Langkah strategis untuk mencapai target netral karbon pada 2060 telah ditempuh pemerintah. Kemarin, Rabu (22/2), skema perdagangan karbon yang merupakan salah satu tahapan penting untuk mencapai target tersebut resmi diluncurkan.n Selain bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, kehadiran perdagangan karbon juga dinilai dapat memantik potensi bisnis yang menjanjikan. Melalui skema tersebut, perusahaan yang mampu menekan emisi, dapat menjual kredit karbon mereka ke perusahaan yang melampaui batas emisi. Alhasil, sumber penerimaan perusahaan yang berhasil menekan emisi bakal bertambah. Adapun, pada fase 1, perdagangan karbon hanya melibatkan 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas 33.569 megawatt (MW). Perdagangan karbon tahun ini juga hanya dilakukan mandatori pada PLTU yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Dia menjelaskan perdagangan karbon tersebut berjalan sesuai mekanisme pasar. Nilai ekonomi karbon yang diatur tersebut, katanya, menjadi insentif bagi perusahaan yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Arifin mengatakan, peningkatan pendapatan dari nilai ekonomi karbon itu juga dapat digunakan untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, serta membiayai reformasi fiskal. Di Indonesia, nilai transaksi perdagangan karbon fase 1 diperkirakan menembus US$9 juta per tahun, dengan asumsi jumlah karbon yang potensial untuk diperdagangkan secara langsung antarperusahaan sebesar 500.000 ton CO2e, dan harga kredit karbon yang diproyeksi sebesar US$2 hingga US$18 per ton CO2e.

Kopi dari Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh, belum setenar kopi dari Gayo, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kopi Tangse kian populer. Usaha Edi Azhari (41) dan para petani perlahan berbuah hasil. ”Kopi Tangse pernah populer. Karena konflik, banyak petani tidak sempat merawat kebun. Namun sekarang, kami kembali fokus merawat kopi,” ujar Edi, Kamis (2/2) saat ditemui di kedai kopi miliknya di Tangse, sebuah kecamatan di Pidie, 60 km dari pusat Kota Pidie. Tahun  2015 hingga 2017, Edi mulai serius belajar tentang kopi.Bolak-balik Tangse ke Takengon, Aceh Tengah. Dia belajar cara budidaya, pengolahan pascapanen, hingga ilmu barista. Merasa sudah cukup mumpuni ilmu tentang kopi, Edi bersama dua teman patungan membuka kedai kopi di pusat kota Tangse. Di kedai yang diberi nama H2E Kopi itu mereka menjual beragam kopi, seperti liberika, robusta, dan arabika. Edi menginginkan kedai itu tidak hanya tempat jualan, tetapi juga menjadi ruang bersama belajar kopi. Edi dengan tekun menjelaskan tentang kopi Tangse kepada tamu yang datang.

Sejarah kopi Tangse dari hulu ke hilir telah dikuasai. Sebuah mesin sangrai (roasting) hibah dari Pemkab Kabupaten Pidie dia letakkan di dekat dapur racik agar para pengunjung juga bisa melihat pengolahan kopi. Semua kopi di kedainya adalah hasil produksi petani Tangse. Edi menampung biji kopi mentah atau green bean dari petani di sana. Edi memiliki petani binaan dan membeli lebih mahal dari harga pasaran. Robusta Rp 35.000 per kg dan liberika Rp 33.000 per kg. Uniknya di kedai H2E tidak menyajikan kopi saring, tetapi pakai mesin espreso. Padahal, biasanya di Aceh, kopi robusta dan liberika disajikan dengan cara disaring. Adapun kopi arabika jamak disajikan dengan mesin espreso. Edi juga memproduksi bubuk kopi. Pada kemasan ditulis ”Kopi Tangse” premium, ini bagian usaha Edi memopulerkan kopi Tangse. Penjualan juga dilakukan melalui toko dalam jaringan. membuahkan hasil. Belakangan kopi Tangse mulai  dihadirkan dalam pameran kopi tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, beberapa kali Edi jadi dewan juri lomba kopi. Edi membuka jaringan ke pasar nasional dan internasional. Tahun lalu dia mengirimkan contoh kopi liberika ke Malaysia. Pembeli di sana meminta persediaan 10 ton per tiga bulan, tetapi Edi tidak menyanggupi karena belum sanggup menjamin kualitasnya. (Yoga)

