PT Vale Indonesia Tbk. memulai konstruksi pabrik pemurnian dan pengolahan bijih nikel terintegrasi di Blok Bahadopi Morowali Sulawesi Tengah, dengan kapasitas produksi hingga 73.000 ton nikel per tahun. Pabrik yang disebut sebagai Indonesia Growth Project (IGP) Morowali itu diklaim sebagai proyek pemurnian bijih nikel dengan emisi karbon terendah kedua setelah smelter serupa milik perseroan yang berada di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek yang direalisasikan oleh Vale membuka dimensi baru dalam ekosistem penghilirian hasil tambang di Tanah Air. Menurutnya, proyek smelter IGP Morowali itu tidak saja memadukan penambangan dan manufaktur secara integral, tetapi juga menjadi manifestasi nyata pada praktik penghiliran dengan orientasi ekonomi hijau (green economy). Adapun smelter dibangun Vale melalui skema joint venture bersama dengan Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co., Ltd (Xinhai). Pabrik tersebut berteknologi pirometalurgi rotary kiln-electric furnace (RKEF) atau pertama di Indonesia yang didukung pembangkit listrik tenaga gas alam cair (LNG), dengan kapasitas hingga 500 megawatt (MW). CEO Vale Indonesia Febriany Eddy menyebut konstruksi fisik IGP Morowali merupakan rangkaian dari upaya perseroan mendukung penghiliran mineral serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Sejumlah orang diduga menyelewengkan beras impor di tengah kenaikan inflasi. Padahal, pemerintah mengimpor beras untuk mengendalikan harga beras yang naik dan menyumbang inflasi beberapa bulan terakhir. Tujuh orang menjadi tersangka kasus penyimpangan beras impor yang diungkap Satgas pangan. ”(Temuan) ini banyak di toko-toko beras, tetapi masih dikembangkan (penelusurannya). Ada yang menjual beras (impor dari Bulog) sekitar Rp 11.800 per kg,” kata Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat ditemui setelah konferensi pers pengungkapan kasus di Polda Banten, Serang, Jumat (10/2). Data BPS Banten menunjukkan, inflasi tahunan pada Januari 2023 di Cilegon, Serang, dan Tangerang masing-masing 5,74 %, 6,55 %, dan 4,54 %. Beras menjadi komoditas penyumbang inflasi, baik bulanan maupun tahunan, di ketiga kota tersebut. Di tingkat nasional, laju inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28 % secara tahunan dan 0,34 % secara bulanan.

Adapun ketujuh tersangka itu dikenai Pasal 62 Ayat 1 yang berkaitan Pasal 8 Ayat 1a dan d UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepala Bidang Humas Polda Banten Komisaris Besar Didik Hariyanto menyebutkan, ada enam modus yang dilakukan tersangka. Keenam modus itu ialah mengemas ulang beras impor Bulog dengan kemasan beras impor, mengoplos beras Bulog dengan beras lokal, menjual beras di atas HET, memanipulasi pesanan pengantaran, memasukkan beras impor Bulog atasnamaan pribadi ke penggilingan, serta memonopoli sistem dagang. Motif tindakan tersebut ialah mencari keuntungan pribadi. Celah ambil untung itu muncul akibat kualitas 500.000 ton beras yang diimpor Bulog berupa premium. Padahal, beras itu digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) yang dijual dengan skema harga beras medium. Bulog menjualnya dengan harga Rp 8.300 per kg. Imbasnya, ada perbedaan harga beras medium dan premium tersebut yang bisa diselewengkan. (Yoga)

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan mengembangkan pengemasan kaleng untuk tujuh penganan khas Sumsel. Dengan inovasi ini diharapkan penganan tersebut dapat dikirim ke daerah lain atau menembus pasar internasional. Kepala Balitbangda Sumsel Alamsyah, Jumat (10/2) menjelaskan, gulai ayam nanas dan pindang gabus juga masih dalam proses riset pengalengan. (Yoga)

