JAKARTA, ID - Indonesian Petroleum Association (IPA) berharap revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi segera terbit. Payung hukum diperlukan guna kepastian investasi di sektor hulu migas. Terlebih, pelaku migas ikut berperan serta dalam transisi energi bersih. Direktur Eksekutif IPA Marjolin Wajong mengatakan UU Migas yang ada disahkan pada 2001. Tantangan hulu migas kini berbeda dengan kondisi pada dua dekade silam. Saat ini upaya menekan emisi karbon menjadi semangat global dan industri hulu migas pun memiliki komitmen yang sama. Komitmen itu antara lain dengan menerapkan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) untuk menangkap emisi karbon. Hanya saja upaya ini belum ada peraturan mengenai tersebut. "Terkait energi transisi, tidak ada di UU Migas. Saat ini teknologi yang dipakai dengan CCUS tapi di undang-undang tidak ada,” kata Marjolin Wajong dalam media visit ke redaksi B-Universe di Jakarta, Kamis (23/2). (Yetede)

Kebijakan harga pembelian gabah dan beras yang diterapkan pemerintah dinilai berisiko menggerus motivasi sekaligus regenerasi petani. Sebab, sebagai instrument untuk melindungi petani, harga batas bawah pembelian pemerintah ditetapkan lebih rendah daripada ongkos produksi. Dengan situasi itu, insentif usaha yang diterima petani berpotensi makin tertekan. Selain menekan kesejahteraan petani, minimnya insentif usaha bakal menyurutkan minat generasi muda untuk terjun ke sector pertanian. Dalam jangka panjang, situasi itu mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Edaran No 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang akan berlaku mulai 27 Februari 2023, dimana harga batas atas gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 4.550 per kg.

Adapun harga batas bawah pembelian gabah/beras mengacu Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Sesuai regulasi ini, harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani ditetapkan Rp 4.200 per kg. Sejumlah organisasi petani menilai HPP sudah makin tak relevan karena ongkos produksi terus naik. Hasil survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), mencatat ongkos produksi padi pada 2019 mencapai Rp 4.523 per kg GKP. Seiring dengan naiknya harga input usaha tani, ongkos produksi padi naik menjadi Rp 5.667 per kg GKP pada September 2022. Selain lebih rendah ketimbang ongkos produksi, insentif usaha yang dinikmati petani menipis karena harga barang kebutuhan terus naik. Menurut Ketua Departemen Pengkajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Mujahid Widian, kenaikan harga gabah belum cukup untuk mengakomodasi inflasi yang dihadapi petani sebagai konsumen. Kesejahteraan petani pun turun. ”Akhirnya, banyak generasi muda tidak mau jadi petani karena melihat kesejahteraan petani tidak terjamin,” katanya, Rabu (22/2). (Yoga)

Kementerian ESDM meluncurkan skema perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Untuk tahap I pada 2023, perdagangan karbon secara langsung dilakukan oleh 99 PLTU berbasis batubara dari 42 perusahaan dengan kapasitas total 33,6 gigawatt. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Priharto Dwinugroho, di sela-sela peluncuran perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik, di Jakarta, Rabu (22/2) mengatakan, setiap pembangkit memiliki nilai batas atas (cap) emisi yang berbeda-beda dan telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, pembangkit dengan emisi di atas cap berarti defisit, sedangkan pembangkit dengan emisi di bawah cap berarti surplus. Dalam perdagangan karbon, pembangkit defisit membeli emisi dari pembangkit surplus. Dari 99 PLTU, ada 500.000 ton CO2 ekuivalen (CO2e) emisi yang akan di perdagangkan atau yang surplus pada 2023. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Wahyu Marjaka mengemukakan, secara nasional,  subsektor pembangkit listrik/PLTU (sektor energi) menjadi yang pertama memulai perdagangan karbon. Pihaknya mengapresiasi dan nantinya disusul sektor-sektor lainnya. (Yoga)

Pemerintah siap menjalankan perdagangan karbon untuk sektor tenaga listrik mulai tahun ini. Perdagangan karbon akan melibatkan 99 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola 42 perusahaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghitung, estimasi emisi yang dihasilkan dari 99 pembangkit ini mencapai 20 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e). Dari sini, potensi yang bisa diperdagangkan mencapai 500.000 ton CO2e. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, M. P. Dwinugroho menambahkan, harga yang ditetapkan untuk emisi yang diperdagangkan ditentukan Kementerian Keuangan. Hitungan terakhir, harga yang dikenakan berkisar US$ 2 hingga US$ 18 per ton CO2e. "Kalau pasar internasional bisa US$ 2 hingga US$ 99 per ton CO2e. Pajaknya US$ 135 sampai US$ 137 per ton CO2e," terang dia. Tahun ini, Kementerian ESDM telah menetapkan nilai Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) kepada 99 pembangkit dari 42 perusahaan. Implementasi PTBAE pembangkit listrik meliputi tiga fase. Fase pertama pada 2023 sampai 2024, fase kedua di 2025-2027 dan fase ketiga tahun 2027-2030.

