Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik kembali setelah aturan batas atas harga pembelian gabah dan beras dicabut. Situasi itu dinilai turut menyebabkan penggilingan kecil tidak bisa memasok beras ke Perum Bulog dan berpotensi membuat harga beras naik lagi. Per 7 Maret 2023, Badan Pangan Nasional mencabut Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional No 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang diimplementasikan sejak 27 Februari 2023. Dengan pencabutan itu, penggilingan tidak lagi terikat pada harga batas atas pembelian gabah/beras. Sebelumnya, harga batas atas pembelian GKP di tingkat petani dan penggilingan ditetapkan masing-masing Rp 4.550 per kg dan Rp 4.650 per kg. Adapun gabah kering giling (GKG) Rp 5.700 per kg dan beras medium di gudang Bulog Rp 9.000 per kg.

Jumair (48), pelaku usaha penggilingan mitra Bulog Cirebon, Jabar, Rabu (8/3), mengatakan, setelah SEitu dicabut, harga GKP di tingkat petani naik lagi di Jabar dan sejumlah daerah di Jateng, seperti Brebes dan Cilacap. Sebelum harga batas atas diterapkan, harga GKP di tingkat petani sempat mencapai Rp 6.500 per kg. Namun, setelah batasan harga diterapkan, harga GKP turun jadiRp 4.700 per kg. “Setelah batas atas harga pembelian dicabut, harga GKP petani kembali naik jadi Rp 5.200 per kg. Hal itu membuat pedagang penebas, termasuk dari korporasi besar, bersaing ketat. Yang punya modal kuat yang bakal menang,” ujarnya. Jumair  menambahkan, dengan GKP setinggi itu, penggilingan kecil belum dapat memasok beras ke Bulog. Harga GKP itu masih di atas fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras, dimana HPP GKP di petani ditetapkan Rp 4.200-Rp 4.550 per kg dan GKG di penggilingan Rp 5.250-Rp 5.700 per kg. (Yoga)

Kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi nikel mulai berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan nasional. Ekspor produk nikel dan investasi sektor ini melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip data BPS, nilai ekspor produk nikel pada 2017  sebesar 3,3 miliar USD, berkat hilirisasi, pada 2022, nilainya melonjak hampir sepuluh kali lipat menjadi 29 miliar USD. Lonjakan juga tercatat pada aspek investasi. Pada 2022 investasi di sektor industri logam Rp 171,2 triliun, terbesar dibandingkan sektor lainnya. ”Melalui program hilirisasi sumber daya alam, kami berharap Indonesia jadi negara pengekspor komoditas bernilai tambah tinggi,” ujar Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang dalam HSBC Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu (8/3).

Vice President Metals and Mining Research Wood Mackenzie, Robin Griffin, mengatakan, dengan cadangan nikel 21 juta ton, Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Peneliti dari firma riset mineral yang berkantor pusat di Inggris ini menyebutkan, kekayaan nikel ini merupakan peluang yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia untuk bergerak maju. Hilirisasi nikel yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi juga diungkap dalam studi Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Tercatat ada empat provinsi penghasil nikel yang mengalami peningkatan realisasi investasi di sektor hilir, yaitu Sulsel, , Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara. ”Riset kami menyimpulkan bahwa hilirisasi memberikan dorongan dan kontribusi lebih tinggi terhadap produk domestik bruto regional,” ungkap Rizal Taufikurahman, Ekonom Indef yang mengetuai tim riset ini. (Yoga)

Masyarakat Jambi menggugat Menteri ESDM, Gubernur Jambi, dan tujuh perusahaan tambang terkait masalah pengangkutan batubara yang terus berlarut di Jambi. Para tergugat dituntut membayar denda Rp 5 triliun. Gugatan hukum tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Jambi Menggugat, yang mewakili masyarakat, beserta para kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Jambi, Rabu (8/3). Jubir aliansi, Ibnu Kholdun, mengatakan, ada 13 pihak tergugat. Tergugat I adalah Menteri ESDM, tergugat II Gubernur Jambi, serta tergugat III hingga tergugat IX merupakan tujuh korporasi pemegang izin tambang batubara di Jambi. Aliansi juga menggugat KPK, Direktorat Jenderal Pajak, Kapolri cq Kapolda Jambi, serta Ketua DPRD Provinsi Jambi sebagai turut tergugat.

