Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku tahu dan tempe melonjak hingga Rp 13.000 per kg di Batam, Kepulauan Riau. Ketua Koperasi Pengusaha Tahu dan Tempe Bumi Bertuah Nusantara Susilo, Jumat (24/2) mengatakan, sebelum Covid-19, harga kedelai Rp 6.600 per kg. Saat pandemi, harganya naik menjadi Rp 9.800 per kg. ”Setelah pandemi mereda, seharusnya harga kedelai turun. Ini harganya naik menjadi Rp 13.000 per kg. Sebelumnya pernah mencapai Rp 14.400 per kg,” kata Susilo. (Yoga)

JAKARTA-Kinerja saham emiten sektor energi terkena dampak tren penurunan harga komoditas global. Senior Investment Information PT Mirea Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menuturkan pelemahan kinerja sektor ini diprediksi terjadi sementara dan kembali merangkak naik seiring dengan sentimen positif kenaikan harga komoditas serta peningkatan angka permintaan. "Hal yang terpenting adalah fundamental kinerja masing-masing emiten. Jika tetap konsisten mencetak pendapatan dan ekspansif, (sahamnya) tetap layak dikoleksi," ujarnya kepada Tempo, kemarin. Sejumlah saham dengan fundamental kuat tersebut memiliki kapatalisasi pasar cukup besar di pasar saham. Nafan menambahkan, pergerakan harga komoditas emiten yang bersangkutan juga patut dicermati investor. Sebab, akan berpengaruh pada kinerja emiten di keseluruhan tahun ini. (Yetede)

Kebijakan hilirisasi mineral, seperti nikel, bauksit, dan tembaga, perlu dilihat sebagai bagian dari kesatuan ekosistem dalam menumbuhkan industri bernilai tambah di dalam negeri, termasuk industri kendaraan listrik. Seiring itu, insentif pun disiapkan guna menaikkan permintaan sepeda motor dan mobil listrik. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto, dalam Energy & Mining Outlook 2023, yang digelar CNBC Indonesia secara hibrida,  Kamis (23/2) mengatakan, kebijakan hilirisasi perlu dilihat sebagai satu ekosistem. Bukan lagi dilihat komoditas per komoditas. Dengan demikian, kata Seto, peningkatan nilai tambah dari mineral, lewat larangan ekspor, perlu diintegrasikan dengan kesiapan industri pemakainya. Pada kendaraan listrik, misalnya, atau transisi energi terbarukan. Apabila hendak membangun pabrik baterai, baik cell maupun pack, misalnya, harus dipastikan pengguna akhirnya, yakni mobil atau sepeda motor listrik.

”Untuk menarik mereka (industri otomotif) masuk ke Indonesia, permintaan dalam negeri juga harus ditumbuhkan. Artinya, transisi dari mesin combustion ke kendaraan listrik harus dipercepat. Untuk sepeda motor listrik kami kasih insentif Rp 7 juta. Sementara mobil listrik sedang kami godok, PPN diturunkan dari 11 % ke 1 %,” kata Seto. Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menuturkan, rencana bersama perlu dirancang guna memastikan rantai pasok mulai dari tambang hingga industri di hilir, termasuk hingga pengguna, bisa berjalan. ”Perlu ada kesinambungan dan koordinasi antar lembaga negara dalam menerapkan kebijakan agar tercipta ekosistem industri yang lengkap, dari hulu ke hilir,” katanya. Menurut Julian, saat ini pihaknya tengah melakukan simulasi bagaimana proses hilirisasi pada bauksit menjadi aluminium berjalan. (Yoga)

Kopi Kabupaten Kuningan, Jabar, di incar pemilik kedai dan eksportir. Dalam acara ”Coffee Cupping Test” di Rumah Kopi Linggasana, Kuningan, Kamis (23/2) cita rasa kopi Kuningan diuji. Titi Nuryati, pendiri Kelompok Tani Sekarmanik Sejahtera di Cibeureum, mengatakan, pekan lalu, ia menjual kopi robusta bubuk sekitar 10 kg ke Turki seharga Rp 150.000 per kg. Padahal, biasanya maksimal Rp 120.000 per kg. (Yoga)

