JAKARTA, ID - PT Pertamina (Persero) melakukan kajian terkait rencana relokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta. Hasil kajian itu nantinya akan memuat terkait besaran investasi, maupun asal pendanaan. Rencana relokasi TBBM ke lahan PT Pelindo (Persero) dan pembangunan dimulai pada akhir 2024. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan  kebutuhan investasi serta asal pendanaan menunggu hasil kajian. Namun dia belum mengungkapkan target penyelesaian kajian tersebut. “Masih dikaji,” kata Fadjar kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (7/3). Fadjar menuturkan Pertamina memiliki waktu hingga tahun depan dalam menyiapkan perencanaan/pembangunan TBBM anyar. “Rencana  jangka panjang,” tuturnya. Sementara itu, Komisaris Pelindo Mahardi menuturkan lokasi TBBM Pertamina akan berada di  lahan reklamasi seluas 32 hektar. “ Lokasinya berada di  Kali Baru. (IYetede)

Titan Infra Energy Group mengincar pertumbuhan produksi batu bara sebesar 42,8% menjadi sekitar 20 juta ton pada tahun ini dari sebelumnya 14 juta ton pada 2022 melalui pengoperasian proyek 1D Upgrade Phase 1.Direktur Utama PT Titan Infra Energy Darwan Siregar mengatakan, pengoperasian proyek tersebut bakal meningkatkan fasilitas pelabuhan yang saat ini, sehingga mampu mendukung target produksi sebanyak 20 juta ton per tahun.Dia memastikan perusahaan melalui PT Swarnadwipa Dermaga Jaya akan terus mengembangkan fasilitas di pelabuhan yang terletak di Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan itu agar bisa menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Untuk diketahui, Titan Infra Energy telah memiliki jalur khusus angkutan batu bara yang dikelola oleh anak perusahaannya PT Servo Lintas Raya. Saat ini, setidaknya ada 15 perusahaan tambang yang memanfaatkan jalur sepanjang 120 kilometer yang menghubungkan mulut tambang hingga stockpile di sungai.Chairman Titan Group Handoko A. Tanuadji mengatakan, selain meningkatkan produksi perusahaan, pihaknya juga bakal membawa Servo Lintas Raya dan Swarnadwipa Dermaga Jaya melantai di Bursa Efek Indonesia.

JAKARTA, ID – Pemerintah memutuskan untuk merelokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, Jakarta milik Pertamina ke lahan milik PT Pelindo (Persero). Pembangunan depo baru direncanakan pada akhir 2024 mendatang, dengan estimasi waktu pembangunan sektar 2-2,5 tahun. Keputusan pemindahan lokasi Depo Plumpang merupakanhasil rapat antara Kementerian BUMN dengan PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Senin (6/3). Rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar segera menetapkan solusi terkait insiden kebakaran tersebut. Presiden menyampaikan instruksi tersebut kepada awak media usai menyambangi posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3). “Nomer satu tentu arahan Bapak Presiden, solusi melayani, melindungi rakyat. Karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga,” kata Erick usai rapat. Relokasi dilakukan menyusul terjadinya insiden kebakaran pipa penerima BBM dan menjalar ke pemukiman warga yang berada tidak jauh dari Depo.  (Yetede)

JAKARTA- Sejumlah praktisi energi dan pegiat lingkungan menilai besaran subsidi pembelian kendaraan listrik yang ditetapkan untuk menekan emisi karbon dioksida. Meski begitu, bantuan yang disalurkan dua pekan lagi itu dianggap sebagai pijakan awal yang bagus. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan jumlah produsen kendaraan listrik yang bisa memenuhi persyaratan insentif tersebut masih terbatas. Hal itu, disebabkan oleh sulitnya memenuhi syarat  tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40%. "Kalau tahun depan kuotanya ditambah, pasti lebih banyak produsen yang membuka pabrik di dalam negeri untuk mengajarkan  TKDN 40%," kata dia kepada Tempo, kemarin. Saat dioperasikan, Fabby menyebutkan, kendaraan listrik sudah mengeliminasi berbagai  jenis polutan yang biasanya keluar dari knalpot, dari karbon monoksida (CO), nitrogen oksiad (Nox), hidrokarbon, serta partikulat polusi, seperti PM 2,5 dan PM 10. (Yetede)

Pemerintah memastikan melakukan pembenahan dalam distribusi liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi dengan menggunakan basis kartu tanda penduduk guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37/2023, pemerintah memastikan pembenahan distribusi isi ulang LPG tertentu atau LPG 3 kilogram (kg) bakal dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, proses pendataan pengguna LPG tertentu oleh badan usaha penerima penugasan penyediaan dan pendistribusian ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi. Kedua, pemadanan data pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi berupa data by name by address dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait.Artinya, pada tahap kedua pemerintah mulai membatasi siapa saja yang berhak mendapatkan LPG 3 kg. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembatasan volume pembelian LPG tertentu per bulan untuk setiap pengguna.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pihaknya mengawali pendataan secara bertahap di wilayah kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2023. Menurutnya, evaluasi penghimpunan dan pengolahan data penerima manfaat itu bakal dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Tutuka mengakui bahwa pola distribusi LPG 3 kg yang terbuka seperti saat ini telah memengaruhi volume dan besaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah. Selain itu, sistem yang dilakukan saat ini juga membuat subsidi menjadi tidak tepat sasaran.Hal itu pun diakui oleh PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding commercial and trading PT Pertamina (Persero). Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga mengatakan bahwa konsumsi LPG 3 kg berpotensi melonjak apabila tidak diatur dengan baik.

