Langkah mengimpor beras untuk menjaga harga di pasar, demi mencegah inflasi, dinodai perbuatan jahat orang yang meraup keuntungan pribadi. Selama beberapa waktu terakhir, beras menjadi penyumbang inflasi di Tanah Air. Pemerintah pun mengimpor beras 500.000 ton, yang mulai terealisasi pada 16 Desember 2022. Beras yang didatangkan dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar itu tiba di Indonesia secara bertahap melalui 14 pelabuhan, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. 

Diharapkan, distribusinya lebih mudah dan cepat sehingga tujuan menekan inflasi dapat tercapai dengan segera. Pada Januari 2023, beras masih menjadi penyumbang inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan Januari 0,34 persen. Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, beras merupakan penyumbang utama inflasi bulanan. Inflasi beras secara bulanan 2,34 persen. Kenaikan harga beras yang ditanggung konsumen ini kian memberatkan di tengah perekonomian yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi dan dikepung kemungkinan resesi di banyak negara. Namun, impor untuk menambah cadangan beras pemerintah dimanfaatkan pihak yang ingin memperkaya diri sendiri. Tujuh orang ditangkap di Serang, Banten, karena terbukti menyimpangkan beras impor. Modus mereka, antara lain, mengoplos beras impor berkualitas premium dengan beras lokal, mengemas ulang beras impor, dan menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET). (Yoga)

Pendapatan masyarakat menengah ke bawah belum benar-benar pulih. Pemutusan hubungan kerja marak. Mendapatkan pekerjaan juga susah. Namun, untuk memperoleh pangan pokok dengan harga terjangkau, mereka yang tengah ”buntung” kok justru ”dipentung”. Harga beras medium masih mahal. Padahal, pemerintah melalui Perum Bulog sudah mendatangkan 470.000 ton beras impor dari total kuota impor 500.000 ton. Kendati sebagian beras impor itu telah didistribusikan, harga beras medium masih relatif mahal. Harga minyak goreng, termasuk Minyakita yang jadi ”senjata” pemerintah meredam harga, juga mahal. Padahal, kebijakan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak sawit mentah dan tiga produk turunannya masih berlaku. Rasio pengali ekspor atas realisasi DMO itu juga sudah diturunkan dari 1:9 jadi 1:6. Berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga rata-rata nasional beras medium per 10 Februari 2023 mencapai Rp 11.700 per kilogram (kg). Harga beras medium itu naik 3,54 persen secara bulanan dan 12,5 persen secara tahunan. Harganya masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah, yakni Rp 9.450-Rp 10.250 per kg. (Yoga)

TEGAL, KOMPAS — Harga beras di sejumlah wilayah di Jawa Tengah melambung setidaknya sejak sebulan terakhir. Setelah beras hasil panen raya masuk ke pasar, diharapkan harga kembali normal. Berdasarkan data Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi Jateng pada Minggu (12/2/2023), rata-rata harga beras medium Rp 10.714 per kilogram. Harga beras medium tertinggi berada di Kota Tegal, yakni Rp 12.500 per kg, dan terendah di Cilacap sebesar Rp 10.333 per kg. Rata-rata harga beras premium di Jateng tercatat Rp 11.907 per kg. Harga beras premium tertinggi di Kota Tegal Rp 14.000 per kg dan terendah di Cilacap sebesar Rp 11.167 per kg. Pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium di tingkat konsumen Rp 9.450-Rp 10.250 per kg dan HET beras premium di tingkat konsumen sebesar Rp 9.450-Rp 10.250 per kg. Harga itu menyesuaikan wilayah. Tingginya harga beras medium dan premium, disebut pedagang pasar, telah berlangsung sebulan terakhir. ”Sejak tahun 2000 saya jualan beras, baru kali ini harganya setinggi ini. Kalaupun naik, biasanya masih di bawah Rp 10.500 per kilogram,” kata Arifiyah (45), pedagang beras di Pasar Pagi Kota Tegal, saat dihubungi, Minggu siang. (Yoga)

