JAKARTA, ID–Perum Bulog masih terus melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga  Pangan (SPHP) beras guna meredam lonjakan harga komoditas tersebut di pasaran. Hanya saja, karena sejumlah daerah telah memasuki musim panen, volume penyaluran beras SPHP diturunkan dari 8.000-10.000 ton per hari menjadi 4.000-6.000 ton per hari mulai awal bulan ini. Penyaluran beras SPHP oleh Bulog per 11 Maret 2023 telah mencapai 463.278 ton. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, terkait pengendalian inflasi beras, terdapat dua hal yang dilakukan Bulog. Pertama, Bulog melakukan operasi pasar (OP) melalui kegiatan SPHP beras. Kedua, Bulog menyiapkan stok untuk memenuhi kegiatan SPHP beras. “Untuk OP melalui SPHP, saat ini kami terus melakukan SPHP dengan realisasi per 11 Maret 2023 mencapai 463.278 ton, kalau kita lihat data lima tahun terakhir, ini operasi pasar (SPHP) terbesar. Secara nasional, SPHP minggu ini sudah mengalami penurunan menjadi 4.000-6.000 ton per hari dibandingkan minggu-minggu yang lalu sekitar 8.000-10.000 ton per hari. Ini karena di beberapa daerah sudah memasuki panen raya,” kata Suyamto. (Yetede)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) diminta segera menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Saat ini harga tersebut masih dikaji Bapanas setelah memperoleh usulan harga dari berbagai pemangku kepentingan perberasan. Musababnya, alih-alih menetapkan HPP baru untuk gabah dan beras, Bapanas justru membongkar-pasang kebijakan harga gabah. Misalnya dengan menyepakati harga batas atas pembelian gabah dengan pengusaha beras—yang belakangan dicabut kembali. Yang teranyar, Badan Pangan menetapkan fleksibilitas harga untuk penyerapan gabah dan beras Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). "Bapanas harus segera menetapkan HPP. Menunda penetapan HPP sama dengan menunda penyelesaian masalah harga," ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, kemarin, 13 Maret 2023. Ia mengatakan penetapan HPP itu juga perlu diikuti dengan penetapan harga batas atas untuk beras guna memastikan harga beras dan gabah tidak terlalu tinggi. (Yetede)

Penggunaan benih bersertifikat unggul perlu terus ditingkatkan agar produktivitas pertanian makin optimal guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun, regulasi yang tumpang tindih serta pola produksi-distribusi yang belum optimal dinilai turut membuat penggunaan benih unggul menjadi tidak optimal. Menurut Koordinator Kelompok Pengawasan Mutu Benih Ditjen Tanaman Pangan Kementan Catur Setiawan, penggunaan benih padi bersertifikat unggul menjadi salah satu indikator yang berhubungan erat dengan kualitas produksi tanaman. Sertifikasi benih juga dibutuhkan untuk menjamin mutu sekaligus mendorong efisiensi dan produktivitas padi yang ditanam petani. Akan tetapi, kata Catur, penggunaan benih bersertifikat unggul di Indonesia, khususnya padi, masih berada di angka 64 %.

Sementara penggunaan benih jagung bersertifikat sudah mencapai 75 % dan kedelai sebesar 91 %. ”Pemerintah menargetkan tahun 2024 penggunaan benih bersertifikat sebesar 80 %,” ujarnya dalam seminar yang digelar IPB University, Sabtu (11/3). Sejumlah kendala di lapangan membuat sertifikasi belum berjalan baik. Salah satunya adalah permasalahan kewenangan pengawasan dan sertifikasi antara pemda dan pemerintah pusat. Dalam sertifikasi dan pengawasan jaminan mutu benih, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk penetapan standar pembenihan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk membina penangkar benih, mengawasi produksi, distribusi, dan lainnya. ”Ini cukup menyulitkan pemerintah pusat untuk mengoordinasikan pembenihan secara nasional. Lembaga sertifikasi ada di bawah lembaga yang juga memproduksi benih, dikhawatirkan lembaga sertifikasi tidak independen menjalankan tugasnya,” jelasnya. (Yoga)

SRAGEN, ID–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perum Bulog menyerap sebanyak-banyaknya gabah petani pada puncak panen raya Maret-April ini. Bulog sangat mungkin melakukan langkah tersebut, sebab BUMN itu telah memiliki Sentra Penggilingan Padi Modern/Modern Rice Milling Plant (SPPM/MRMP). Di sisi lain, pemerintah telah memberikan instrumen fleksibilitas harga dan sedang disiapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang baru. Demikian disampaikan Presiden usai meninjau dan meresmikan MRMP milik Bulog di Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (11/03/2023). Turut mendampingi Presiden adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi, dan Bupati Sragen. Saat itu, Jokowi meminta Bulog menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya terutama pada masa panen raya saat ini. “Dua hari lalu di Kebumen, tadi pagi (11/03/2023) di Ngawi, semua telah mulai panen raya tahun ini. Karena itu, saya minta Bulog, Pak Dirut (Bulog),
agar sebanyak-banyaknya menyerap gabah yang ada di petani,” ujar Jokowi. (Yetede)