SERANG, ID – Penyelewengan beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyebabkan proses stabilisasi harga komoditas tersebut di pasaran terganggu. Usai Bulog menggelar SPHP, harga beras seharusnya langsung turun. Tapi faktanya, hingga kini harga beras masih mahal. Karena itu, Bulog meminta pelaku penyelewengan beras SPHP dikenai hukuman setimpal. Pada jumat (10/02/2023), Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Banten bersama Bulog mengumumkan keberhasilan menguak penyelewengan 350 ton beras Bulog yang seharusnya didistribusikan untuk operasi pasar (SPHP). Dalam perkara itu, Satgas Pangan Polda Banten menangkap tujuh tersangka dalam kurun waktu dua hari sejak Rabu (08/02/2023) hingga Kamis (09/02/2023), ketujuh tersangka diamankan di tempat berbeda. Pengungkapan kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan persaingan dagang dengan cara mengemas ulang (repacking)beras Bulog menjadi kemasan merek lain itu merupakan atensi Polda Banten untuk kemudian menurunkan Satgas Pangan setelah inspeksi yang dilakukan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso beberapa waktu lalu ke gudang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, progres kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tetap menjadi syarat izin ekspor mineral. Hal ini seiring dengan rencana penerapan larangan ekspor mineral mentah dan olahan pada Juni mendatang. Larangan ekspor merupakan amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan semangat hilirisasi mineral sudah lama digaungkan melalui UU Minerba sejak 2009 silam. Bahkan dalam perpanjangan operasi perusahaan tambang berlisensi Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pun memuat ketentuan hilirisasi. Artiannya pembangunan smelter maupun larangan ekspor bukan hal yang baru dikemukakan pemerintah. “Undang-Undang Minerba kan mensyaratkan hilirisasi, terutama untuk misalnya perpanjangan dari KK menjadi IUPK, syaratnya harus bangun pabrik pemrosesan [smelter],” kata Arifin di Jakarta, Jumat (10/2). (Yetede)

Petani sawit mandiri berharap agar pemerintah dan pengusaha CPO tetap menjaga harga tandan buah segar atau TBS sawit tidak anjlok. Jangan sampai kebijakan menambah kewajiban memasok pasar domestik atau DMO dan deposito hak ekspor, serta pelemahan pasar ekspor menjadi dalih saat harga TBS turun. Saat ini, harga TBS sawit di tingkat petani mandiri di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, per 9 Februari 2023, harga TBS berada di kisaran Rp 2.350 per kg hingga Rp 2.595 per kg. Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto, Kamis (9/2) mengatakan, kebijakan peningkatan DMO dan deposito sebagian hak ekspor berpotensi menekan TBS petani sawit mandiri. Meski saat ini masih cukup tinggi, harga TBS diperkirakan bisa berangsur turun dalam kurun waktu tiga bulan periode kebijakan, Februari-April 2023.

Dari pengalaman tahun lalu, kebijakan DMO dan larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya menyebabkan hargaTBS anjlok. Harganya sempat bergerak di rentang terendah Rp 700 per kg hingga Rp 1.500 per kg. ”Saat itu, kedua kebijakan tersebut menjadi dalih penurunan harga TBS dan petani diminta memaklumi rendahnya harga TBS itu. Kami berharap hal itu tidak terjadi di saat pasar ekspor melemah, serta kebijakan penambahan DMO dan deposito sebagian hak ekspor diterapkan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Pada 30 Januari 2023, pemerintah telah menaikkan DMO minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan dan pada 6 Februari 2023, pemerintah mengeluarkan kebijakan deposito 66 % hak ekspor eksportir CPO dan tiga produk turunannya, yang berlaku pada Februari-April 2023. Darto meminta pemerintah agar memonitor dampak rembetannya ke harga TBS di tingkat petani sawit mandiri. Jangan sampai harga CPO dunia naik, tetapi harga TBS di dalam negeri justru tertekan. (Yoga)

Pemerintah memutuskan tidak menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE). Alih-alih melakukan ”boikot” ekspor, Indonesia dan Malaysia sepakat menyambangi dan melobi UE dalam waktu dekat untuk membicarakan titik tengah dalam mengatasi dampak dari kebijakan antideforestasi yang dikeluarkan UE. Pada 6 Desember 2022, UE menerapkan UU Produk Bebas Deforestasi, dimana UE menjamin penjualan produk di negara anggotanya tidak boleh terkait dengan perusakan atau degradasi hutan, terutama komoditas minyak sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu, karet, dan produk turunannya. Dampaknya, negara pengekspor harus terlebih dahulu lolos uji tuntas bebas deforestasi. Sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat mengajak Indonesia sebagai sesama produsen sawit terbesar dunia untuk bersama-sama menghentikan ekspor minyak sawit ke UE.