”Gugatan ini sebagai respons atas keresahan masyarakat atas kemacetan berkepanjangan serta jalan rusak dan rentetan kecelakaan akibat buruknya pengaturan pengangkutan batubara di Jambi,” katanya. Ia menyebut lebih dari 10.000 angkutan setiap hari melintasi jalan-jalan di Jambi. Membeludaknya jumlah angkutan batubara tak diiringi peningkatan kapasitas jalan. Tidak disediakan pula jalan khusus untuk pengangkutan batubara. Akibatnya, masyarakat menjadi korban dari aktivitas  distribusi hasil tambang itu. Kondisi itu kian menyengsarakan kehidupan warga yang disebut sebagai bentuk pengabaian negara yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang  sehat serta jaminan keselamatan. Aliansi menuntut pembayaran ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 5 triliun, untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak dan pemulihan kesehatan masyarakat terdampak. (Yoga)

JAKARTA, ID - Keputusan merelokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta dinilai sudah tepat. Terlebih fasilitas pendistribusian BBM tersebut sudah berusia hampir setengah abad. Hanya saja pembangunan depo anyar baru dimulai pada akhir 2024. Artiannya dalam waktu satu tahun ke depan harus disiapkan zona aman (buffer zone) guna menjamin keselamatan dan keamanan bersama. Menurut data Kementerian ESDM, TBBM Plumpang mulai beroperasi pada tahun 1974, di atas lahan seluas 48 hektare, dengan kapasitas tangki sebesar 60 ribu kilo liter (KL). Di tahun 1978, kapasitas dinaikkan menjadi 80 ribu KL, dan meningkat menjadi 200 ribu KL pada 1987. Angka ini bertambah hingga kapasitas penyimpanan BBM di TBBM Plumpang saat ini mencapai 324.535 KL. Zona penyangga di sekitar TBBM Plumpang, atau buffer zone juga telah ditetapkan. Hingga tahun 1987 buffer zone TBBM Plumpang masih sangat aman, dengan lahan kosong yang luas di sekitarnya. Namun seiring berjalannya waktu dan hingga saat ini, area sekitar TBBM Plumpang menjadi padat penduduk. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan depo Plumpang memerlukan perawatan dan perbaikan secara insentif lantaran sudah uzur. Diperlukan langkah mitigasi dalam mencegah terulangnya kembali insiden serupa. Menurutnya relokasi TBBM Plumpang merupakan solusi tepat. “Salah satu opsi solusi. Selain perbaikan sistem maintenance fasilitas dan manajemen resiko,” kata Mulyanto kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (8/3). (Yetede)

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mencabut surat edaran tentang harga batas atas dan bawah pembelian gabah/beras yang berlaku sejak 27 Februari 2023. Pencabutan itu mempertimbangkan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani ke penggilingan serta menjaga daya saing petani. Badan Pangan Nasional (NFA) menerbitkan Surat Edaran No 60/TS.03.03/K/03/2023 tentang Pencabutan SuratEdaran KepalaBadan Pangan Nasional RI No 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras. Surat ini ditetapkan pada Selasa (7/3) dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Dalam surat itu, Arief mengimbau pelaku usaha penggilingan padi tetap menjaga harga pembelian gabah/beras yang wajar. Tujuannya menciptakan persaingan yang sehat, baik di tingkat petani maupun konsumen.

”Kami berupaya menjaga keseimbangan harga (gabah/beras) yang wajar dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu, duduk bersama dengan pemangku perberasan masih diperlukan,” ujarnya saat dihubungi. Surat edaran yang dicabut mencantumkan rentang batas atas dan bawah harga pembelian gabah/beras. Batas bawah pembelian gabah/beras mengacu pada Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, yakni Rp 4.200 per kg gabah kering panen (GKP) di petani serta harga beras medium di gudang Perum Bulog Rp 8.300-Rp 9.000 per kg. Sejak edaran itu terbit pada 20 Februari 2023, harga gabah di lapangan cenderung turun. (Yoga)

JAKARTA, ID - PT Pertamina (Persero) melakukan kajian terkait rencana relokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta. Hasil kajian itu nantinya akan memuat terkait besaran investasi, maupun asal pendanaan. Rencana relokasi TBBM ke lahan PT Pelindo (Persero) dan pembangunan dimulai pada akhir 2024. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan  kebutuhan investasi serta asal pendanaan menunggu hasil kajian. Namun dia belum mengungkapkan target penyelesaian kajian tersebut. “Masih dikaji,” kata Fadjar kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (7/3). Fadjar menuturkan Pertamina memiliki waktu hingga tahun depan dalam menyiapkan perencanaan/pembangunan TBBM anyar. “Rencana  jangka panjang,” tuturnya. Sementara itu, Komisaris Pelindo Mahardi menuturkan lokasi TBBM Pertamina akan berada di  lahan reklamasi seluas 32 hektar. “ Lokasinya berada di  Kali Baru. (IYetede)

