Polisi memiliki dugaan sementara penyebab kebakaran di Terminal Integrated BBM milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Kecamatan Koja, Jakut. Dari data dan keterangan sementara  yang dihimpun polisi, kebakaran terjadi saat pengisian atau penerimaan minyak jenis pertamax dari Balongan, Indramayu, Jabar, di Depo Pertamina Plumpang, yang memicu tekanan berlebih pada tangki. Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat meninjau lokasi kebakaran di Plumpang, Sabtu (4/3) mengatakan, dalam pengisian tangki itu terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan tekanan berlebih dan setelah itu terjadi kebakaran. Polisi masih menyelidiki sumber api dalam kebakaran pada Jumat (3/3) malam itu.

Polisi mengumpulkan bukti di lapangan dan rekaman kamera pemantau. ”Saat ini kami mengumpulkan saksi, CCTV, dan hal-hal yang diperlukan yang sifatnya teknis sehingga nanti bisa kami jelaskan secara scientific crime investigation tentang peristiwa yang sebenarnya. Khususnya terkait sumber api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran,” kata Listyo. Terkait penyebab kebakaran, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan, Pertamina telah membentuk tim gabungan, fungsi terkait, dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi. (Yoga)

Terminal Integrated BBM milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakut, Jumat (3/3) malam, terbakar. Akibat peristiwa itu, 17 orang meninggal dan sedikitnya 50 orang terluka. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi pada Jumat pukul 20.20. Kebakaran merembet ke permukiman padat penduduk di sekitarnya, dengan radius 1 kilometer. Warga mendengar dua kali ledakan saat kejadian. ”Ledakan pertama dan kedua berjarak 15 menit. Ledakan pertama lebih besar,” kata Saini, warga RT 007 RW 001, Rawabadak Selatan, Koja, Jakut, yang rumahnya berjarak 150 meter dari rumah terakhir yang terbakar. Lurah Rawabadak Selatan Suhaina mengatakan, ada lima RW yang sangat dekat dengan lokasi terminal BBM Pertamina, yaitu RW 001, 008, 009, 010, dan 011. Evakuasi warga dilakukan, dengan melibatkan petugas pemadam kebakaran, TNI-Polri, dan satpolpp.

250 petugas dan 55 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Areal yang terbakar mencapai 1,5 hektar. Upaya pemadaman terkendala sumber air, akses jalan yang terbatas, kerumunan warga, dan situasi gelap di lokasi. Pendataan korban hingga pukul 23.25, sebanyak 17 korban meninggal, dua di antaranya anak-anak, telah dievakuasi. Sebanyak 50 korban terluka dirawat di sejumlah rumah sakit, antara lain di RS Pelabuhan, RS Tugu, RS Mulyasari, RS Koja, RS Firdaus , dan RS Yarsi. Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan keprihatinan dan meminta maaf atas kejadian ini. ”Pertamina akan memberikan penanganan yang terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya. Dia juga memastikan pasokan BBM tetap aman. Kapolres Metro Jakut Kombes Gidion Arif Setyawan menyatakan, penyebab kebakaran belum diketahui. Petugas masih focus pada upaya pemadaman dan evakuasi korban. (Yoga)

Program lumbung pangan (food estate) dinilai tidak relevan dengan kondisi Indonesia. ”Indonesia memang negara tropis dengan biodiversitas yang tinggi, tetapi juga memiliki banyak keanekaragaman hama dan penyakit. Ketika sistem pertanian dibuat masif akan timbul ledakan hama dan ini sudah terjadi sejak 1960-an,” ujar peneliti sosiologi pertanian-pangan dan pengajar di Institut Teknologi Bandung, Angga Dwiartama, dalam diskusi media, Jumat (3/3). (Yoga)

Pemerintah tengah merumuskan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras untuk melindungi harga gabah petani di tengah panen raya pada semester I tahun ini. Pemerintah memastikan HPP gabah kering panen Rp 4.200 per kg tidak akan dipakai lagi. Badan Pangan Nasional menginisiasi pertemuan perumusan HPP gabah dan beras tersebut di Bogor, Jabar, Kamis (2/3). Pertemuan itu menghadirkan seluruh pemangku kepentingan perberasan, seperti kementerian dan lembaga, asosiasi dan organisasi petani, serta pelaku usaha. Setiap perwakilan menyampaikan usulan besaran HPP gabah kering panen (GKP) berdasarkan perhitungan struktur ongkos usaha tani. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengusulkan HPP GKP Rp 5.700 per kg, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan Rp 5.550 per kg, Serikat Petani Indonesia (SPI) Rp 5.600 per kg.

Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmassa) mengusulkan harga GKP Rp 5.375 per kg dan Kementan di kisaran Rp 4.800-Rp 5.100 per kg. BRIN juga mengusulkan harga GKP berkisar Rp 4.850-Rp 5.000 per kg. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya telah menampung usulan-usulan itu. Setelah dianalisis, Badan Pangan Nasional akan membawanya ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi. alam penetapan nanti, menurut Arief, pemerintah pasti akan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi kesejahteraan petani, pelaku usaha penggilingan, maupun daya beli konsumen dan inflasi. (Yoga)