Selisih antara kapasitas produksi di dalam negeri dengan permintaan terhadap produk hasil tambang, sering membayangi pelaku industri. Alhasil, satu cara yang dipakai untuk menutup kebutuhan dalam negeri dilakukan lewat impor. Kendati Indonesia memiliki bahan baku utama untuk sejumlah komoditas tambang, nyatanya beberapa produks belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Direktur of Corporate Affairs PT Gunung Raja Paksi Tbk. Fedaus mengatakan bahwa kebutuhan impor perseroan sebagian besar berupa bahan mentah yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi seperti besi scrap, Hot Briquette Iron (HBI) sebagai bahan baku proses steel making, dan lainnya. Emiten berkode saham GGRP itu memproduksi lembaran baja yang terdiri dari pelat dan gulungan baja. “Kami tidak impor produk baja jadi. Kami impor adalah produk baja semi jadi seperti Hot Rolled Coil atau HRC dengan ketebalan tertentu. Bahan ini kami pakai lagi untuk rolling menjadi Cold Rolled Coil atau CRC maupun jenis pipa, dan lainnya,” katanya, Jumat (10/2). Berdasarkan data Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), produksi dalam negeri untuk bahan baku baja memang belum optimal. Kondisi tersebut lantaran mesin produksi baja sudah lama sehingga hasil jadinya belum terlalu masif.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Voksel Electric Tbk. (VOKS) Sachje Amalia Siddharta mengatakan secara prinsip perseroan mengutamakan pembelian bahan baku dari domestik. Jika pasokan tidak mencukupi, katanya impor menjadi pilihan untuk memasok bahan baku. Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Achmad Ardianto meyakini prospek ekspor produk pertambangan masih cukup baik karena merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi menjelaskan produksi bahan baku untuk sejumlah industri dalam negeri masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri secara keseluruhan. Dia mencontohkan seperti besi baja, baja paduan, dan produk turunannya. Dengan demikian, kondisi tersebut yang memacu industri selain membeli produk lokal tetapi juga membeli dari luar negeri. Alasan lainnya karena spesifikasi barang yang dibutuhkan terbatas di dalam negeri sehingga harus antre cukup lama, sementara itu pasar di luar negeri lebih tersedia dan mudah didapat.

ACEH, ID- Presiden Joko Widodo menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2023 sekaligus meluncurkan kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi pada Jumat (10/2) di Kabupaten Aceh Utara. Turut hadir mendampingi presiden pada kesempatan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi. Presiden meluncur secara simbolis Kartu Tani Digital  untuk menyaluran pupuk bersubsidi yang nantinya akan disalurkan kepada lebih dari 430 ribu petani dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp 3 triliun di Provinsi Aceh. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa penyedian pembiayaan KUR dengan nilai tersebut  merupakan angka yang besar untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Aceh. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mulai menggarap proyek pertambangan dan smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang menelan investasi Rp 37,5 triliun. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama di lokasi pertambangan dan smelter tersebut. Smelter itu akan dibangun dan dioperasikan oleh PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia atau BNSI, perusahaan patungan Vale Indonesia dengan Tisco and Xin Hai dan menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), yang mengolah bijih nikel menjadi feronikel berkapasitas 73 ribu ton per tahun. Vale memegang 49% saham perusahaan itu, sedangkan sisanya dipegang Tisco dan Xin Hai. Smelter itu akan mengolah  nikel di tambang Bahodopi, Sulteng, yang dimiliki Vale Indonesia 100%. Smelter itu akan dibangun dan dioperasikan oleh PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia atau BNSI, perusahaan patungan Vale Indonesia dengan Tisco and Xin Hai dan menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), yang mengolah bijih nikel menjadi feronikel berkapasitas 73 ribu ton per tahun. Vale memegang 49% saham perusahaan itu, sedangkan sisanya dipegang Tisco dan Xin Hai. Smelter itu akan mengolah nikel di tambang Bahodopi, Sulteng, yang dimiliki Vale Indonesia 100%. (Yetede)

