Safari pasar dan gelar pangan murah dihelat bergilir selama Ramadhan di Kota Tangerang, Banten. Keduanya untuk mengantisipasi kenaikan harga dan langkanya kebutuhan pokok. Safari pasar menggunakan mobil berkeliling ke 15 pasar. ”Kami gandeng mitra usaha dan kerja sama dengan kelurahan atau kecamatan untuk safari pasar keliling. Sejauh ini antusiasme masyarakat lumayan,” kata Direktur Perumda Pasar Kota Tangerang Titien Mulyati, Senin (27/3/2023). (Yoga)

Pemerintah segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton dari rencana 2 juta ton melalui Perum Bulog. Pemerintah tetap akan melindungi petani dengan menjamin harga gabah kering panen tidak anjlok di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni Rp 5.000 per kg. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA telah meminta Bulog segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton. Beras impor itu akan digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

”Kami juga akan menjaga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani tidak di bawah HPP. Tidak perlu khawatir akan kelebihan beras di pasar karena beras impor benar-benar untuk kegiatanpemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu,” kata Arief ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (26/3/2023). Rencana impor 2 juta ton beras pada tahun ini merupakan hasil keputusan pemerintah dalam rapat ”Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H” pada 24 Maret 2023. Rapat tersebut dipimpin Presiden Jokowi. Arief menjelaskan, impor beras perlu dilakukan karena produksi beras tahun ini diperkirakan turun. Merujuk data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi beras pada Februari 2023 mencapai 2,86 juta ton, turun 820.000 ton dibandingkan estimasi periode sebelumnya. (Yoga)

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menolak transaksi perubahan pengendalian secara tidak langsung yang terjadi di Wilayah Kerja Bulu.Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) menegaskan bahwa seluruh transaksi pengalihan partisipasi interes, perubahan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).“Ditjen Migas menyatakan ketidaksetujuan terhadap transaksi perubahan pengendalian secara tidak langsung yang terjadi pada Wilayah Kerja Bulu yang dalam prosesnya tidak dikomunikasikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta SKK Migas,” isi keterangan Ditjen Migas, dikutip Minggu (26/3). Di Wilayah Kerja Bulu, Criterium Energy Ltd. bermitra dengan Kris Energy yang merupakan perusahaan asal Singapura dengan hak partisipasi 42,5%, PT Energindo 10%, dan PT Wisma 5%.

JAKARTA — Langkah Badan Pangan Nasional mengeluarkan regulasi mengenai penyelenggaraan cadangan gula dan minyak goreng milik pemerintah dinilai tepat oleh berbagai kalangan guna menjaga pasokan dan harga komoditas tersebut di pasaran. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujiburrohman, menilai ketersediaan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga. Ia mencontohkan persoalan kelangkaan Minyakita—minyak goreng kemasan sederhana program pemerintah yang harganya dibatasi Rp 14 ribu per liter. "Minyakita agak sulit di pasaran. Pasokannya sedikit," ujar Mujib, kemarin. Sebaliknya, pasokan minyak goreng kemasan premium dengan harga yang lebih tinggi masih lancar di pasaran. Menyitir laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng kemasan bermerek di pasar tradisional dibanderol rata-rata Rp 20.150-21.800 per kilogram. Karena itu, ia berharap keberadaan cadangan minyak goreng pemerintah bisa menyelesaikan perkara tersebut. Lain lagi dengan gula, Mujib berujar saat ini pasokan komoditas tersebut relatif tidak ada masalah. Namun ia mengatakan cadangan gula konsumsi pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditas itu di pasaran, seperti tiga sampai empat tahun lalu. "Saat itu harga gula sempat tidak terkendali." (Yetede)