Titan Infra Energy Group mengincar pertumbuhan produksi batu bara sebesar 42,8% menjadi sekitar 20 juta ton pada tahun ini dari sebelumnya 14 juta ton pada 2022 melalui pengoperasian proyek 1D Upgrade Phase 1.Direktur Utama PT Titan Infra Energy Darwan Siregar mengatakan, pengoperasian proyek tersebut bakal meningkatkan fasilitas pelabuhan yang saat ini, sehingga mampu mendukung target produksi sebanyak 20 juta ton per tahun.Dia memastikan perusahaan melalui PT Swarnadwipa Dermaga Jaya akan terus mengembangkan fasilitas di pelabuhan yang terletak di Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan itu agar bisa menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Untuk diketahui, Titan Infra Energy telah memiliki jalur khusus angkutan batu bara yang dikelola oleh anak perusahaannya PT Servo Lintas Raya. Saat ini, setidaknya ada 15 perusahaan tambang yang memanfaatkan jalur sepanjang 120 kilometer yang menghubungkan mulut tambang hingga stockpile di sungai.Chairman Titan Group Handoko A. Tanuadji mengatakan, selain meningkatkan produksi perusahaan, pihaknya juga bakal membawa Servo Lintas Raya dan Swarnadwipa Dermaga Jaya melantai di Bursa Efek Indonesia.

JAKARTA, ID – Pemerintah memutuskan untuk merelokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, Jakarta milik Pertamina ke lahan milik PT Pelindo (Persero). Pembangunan depo baru direncanakan pada akhir 2024 mendatang, dengan estimasi waktu pembangunan sektar 2-2,5 tahun. Keputusan pemindahan lokasi Depo Plumpang merupakanhasil rapat antara Kementerian BUMN dengan PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Senin (6/3). Rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar segera menetapkan solusi terkait insiden kebakaran tersebut. Presiden menyampaikan instruksi tersebut kepada awak media usai menyambangi posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3). “Nomer satu tentu arahan Bapak Presiden, solusi melayani, melindungi rakyat. Karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga,” kata Erick usai rapat. Relokasi dilakukan menyusul terjadinya insiden kebakaran pipa penerima BBM dan menjalar ke pemukiman warga yang berada tidak jauh dari Depo.  (Yetede)

JAKARTA- Sejumlah praktisi energi dan pegiat lingkungan menilai besaran subsidi pembelian kendaraan listrik yang ditetapkan untuk menekan emisi karbon dioksida. Meski begitu, bantuan yang disalurkan dua pekan lagi itu dianggap sebagai pijakan awal yang bagus. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan jumlah produsen kendaraan listrik yang bisa memenuhi persyaratan insentif tersebut masih terbatas. Hal itu, disebabkan oleh sulitnya memenuhi syarat  tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40%. "Kalau tahun depan kuotanya ditambah, pasti lebih banyak produsen yang membuka pabrik di dalam negeri untuk mengajarkan  TKDN 40%," kata dia kepada Tempo, kemarin. Saat dioperasikan, Fabby menyebutkan, kendaraan listrik sudah mengeliminasi berbagai  jenis polutan yang biasanya keluar dari knalpot, dari karbon monoksida (CO), nitrogen oksiad (Nox), hidrokarbon, serta partikulat polusi, seperti PM 2,5 dan PM 10. (Yetede)

Pemerintah memastikan melakukan pembenahan dalam distribusi liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi dengan menggunakan basis kartu tanda penduduk guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37/2023, pemerintah memastikan pembenahan distribusi isi ulang LPG tertentu atau LPG 3 kilogram (kg) bakal dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, proses pendataan pengguna LPG tertentu oleh badan usaha penerima penugasan penyediaan dan pendistribusian ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi. Kedua, pemadanan data pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi berupa data by name by address dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait.Artinya, pada tahap kedua pemerintah mulai membatasi siapa saja yang berhak mendapatkan LPG 3 kg. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembatasan volume pembelian LPG tertentu per bulan untuk setiap pengguna.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pihaknya mengawali pendataan secara bertahap di wilayah kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2023. Menurutnya, evaluasi penghimpunan dan pengolahan data penerima manfaat itu bakal dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Tutuka mengakui bahwa pola distribusi LPG 3 kg yang terbuka seperti saat ini telah memengaruhi volume dan besaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah. Selain itu, sistem yang dilakukan saat ini juga membuat subsidi menjadi tidak tepat sasaran.Hal itu pun diakui oleh PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding commercial and trading PT Pertamina (Persero). Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga mengatakan bahwa konsumsi LPG 3 kg berpotensi melonjak apabila tidak diatur dengan baik.