JAKARTA, ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan pemenang lelang penawaran langsung Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap II yang digelar Tahun 2022 untuk tiga Wilayah Kerja (WK), yakni WK Sangkar, WK Bunga dan WK Peri Mahakam. Total komitmen investasi dari 3 WK tersebut adalah sebesar US$ 14,2 juta dan bonus tanda tangan sebesar US$ 200.000. “WK Sangkar dimenangi oleh PT Saka Eksplorasi Timur, WK Bunga dimenangi oleh Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi dan Pasco International Corporation, dan WK Peri Mahakam dimenangi oleh PT Pertamina Hulu Energi dan Eni Indonesia Limited,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di Jakarta, Rabu (22/2) Tutuka menjelaskan, WK Bunga berlokasi di lautan Provinsi Jawa Timur dengan luas area 8.500 km2 dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 1.300 MMBOE. Sedangkan WK Peri Mahakam, berlokasi di lautan dan daratan Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas area 7.414,43 km2 dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 1.300 MMBOE.  (Yetede)

Umur aset sumber daya mineral berupa bauksit, timah dan tembaga yang dimiliki oleh Indonesia sangat lama sehingga ketersediaan pasokan ketiga komoditas ini dapat dioptimalkan untuk mewujudkan hilirisasi mineral di dalam negeri. Hilirisasi pengolahan ketiga mineral ini di dalam negeri dapat menjadi alternatif sumber penerimaan pajak yang baru bagi Negara di masa yang akan datang.

Pabrik pengolahan bijih tembaga yang existing di Indonesia hingga saat ini masih pada tahap pemurnian sedangkan pabrik pengolahan bijih timah hanya sampai pada sebagian tahap forming sehingga hilirisasi tembaga, bauksit dan timah di Indonesia dapat dikatakan belum terintegrasi hingga produk akhir. Namun seperti halnya hilirisasi nikel, potensi pajak yang bisa tergali belum optimal karena hilirisasi yang sudah dilakukan belum menciptakan rantai pasok dalam sebuah industri yang terintegrasi di dalam negeri.

Hilirisasi tembaga dan bauksit yang sedang dirintis oleh pemerintah menimbulkan adanya ekosistem baru dalam rantai produksi pengolahan kedua mineral tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, wajib pajak rekanan ketiga perusahaan tersebut juga seharusnya perlu diawasi karena peningkatan peredaran usaha yang dilaporkan ketiga smelter ini seharusnya juga diiringi dengan peningkatan peredaran usaha yang dilaporkan rekanan masing – masing.

