Lingkungan Hidup
( 5820 )Belum Optimal Penghiliran Timah
Pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah menjelang realisasi larangan ekspor timah pada Juni 2023. Kemenperin mencatat penghiliran yang berjalan selama ini belum optimal. Tidak seperti nikel atau batu bara, hilirisasi untuk bijih timah sudah berjalan lebih awal. Menurut Kemenperin, produksi logam timah sudah mencapai 80 ribu ton pada 2022. Sayangnya, baru 5 % yang bisa terserap oleh industri domestik. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan serapan yang rendah ini terjadi karena terbatasnya industri di hilir. Komoditas logam timah digunakan pada banyak sektor, seperti otomotif, elektronika, dan kimia. "Namun dalam aplikasinya digunakan dalam jumlah sedikit," katanya kepada Tempo, kemarin, 27 Februari 2023.
Sebagai gambaran, kandungan timah pada produk komputer hanya 6 %. Kemenperin sedang berupaya memacu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk memicu serapan domestik. Dirut PT Timah Tbk, Achmad Ardianto, menuturkan kepastian pasar penting dalam konteks penghiliran. Sebab, kebijakan pemurnian ini bakal diikuti larangan ekspor. Artinya, semua produksi bijih hanya bisa berputar di dalam negeri. "Apabila timah tidak terserap di dalam negeri, produsen mengalami kendala dan menjadi persoalan pemasukan negara," tuturnya dalam acara diskusi di Jakarta pada 23 Februari lalu. (Yetede)
HARGA ACUAN : Utak-Atik Formula HBA
Rencana pemerintah untuk mengubah formula harga batu bara acuan (HBA) belum mencapai kesepakatan, meski fl eksibilitas harga pembentuk menjadi poin utamanya.Sejumlah rumusan yang ditawarkan seperti opsi menaikkan persentase Indonesia Coal Index (ICI) dari indeks lainnya, serta menghapus indeks Newcastle Export Index (NEX), dan Globalcoal Newcastle Index (GCNC) belakangan tidak diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Arifin Tasrif ingin suatu formula pembentuk HBA yang lebih bersifat fleksibel di tengah fluktuasi harga komoditas energi primer saat ini. Artinya, saat harga batu bara kembali normal, formula pembentuk HBA dapat mengikuti penurunan itu secara otomatis. “Pemerintah juga berhati-hati kalau harga kembali normal bagaimana,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif saat acara Mining for Journalist, Sabtu (25/2).
“Semenjak formula HBA belum direvisi tentu akan berdampak pada eksportir kita karena kita terbebani oleh disparitas HBA yang jauh lebih tinggi dari harga jual kita,” kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia.
Makanan Tidak Aman Rugikan Rp 250,5 Triliun
Setidaknya 10 juta hingga 22 juta orang di Indonesia terserang diare karena pangan dan air yang terkontaminasi. Kerugian ekonominya diproyeksikan Rp 70,5 triliun hingga Rp 250,5 triliun dalam setahun. Kerugian bisa jauh lebih besar karena efek jangka panjang pangan dan air yang terkontaminasi bisa menyebabkan lebih dari 200 penyakit selain masalah gizi hingga stunting atau tengkes pada anak-anak. Penyakit yang ditularkan melalui pangan (foodborne illness/FBI), baik akibat mikroorganisme maupun kimia, telah menjadi beban utama kesehatan masyarakat, tetapi kerap terabaikan. Laporan WHO pada 2015, sekitar 600 juta orang, atau hampir 1 dari 10 orang di dunia, jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan tercemar dan 420.000 meninggal setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beban kesehatan sangat tinggi karena penyakit yang ditularkan melalui pangan. ”Kasus dan kerugian ekonomi akibat pangan yang terkontaminasi di Indonesia juga sangat besar. Orang keracunan makanan di Indonesia seperti menunggu giliran lotre saja,” kata Winiati P Rahayu, ahli keamanan pangan IPB University, Jumat (24/2). Penyakit akibat makanan di Indonesia yang lazim dijumpai adalah diare, muntaber, tifus, dan hepatitis A.
