Terhitung mulai 7 Maret 2023, pembelian solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di NTT wajib menggunakan kode QR (quick response code). Deden Mochammad Idhani, Area Manager Communication Relations dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (28/2) mengatakan, hal itu agar penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran. (Yoga)

Pelaku industri terus mengharapkan perbaikan implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk tujuh sektor industri yang ditetapkan US$6 per MMbtu. Sejumlah kendala masih terjadi di lapangan, meski kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan daya saing industri. Baru beberapa tahun diterapkan, pelaksanaan HGBT masih terus diperbincangkan karena implementasinya yang tidak kunjung sesuai harapan. Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), mengatakan hingga kini pihaknya masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan HGBT. Padahal, industri keramik masuk ke dalam tujuh sektor yang berhak menerima harga gas US$6 per MMbtu bersama dengan pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet. Menurutnya, saat ini suplai gas di area Jawa Barat dan Jawa Timur menghadapi gangguan, karena hanya dibolehkan menggunakan sekitar 65%–85% dari alokasi yang telah ditetapkan. Kendala serupa sebenarnya telah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa masih ada masalah pasokan gas di wilayah Jawa Timur yang berujung pada dibatasinya volume penggunaan gas menjadi 27%–60% dari kontrak, dan pengenaan biaya tambahan apabila penggunaannya melebihi volume yang telah dibatasi itu. “Terhadap volume gas yang dicantumkan dalam Kepmen ESDM No. 134/2021, diberlakukan kuota sebanyak 60%–90% pada 2022,” katanya beberapa waktu lalu. Selain itu, Agus juga menyampaikan masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga di atas US$6 per MMbtu, seperti PT Domas Agro Inti Prima yang membayar US$8 per MMbtu, Pupuk Iskandar Muda US$6,59 per MMbtu, dan Wilmar Nabati US$6,86 per MMbtu. Menteri ESDM Arifin Tasrif mempertanyakan kenapa tujuh industri tersebut tidak pernah optimal menyerap gas bumi yang dialokasikan untuk kebijakan HGBT. Padahal, pemerintah terus meningkatkan alokasi gas bumi untuk tujuh industri tersebut tiap tahunnya sejak kebijakan HGBT dimulai pada 2020.

Sejumlah lahan pertanian padi di Jabar dan Jateng tergenang banjir menjelang masa panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret-April 2023. Ancaman gagal panen dan kerugian akibat rendahnya harga jual gabah mengintai petani. Apalagi harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras, instrumen untuk melindungi petani, ditetapkan di bawah ongkos produksi. Pantauan di wilayah utara Jabar, sejumlah areal persawahan tampak tergenang banjir. Dari Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed, sawah-sawah di kawasan Pasirtanjung, Cikarang, Bekasi, Jabar, Senin (27/2) pukul 09.49, tampak tergenang banjir. Banjir juga terjadi di areal persawahan di sejumlah desa di Kecamatan Banyusari, Karawang, Jabar. Di Desa Gempol Kolot, Kecamatan Banyusari, data sementara, 7 hektar (ha) sawah terendam banjir. Sebagian besar padi di desa itu berusia 60 hari dan sudah berbulir.

Sama (48), petani Desa Gempol Kolot, mengatakan, air Sungai Cilamaya mulai meluap pukul 09.00. Lebih dari separuh dari 1 ha sawahnya terendam banjir. ”Padi sudah berbulir dan sebulan lagi panen. Lantaran terendam banjir, sudah pasti bakal gagal panen,” ujarnya. Sama menambahkan, modal menanam padi Rp 8 juta per ha. Jika dipanen dan tidak terendam banjir, ia bisa memperoleh Rp 15 juta. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan bagi petani yang padinya terendam banjir dan gagal panen. Banjir juga terpantau melanda persawahan di Sukasari, Subang, kemarin pukul 16.14. Sekitar 33 kilometer dari titik pantauan itu, sawah di kawasan Bugel, Indramayu, juga terkena banjir. (Yoga)

Kebijakan yang proporsional, kemampuan serapan di dalam negeri, dan kepentingan jangka panjang menjadi tiga hal yang mesti dipertimbangkan dalam kebijakan hilirisasi mineral. Kepastian arah hilirisasi harus jelas sehingga tarik ulur kebijakan tidak terulang kendati larangan ekspor mineral mentah per Juni 2023 sudah sesuai amanat undang-undang. Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Di sisi lain, ada 20 juta ton bijih bauksit yang terancam tak terserap jika kebijakan itu diterapkan. Pemerintah masih berpegang pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait larangan tersebut.

