk dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah HET. Kadis Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, Jateng, Basirul Hakim mengatakan, pihaknya meminta bantuan Bulog menyalurkan beras untuk kebutuhan operasi pasar (OP) di 13 pasar. ”Mengikuti situasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan, kami juga akan menggelar pasar murah saat puasa,” ujarnya. Syarifah, pedagang di Pasar Borobudur, mengatakan, harga beras menunjukkan tren naik selama dua bulan terakhir. Harga beras kualitas medium tertinggi pada 2022 berkisar Rp 11.000 per kg. Kini, harga beras lebih dari 12.000 per kg kendati pasokannya lancar. ”Harga beras hanya bisa turun saat panen raya,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Meski permintaan Minyakita bakal melonjak hingga 30%, kebutuhan masyarakat saat Bulan Puasa dan Lebaran 2023 dipastikan tercukupi. Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta produsen menambah produksi hingga 50% menjadi 450 ribu ton dan mengawasi ketat jaringan penjualannya, untuk mengamankan minyak goreng murah program pemerintah ini agar tidak diselewengkan. “Jadi saya bisa pastikan, Insyaallah untuk Puasa dan Lebaran aman. Kami sudah antisipasi dengan menaikkan pasokan Minyakita hingga 50%, dari 300 ribu ton per bulan menjadi 450 ribu ton per bulan, selama Februari-April 2023,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri dalam acara Kasih Paham BTV, Senin (13/02/2023) malam. Kasan mengatakan, kebutuhan minyak goreng rumah tangga secara nasional sebenarnya tidak terlalu banyak. “Dengan pasokan DMO (Domestic Market Obligation) sebanyak 300 ribu ton per bulan saja itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng rumah tangga. (Yetede)

Potensi panas bumi di Tanah Air masih memiliki ruang lebar untuk dimanfaatkan. Pasalnya, dengan potensi sekitar 40% dari potensi panas bumi dunia, Indonesia baru memanfaatkan kurang dari 10% sumber daya panas bumi. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ahmad Yuniarto mengatakan bahwa pemanfaatan panas bumi di Tanah Air saat ini baru sebatas untuk Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). “Maka prospek bisnis panas bumi di Indonesia sangat besar. Value chain panas bumi juga belum dikembangkan secara optimal,” katanya kepada Bisnis baru-baru ini. Ahmad menuturkan potensi pengembangan panas bumi ke depan makin kuat dengan arah pembangunan pemerintah yang mengarah pada keberlanjutan dengan pengembangan bisnis energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah, katanya, telah menargetkan bauran EBT menjadi 23% dari total kebutuhan energi nasional pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan ambisi mencapai net zero emission pada tahun 2026.Hal itu, katanya, sejalan dengan perkiraan Wood McKenzie salah satu konsultan energi terkemuka di dunia. Wood McKenzie memperkirakan bahwa pada 10 tahun ke depan, kapasitas listrik terpasang dari panas bumi Indonesia bertambah sebesar 3,4 GW, dengan rata-rata produksi tahunan listrik sekitar 46,08 TWh atau 9,6% dari produksi listrik nasional. Dengan potensi dan peluang besar itu, PGE optimistis dapat menjadi salah satu pemain utama sektor EBT khususnya panas bumi. Tambah lagi, PGE telah memiliki pengalaman panjang merintis dan membangun bisnis geothermal. Ahmad mengatakan sebagai bagian dari subholding Pertamina Power Indonesia atau Pertamina New and Renewable Energy, PGE mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari Pertamina sebagai perusahaan holding. PGE, katanya, menjadi ujung tombak dari upaya besar transisi energi di Pertamina. PGE berdiri sejak 12 Desember 2006, tetapi aktivitas bisnis geothermal sejatinya sudah dilakukan sejak 1974.

Selamatkan Petani dari Residu Pahit Pasar gula konsumsi tahun ini diprediksi suram bagi petani. Sebab, stok gula ditaksir berlebih, sementara kuota impor gula mentah dialokasikan lebih tinggi. Rembesannya dikhawatirkan membuat pasar ”banjir” gula sehingga menekan harga gula dan tebu petani. Kementerian Perdagangan menetapkan alokasi impor gula mentah (raw sugar) 3,6 juta ton untuk produksi gula tahun 2023. Angka itu lebih tinggi dari kebutuhan impor tahun 2022 yang 3,2 juta ton setara gula rafinasi atau 3,36 juta ton gula mentah. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengkhawatirkan kenaikan alokasi itu karena berpeluang meningkatkan rembesan gula rafinasi ke pasar gula konsumsi. Situasi 2018 dikhawatirkan terjadi lagi. ”Petani akan babak belur karena gula impor berpotensi membanjiri pasar. Ini mimpi suram bagi kami,” ujarnya, Minggu (22/1/2023). Sinyal banjir gula impor tahun 2023, menurut dia, sudah terendus dari rencana importasi untuk konsumsi (gula kristal putih/GKP) tahun lalu. (Yoga)

Langkah mengimpor beras untuk menjaga harga di pasar, demi mencegah inflasi, dinodai perbuatan jahat orang yang meraup keuntungan pribadi. Selama beberapa waktu terakhir, beras menjadi penyumbang inflasi di Tanah Air. Pemerintah pun mengimpor beras 500.000 ton, yang mulai terealisasi pada 16 Desember 2022. Beras yang didatangkan dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar itu tiba di Indonesia secara bertahap melalui 14 pelabuhan, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. 