Selain kasus diare yang menjadi masalah kesehatan sehari-hari di masyarakat, kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan juga berulang kali terjadi, yang mengindikasikan adanya masalah keamanan pangan di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, KLB keracunan pangan di Indonesia pada 2021 mencapai 76 kali dengan jumlah orang terdampak 3.130 dan tingkat fatalitas 0,48 %. Winiati mengatakan, kurangnya perhatian terhadap masalah keamanan pangan, antara lain, karena dampak dan besarnya kerugian tidak disadari pemangku kebijakan dan masyarakat. Mengacu panduan WHO, data KLB penyakit hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan beban penyakit. Oleh karena itu, penghitungan berdasarkan KLB cenderung meremehkan kerugian sesungguhnya yang dipicu oleh pangan tidak aman di Indonesia. Bersama dengan Stephen L W On dari Faculty of Agriculture and Life Sciences Lincoln University, Selandia Baru, Winiati menghitung beban dan biaya penyakit diare yang disebabkan makanan di Indonesia. Laporan penelitian yang diterbitkan di Asia-Pacific Journal of Food Safety and Security pada 2017 menemukan, total estimasi kasus diare karena penyakit bawaan makanan di Indonesia berkisar 10,1 juta-22,4 juta kasus setahun, dengan kerugian ekonominya diproyeksikan Rp 70,5 triliun hingga Rp 250,5 triliun. (Yoga)
Menakar Kerugian Keracunan Pangan
Problem keamanan pangan di Indonesia, terlihat dari sejumlah kasus kejadian keracunan pangan di beberapa daerah. Berdasarkan data BPOM, pada 2021 ada 50 kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Pada tahun yang sama, data Kemenkes mengungkapkan, ada 70 KLB keracunan pangan. Disebut KLB karena ada dua orang atau lebih mengalami keracunan yang sama setelah mengonsumsi sumber makanan atau minuman yang sama. Keracunan pangan yang terjadi tidak hanya menyebabkan korban mengalami gejala muntah dan diare. Namun, sebagian berdampak fatal karena sejumlah kasus keracunan makanan berujung maut. Di sisi lain, ada kerugian ekonomi yang kerap tidak dihitung sebagai dampak kasus keracunan makanan. Harian Kompas menghitung estimasi kerugian ekonomi akibat kasus KLB keracunan pangan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp 109,68 miliar, setara pembangunan sembilan puskesmas dengan asumsi biaya pembangunan setiap puskesmas sekitar Rp 12 miliar. Bisa juga setara dengan membangun 50 SD dengan asumsi kebutuhan dana per SD Rp 2,19 miliar.
Menurut WHO, kasus keracunan makanan di negara berkembang merupakan puncak gunung es. Diperkirakan, kasus KLB keracunan makanan yang dilaporkan hanya 1 % dari total kasus. Dengan asumsi WHO itu, kemungkinan KLB keracunan makanan sesungguhnya yang terjadi di Indonesia pada 2021 mencapai 5.000 kasus. Jadi, kemungkinan ada 256.900 orang terpapar, 178.300 orang sakit, dan 1.000 orang meninggal. Data dasar itu lalu dipakai sebagai pengali biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus KLB keracunan pangan. Komponen biayanya terdiri atas tiga kelompok, yaitu biaya kesehatan langsung, biaya non-kesehatan langsung, dan biaya non-kesehatan tidak langsung. Besarnya kerugian ekonomi akibat kasus KLB keracunan pangan ini menunjukkan sisi lain dampak dari lemahnya keamanan pangan di Indonesia. Kerugian tersebut tidak hanya berimbas pada anggaran kesehatan pemerintah, tetapi juga berdampak pada pengeluaran masyarakat. (Yoga)
Prospek IPO Saham Emiten Pelat Merah Tak Meriah
Debut perdana saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) kurang menggigit. Alih-alih menguat, saham anak usaha PT Pertamina ini malah ditutup stagnan di harga
initial public offering
(IPO), yakni di Rp 875 per saham.