Sekjen Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani, Senin (27/2) di Jakarta mengatakan, kesiapan fasilitas dan industri, baik dari bauksitmenjadi alumina maupun lebih hilir lagi, yakni dari alumina menjadi aluminium, perlu disiapkan dengan lebih cepat. Hal tersebut mesti dipastikan supaya ada arah yang jelas dalam tahapan hilirisasi. ”Lalu, dipersiapkan juga sektor lebih hilir lagi, yakni produk yang siap digunakan untuk masyarakat. Hal-hal seperti itu perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan timeline (lini masa) dari pelarangan ekspor untuk setiap tingkatan produk,” kata Resvani. (Yoga)

Pemerintah daerah (pemda) diminta berpartisipasi lebih aktif dalam penanganan inflasi, khususnya dari sisi harga pangan. BPS mencatat, ada empat komoditas pangan yang menjadi penyebab inflasi pada minggu ke-4 Februari 2023, yaitu beras, cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah. Berdasarkan rincian data BPS, kenaikan harga beras terjadi di 149 kabupaten/ kota, cabai merah terjadi di 123 kabupaten/kota, minyak goreng di 117 kabupaten, dan bawang merah di 84 kabupaten/kota.

Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (27/2/2023) menjelaskan, penanganan inflasi harus dilakukan secara sinergis dari pemerintah pusat hingga di daerah. “Peran paling utama pemerintah dae[1]rah mengendalikan harga yang berubah sesuai mekanisme pasar terutama pangan seperti cabai rawit, ayam ras, dan beras. Ini yang harus kita kendalikan,” kata dia. Menurut Tito, kepala daerah bekerja sama dengan kepala daerah lainnya agar bisa menjaga stabilisasi harga pangan. Kepala daerah juga didorong untuk gencar melakukan rapat dan evaluasi agar bisa meli[1]hat secara mendalam hal-hal penyebab terjadinya inflasi. (Yetede)

Pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah menjelang realisasi larangan ekspor timah pada Juni 2023. Kemenperin mencatat penghiliran yang berjalan selama ini belum optimal. Tidak seperti nikel atau batu bara, hilirisasi untuk bijih timah sudah berjalan lebih awal. Menurut Kemenperin, produksi logam timah sudah mencapai 80 ribu ton pada 2022. Sayangnya, baru 5 % yang bisa terserap oleh industri domestik. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan serapan yang rendah ini terjadi karena terbatasnya industri di hilir. Komoditas logam timah digunakan pada banyak sektor, seperti otomotif, elektronika, dan kimia. "Namun dalam aplikasinya digunakan dalam jumlah sedikit," katanya kepada Tempo, kemarin, 27 Februari 2023.

Sebagai gambaran, kandungan timah pada produk komputer hanya 6 %. Kemenperin sedang berupaya memacu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk memicu serapan domestik. Dirut PT Timah Tbk, Achmad Ardianto, menuturkan kepastian pasar penting dalam konteks penghiliran. Sebab, kebijakan pemurnian ini bakal diikuti larangan ekspor. Artinya, semua produksi bijih hanya bisa berputar di dalam negeri. "Apabila timah tidak terserap di dalam negeri, produsen mengalami kendala dan menjadi persoalan pemasukan negara," tuturnya dalam acara diskusi di Jakarta pada 23 Februari lalu. (Yetede)

Rencana pemerintah untuk mengubah formula harga batu bara acuan (HBA) belum mencapai kesepakatan, meski fl eksibilitas harga pembentuk menjadi poin utamanya.Sejumlah rumusan yang ditawarkan seperti opsi menaikkan persentase Indonesia Coal Index (ICI) dari indeks lainnya, serta menghapus indeks Newcastle Export Index (NEX), dan Globalcoal Newcastle Index (GCNC) belakangan tidak diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Arifin Tasrif ingin suatu formula pembentuk HBA yang lebih bersifat fleksibel di tengah fluktuasi harga komoditas energi primer saat ini. Artinya, saat harga batu bara kembali normal, formula pembentuk HBA dapat mengikuti penurunan itu secara otomatis. “Pemerintah juga berhati-hati kalau harga kembali normal bagaimana,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif saat acara Mining for Journalist, Sabtu (25/2). “Semenjak formula HBA belum direvisi tentu akan berdampak pada eksportir kita karena kita terbebani oleh disparitas HBA yang jauh lebih tinggi dari harga jual kita,” kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia.

Setidaknya 10 juta hingga 22 juta orang di Indonesia terserang diare karena pangan dan air yang terkontaminasi. Kerugian ekonominya diproyeksikan Rp 70,5 triliun hingga Rp 250,5 triliun dalam setahun. Kerugian bisa jauh lebih besar karena efek jangka panjang pangan dan air yang terkontaminasi bisa menyebabkan lebih dari 200 penyakit selain masalah gizi hingga stunting atau tengkes pada anak-anak. Penyakit yang ditularkan melalui pangan (foodborne illness/FBI), baik akibat mikroorganisme maupun kimia, telah menjadi beban utama kesehatan masyarakat, tetapi kerap terabaikan. Laporan WHO pada 2015, sekitar 600 juta orang, atau hampir 1 dari 10 orang di dunia, jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan tercemar dan 420.000 meninggal setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beban kesehatan sangat tinggi karena penyakit yang ditularkan melalui pangan. ”Kasus dan kerugian ekonomi akibat pangan yang terkontaminasi di Indonesia juga sangat besar. Orang keracunan makanan di Indonesia seperti menunggu giliran lotre saja,” kata Winiati P Rahayu, ahli keamanan pangan IPB University, Jumat (24/2). Penyakit akibat makanan di Indonesia yang lazim dijumpai adalah diare, muntaber, tifus, dan hepatitis A.