Besarnya impor minyak mentah, bahan bakar minyak atau BBM, dan liquefied petroleum gas mengancam ketahanan energi nasional yang terus ditingkatkan agar mampu menghadapi krisis. Dewan Energi Nasional menyebut ketahanan energi nasional saat ini sudah cukup baik, tetapi belum masuk ke dalam kategori sangat tahan. Alasannya, hingga kini Indonesia masih mengandalkan impor untuk sejumlah komoditas energi. Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, mengatakan bahwa secara umum ketahanan energi nasional sudah cukup baik, karena Indonesia diberkahi dengan pasokan sumber daya, seperti batu bara dan gas bumi yang melimpah. Hanya saja, impor minyak mentah, BBM, dan liquefied petroleum gas (LPG) yang dilakukan pemerintah menurunkan skor ketahanan energi nasional. Untuk mengakali hal tersebut, Djoko menjelaskan bahwa Dewan Energi Nasional terus mendorong cadangan energi mencapai 30 hari konsumsi normal, baik untuk BBM, LPG, maupun kelistrikan. Saat ini, kata dia, cadangan batu bara PT PLN (Persero) sudah mencukupi untuk 20 hari operasi. Selain itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga telah mengeluarkan aturan mengenai cadangan minimal BBM harus cukup untuk 24–30 hari.

Dalam Pasal 7 Permen ESDM No. 12/2022 disebutkan bahwa cadangan operasional minimum BBM di­atur selama 7 hari ketahanan stok pada terminal BBM, dan stasiun pengisian bahan bakar pada satu wilayah distribusi niaganya. Untuk tenaga listrik, beleid yang diundangkan pada 18 Oktober 2022 itu menyebut cadangan operasional minimum daya mampu tenaga listrik sebesar kapasitas satu unit pembangkit listrik terbesar yang tersambung ke sistem setempat. Djoko membeberkan, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi impor minyak mentah, BBM, dan LPG. Untuk LPG, pemerintah terus mendorong pembangunan jaringan gas, penghiliran batu bara menjadi dimetil eter, serta konversi kompor listrik. “Sayangnya konversi kompor listrik kemarin ditunda, dan kami mengalihkan sasaran dari semula ke pengguna LPG tabung 3 kilogram, menjadi ke masyarakat menengah ke atas,” jelasnya.

JAKARTA, ID - Indonesian Petroleum Association (IPA) berharap revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi segera terbit. Payung hukum diperlukan guna kepastian investasi di sektor hulu migas. Terlebih, pelaku migas ikut berperan serta dalam transisi energi bersih. Direktur Eksekutif IPA Marjolin Wajong mengatakan UU Migas yang ada disahkan pada 2001. Tantangan hulu migas kini berbeda dengan kondisi pada dua dekade silam. Saat ini upaya menekan emisi karbon menjadi semangat global dan industri hulu migas pun memiliki komitmen yang sama. Komitmen itu antara lain dengan menerapkan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) untuk menangkap emisi karbon. Hanya saja upaya ini belum ada peraturan mengenai tersebut. "Terkait energi transisi, tidak ada di UU Migas. Saat ini teknologi yang dipakai dengan CCUS tapi di undang-undang tidak ada,” kata Marjolin Wajong dalam media visit ke redaksi B-Universe di Jakarta, Kamis (23/2). (Yetede)

Kebijakan harga pembelian gabah dan beras yang diterapkan pemerintah dinilai berisiko menggerus motivasi sekaligus regenerasi petani. Sebab, sebagai instrument untuk melindungi petani, harga batas bawah pembelian pemerintah ditetapkan lebih rendah daripada ongkos produksi. Dengan situasi itu, insentif usaha yang diterima petani berpotensi makin tertekan. Selain menekan kesejahteraan petani, minimnya insentif usaha bakal menyurutkan minat generasi muda untuk terjun ke sector pertanian. Dalam jangka panjang, situasi itu mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Edaran No 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang akan berlaku mulai 27 Februari 2023, dimana harga batas atas gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 4.550 per kg.