Badan Pangan Nasional menerbitkan regulasi mengenai cadangan gula konsumsi dan minyak goreng. Cadangan pangan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, salah satunya saat periode hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadhan dan Lebaran. Bapanas mempublikasikan Peraturan Badan (Perbadan) Pangan Nasional No 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah (CGKP) dan Cadangan Minyak Goreng  Pemerintah (CMGP), Sabtu (25/3). Peraturan ini merupakan amanat Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pasal 5 Perbadan No 4/2023 menyatakan, penyelenggaraan CGKP dan CMGP meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan, penyaluran CGKP dan CMGP ditargetkan untuk stabilisasi harga pangan, pemberian bantuan pangan, serta keperluan lain yang ditetapkan  pemerintah. Stabilisasi pasokan dan harga pangan selama hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadhan hingga Lebaran saat ini, turut menjadi salah satu tujuan peraturan tersebut.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen,  kebijakan CGKP sebaiknya tidak hanya berorientasi pada hilir atau harga di tingkat konsumen. Dampak terhadap petani di hulu juga harus dipertimbangkan. ”Kebijakan CGKP semestinya berprinsip pada kedaulatan pangan sehingga produk dalam negeri diutamakan,” katanya, saat  dihubungi, Sabtu (25/3). Dia berharap kebijakan CGKP tidak membuat pemerintah asal-asalan dalam mengimpor gula. Data stok gula nasional yang jadi landasan kebijakan mesti akurat agar tidak menekan petani. Impor gula pada awal 2023 menyebabkan gula hasil produksi petani tebu tertahan di pabrik. Dia mencontohkan, sekitar 55.000 ton gula petani di Jatim belum laku. Berdasarkan perkiraannya, stok gula nasional pada awal 2023 berkisar 2 juta ton, sedangkan saat ini 1,5 juta ton. Jika memperhitungkan rembesan rafinasi, stok dapat mencapai 1,7 juta-1,8 juta ton. Oleh sebab itu, kebijakan pengadaan CGKP mesti melibatkan petani. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri. Salah satunya dengan memberi insentif pembelian unit kendaraan listrik. Ini menjadi angin segar bagi perusahaan kontraktor yang bergelut di sektor tambang nikel seperti PT Hillcon Tbk (HILL). Direktur HILL Jaya Angdika menyebut, insentif kendaraan listrik ini akan berdampak secara jangka panjang terhadap kinerja HILL. Sebab dalam jangka panjang akan ada kenaikan produksi nikel dari smelter, yang tentunya akan berdampak pada kenaikan kinerja HILL. "Secara jangka panjang kemungkinan berpengaruh pada permintaan, sehingga volume produksi juga akan meningkat," kata Jaya, Jumat (24/3). Direktur Utama HILL Hersan Qiu menilai, secara bisnis, pengelolaan bisnis nikel di Indonesia sangat efisien, sehingga prospek bisnis nikel ke depannya cukup cerah. Apalagi, hasil produksi nikel digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Hersan menambahkan, dengan biaya produksi hasil turunan nikel yang murah, maka industri nikel tetap bisa melakukan produksi meski harga nikel sedang dalam tren menurun. Menurut Hersan, ini karena kebijakan pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi produk nikel. HILL tetap diminta memproduksi semaksimal mungkin, baik saat tren harga nikel sedang turun maupun tren harga nikel sedang naik. Ini karena pertumbuhan kapasitas smelter nikel di Indonesia yang terus bertumbuh, sehingga permintaan atas nikel ore terus meningkat.

Pemerintah diminta untuk mengamankan pasokan sejumlah komoditas pangan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan maupun harga bahan pokok saat Ramadan dan menjelang lebaran. Kenaikan permintaan bahan pangan, terutama untuk daging sapi, ayam, serta bumbu-bumbu seperti cabai dan bawang saat Ramadan khususnya menjelang lebaran, menurut pengamat ekonomi pangan Khudori bisa mencapai 15%. “Kenaikan permintaan pangan untuk lauk ini akan diikuti permintaan pangan sumber karbohidrat seperti beras dan terigu. Yang tidak ketinggalan adalah bumbu-bumbuan, seperti cabai, bawang merah, bawang putih serta daging ayam dan daging sapi,” ujar Khudori kepada Bisnis, Jumat (24/3). Menurutnya, faktor yang juga perlu diwaspadai adalah pasokan komoditas pangan yang masih ada porsi impor, seperti daging sapi, kedelai, dan bawang putih. Terkait harga, Ketua Umum Ikatan Pedangan Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan kenaikan harga bahan pokok saat sudah sekitar 10%, padahal permintaan belum begitu signifikan pada awal Ramadan ini. Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan barang kebutuhan pokok di seluruh Indonesia terus dipantau melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Secara nasional, menurut dia, harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan pantauan SP2KP Kemendag di 34 Provinsi dan 465 kab/kota di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Maret 2023 sebagian besar terpantau stabil dan terkendali.