Saham PGEO sebenarnya mengalami kelebihan permintaan alias
oversubscribed
hingga 3,81 kali dari porsi
pooling. Namun, pada debut kemarin, saham PGEO hanya menguat di menit awal lalu bergerak di zona merah sepanjang perdagangan. Saham PGEO bahkan melemah sampai menyentuh Rp 815.
Ahmad Yuniarto, Direktur Utama PGEO mengatakan, investor institusi dan asing berpartisipasi dalam IPO PGEO. Salah satunya, Indonesia Investment Authority (INA) dan Masdar, perusahaan energi hijau asal United Arab Emirates (UAE). Sayang, masuknya investor asing dalam IPO PGEO belum berhasil mengangkat harga saham emiten ini.
Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat mencermati, dalam beberapa tahun ini, saham BUMN dan anak usahanya yang melakukan IPO memang kurang berkinerja baik. Kalaupun tidak langsung jeblok di hari pertama, pada akhirnya saham-saham pelat merah ini menukik di bawah harga perdananya.
Di sisi lain, valuasi saham IPO BUMN cenderung premium. Sehingga, pasar melakukan penyesuaian yang membuat harganya melemah.
MENANTI UAP PANAS GEOTERMAL
Kesuksesan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) melantai di Bursa Efek Indonesia menjadi angin segar bagi pengembangan EBT di Tanah Air yang menghadapi tantangan pendanaan. Pencapaian PGEO setidaknya tercatat dari kemampuan perseroan meraup dana segar Rp9,05 triliun dari pelepasan saham perdana atau initial public offering (IPO). Kendati harga saham turun pada perdagangan hari pertama listing, Jumat (24/2), PGEO optimistis saham akan membaik untuk jangka panjang karena fluktuasi di pasar saham bersifat temporer. Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury menyarankan agar publik melihat kinerja saham PGEO dari sisi fundamental, bukan secara jangka pendek. “Fundamental perusahaan ini kuat dengan EBITDA margin yang kuat. Balance sheet-nya pun sangat baik. Kami optimistis,” katanya dalam konferensi pers di Main Hall BEI, Jakarta, Jumat. Dengan kemampuan meraup target penggalangan dana dari IPO, PGEO diharapkan bisa mempercepat peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di dalam negeri. Maklum saja, hingga kini kapasitas terpasang geotermal di Indonesia masih tergolong minim.
Direktur Utama PGEO Ahmad Yuniarto mengatakan dana yang diperoleh dari IPO siap untuk mendukung rencana perseroan mengembangkan kapasitas terpasang sebesar 600 MW hingga 2027. “Perseroan menargetkan untuk meningkatkan basis kapasitas terpasangnya yang dioperasikan sendiri, dari 672 MW saat ini menjadi 1.272 MW pada 2027,” katanya saat seremoni pencatatan saham perdana PGEO, Jumat (24/2). Kementerian BUMN juga berharap penambahan pasokan listrik dari PGEO dapat mendorong ketersediaan energi yang semakin efisien dan meluas. Selain itu, bersama mitra, PGEO dapat menerapkan perkembangan teknologi sehingga dapat menyediakan energi listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menyebut peluang pengembangan panas bumi di Tanah Air masih terbuka lebar. Apalagi, pemerintah bakal terus mendorong pemanfaatan panas bumi untuk mendukung penyediaan energi bersih di Indonesia.