Transaksi di Bursa Berjangka Komoditi dan Derivatif alias Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) pada awal tahun ini meningkat. Foreign exchange menjadi komoditas yang paling ramai diperdagangkan di ICDX selama Januari 2023. Research & Development ICDX Revandra Aritama mengatakan, mata uang asing bergerak fluktuatif di awal tahun ini. Gejolak valuta asing cukup tinggi karena kebijakan moneter berbagai negara banyak mengalami perubahan. Per Januari 2023, nilai transaksi ICDX tumbuh 10,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 menjadi Rp 8 triliun. "Transaksi multilateral mencatatkan 135.631 lot," jelas Revandra, kepada KONTAN. Komoditas lain yang nilai transaksinya meningkat adalah minyak mentah, dan emas. Revandra mengatakan, belum bisa menyebutkan angka pasti nilai transaksi per komoditas. Namun, dia memproyeksikan, di tahun 2023, volume transaksi perdagangan berjangka komoditi mencapai 10 juta lot di 2023.

Langkah strategis untuk mencapai target netral karbon pada 2060 telah ditempuh pemerintah. Kemarin, Rabu (22/2), skema perdagangan karbon yang merupakan salah satu tahapan penting untuk mencapai target tersebut resmi diluncurkan.n Selain bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, kehadiran perdagangan karbon juga dinilai dapat memantik potensi bisnis yang menjanjikan. Melalui skema tersebut, perusahaan yang mampu menekan emisi, dapat menjual kredit karbon mereka ke perusahaan yang melampaui batas emisi. Alhasil, sumber penerimaan perusahaan yang berhasil menekan emisi bakal bertambah. Adapun, pada fase 1, perdagangan karbon hanya melibatkan 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas 33.569 megawatt (MW). Perdagangan karbon tahun ini juga hanya dilakukan mandatori pada PLTU yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Dia menjelaskan perdagangan karbon tersebut berjalan sesuai mekanisme pasar. Nilai ekonomi karbon yang diatur tersebut, katanya, menjadi insentif bagi perusahaan yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Arifin mengatakan, peningkatan pendapatan dari nilai ekonomi karbon itu juga dapat digunakan untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, serta membiayai reformasi fiskal. Di Indonesia, nilai transaksi perdagangan karbon fase 1 diperkirakan menembus US$9 juta per tahun, dengan asumsi jumlah karbon yang potensial untuk diperdagangkan secara langsung antarperusahaan sebesar 500.000 ton CO2e, dan harga kredit karbon yang diproyeksi sebesar US$2 hingga US$18 per ton CO2e.

Kopi dari Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh, belum setenar kopi dari Gayo, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kopi Tangse kian populer. Usaha Edi Azhari (41) dan para petani perlahan berbuah hasil. ”Kopi Tangse pernah populer. Karena konflik, banyak petani tidak sempat merawat kebun. Namun sekarang, kami kembali fokus merawat kopi,” ujar Edi, Kamis (2/2) saat ditemui di kedai kopi miliknya di Tangse, sebuah kecamatan di Pidie, 60 km dari pusat Kota Pidie. Tahun  2015 hingga 2017, Edi mulai serius belajar tentang kopi.Bolak-balik Tangse ke Takengon, Aceh Tengah. Dia belajar cara budidaya, pengolahan pascapanen, hingga ilmu barista. Merasa sudah cukup mumpuni ilmu tentang kopi, Edi bersama dua teman patungan membuka kedai kopi di pusat kota Tangse. Di kedai yang diberi nama H2E Kopi itu mereka menjual beragam kopi, seperti liberika, robusta, dan arabika. Edi menginginkan kedai itu tidak hanya tempat jualan, tetapi juga menjadi ruang bersama belajar kopi. Edi dengan tekun menjelaskan tentang kopi Tangse kepada tamu yang datang.

Sejarah kopi Tangse dari hulu ke hilir telah dikuasai. Sebuah mesin sangrai (roasting) hibah dari Pemkab Kabupaten Pidie dia letakkan di dekat dapur racik agar para pengunjung juga bisa melihat pengolahan kopi. Semua kopi di kedainya adalah hasil produksi petani Tangse. Edi menampung biji kopi mentah atau green bean dari petani di sana. Edi memiliki petani binaan dan membeli lebih mahal dari harga pasaran. Robusta Rp 35.000 per kg dan liberika Rp 33.000 per kg. Uniknya di kedai H2E tidak menyajikan kopi saring, tetapi pakai mesin espreso. Padahal, biasanya di Aceh, kopi robusta dan liberika disajikan dengan cara disaring. Adapun kopi arabika jamak disajikan dengan mesin espreso. Edi juga memproduksi bubuk kopi. Pada kemasan ditulis ”Kopi Tangse” premium, ini bagian usaha Edi memopulerkan kopi Tangse. Penjualan juga dilakukan melalui toko dalam jaringan. membuahkan hasil. Belakangan kopi Tangse mulai  dihadirkan dalam pameran kopi tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, beberapa kali Edi jadi dewan juri lomba kopi. Edi membuka jaringan ke pasar nasional dan internasional. Tahun lalu dia mengirimkan contoh kopi liberika ke Malaysia. Pembeli di sana meminta persediaan 10 ton per tiga bulan, tetapi Edi tidak menyanggupi karena belum sanggup menjamin kualitasnya. (Yoga)