JAKARTA, ID – Sedikitnya 17 orang meninggal dan puluhan mengalami luka bakar akibat kebakaran pipa Pertamina yang menyalurkan Pertamax dari Kilang Balongan ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang di Jl Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (03/03/2023), pukul 20.00 WIB. Api dapat dipadamkan pukul 22.43 WIB, namun faktor penyebab kebakaran masih dalam proses investigas. “Api sudah bisa dipadamkan, pukul 22.43 WIB,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir lewat WhatsApp. Meski sempat terjadi kemacetan lalu lintas sejak terjadi kebakaran, tidak ada antrean di SPBU akibat panic buying. Pihak Pertamina pun belum mendapatkan informasi lengkap tentang faktor penyabab kebakaran. “Kami benar-benar prihatin dengan insiden ini dan meminta maaf kepada masyarakat,” kata Dirut Pertamina, Nicke Widyawati. Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari Pertamina bahwa yang terbakar adalah pipa yang menyalurkan Pertamax dari Kilang Balongan ke TBBM Plumpang. Tidak ada tangki BBM yang terbakar. (Yetede)

JAKARTA, ID–Pemerintah segera menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah guna melindungi petani yang tengah menghadapi panen raya semester I-2023 pada Maret-April. HPP gabah di tingkat petani yang berlaku saat ini sebesar Rp 4.200 per kilogram (kg) dinilai sudah tidak relevan dengan situasi terkini. Enam organisasi petani telah dimintai masukan terkait besaran HPP gabah yang baru oleh pemerintah, usulan terendah Rp 5.375 per kg dan tertinggi Rp 5.800 per kg. Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (Bapanas/ NFA) tengah merumuskan HPP gabah dan beras terbaru untuk melindungi harga gabah/beras petani di tengah panen raya semester I-2023. Pembahasan HPP diinisiasi Bapanas dengan mengumpulkan semua unsur perberasan nasional di Bogor, Jawa Barat, Kamis (02/03/2023), menghadirkan seluruh stakeholder perberasan nasional, baik dari kementerian/lembaga (K/L), asosiasi, organisasi petani, maupun pelaku usaha. Pertemuan itu sangat penting karena menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan dalam penyerapan gabah petani, sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP berkeadilan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai hasil perdagangan karbon dapat menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang apabila dialokasikan dengan tepat dapat mendorong investasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon di sektor pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) batubara pada 22 Februari lalu. Perdagangan karbon diberlakukan setelah diujicobakan di sejumlah PLTU di 2021. Pemerintah pun telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) mulai dari PLTU non mulut tambang (MT)/MT berkapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW sebesar 1,297 ton CO2e/MWh, hingga PLTU non MT berkapasitas besar dari 400 MW sebesar 0,911 ton CO2e/MWh.
“Walaupun skema perdagangan karbon sudah tepat diterapkan di Indonesia, batas atas emisi karbon yang ditetapkan pemerintah saat ini masih relatif tinggi dan tidak diperlukan upaya pemilik PLTU untuk memenuhinya. Sebagai gambaran intensitas emisi karbon di PLTU di negara tetangga 20%- 40% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ini membuka peluang pengetatan batas emisi PLTU di masa depan,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis. (Yetede)

Keinginan pemerintah membuat harga acuan minyak sawit mentah pada tahun ini mulai mengerucut setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menggodok aturan baru ekspor komoditas itu. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa beleid baru itu akan mengatur proses ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka komoditas. Menurutnya, aturan itu akan mempunyai beberapa dasar jika direalisasikan di antaranya pemerintah bisa melihat secara transparan terkait dengan tata kelola CPO karena semua transaksi akan wajib dicatat di bursa berjangka. “Strategi besar kami adalah bagaimana menciptakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kira-kira nanti kebijakannya adalah setiap penerbitan izin ekspor CPO dan turunannya harus dipastikan bahwa CPO itu diperoleh dari bursa berjangka,” katanya dalam diskusi bertema Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia, Kamis (2/3). Namun, Didid berujar pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang di antaranya melihat bagaimana dampaknya terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan eksportir. Selain itu, tegasnya, jenis CPO apa saja yang wajib diekspor melalui bursa berjangka dan selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan. “Tidak kalah penting untuk menentukan berapa yang boleh di ekspor. Kita juga membutuhkan neraca komoditas CPO,” kata Didid. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia salah satunya komoditas CPO. Mendag menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun, bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Sugeng Mujiyanto, Kepala Badan Geologi, mengatakan bahwa potensi litium yang ada di wilayah kerja panas bumi (WKP) Dieng berasal dari air asin hasil reaksi kimia atau air laut yang terangkut saat pengeboran sumur di kawasan itu. “Litium itu ada di air asin di panas bumi Dieng, itu mengandung seberapa besar -nya saya tidak hafal,” katanya, Rabu (2/3). Pemerintah, kata dia, hingga kini terus mengidentifikasi potensi sumber daya litium tersebut agar bisa dioptimalkan, karena menjadi salah satu bahan baku penting baterai kendaraan listrik. Sebenarnya, kata dia, temuan awal litium di WKP Dieng itu sudah berhasil diidentifikasi sejak 2 tahun lalu. Kendati demikian, Badan Geologi masih mempelajari data awal yang muncul untuk dikembangkan secara komersial di masa mendatang. Penemuan potensi sumber daya litium tersebut menjadi angin segar di tengah upaya MIND ID mengakuisisi sejumlah tambang litium di luar negeri. “Negara-negara dengan cadangan litium yang besar, antara lain Australia, Argentina, Chili, dan Bolivia,” kata SVP Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf saat dihubungi. Berdasarkan catatan MIND ID, industri hulu tambang dalam negeri masih mengimpor lithium hydroxide dari China, Australia, hingga Chili dengan kebutuhan sekitar 70.000 ton setiap tahunnya. Selain itu, grafit sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik juga masih diimpor dari China, Brasil, dan Mozambik dengan volume mencapai 44.000 ton per tahun.