JAKARTA, ID – PT Pertamina Internasional EP (PIEP) melalui anak perusahaan langsung yaitu - PT Pertamina Irak EP telah melakukan pembelian 10% Participating Interest (PI) dari ExxonMobil Iraq Limited’s (EMIL). Lapangan yang dioperasikan oleh EMIL selaku Lead Contractor berada di bagian Selatan Irak, dekat dengan kota Basra yang berjarak 400 km sebelah tenggara ibukota Baghdad. Sejak mendapatkan kontrak kerja sama di beberapa negara, PIEP melaksanakan komitmennya sebagai mitra yang memiliki nilai tambah lebih di berbagai aspek operasi dan selalu mengedepankan kolaborasi aktif dengan berbagai mitra di seluruh operasinya. Dalam operasinya di West Qurna 1, PIREP sebagai anak perusahaan langsung PIEP bermitra dengan sangat harmonis dengan EMIL, ITOCHU, Petrochina dan Oil Exploration Company (OEC) Iraq. Hal ini terbukti dengan diselesaikannya pembelian 10% PI di akhir tahun 2022. Wiko Migantoro, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream Pertamina, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu. “Semua pemangku kepentingan utama di Irak terus memberikan kepercayaan kepada Pertamina untuk melanjutkan eksistensinya sebagai mitra penting dalam pengelolaan lapangan operasi West Qurna 1,” ujar Wiko. (Yetede)

JAKARTA-Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berharap dukungan pembiayaan perbankan dalam negeri untuk menambah kapasitas smelter mineral. Saat ini fasilitas pemurnian dan pengolahan lebih banyak mengandalkan investor asing. Bahlil mengatakan total investasi untuk menghiliran didalam negeri mencapai Rp171,2 triliun sepanang tahun lalu. Jumlahnya mencapai 14% dari total realisasi investasi 2022 yang sebesar Rp1.200 trilun. Dana tersebut mayoritas berasal dari penanaman modal asing. Menurut Bahlil, minimnya partisipasi investor domestik di industri smelter dipicu oleh perbankan Indonesia yang tidak sungguh-sungguh mendukung penghiliran mineral. Dia mendorong adanya pelonggaran untuk pembiayaan bisnis tersebut. "Perbankan perlu memberi equity yang terjangkau. Jangan 40%," ujarnya, kemarin. Dia membandingkan kebijakan perbankan di luar negeri yang hanya 10%. (Yetede)

Harga gabah musim panen pertama tahun 2023 di Kabupaten Malang, Jawa Timur, lebih baik dibandingkan sebelumnya. Beberapa petani yang ditemui pada Rabu (15/2) menyatakan, harga gabah Rp 5.000-Rp 6.000 per kilogram, naik dari panen sebelumnya Rp 4.500-Rp 4.600 per kg. ”Hasil panen kali ini juga lebih bagus,” kata Sutamaji (60), petani di Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Malang. (Yoga)

Untuk mengatasi kelangkaan Minyakita, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah memesan 1.008.000 liter ke PT Best dan PT Kusuma. Pada Rabu, 18.000 liter Minyakita tiba di Jateng. ”Sisanya dikirim bertahap setiap minggu. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan paling tidak sampai Lebaran, April mendatang,” kata Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jateng Akhmad Kholisun, Rabu (15/2/2023). (Yoga)

JAKARTA, ID- PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk segmen batu bara metalurgi (hard coking coal) tahun 2023 sebesar US$ 70-90 juta atau Rp 1,3 triliun. Menurut Head of Corporate Communication Febriati Nadira, belanja modal tersebut belum mencakup investasi smelter aluminium. Sebab, perseroan memproyeksikan financial close untuk proyek smelter alumunium baru tercapai semester I-2023. “Jadi, kami akan membuat pengumuman lebih lanjut mengenai porsi ekuitas di kemudian hari,” jelas Febriati dalam keterangan resmi, Rabu (15/2/2023). Merujuk pada laporan operasional perseroan kuartal- IV 2022, Adaro Mineral membukukan produksi batu bara sepanjang 2022 sebanyak 3,37 juta ton. Realisasi ini meningkat 47% dibandingkan produksi 2021 sebesar 2,3 juta ton. Febriati menegaskan, volume produksi ini melampaui panduan perseroan tahun 2022 berkisar 2,8-3,3 juta ton. Alhasil, volume penjualan batu bara sepanjang 2022 bertumbuh sebesar 39% menjadi 3,2 juta ton dibandingkan 2021 sebanyak 2,3 juta ton. (Yetede)

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk segmen batu bara metalurgi (hard coking coal) tahun 2023 sebesar US$ 70-90 juta atau Rp 1,3 triliun.Menurut Head of Corporate Com munication Febriati Nadira, belanja modal tersebut belum mencakup investasi smelter aluminium. Sebab, perseroan memproyeksikan financial close untuk proyek smelter alumunium baru tercapai semester I-2023.