JAKARTA, ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan pemenang lelang penawaran langsung Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap II yang digelar Tahun 2022 untuk tiga Wilayah Kerja (WK), yakni WK Sangkar, WK Bunga dan WK Peri Mahakam. Total komitmen investasi dari 3 WK tersebut adalah sebesar US$ 14,2 juta dan bonus tanda tangan sebesar US$ 200.000. “WK Sangkar dimenangi oleh PT Saka Eksplorasi Timur, WK Bunga dimenangi oleh Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi dan Pasco International Corporation, dan WK Peri Mahakam dimenangi oleh PT Pertamina Hulu Energi dan Eni Indonesia Limited,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di Jakarta, Rabu (22/2) Tutuka menjelaskan, WK Bunga berlokasi di lautan Provinsi Jawa Timur dengan luas area 8.500 km2 dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 1.300 MMBOE. Sedangkan WK Peri Mahakam, berlokasi di lautan dan daratan Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas area 7.414,43 km2 dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 1.300 MMBOE.  (Yetede)

Umur aset sumber daya mineral berupa bauksit, timah dan tembaga yang dimiliki oleh Indonesia sangat lama sehingga ketersediaan pasokan ketiga komoditas ini dapat dioptimalkan untuk mewujudkan hilirisasi mineral di dalam negeri. Hilirisasi pengolahan ketiga mineral ini di dalam negeri dapat menjadi alternatif sumber penerimaan pajak yang baru bagi Negara di masa yang akan datang.

Pabrik pengolahan bijih tembaga yang existing di Indonesia hingga saat ini masih pada tahap pemurnian sedangkan pabrik pengolahan bijih timah hanya sampai pada sebagian tahap forming sehingga hilirisasi tembaga, bauksit dan timah di Indonesia dapat dikatakan belum terintegrasi hingga produk akhir. Namun seperti halnya hilirisasi nikel, potensi pajak yang bisa tergali belum optimal karena hilirisasi yang sudah dilakukan belum menciptakan rantai pasok dalam sebuah industri yang terintegrasi di dalam negeri.

Hilirisasi tembaga dan bauksit yang sedang dirintis oleh pemerintah menimbulkan adanya ekosistem baru dalam rantai produksi pengolahan kedua mineral tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, wajib pajak rekanan ketiga perusahaan tersebut juga seharusnya perlu diawasi karena peningkatan peredaran usaha yang dilaporkan ketiga smelter ini seharusnya juga diiringi dengan peningkatan peredaran usaha yang dilaporkan rekanan masing – masing.

Pemerintah bekerja keras menjamin harga minyak goreng bersubsidi, baik curah maupun Minyakita, dijual dengan harga Rp14.000 per liter, kendati volumenya terbatas di pasaran. Sudah hampir 2 bulan, harga rata-rata minyak goreng dengan merek Minyakita terus merangkak naik seiring dengan terbatasnya pasokan di pasar tradisional. Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng subsidi itu secara nasional pada 21 Februari 2023 dijual Rp15.100 per liter atau naik 7,09% dibandingkan dengan harga pada 2 Januari 2023. Kenaikan harga Minyakita terbukti tidak merata di setiap daerah. Hal itu terbukti dari data diparitas harga minyak goreng Minyakita di Kemendag. Di provinsi Gorontalo, harga rerata Minyakita sebesar Rp18.000 per liter, sedangkan di DI Yogyakarta seharga Rp15.000 per liter. Harga Minyakita di Gorontalo terpaut jauh saat dibandingkan dengan di Kepulauan Riau sebesar Rp14.000 per liter sedangkan Sumatra Barat Rp15.333 per liter. Di Sumatra Barat, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatra Barat Ridonal mengatakan bahwa tidak ada persoalan soal stok minyak goreng di provinsi itu kendati harga Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Pada Februari 2023, kuota minyak goreng subsidi yang disediakan Kemendag untuk Sumbar mencapai 10.305 ton berupa minyak goreng curah dan Minyakita. Dari kuota 10.305 ton, posisi hingga 21 Februari 2023 telah didistribusikan sebanyak 5.673,25 ton di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Muba Yusuf Amilin memaparkan kegiatan operasi pasar digelar bekerja sama dengan distributor minyak goreng CV Mekar Abadi dalam rangka pengendalian angka inflasi serta stabilitas harga kebutuhan pokok di Muba. Sementara itu, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan Kemendag menyiapkan sejumlah cara untuk memastikan minyak goreng, baik curah maupun kemasan Minyakita, menjelang Ramadan tersedia di pasaran.