BBM BERSUBSIDI : Harga Pertalite Bertahan
Tahun ini harga BBM bersubsidi kemungkinan masih akan bertahan di harga sekarang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun belum berencana menurunkan harga jual Pertalite dan Solar subsidi. Pemerintah beralasan harga minyak mentah dunia kembali menguat pada perdagangan pekan ini. Keputusan untuk menahan harga BBM bersubsidi itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Jumat (24/2). Harga minyak naik dua persen lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis (23/2/2023) waktu setempat, di tengah ekspektasi pemotongan tajam untuk pasokan Rusia bulan depan, tetapi dolar yang lebih kuat dan lonjakan persediaan Amerika Serikat yang lebih tajam dari perkiraan menambah kekhawatiran permintaan. Mengutip Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April naik 1,44 dolar AS atau 2,0 persen, menjadi menetap pada 75,39 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April menguat US$1,61 atau 2,0 persen, menjadi ditutup pada 82,21 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, dibandingkan dengan sekitar 98 dolar AS per barel menjelang invasi Rusia ke Ukraina setahun lalu. Arifin menegaskan Kementerian ESDM terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia. Pemerintah, ujarnya, menaruh perhatian pada upaya penyediaan harga energi yang terjangkau bagi masyarakat. Pertengahan tahun lalu, pemerintah mengerek harga jual Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari posisi sebelumnya di angka Rp7.650 per liter. Sementara itu, Solar subsidi dipatok ke angka Rp6.800 per liter dari level sebelumnya Rp5.150 per liter.
PASAR SAHAM, Pertamina Geothermal Targetkan 600 Megawatt
Pada Jumat (24/2) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham PGEO. Pelepasan saham perdana anak usaha milik PT Pertamina (Persero) ini ditujukan untuk mengembangkan kapasitas terpasang tenaga panas bumi perseroan sebesar 600 megawatt hingga 2027. Pertamina Geothermal Energy menawarkan 10,35 miliar sahamnya ke publik yang mewakili 25 % modal yang ditempatkan. Adapun harga penawaran adalah Rp 875 per lembar. Sejak penawaran umum saham pada periode 20-22 Februari 2023, perseroan berhasil meraih dana Rp 9,056 triliun.
”Pelepasan saham perdana ini untuk mengembangkan kapasitas terpasang tenaga panas bumi perseroan sebesar 600 megawatt (MW) hingga 2027 nanti,” ujar Dirut Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yuniarto lewat siaran pers. Dengan demikian, ujar Yuniarto, diharapkan kapasitas terpasang tenaga panas bumi yang dikelola Pertamina Geo thermal Energy bisa menjadi 1.272 MW pada 2027. Saat ini kapasitas terpasang tenaga panas bumi yang dikelola sendiri sebesar 672 MW. Dalam peresmian pencatatan perdana saham Pertamina Geothermal Energy di BEI, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi panas bumi ini untuk bisa mendukung ketersediaan energi bersih di Indonesia agar dapat bersaing di pasar internasional. Untuk itu, Pertamina Geothermal Energy tidak hanya melirik panas bumi, tapi juga memanfaatkan sumber energi terbarukan lainnya. (Yoga)
Waspadai Penurunan Produksi Kedelai
Akibat kekeringan ekstrem di Argentina, produksi kacang kedelai dunia diperkirakan menurun dan turut menggerus produksi minyak nabati berbasis biji-bijian di pasar global yang dapat digantikan oleh kelapa sawit. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mengantisipasi kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe. Selain itu, juga dampaknya pada harga minyak goreng di dalam negeri. Laporan Departemen Pertanian AS (USDA) berjudul ”Oilseeds: World Markets and Trade”, Februari 2023, menyebutkan, proyeksi produksi kacang kedelai dunia pada tahun pasar 2022/2023 mencapai 383,01 juta ton, lebih rendah dibandingkan laporan edisi Januari 2023 sebesar 388 juta ton. Laporan ini menggaris bawahi penurunan panen kacang kedelai di Argentina akibat kekeringan dan tingginya suhu udara di wilayah sentra produksi. Argentina merupakan produsen kedelai dunia terbesar setelah Brasil dan AS. Proyeksi produksi kedelai Argentina pada 2022/2023 turun dari 45,5 juta ton jadi 41 juta ton. Petani juga menahan kedelai serta hanya menjualnya untuk membayar tagihan dan ongkos produksi. Selain Argentina, Ukraina juga menyebabkan penurunan produksi kedelai. Laporan USDA ”Oil Crops Outlook: February 2023” memperkirakan, penurunan produksi kedelai di Ukraina pada 2022/2023 berkisar 400.000 ton.