Pemerintah mengkaji dua opsi relokasi sebagai solusi agar tragedi kebakaran Terminal Integrated BBM milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakut, yang banyak menelan korban, tidak terulang. Opsi ini sempat mengemuka dalam insiden serupa pada 2009, tetapi tak pernah terealisasi hingga tragedi lebih parah terjadi lagi pada Jumat (3/3) malam. Saat mengunjungi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang mengungsi ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Rasela, Jakut, Minggu (5/3), Presiden Jokowi memerintahkan agar segera ditemukan solusi. Ada dua opsi yang bisa diambil, yakni menggeser lokasi depo atau memindahkan penduduk ke tempat relokasi. Prinsipnya, zona berbahaya tidak dapat lagi ditinggali penduduk.

”Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja (Depo) Plumpang digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi,” kata Presiden. Terkait opsi itu, Presiden telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi. ”Semuanya memang harus, zona-zona berbahaya in tidak hanya di sini, harus diaudit,harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya mengenai itu,” kata Presiden. Presiden Jokowi mengatakan, kejelasan solusi mengenai hal itu segera diputuskan dalam satu-dua hari ini oleh Pertamina dan Pj. Gubernur DKI Jakarta. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras, telur, dan ayam saat memasuki bulan Ramadan 2023. Bansos ini diberikan kepada kelompok masyarakat tidak mampu khususnya yang sudah termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras, telur, dan ayam selama tiga bulan. Hal ini sedang diatur regulasinya dan akan diberikan selama tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan BPNT,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, Minggu (5/3/2023). Adapun pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun dalam APBN 2023. Anggaran ini digunakan untuk penguatan sektor pertanian dan cadangan pangan. Airlangga mengatakan, pemberian bansos ini sebagai wujud pemerintah menjaga stabilisasi harga jelang bulan Ramadan. Pada saat yang sama (Maret), ia mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjalankan survei mengenai tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan di masyarakat. (Yetede)

JAKARTA, ID – Presiden Joko Widodo menginstruksikan segera ditetapkan solusi terkait insiden kebakaran yang terjadi di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, Jakarta. Alternatif solusinya dengan merelokasi depo terminal atau rumah penduduk yang direlokasi. “Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,” kata Jokowi saat meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3). Menurut Jokowi, bisa saja Depo Plumpangnya digeser atau penduduknya yang digeser ke relokasi. Dia menegaskan area pemukiman warga di Plumpang termasuk zona berbahaya. Tak hanya Depo Plumpang, Jokowi pun memerintahkan agar seluruh zona yang berbahaya diaudit dan dievaluasi. “Semuanya memang harus zona-zona berbahaya, tidak hanya di sini saja, harus diaudit harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa,” tegas Jokowi. Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap Depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta utara bisa direlokasi ke area pelabuhan. Alasan keamanan menjadi salah satu pertimbangan. “Selanjutnya penataan daerah ini saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman, itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo,” katanya di Tanah Merah Plumpang, Jakarta Utara pada Sabtu (4/3).

JAKARTA-Petir yang datang pada Jumat, 3 Maret 2023, menjelang pukul 8 malam mengalihkan Arifin yang sibuk memperbaiki kipas. Pandangan pria beusia 38 tahun  itu lantas tertuju pada percikan api di dalam kawasan Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Pertamina Patra Niaga atau Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Percikan itu tampak jelas dari lantai dua rumah tempat Arifin berada. Jaraknya sekitar 10 meter dari tembok pembatas Depo Plumpang. Teringat kebakaran tangky yang pernah  terjadi di Depo Plumpang pada 2009, Arifin langsung memutuskan melarikan diri. Dia bergegas turun ke lantai pertama dan mengajak istri serta empat anaknya ke luar rumah. Saat itu tercium bau bensin disekitar rumah. Depo Pertamina Plumpang pernah terbakar pada 18 Januari 2009. Saat menyelamatkan diri, Arifin sempat memperingatkan tetangganya untuk mencari tempat aman. Namun awalnya tak banyak yang menggubris mengingat bau bensin lazim tercium di kawasan Jalan Tanah Merah, tersebut. Ketika bau bensin kian menyengat, banyak orang mulai panik dan menyelamatkan diri. Kebakaran di Depo Plumpang menelan 19 korban tewas. Mereka terdiri atas 14 orang dewasa dan lima anak-anak. (Yetede)

JAKARTA-Ombudsman RI menilai ada maladminstrasi dalam Surat Edaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) tentang Harga Batas Asa Pembelian Gabat atau Beras. "Baik dari sisi subtansi maupun jenis regulasi. Saya sudah minta dicabut," ujar anggota Ombubsman, Yeka Hendra Fatika, kepada Tempo, kemarin. Maladministrasi itu, kata Yeka, terlihat dari beberapa hal. Pertama, jenis surat yang berupa surat edaran. Menurut dia, surat edaran semenstinya diberlakukan untuk lingkup internal lembaga, bukan eksternal. Dengan demikian,  Surat Edaran Nomor 47/TS.03.03/K02/2023 tersebut dianggap tidak memenuhi prosedur dalam membuat kebijakan. Selain itu, Ombudsman menilai Bapanas menyalahgunakan wewenang dengan memaksakan harga dibawah keekonomian. Belum lagi, menurut Yeka, surat edaran tersebut juga berrpolemik karena bias terhadap pedagang beras. Musababnya, Bapanas mengatur harga beras petani dan harga beras Bulog, tapi belum mengatur harga beras pedagang. (Yetede)