Meski demikian, seusai pertemuan bilateral dengan Wakil PM serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Kamis (9/2) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia tidak akan menstop ekspor CPO ke UE. ”Menstop ekspor bukan hal yang dibahas (dalam pertemuan bilateral). Indonesia sebagai negara yang melakukan ekspor-impor, melihat itu tentu bukan pilihan,” katanya dalam konferensi pers bersama Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof di Jakarta. Ketimbang memboikot ekspor, Indonesia dan Malaysia dalam waktu dekat akan menyambangi UE untuk melobi jalan tengah atas dampak kebijakan antideforestasi tersebut. Dato’ mengatakan, lepas dari fluktuasi harga CPO dunia, hal terpenting saat ini adalah merapatkan barisan untuk menyikapi dampak dari regulasi antideforestasi UE tersebut. (Yoga)

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pemutusan akses (take down) 6.678 tautan online di sejumlah lokapasar (marketplace) yang menjual Minyakita, karena melanggar aturan. Kemendag juga telah mengamankan 937 karton atau 11.246 liter Minyakita dari beberapa pelaku usaha yang menjual melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Langkah tegas itu dilakukan untuk menertibkan penjualan Minyakita di luar pasar tradisional, guna memulihkan kembali pasokan minyak goreng murah program pemerintah tersebut di pasar sasaran. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, peredaran dan penjualan minyak goreng rakyat, baik curah maupun kemasan  Minyakita mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag melakukan pengawasan intensif terhadap produksi dan penjualan Minyakita di pasar daring e-commerce maupun platform media sosial. “Pengawasan dilakukan karena semakin banyak pelaku usaha yang tidak menaati aturan yang ditetapkan. (Yetede)

JAKARTA, ID – MIND ID dan PT Pertamina (Persero) mengusulkan terbitnya peraturan presiden yang menyatakan proyek hilirasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) merupakan penugasan pemerintah. Beleid tersebut akan memberi kepastian investasi. Usulan Perpres telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah dan kini dalam pembahasan antarkementerian dan lembaga. Bahkan, Direksi kedua holding perusahaan menyampaikan hal senada dalam rapat dengar pendapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari lalu. Proyek gasifikasi batu bara ini digarap oleh PT Bukit Asam Tbk, Air Products and Chemicals serta Pertamina. PTBA menjadi pemasok batu bara dan Pertamina sebagai penyerap (offtaker) DME. Sedangkan Air Products sebagai investor yang akan menggelontorkan investasi mencapai US$2,1 miliar. Peletakan batu pertama proyek ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2022. Proyek yang terletak di Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan ini ditargetkan rampung pada kuartal keempat 2027. Kepala Divisi Institusional Relation MIND ID Niko Chandra mengatakan proyek DME membutuh kandukungan dari berbagai aspek. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menyiapkan roadmap hilirisasi 21 komoditas dengan nilai investasi mencapai Rp US$ 545,3 miliar. Pemerintah fokus menjalankan pembangunan dalam bentuk hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA). Sebab, hilirisasi menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis dengan nilai investasi sebesar US$ 545,3 miliar. “Hilirisasi adalah harga mati, di mana pendekatan hilirisasi dalam bentuk green industry dan green energy,” kata dia dalam seminar daring bertajuk Can Indonesia Boost Investment Through Friendshoring?, Rabu (8/2/2023). Catatan Kementerian Investasi/ BKPM menunjukkan ada 8 sektor dalam peta jalan investasi strategis Indonesia adalah mineral dan batu bara sebesar US$ 431,8 miliar, minyak dan gas alam US$ 68,1 miliar, perkebunan, kelautan, perikanan, perhutanan US$ 45,4 miliar. (Yetede)