“Jadi, kami akan membuat pengumuman lebih lanjut mengenai porsi ekuitas di kemudian hari,” jelas Febriati dalam keterangan resmi, Rabu (15/2). Merujuk laporan operasional perseroan kuartal IV  2022, Adaro Mineral membukukan produksi batu bara sepanjang 2022 sebanyak 3,37 juta ton, meningkat dibandingkan produksi 2021 sebesar 2,3 juta ton. Febriati menegaskan, volume produksi ini melampaui panduan perseroan tahun 2022 berkisar 2,8-3,3 juta ton. Alhasil, volume penjualan batu bara sepanjang 2022 ber tumbuh sebesar 39% menjadi 3,2 juta ton dibandingkan 2021 sebanyak 2,3 juta ton. (Yetede)

JAKARTA-Pelemahan kinerja ekspor Indonesia tak lepas dari tren penurunan harga komoditas sumber daya alam  (SDA) unggulan. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS), M.Habibullah, menuturkan, setelah mengalami harga lonjakan fantastis sepanjang tahun lalu., kini sejumlah harga komoditas mulai merosot di tingkat global. Diantaranya batu bara dan nikel yang menunjukkan penurunan signifikan. "Ada juga minyak sawit, bijih besi, minyak mentah, dan gas alam yang harganya menurun dibanding pada 2022," ujarnya, kemarin. Sementara itu, tantangan lainnya datang dari Cina yang sudah membuka keran impor batu bara Australia. Begitu pula dengan India yang turut memacu produksi batu bara dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan logistik. "Ini akan berpotensi mengurangi pangsa batu bara Indonesia,". Menurut BPS, nilai ekspor Indonesia pada Januari 2023 sebesar US$ 22,31 miliar atau turun 6,36% dibanding Desember 2022, yang mencapai 23,83%. (Yetede)

Pemerintah mesti waspada soal kuota Solar dan Pertalite. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan perihal siapa saja yang berhak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu. Hal itu berisiko membuat kuota jebol.Jika kota BBM bersubsidi luber, imbasnya akan merembet ke mana-mana, salah satunya target defi sit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yakni di bawah 3%, bakal sulit dicapai.Berdasarkan simulasi yang dibuat Institute for Development of Economics and Finance (Indef), apabila kuota Pertalite dan Solar jebol dengan masing-masing mencapai 27,8% dan 12,8%, alokasi subsidi mesti ditambah hingga Rp51,9 triliun. Asumsinya, rerata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) tetap sama dengan ketetapan APBN 2023 di level US$90 per barel, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS stagnan di level Rp14.800. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov, Selasa (14/2), mengatakan skenario tersebut menjadi alarm meskipun ICP dan kurs sejauh ini masih sesuai dengan APBN. Sebab, jika terjadi lonjakan kuota, katanya, belum tentu APBN bisa memenuhinya. erlebih, kuota Solar yang tahun ini ditetapkan 17 juta kiloliter masih di bawah proyeksi pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi itu.“Mengacu pada APBN 2023, kuota Solar ditetapkan 17 juta kiloliter, di mana kuota yang ditetapkan tersebut di bawah proyeksi konsumsi Solar pada 2023,” kata Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (14/2).

Pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan untuk menyusun skema penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.Kekhawatiran melonjaknya jumlah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini muncul ketika terjadi kecenderungan peningkatan pemakaian dari bulan ke bulan. Dalam APBN 2023, kuota BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penguasan jenis Pertalite diperkirakan sebanyak 32,56 juta kilo liter, BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu minyak tanah sekira 0,5 juta kilo liter dan minyak solar 17 juta kilo liter. Kuota BBM Pertalite pada tahun ini naik 2,6 juta kiloliter dibandingkan dengan kuota 2022 karena tren konsumsi masyarakat yang makin mendekati konsumsi normal pascapandemi. Kenaikan konsumsi itu memperlihatkan dua sisi mata uang yang berlawanan dampaknya terhadap keuangan negara. Di satu sisi, pertumbuhan konsumsi mencerminkan indikasi positif karena perekonomian mulai pulih, tetapi di sisi lain beban anggaran justru makin meningkat bila pemakaian BBM bersubsidi ternyata tidak tepat sasaran. Untuk itu, harian ini berharap agar pendistribusian BBM bersubsidi bisa benar-benar tepat sasaran dengan dilakukannya pengendalian secara ketat. Pola subsidi BBM dari komoditas ke pola distribusi tertutup seyogianya dapat segera diwujudkan agar tepat sasaran sehingga secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi masyarakat lemah atau berhak menerima dan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah menargetkan Perum Bulog memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) 2,4 juta ton tahun ini. Sejumlah strategi digulirkan, seperti menggandeng penggilingan besar dan mengupayakan skema pembiayaan yang lebih murah bagi BUMN sektor pangan. Di sisi lain, petani mengingatkan ada potensi gangguan produksi dan panen akibat cuaca, banjir, dan virus kerdil. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada masa panen raya Februari-Maret 2023 diperkirakan lebih tinggi dari tahun lalu. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Selasa (14/2) mengatakan, pihaknya telah meminta Bulog segera merealisasikan 2,4 juta ton CBP tahun ini. Sekitar 70 % atau 1,68 juta ton ditargetkan terealisasi pada semester I-2023, sedangkan sisanya pada semester berikutnya.

Guna memenuhi CBP tahap pertama, Bulog diminta menyerap gabah petani pada panen raya Februari-Maret 2023. Terkait itu, badan pangan akan mempertemukan Bulog dengan pelaku usaha penggilingan besar agar bisa berkoordinasi dan bermitra. ”Kami berharap penggilingan besar bisa membantu Bulog merealisasikan 2,4 juta ton CBP saat panen raya hingga akhir tahun ini,” ujarnya. Dana yang dibutuhkan Bulog untuk merealisasikan CBP sebanyak itu Rp 19,9 triliun. Jumlah itu baru sebagian dari total dana yang dibutuhkan Bulog dan ID Food untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang mencapai Rp 41,1 triliun. Pembiayaan untuk pengadaan nantinya berasal dari pinjaman bank-bank milik pemerintah dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga. (Yoga)