Selain kasus diare yang menjadi masalah kesehatan sehari-hari di masyarakat, kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan juga berulang kali terjadi, yang mengindikasikan adanya masalah keamanan pangan di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, KLB keracunan pangan di Indonesia pada 2021 mencapai 76 kali dengan jumlah orang terdampak 3.130 dan tingkat fatalitas 0,48 %. Winiati mengatakan, kurangnya perhatian terhadap masalah keamanan pangan, antara lain, karena dampak dan besarnya kerugian tidak disadari pemangku kebijakan dan masyarakat. Mengacu panduan WHO, data KLB penyakit hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan beban penyakit. Oleh karena itu, penghitungan berdasarkan KLB cenderung meremehkan kerugian sesungguhnya yang dipicu oleh pangan tidak aman di Indonesia. Bersama dengan Stephen L W On dari Faculty of Agriculture and Life Sciences Lincoln University, Selandia Baru, Winiati menghitung beban dan biaya penyakit diare yang disebabkan makanan di Indonesia. Laporan penelitian yang diterbitkan di Asia-Pacific Journal of Food Safety and Security pada 2017 menemukan, total estimasi kasus diare karena penyakit bawaan makanan di Indonesia berkisar 10,1 juta-22,4 juta kasus setahun, dengan kerugian ekonominya diproyeksikan Rp 70,5 triliun hingga Rp 250,5 triliun. (Yoga)

Problem keamanan pangan di Indonesia, terlihat dari sejumlah kasus kejadian keracunan pangan di beberapa daerah. Berdasarkan data BPOM, pada 2021 ada 50 kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Pada tahun yang sama, data Kemenkes mengungkapkan, ada 70 KLB keracunan pangan. Disebut KLB karena ada dua orang atau lebih mengalami keracunan yang sama setelah mengonsumsi sumber makanan atau minuman yang sama. Keracunan pangan yang terjadi tidak hanya menyebabkan korban mengalami gejala muntah dan diare. Namun, sebagian berdampak fatal karena sejumlah kasus keracunan makanan berujung maut. Di sisi lain, ada kerugian ekonomi yang kerap tidak dihitung sebagai dampak kasus keracunan makanan. Harian Kompas menghitung estimasi kerugian ekonomi akibat kasus KLB keracunan pangan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp 109,68 miliar, setara pembangunan sembilan puskesmas dengan asumsi biaya pembangunan setiap puskesmas sekitar Rp 12 miliar. Bisa juga setara dengan membangun 50 SD dengan asumsi kebutuhan dana per SD Rp 2,19 miliar.

Menurut WHO, kasus keracunan makanan di negara berkembang merupakan puncak gunung es.  Diperkirakan, kasus KLB keracunan makanan yang dilaporkan hanya 1 % dari total kasus. Dengan asumsi WHO itu, kemungkinan KLB keracunan makanan sesungguhnya yang terjadi di Indonesia pada 2021 mencapai 5.000 kasus. Jadi, kemungkinan ada 256.900 orang terpapar, 178.300 orang sakit, dan 1.000 orang meninggal. Data dasar itu lalu dipakai sebagai pengali biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus KLB keracunan pangan. Komponen biayanya terdiri atas tiga kelompok, yaitu biaya kesehatan langsung, biaya non-kesehatan langsung, dan biaya non-kesehatan tidak langsung. Besarnya kerugian ekonomi akibat kasus KLB keracunan pangan ini menunjukkan sisi lain dampak dari lemahnya keamanan pangan di Indonesia. Kerugian tersebut tidak hanya berimbas pada anggaran kesehatan pemerintah, tetapi juga berdampak pada pengeluaran masyarakat. (Yoga)

Debut perdana saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) kurang menggigit. Alih-alih menguat, saham anak usaha PT Pertamina ini malah ditutup stagnan di harga initial public offering (IPO), yakni di Rp 875 per saham. Saham PGEO sebenarnya mengalami kelebihan permintaan alias oversubscribed hingga 3,81 kali dari porsi pooling. Namun, pada debut kemarin, saham PGEO hanya menguat di menit awal lalu bergerak di zona merah sepanjang perdagangan. Saham PGEO bahkan melemah sampai menyentuh Rp 815. Ahmad Yuniarto, Direktur Utama PGEO mengatakan, investor institusi dan asing berpartisipasi dalam IPO PGEO. Salah satunya, Indonesia Investment Authority (INA) dan Masdar, perusahaan energi hijau asal United Arab Emirates (UAE). Sayang, masuknya investor asing dalam IPO PGEO belum berhasil mengangkat harga saham emiten ini. Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat mencermati, dalam beberapa tahun ini, saham BUMN dan anak usahanya yang melakukan IPO memang kurang berkinerja baik. Kalaupun tidak langsung jeblok di hari pertama, pada akhirnya saham-saham pelat merah ini menukik di bawah harga perdananya. Di sisi lain, valuasi saham IPO BUMN cenderung premium. Sehingga, pasar melakukan penyesuaian yang membuat harganya melemah.