Pemerintah bekerja keras menjamin harga minyak goreng bersubsidi, baik curah maupun Minyakita, dijual dengan harga Rp14.000 per liter, kendati volumenya terbatas di pasaran. Sudah hampir 2 bulan, harga rata-rata minyak goreng dengan merek Minyakita terus merangkak naik seiring dengan terbatasnya pasokan di pasar tradisional. Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng subsidi itu secara nasional pada 21 Februari 2023 dijual Rp15.100 per liter atau naik 7,09% dibandingkan dengan harga pada 2 Januari 2023. Kenaikan harga Minyakita terbukti tidak merata di setiap daerah. Hal itu terbukti dari data diparitas harga minyak goreng Minyakita di Kemendag. Di provinsi Gorontalo, harga rerata Minyakita sebesar Rp18.000 per liter, sedangkan di DI Yogyakarta seharga Rp15.000 per liter. Harga Minyakita di Gorontalo terpaut jauh saat dibandingkan dengan di Kepulauan Riau sebesar Rp14.000 per liter sedangkan Sumatra Barat Rp15.333 per liter. Di Sumatra Barat, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatra Barat Ridonal mengatakan bahwa tidak ada persoalan soal stok minyak goreng di provinsi itu kendati harga Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Pada Februari 2023, kuota minyak goreng subsidi yang disediakan Kemendag untuk Sumbar mencapai 10.305 ton berupa minyak goreng curah dan Minyakita. Dari kuota 10.305 ton, posisi hingga 21 Februari 2023 telah didistribusikan sebanyak 5.673,25 ton di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Muba Yusuf Amilin memaparkan kegiatan operasi pasar digelar bekerja sama dengan distributor minyak goreng CV Mekar Abadi dalam rangka pengendalian angka inflasi serta stabilitas harga kebutuhan pokok di Muba. Sementara itu, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan Kemendag menyiapkan sejumlah cara untuk memastikan minyak goreng, baik curah maupun kemasan Minyakita, menjelang Ramadan tersedia di pasaran.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menetapkan harga batas atas pembelian gabah dan beras, untuk mengendalikan laju kenaikan harga gabah/beras. Namun, kalangan petani menilai ketentuan itu bakal merugikan mereka karena harga pembelian pemerintah lebih rendah dari ongkos produksi. Kebijakan itu juga berisiko tidak efektif mengendalikan harga jika tidak disokong produksi dan pengelolaan cadangan yang baik. Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Edaran No 47/TS.03.03/K /02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang bertujuan untuk mengendalikan laju kenaikan harga gabah/beras. Dalam surat itu, terdapat tanda tangan sejumlah perwakilan pelaku usaha dan pihak terkait yang menyepakati harga pembelian gabah/beras, dari Perum Bulog, Satgas Pangan Polri, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Wilmar Padi Indonesia, PT Surya Pangan Semesta, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, PT Belitang Panen Raya, dan Menata Citra Selaras. Dalam surat itu, perwakilan-perwakilan tersebut menyepakati harga batas bawah pembelian gabah atau beras mengikuti Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, yakni Rp 4.200 per kg di tingkat petani untuk gabah kering panen (GKP). Sementara batas atasnya, sesuai surat edaran itu, disepakati Rp 4.550 per kg di tingkat petani. Kesepakatan itu merupakan hasil rapat pada Senin (20/2).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, perwakilan petani dari Himpunan  Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) terlibat dalam perumusan harga tersebut. ”Pastinya (kebijakan harga tersebut) untuk menjaga harga petani dan konsumen,” katanya saat dihubungi, Selasa (21/2). Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai, kebijakan harga tersebut merunyamkan keadaan petani. Berdasarkan perhitungannya, harga pembelian pemerintah (HPP) semestinya sekitar Rp 5.600 per kg GKP di tingkat petani. Artinya, rentang harga pembelian yang ditetapkan berada di bawah angka tersebut. Dengan nilai yang berada di bawah usulan petani, Henry berpendapat, kebijakan tersebut hanya menguntungkan korporasi yang bergerak di perberasan. ”Korporasi dapat membeli beras dengan harga murah dan menjualnya di pasar premium,” ujarnya. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa berpendapat, kebijakan harga pembelian beras terbaru meng ancam kesejahteraan petani. Berdasarkan survei asosiasinya, ongkos produksi padi tahun 2019 mencapai Rp 4.523 per kg GKP di tingkat petani. Pada September 2022, angkanya sudah menyentuh Rp 5.667 per kg GKP. Oleh sebab itu, dia berharap, harga pembelian sekitar Rp 5.700 per kg. (Yoga)

