PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis pertamax, pertamax turbo, pertamina dex, dan dexlite mulai Rabu (1/3). Harga pertamax dan turbo naik, sedangkan harga dex dan dexlite turun. Penyesuaian itu dipengaruhi perkembangan harga minyak mentah dunia. Untuk Aceh, Jawa, Bali, NTB dan NTT, misalnya, harga pertamax naik dari Rp 12.800 per liter jadi Rp 13.300 per liter. Sementara harga pertamina dex turun dari Rp 16.850 per liter menjadi Rp 15.850 per liter. (Yoga)

Petani di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, menanam talas beneng untuk dijual daunnya sebagai bahan rokok ke Australia. Dari Medan, pengusaha mengekspor kue kepiting ke Amerika Serikat. ”Pengembangan produk unggulan perlu dilakukan sebagai suatu strategi pembangunan ekonomi daerah,” kata Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Rabu (1/3/2023). (Yoga)

Sejumlah emiten perkebunan sawit telah merilis kinerja 2022. Mayoritas emiten produsen crude palm oil (CPO) ini membukukan pertumbuhan kinerja. Salah satunya adalah PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG). Di tahun lalu, DSNG membukukan penjualan Rp 9,63 triliun, naik 35% secara tahunan. Pertumbuhan penjualan tersebut ikut menopang laba bersih DSNG. Pada 2022, laba bersih DSNG senilai Rp 1,21 triliun, naik 63% secara tahunan dari Rp 739,6 miliar. Selain DSNG, pada 2022, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) juga mencatat pertumbuhan laba bersih 158% secara tahunan jadi Rp 3,09 triliun. Joni Tjeng, Sekretaris Perusahaan TAPG mengatakan, tahun ini perseroan  berupaya untuk mengerek volume produksi. "Kami targetkan produksi TBS bisa meningkat di kisaran single digit, " ujar Joni kepada Kontan, Rabu (1/3). Direktur Dharma Satya Nusantara Jenti Widjaja menuturkan, tahun ini DSNG membidik pertumbuhan produksi 10%. Tahun lalu, DSNG memproduksi TBS 2,21 juta ton, naik 13,8% secara tahunan.

JAKARTA, ID–Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi beras nasional pada Januari- April 2023 mencapai 13,79 juta ton, naik 0,08 juta ton atau 0,56% dibandingkan periode sama 2022 yang sebesar 13,71 juta ton. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya produksi padi hingga 0,53% yang didorong oleh bertambahnya luas panen sampai 2,13% pada Januari-April 2023 dibanding Januari-April 2022. Namun demikian, potensi produksi beras itu bisa saja nantinya terkoreksi karena pengaruh cuaca. Menurut BPS, potensi luas panen padi pada Januari- April 2023 mencapai 4,51 juta hektare (ha), naik 0,09 juta ha atau 2,13% dibanding periode sama 2022 yang seluas 4,41 juta ha. Penambahan luas panen itu mendorong peningkatan produksi padi pada Januari- April 2023 sebesar 23,94 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 0,13 juta ton atau 0,53% dibanding periode sama 2022 yang mencapai 23,82 juta ton. Setelah melalui konversi merujuk Hasil Survei Konversi Gabah ke Beras 2018, produksi beras Januari-April 2023 mencapai 13,79 juta ton, naik 0,08 juta ton atau 0,56% dari periode sama 2022 sebesar 13,71 juta ton. (Yetede)

Pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,4 juta ton pada musim panen raya Maret-April 2023 di sejumlah daerah menemui hambatan. Perum Bulog tidak bisa segera menyerap gabah dan beras lantaran harganya masih di atas harga pembelian pemerintah. Berdasarkan pantauan Kom- pas di sejumlah sentra padi di Jabar dan Jateng yang panen pada 27-28 Februari, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani masih di atas Rp 5.000 per kg. Sementara harga gabah kering giling (GKG) di Jabr, seperti Karawang, Subang, dan Indramayu, mencapai Rp 6.000 per kg. Adapun harga beras Rp 9.500 per kg. Harga GKP, GKG, dan beras itu masih lebih tinggi ketimbang batas atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Harga batas atas HPP GKP di ting-kat petani ditetapkan Rp 4.550 per kg, GKG di penggilingan Rp 5.700 per kg, dan HPP beras medium di gudang Bulog Rp 9.000 per kg. Jumair (48), pelaku usaha penggilingan kecil mitra Bulog Cirebon, Jawbar, Selasa (28/3), mengaku masih menunggu harga GKP di tingkat petani turun. Saat ini, harga GKP di Cirebon dan sekitarnya masih Rp 5.000 per kg, sementara di Brebes, Jateng, harganya Rp 4.800 per kg. ”Di daerah-daerah itu masih belum banyak yang pane ujarnya di Cirebon. Menurut Jumair, tingginya harga GKP tidak hanya dipengaruhi kenaikan biaya pokok produksi, tetapi juga oleh pedagang dan penggilingan bermodal besar. Mereka berani membeli GKP di tingkat petani di sejumlah daerah yang sudah panen lebih awal, yakni seharga Rp 6.500-Rp 6.800 per kg. (Yoga)

Terhitung mulai 7 Maret 2023, pembelian solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di NTT wajib menggunakan kode QR (quick response code). Deden Mochammad Idhani, Area Manager Communication Relations dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (28/2) mengatakan, hal itu agar penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran. (Yoga)

Pelaku industri terus mengharapkan perbaikan implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk tujuh sektor industri yang ditetapkan US$6 per MMbtu. Sejumlah kendala masih terjadi di lapangan, meski kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan daya saing industri. Baru beberapa tahun diterapkan, pelaksanaan HGBT masih terus diperbincangkan karena implementasinya yang tidak kunjung sesuai harapan. Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), mengatakan hingga kini pihaknya masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan HGBT. Padahal, industri keramik masuk ke dalam tujuh sektor yang berhak menerima harga gas US$6 per MMbtu bersama dengan pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet. Menurutnya, saat ini suplai gas di area Jawa Barat dan Jawa Timur menghadapi gangguan, karena hanya dibolehkan menggunakan sekitar 65%–85% dari alokasi yang telah ditetapkan. Kendala serupa sebenarnya telah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa masih ada masalah pasokan gas di wilayah Jawa Timur yang berujung pada dibatasinya volume penggunaan gas menjadi 27%–60% dari kontrak, dan pengenaan biaya tambahan apabila penggunaannya melebihi volume yang telah dibatasi itu. “Terhadap volume gas yang dicantumkan dalam Kepmen ESDM No. 134/2021, diberlakukan kuota sebanyak 60%–90% pada 2022,” katanya beberapa waktu lalu. Selain itu, Agus juga menyampaikan masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga di atas US$6 per MMbtu, seperti PT Domas Agro Inti Prima yang membayar US$8 per MMbtu, Pupuk Iskandar Muda US$6,59 per MMbtu, dan Wilmar Nabati US$6,86 per MMbtu. Menteri ESDM Arifin Tasrif mempertanyakan kenapa tujuh industri tersebut tidak pernah optimal menyerap gas bumi yang dialokasikan untuk kebijakan HGBT. Padahal, pemerintah terus meningkatkan alokasi gas bumi untuk tujuh industri tersebut tiap tahunnya sejak kebijakan HGBT dimulai pada 2020.