JAKARTA, ID–Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, kenaikan harga beras masih harus menjadi perhatian pemerintah agar andil komoditas tersebut terhadap inflasi bisa diminimalkan. Berdasarkan pantauan BPS, pada minggu pertama Februari 2023, kenaikan  harga beras terjadi di 114 kabupaten/kota di 13 provinsi di Indonesia. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, inflasi beras secara bulanan masih menunjukkan tren peningkatan, pada Januari 2023 mencapai 2,34% atau meningkat dari Desember 2022 yang sebesar 2,3%. Posisi inflasi beras pada Desember 2022 tersebut juga lebih tinggi dari November 2022 yang hanya sebesar 0,37%. “Kami ingin mengingatkan kembali bahwa sampai dengan Januari, tren harga beras masih mengalami peningkatan. Kita perlu sekali memperhatikan beras, kalau kita perhatikan penyumbang inflasi sampai minggu pertama Februari 2023, kita masih menjumpai beberapa komoditas yang harganya naik, salah satunya beras yang naik di 114 kabupaten/kota di 13 provinsi. Kenapa beras harus sangat diperhatikan, karena beras memberikan andil ke inflasi dan juga menyangkut kehidupan masyarakat banyak,” ungkap Margo Yuwono. (Yetede)

Sudah sekian lama ini pelaku usaha gundah. Pemicunya adalah gangguan impor bahan baku pasca implementasi kebijakan Neraca Komoditas yang telah dirintis bertahap sejak 2 tahun terakhir. Dari industri otomotif misalnya, beberapa produsen waswas karena pasokan bahan baku, khususnya baja, sulit dipastikan. Padahal, persediaan periode sebelumnya telah menipis. Keluhan yang sama sebelumnya juga diutarakan pelaku industri ban yang tak kunjung mendapat kepastian perihal impor bahan baku. Mereka khawatir situasi itu akan merembet pada pengurangan jumlah karyawan lantaran produksi terganggu. Adapun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai bahwa kebijakan Neraca Komoditas justru menyulitkan pengusaha dalam melakukan impor. Kini para importir dihantui ketidakpastian. Mereka juga terancam merugi karena barang yang sudah masuk akhirnya tertahan di pelabuhan akibat izin impor tak direspons oleh sistem Sistem Nasional Neraca Komoditas. Implementasi Neraca Komoditas digadang-gadang menjadi jawaban atas kebijakan pengendalian ekspor dan impor yang belum terintegrasi serta tidak adanya acuan data yang sama. Jika mengacu pada Perpres No.32/2022, tujuan kebijakan Neraca Komoditas antara lain penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor, menyediakan data akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor, jaminan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Beroperasinya pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh Utara menjadi langkah maju pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan pupuk di Tanah Air. Tidak hanya diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, operasional pabrik pupuk NPK anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) itu diyakini dapat menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dalam peresmian pabrik pupuk NPK di Aceh Utara, Presiden Joko Widodo menyebut dari 13,5 juta ton kebutuhan pupuk Indonesia saat ini, baru sekitar 3,5 juta ton yang sudah terpenuhi. Di sisi lain, kata Jokowi, ketersediaan stok pupuk sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan di dalam negeri. Terlebih, harga pangan di hampir semua negara sekarang ini mengalami kenaikan yang signifikan. Selain karena perubahan iklim, dampak perang Rusia-Ukraina turut mempengaruhi rantai pasok pupuk sehingga mengguncangkan sektor pertanian hampir di semua negara. Itu sebabnya, Presiden berharap agar pabrik PIM yang dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun, baik untuk industri NPK maupun sarana pelabuhan utama, dapat berproduksi hingga kapasitas maksimal yang mencapai 570.000 ton. Seperti yang disampaikan Vice Presiden Penjualan Wilayah 3A Pupuk Indonesia Aviv Ahmad Fadhil, penambahan kapasitas produksi pupuk NPK oleh PIM, ditujukan untuk menyeimbangkan jumlah produksi NPK dan urea di Pupuk Indonesia. Pada tahun ini, jumlah pupuk urea yang direncanakan akan diproduksi sebesar 7,78 juta ton, sedangkan NPK hanya 3,58 juta ton karena terkendalanya fasilitas produksi pupuk NPK.