Pengaliran pasokan gas tersebut dilakukan setelah ada kesepakatan komersial antara pihak yang terkait dalam proses pengaliran gas yang dapat digunakan untuk pengaliran kembali gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Sengkang. Selain itu, pengaliran gas dari Blok Sengkang juga mempertimbangkan kondisi darurat energi listrik di Sulawesi Selatan, setelah terbakarnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jeneponto pada 19 Maret 2023. “Pada 21 Maret 2023 telah mengalir gas bumi sekitar 20 juta standar kaki kubik per hari ke PLTGU Sengkang,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, Kamis (23/3). Hudi membeberkan bahwa SKK Migas meminta Energi Equity Epic Sengkang dan PLN segera menyelesaikan kesepakatan yang diperlukan untuk pengaliran gas tersebut. Pengaliran juga dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan operasi. Saat ini, Energi Equity Epic Sengkang dan PLN tengah melakukan pembahasan secara intensif agar tercapai kesepakatan harga dan pasokan sesuai dengan kemampuan produksi WK Sengkang.

JAKARTA, ID-Pemerintah memulai pengembangan lumbung pangan  (Foof estate) khusus jagung di kabupaten Keeron, Provinsi Papua. Hal itu sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian pangan  nasional. Untuk tahap awal, penanaman jagung di foot estate tersebut dilakukan di lahan seluas 10 ribu hektare (ha) dengan produktivitas  ditargetkan 4-5 ton per ha dan hasilnya ditujukan bagi industri pakan ternak setempat. Demikian disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat meninjau food estate itu dalam kunjungan kerjanya di Distrik Manen, Kabupatem Keeron, Provinsi Papua, Selasa (21/03/2023). "Kita di Kabupaten Keeron, Papua, disini akan disiapkan kurang lebih 10 ribu ha untuk penanaman  jagung. Tapi sekaranag yang sudah disiapkan land cleaning dan kemudian dilakukan pengolahan tanah baru 500 ha, tahun depan 2.500 ha, dan yang ditanami saat ini 100 ha," ujar Presiden dalam keterangannya usai meninjau. (Yetede)

Nanang Purus Subendro, Ketua Dewan Pengurus Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau  Indonesia, menyebutkan, larangan impor salah satunya diberlakukan di Lampung. ”Di Lampung, ada regulasi yang melarang masuknya daging kerbau India,” ujarnya, Selasa (14/3). Regulasi ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur No 524 Tahun 2016. Nanang mengungkapkan, pemerintah pusat mengizinkan pemda menolak daging sapi impor guna melindungi peternak lokal. ”Kebetulan di Lampung sudah terjadi oversupply,” ujarnya. Pemetaan produksi dan konsumsi daging sapi yang dilakukan Litbang Kompas menemukan hal senada. Berdasarkan penghitungan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis BPS, total konsumsi daging sapi di Lampung tahun lalu 1.558,8 ton.  

Adapun produksi daging sapi di tahun yang sama mencapai 21.176,2 ton. Produksi tersebut mampu mencukupi kebutuhan daging sapi Lampung. Bahkan, jika dihitung berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), surplus pasokan masih terjadi.  Kebijakan serupa lebih dulu diberlakukan di Jatim sejak 2010. Melalui Surat Edaran Gubernur No 524/2010, Pemprov Jatim melarang pemasukan dan peredaran sapi, daging, serta jeroan impor. Jika dihitung menggunakan data konsumsi Kementan, memang terjadi defisit daging sapi di Jatim 35.000 ton. Namun, perhitungan menggunakan data Susenas menunjukkan surplus 82.000 ton pada tahun 2022, terbesar di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. (Yoga)