Diharapkan, distribusinya lebih mudah dan cepat sehingga tujuan menekan inflasi dapat tercapai dengan segera. Pada Januari 2023, beras masih menjadi penyumbang inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan Januari 0,34 persen. Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, beras merupakan penyumbang utama inflasi bulanan. Inflasi beras secara bulanan 2,34 persen. Kenaikan harga beras yang ditanggung konsumen ini kian memberatkan di tengah perekonomian yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi dan dikepung kemungkinan resesi di banyak negara. Namun, impor untuk menambah cadangan beras pemerintah dimanfaatkan pihak yang ingin memperkaya diri sendiri. Tujuh orang ditangkap di Serang, Banten, karena terbukti menyimpangkan beras impor. Modus mereka, antara lain, mengoplos beras impor berkualitas premium dengan beras lokal, mengemas ulang beras impor, dan menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET). (Yoga)

Pendapatan masyarakat menengah ke bawah belum benar-benar pulih. Pemutusan hubungan kerja marak. Mendapatkan pekerjaan juga susah. Namun, untuk memperoleh pangan pokok dengan harga terjangkau, mereka yang tengah ”buntung” kok justru ”dipentung”. Harga beras medium masih mahal. Padahal, pemerintah melalui Perum Bulog sudah mendatangkan 470.000 ton beras impor dari total kuota impor 500.000 ton. Kendati sebagian beras impor itu telah didistribusikan, harga beras medium masih relatif mahal. Harga minyak goreng, termasuk Minyakita yang jadi ”senjata” pemerintah meredam harga, juga mahal. Padahal, kebijakan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak sawit mentah dan tiga produk turunannya masih berlaku. Rasio pengali ekspor atas realisasi DMO itu juga sudah diturunkan dari 1:9 jadi 1:6. Berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga rata-rata nasional beras medium per 10 Februari 2023 mencapai Rp 11.700 per kilogram (kg). Harga beras medium itu naik 3,54 persen secara bulanan dan 12,5 persen secara tahunan. Harganya masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah, yakni Rp 9.450-Rp 10.250 per kg. (Yoga)

TEGAL, KOMPAS — Harga beras di sejumlah wilayah di Jawa Tengah melambung setidaknya sejak sebulan terakhir. Setelah beras hasil panen raya masuk ke pasar, diharapkan harga kembali normal. Berdasarkan data Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi Jateng pada Minggu (12/2/2023), rata-rata harga beras medium Rp 10.714 per kilogram. Harga beras medium tertinggi berada di Kota Tegal, yakni Rp 12.500 per kg, dan terendah di Cilacap sebesar Rp 10.333 per kg. Rata-rata harga beras premium di Jateng tercatat Rp 11.907 per kg. Harga beras premium tertinggi di Kota Tegal Rp 14.000 per kg dan terendah di Cilacap sebesar Rp 11.167 per kg. Pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium di tingkat konsumen Rp 9.450-Rp 10.250 per kg dan HET beras premium di tingkat konsumen sebesar Rp 9.450-Rp 10.250 per kg. Harga itu menyesuaikan wilayah. Tingginya harga beras medium dan premium, disebut pedagang pasar, telah berlangsung sebulan terakhir. ”Sejak tahun 2000 saya jualan beras, baru kali ini harganya setinggi ini. Kalaupun naik, biasanya masih di bawah Rp 10.500 per kilogram,” kata Arifiyah (45), pedagang beras di Pasar Pagi Kota Tegal, saat dihubungi, Minggu siang. (Yoga)

Selisih antara kapasitas produksi di dalam negeri dengan permintaan terhadap produk hasil tambang, sering membayangi pelaku industri. Alhasil, satu cara yang dipakai untuk menutup kebutuhan dalam negeri dilakukan lewat impor. Kendati Indonesia memiliki bahan baku utama untuk sejumlah komoditas tambang, nyatanya beberapa produks belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Direktur of Corporate Affairs PT Gunung Raja Paksi Tbk. Fedaus mengatakan bahwa kebutuhan impor perseroan sebagian besar berupa bahan mentah yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi seperti besi scrap, Hot Briquette Iron (HBI) sebagai bahan baku proses steel making, dan lainnya. Emiten berkode saham GGRP itu memproduksi lembaran baja yang terdiri dari pelat dan gulungan baja. “Kami tidak impor produk baja jadi. Kami impor adalah produk baja semi jadi seperti Hot Rolled Coil atau HRC dengan ketebalan tertentu. Bahan ini kami pakai lagi untuk rolling menjadi Cold Rolled Coil atau CRC maupun jenis pipa, dan lainnya,” katanya, Jumat (10/2). Berdasarkan data Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), produksi dalam negeri untuk bahan baku baja memang belum optimal. Kondisi tersebut lantaran mesin produksi baja sudah lama sehingga hasil jadinya belum terlalu masif.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Voksel Electric Tbk. (VOKS) Sachje Amalia Siddharta mengatakan secara prinsip perseroan mengutamakan pembelian bahan baku dari domestik. Jika pasokan tidak mencukupi, katanya impor menjadi pilihan untuk memasok bahan baku. Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Achmad Ardianto meyakini prospek ekspor produk pertambangan masih cukup baik karena merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi menjelaskan produksi bahan baku untuk sejumlah industri dalam negeri masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri secara keseluruhan. Dia mencontohkan seperti besi baja, baja paduan, dan produk turunannya. Dengan demikian, kondisi tersebut yang memacu industri selain membeli produk lokal tetapi juga membeli dari luar negeri. Alasan lainnya karena spesifikasi barang yang dibutuhkan terbatas di dalam negeri sehingga harus antre cukup lama, sementara itu pasar di luar negeri lebih tersedia dan mudah didapat.