Penurunan produksi dunia itu berimbas pada proyeksi rata-rata harga kedelai dunia. Berdasarkan data Trading Economics yang diakses Jumat (24/2) harga kedelai bergerak di kisaran 1.536,5 USD per gantang, lebih tinggi 2,26 % daripada bulan lalu. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag juga mencatat kenaikan harga kedelai impor di Indonesia dari Rp 15.100 per kg pada awal Januari menjadi Rp 15.500 per kg pada Jumat (24/2). Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menggarisbawahi ketergantungan Indonesia pada impor. ”Saat ini, swasta yang mengimpor (kedelai),” ujarnya saat dihubungi, Jumat. Arief telah menugaskan Perum Bulog mengimpor kedelai sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah sejak tiga bulan lalu. Negara yang diprospek menjadi sumber impor ada lah AS dan Afrika Selatan. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, kedelai impor itu akan tiba perdana pada awal Maret 2023. ”Jumlahnya masih sedikit karena ini bertujuan untuk membuka akses perdagangan dengan mitra (eksportir kedelai),” katanya. Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berpendapat, penurunan produksi kacang kedelai di negara produsen dapat berimbas pada kenaikan harga di pasar internasional karena permintaannya tetap, atau bahkan naik. Hal ini menandakan pentingnya swasembada kedelai. (Yoga)
Optimalisasi Gas Bumi dan Transformasi Hijau
Gas bumi memiliki peran penting dalam transisi energi, terutama untuk mengurangi penggunaan sumber energi fosil, seperti batubara dan minyak bumi, karena gas bumi relatif lebih bersih dibandingkan dengan batubara dan minyak bumi sebab emisi gas rumah kaca dari pembakarannya lebih rendah. Karena itu, gas bumi dapat dianggap sebagai ”bahan bakar jembatan” atau transisi sementara dari sumber energy fosil menuju sumber energy yang lebih bersih. Selain sebagai sumber energi, seperti bahan bakar atau sumber energi pembangkit listrik, gas bumi di Indonesia juga banyak digunakan dalam industri, seperti produksi kaca, pupuk, dan petrokimia. Dalam rantai produksi pupuk, gas bumi memiliki peran vital lantaran berfungsi sebagai bahan baku amonia, salah satu bahan utama pembuatan pupuk.
Di sektor industri petrokimia, menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, pasar di Indonesia terbilang sangat besar meski 70 % bahan bakunya diperoleh dari impor. Apabila gas bumi dikembangkan untuk industri petrokimia, lanjutnya, hal itu akan menciptakan nilai tambah ekonomi yang cukup besar, mengingat hampir semua hal yang berkaitan dengan kehidupan membutuhkan produk dari industri petrokimia, mulai dari obat-obatan hingga perlengkapan rumah tangga. ”Kita punya bahannya dan ada pasarnya. Tinggal kebijakannya. Parasetamol, misalnya, yang 100 % impor, sedangkan kita punya benzena, yang menjadi salah satu komponennya. Kalau dikonversi ke domestik, impor bisa dikurangi. Yang lebih berharga, ada nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan investasi,” ucap Komaidi dalam sebuah diskusi, akhir Januari lalu. Produksi gas bumi di Indonesia, per 21 Februari 2023 tercatat 6.769 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau di atas target APBN 2023 sebesar 5.742 MMSCFD. Pada 2022, porsi gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri cukup dominan, yaitu 3.686 miliar british thermal unit per hari (BBTUD) setara 68 %. Adapun volume gas yang diekspor mencapai 1.759 BBTUD atau 32 %. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