Sejumlah lahan pertanian padi di Jabar dan Jateng tergenang banjir menjelang masa panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret-April 2023. Ancaman gagal panen dan kerugian akibat rendahnya harga jual gabah mengintai petani. Apalagi harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras, instrumen untuk melindungi petani, ditetapkan di bawah ongkos produksi. Pantauan di wilayah utara Jabar, sejumlah areal persawahan tampak tergenang banjir. Dari Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed, sawah-sawah di kawasan Pasirtanjung, Cikarang, Bekasi, Jabar, Senin (27/2) pukul 09.49, tampak tergenang banjir. Banjir juga terjadi di areal persawahan di sejumlah desa di Kecamatan Banyusari, Karawang, Jabar. Di Desa Gempol Kolot, Kecamatan Banyusari, data sementara, 7 hektar (ha) sawah terendam banjir. Sebagian besar padi di desa itu berusia 60 hari dan sudah berbulir.

Sama (48), petani Desa Gempol Kolot, mengatakan, air Sungai Cilamaya mulai meluap pukul 09.00. Lebih dari separuh dari 1 ha sawahnya terendam banjir. ”Padi sudah berbulir dan sebulan lagi panen. Lantaran terendam banjir, sudah pasti bakal gagal panen,” ujarnya. Sama menambahkan, modal menanam padi Rp 8 juta per ha. Jika dipanen dan tidak terendam banjir, ia bisa memperoleh Rp 15 juta. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan bagi petani yang padinya terendam banjir dan gagal panen. Banjir juga terpantau melanda persawahan di Sukasari, Subang, kemarin pukul 16.14. Sekitar 33 kilometer dari titik pantauan itu, sawah di kawasan Bugel, Indramayu, juga terkena banjir. (Yoga)

Kebijakan yang proporsional, kemampuan serapan di dalam negeri, dan kepentingan jangka panjang menjadi tiga hal yang mesti dipertimbangkan dalam kebijakan hilirisasi mineral. Kepastian arah hilirisasi harus jelas sehingga tarik ulur kebijakan tidak terulang kendati larangan ekspor mineral mentah per Juni 2023 sudah sesuai amanat undang-undang. Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Di sisi lain, ada 20 juta ton bijih bauksit yang terancam tak terserap jika kebijakan itu diterapkan. Pemerintah masih berpegang pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait larangan tersebut.

Sekjen Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani, Senin (27/2) di Jakarta mengatakan, kesiapan fasilitas dan industri, baik dari bauksitmenjadi alumina maupun lebih hilir lagi, yakni dari alumina menjadi aluminium, perlu disiapkan dengan lebih cepat. Hal tersebut mesti dipastikan supaya ada arah yang jelas dalam tahapan hilirisasi. ”Lalu, dipersiapkan juga sektor lebih hilir lagi, yakni produk yang siap digunakan untuk masyarakat. Hal-hal seperti itu perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan timeline (lini masa) dari pelarangan ekspor untuk setiap tingkatan produk,” kata Resvani. (Yoga)

Pemerintah daerah (pemda) diminta berpartisipasi lebih aktif dalam penanganan inflasi, khususnya dari sisi harga pangan. BPS mencatat, ada empat komoditas pangan yang menjadi penyebab inflasi pada minggu ke-4 Februari 2023, yaitu beras, cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah. Berdasarkan rincian data BPS, kenaikan harga beras terjadi di 149 kabupaten/ kota, cabai merah terjadi di 123 kabupaten/kota, minyak goreng di 117 kabupaten, dan bawang merah di 84 kabupaten/kota.

Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (27/2/2023) menjelaskan, penanganan inflasi harus dilakukan secara sinergis dari pemerintah pusat hingga di daerah. “Peran paling utama pemerintah dae[1]rah mengendalikan harga yang berubah sesuai mekanisme pasar terutama pangan seperti cabai rawit, ayam ras, dan beras. Ini yang harus kita kendalikan,” kata dia. Menurut Tito, kepala daerah bekerja sama dengan kepala daerah lainnya agar bisa menjaga stabilisasi harga pangan. Kepala daerah juga didorong untuk gencar melakukan rapat dan evaluasi agar bisa meli[1]hat secara mendalam hal-hal penyebab terjadinya inflasi. (Yetede)