Adapun harga batas bawah pembelian gabah/beras mengacu Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Sesuai regulasi ini, harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani ditetapkan Rp 4.200 per kg. Sejumlah organisasi petani menilai HPP sudah makin tak relevan karena ongkos produksi terus naik. Hasil survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), mencatat ongkos produksi padi pada 2019 mencapai Rp 4.523 per kg GKP. Seiring dengan naiknya harga input usaha tani, ongkos produksi padi naik menjadi Rp 5.667 per kg GKP pada September 2022. Selain lebih rendah ketimbang ongkos produksi, insentif usaha yang dinikmati petani menipis karena harga barang kebutuhan terus naik. Menurut Ketua Departemen Pengkajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Mujahid Widian, kenaikan harga gabah belum cukup untuk mengakomodasi inflasi yang dihadapi petani sebagai konsumen. Kesejahteraan petani pun turun. ”Akhirnya, banyak generasi muda tidak mau jadi petani karena melihat kesejahteraan petani tidak terjamin,” katanya, Rabu (22/2). (Yoga)

Kementerian ESDM meluncurkan skema perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Untuk tahap I pada 2023, perdagangan karbon secara langsung dilakukan oleh 99 PLTU berbasis batubara dari 42 perusahaan dengan kapasitas total 33,6 gigawatt. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Priharto Dwinugroho, di sela-sela peluncuran perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik, di Jakarta, Rabu (22/2) mengatakan, setiap pembangkit memiliki nilai batas atas (cap) emisi yang berbeda-beda dan telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, pembangkit dengan emisi di atas cap berarti defisit, sedangkan pembangkit dengan emisi di bawah cap berarti surplus. Dalam perdagangan karbon, pembangkit defisit membeli emisi dari pembangkit surplus. Dari 99 PLTU, ada 500.000 ton CO2 ekuivalen (CO2e) emisi yang akan di perdagangkan atau yang surplus pada 2023. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Wahyu Marjaka mengemukakan, secara nasional,  subsektor pembangkit listrik/PLTU (sektor energi) menjadi yang pertama memulai perdagangan karbon. Pihaknya mengapresiasi dan nantinya disusul sektor-sektor lainnya. (Yoga)

Pemerintah siap menjalankan perdagangan karbon untuk sektor tenaga listrik mulai tahun ini. Perdagangan karbon akan melibatkan 99 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola 42 perusahaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghitung, estimasi emisi yang dihasilkan dari 99 pembangkit ini mencapai 20 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e). Dari sini, potensi yang bisa diperdagangkan mencapai 500.000 ton CO2e. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, M. P. Dwinugroho menambahkan, harga yang ditetapkan untuk emisi yang diperdagangkan ditentukan Kementerian Keuangan. Hitungan terakhir, harga yang dikenakan berkisar US$ 2 hingga US$ 18 per ton CO2e. "Kalau pasar internasional bisa US$ 2 hingga US$ 99 per ton CO2e. Pajaknya US$ 135 sampai US$ 137 per ton CO2e," terang dia. Tahun ini, Kementerian ESDM telah menetapkan nilai Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) kepada 99 pembangkit dari 42 perusahaan. Implementasi PTBAE pembangkit listrik meliputi tiga fase. Fase pertama pada 2023 sampai 2024, fase kedua di 2025-2027 dan fase ketiga tahun 2027-2030.

Transaksi di Bursa Berjangka Komoditi dan Derivatif alias Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) pada awal tahun ini meningkat. Foreign exchange menjadi komoditas yang paling ramai diperdagangkan di ICDX selama Januari 2023. Research & Development ICDX Revandra Aritama mengatakan, mata uang asing bergerak fluktuatif di awal tahun ini. Gejolak valuta asing cukup tinggi karena kebijakan moneter berbagai negara banyak mengalami perubahan. Per Januari 2023, nilai transaksi ICDX tumbuh 10,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 menjadi Rp 8 triliun. "Transaksi multilateral mencatatkan 135.631 lot," jelas Revandra, kepada KONTAN. Komoditas lain yang nilai transaksinya meningkat adalah minyak mentah, dan emas. Revandra mengatakan, belum bisa menyebutkan angka pasti nilai transaksi per komoditas. Namun, dia memproyeksikan, di tahun 2023, volume transaksi perdagangan berjangka komoditi mencapai 10 juta lot di 2023.