Pada awal tahun ini, ketidakpuasan publik tertinggi di bidang ekonomi mengemuka dari aspek pengendalian harga barang dan jasa yang mencapai 55,7 %, dari survei terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi di Indonesia. Survei berlangsung pada 25 Januari-4 Februari 2023. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai  ketidak puasan publik tersebut berkaitan dengan kenaikan harga beras. Beras merupakan komoditas yang berpengaruh signifikan dalam pergerakan inflasi. ”Harga komoditas pangan (penyumbang inflasi) yang naik pada awal tahun lalu hanya minyak goreng. Awal tahun ini, harga beras dan minyak goreng naik,” ujar Rusli saat dihubungi, Senin (20/2). Data BPS menunjukkan, inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28 % dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

Pada Januari 2023, inflasi bulanan beras sebesar 2,34 % dengan andil 0,07 %, lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan beras pada Januari 2022 sebesar 0,94 % dengan andil 0,03 %. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, rata-rata nasional harga beras medium di pasar tradisional per Senin (20/2) mencapai Rp 13.050-Rp 13.200 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada awal 2022 yang Rp 11.550-Rp 11.750 per kg ataupun akhir tahun di Rp 12.450-Rp 12.600 per kg. Harga ini juga berada di atas HET beras medium di tingkat konsumen Rp 9.450-Rp 10.250 per kg sesuai Peramendag No 57 Tahun 2017. Menurut Rusli, pengawasan terhadap distribusi beras juga mesti diperkuat guna menyokong upaya pengendalian harga. ”Dalam hal ini, Satgas Pangan harus memastikan tidak ada pihak yang bermain dalam distribusi beras. Selain itu, tim pengendalian inflasi daerah di tingkat provinsi juga mesti memantau pergerakan harga ditingkat kabupaten/kota agar dapat mengalirkan suplai  dari daerah yang surplus ke yang defisit,” katanya. (Yoga)

Produsen nikel matte PT Vale Indonesia Tbk membukukan laba bersih 200,32 juta dollar AS atau sekitar Rp 3 triliun pada 2022. Pencapaian ini naik 19,8 % dari laba bersih yang diperoleh pada 2021 yang sebesar 167,2 juta dollar AS. Kenaikan laba bersih ini ditopang kenaikan penjualan. Demikian dikatakan CEO dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Senin (20/2). (Yoga)

Pemerintah menargetkan inflasi pangan tahun ini sebesar 3% hingga 5%, lebih rendah dari tahun lalu yang berada di level 5,61%. Upaya menekan inflasi pangan ini untuk mengejar target inflasi umum kembali ke target sasaran yang sebesar 2% hingga 4%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) pada Senin (20/2) kemarin, membahas mengenai pemicu inflasi pangan bergejolak alias volatile food, yang utamanya di hari besar keagamaan. "Secara khusus kami berbicara mengenai ketersediaan beras dengan target volatile food 3% sampai 5%," kata Airlangga.

Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM mengatakan, pencampuran bioetanol dengan Pertalite yang memiliki RON 90 dikhawatirkan bakal mengerek harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi tersebut. Alasannya, saat ini harga jual Pertalite yang sebesar Rp10.000 per liter masih di bawah harga bioetanol yang senilai Rp13.000 per liter. Atas dasar hal tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk mencampur bioetanol ke Pertamax yang memiliki harga satu level dengan bioetanol. “Kalau dicampur dengan Pertalite nanti ada komponen harga tambahan yang harus dicari cara penyelesaiannya, sehingga sekarang kita melihatnya ke Pertamax,” kata Dadan, Senin (20/2). Dia pun berharap pemilihan Pertamax sebagai BBM yang akan dicampur dengan bioetanol dengan porsi 5% itu bakal mempercepat implementasi program E5. Targetnya, E5 bisa diterapkan secara efektif pada semester pertama tahun ini seperti yang telah disampaikan oleh Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, distribusi bioetanol membutuhkan proses logistik yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan bahan bakar berbasis fosil. Pasalnya, bioetanol lebih cepat busuk karena berasal dari batangan tebu.