Panen raya di sejumlah daerah berpotensi menurunkan harga gabah dan beras ditingkat petani.Terkait hal itu, Presiden Jokowi meminta Badan Pangan Nasional segera mengumumkan harga gabah dan beras yang ditetapkan agar petani bisa mendapat hasil yang ideal. Hal itu dikatakan Presiden dalam panen raya di Kartoharjo, Ngawi, Jatim, Sabtu (11/3). Acara ini merupakan rangkaian acara Panen Raya Padi Nusantara 1 Juta Hektar. Presiden didampingi  Mentan Syahrul Yasin Limpo. Sebelumnya, pada 9 Maret 2023, Presiden turut dalam panen raya di Kebumen, Jateng.

”Panen di sini ada yang mencapai 10,5 ton per hektar dan ada yang 8 ton per hektar. Kemarin di sana (Kebumen) 5,5-6 ton per hektar. Saya kira setiap daerah memiliki kesuburan berbeda, manajemen berbeda mengenai pengairan dan lain-lain,” kata Presiden. Selain produktivitas, Presiden mengingatkan, harga gabah dan beras harus terus mendapat perhatian. Saat panen raya seperti saat ini, penetapan harga mesti segera dilakukan. Tujuannya, mencegah harga tidak jatuh. ”Ini yang segera akan diumumkan Badan Pangan Nasional sehingga pembelian Bulog menjadi jelas, berapa harga GKP (gabah kering panen)-nya,” katanya. Presiden meminta agar kelak harga gabah dan beras tidak di bawah biaya yang dikeluarkan petani. Keseimbangan harga harus dijaga agar semua pihak diuntungkan, termasuk dirasakan pedagang dan konsumen. (Yoga)

Sepekan pasca-kebakaran Terminal Integrated BBM Pertamina Plumpang, Jakut, mayoritas warga telah meninggalkan pengungsian. Sekitar 150 keluarga bakal menerima uang  kompensasi dari Pertamina sebesar Rp 5,6 juta untuk tiap keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat (3/3) malam, Terminal BBM yang biasa disebut Depo Plumpang, Jakut, terbakar, 19 orang meninggal dan 50 orang terluka akibat insiden tersebut. Menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hingga pukul 18.00, masih ada 26 orang yang dirawat di empat rumah sakit. Ratusan warga sempat mengungsi ke sejumlah lokasi, di antaranya RPTRA Rasela dan PMI Jakut. Pihak Pertamina akan memberikan dana kompensasi Rp 1,2 juta tiap keluarga per bulan. Dana itu diberikan selama tiga bulan dan tambahan Rp 2 juta. Total yang diterima tiap keluarga sebesar Rp 5,6 juta. Dana kompensasi diberikan agar warga bisa mencari kontrakan baru. Setelah mendapatkan dana kompensasi, pengungsian di RPTRA Rasela ditutup. Untuk pencairan dana kompensasi, warga wajib memiliki rekening Bank DKI Jakarta.

Penyintas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Bambang Sutikno (53), warga RT 005 RW 001, mengatakan, saat ini warga tengah dalam proses pembuatan rekening Bank DKI  Jakarta. Data untuk pembuatan sudah terkumpul, tetapi proses pembuatan rekening belum selesai. Idealnya, sejak pembuatan hingga proses pencairan hanya membutuhkan waktu satu hari. Dari sekitar 150 keluarga terdampak, sejumlah 127 keluarga sudah lengkap persyaratan untuk mendapatkan dana kompensasi. ”Uang (kompensasi)ini belum diterima.Tapi  alhamdulillah, banyak bantuan dari masyarakat yang peduli,” ujar Bambang Sutikno di RPTRA Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakut, Sabtu (11/3). Ketua RW 001 Kelurahan Rawa Badak Selatan Bambang Setiyono mengatakan, setelah menerima dana kompensasi, warga  diharapkan segera mencari kontrakan baru. Selain mendapatkan dana kompensasi, kabarnya, keluarga korban meninggal juga akan mendapat uang duka, Rp 10 juta untuk biaya pemakaman dan Rp 50 juta sebagai uang duka, namun, belum ada keputusan ihwal rencana ini. Selain itu, pemda melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan Rp 5 juta kepada keluarga tiap  korban yang meninggal. (Yoga)

Di tengah tren penurunan harga pangan global, harga sejumlah pangan pokok di dalam negeri  justru naik. Tak hanya akibat paceklik, tetapi juga dampak cuaca, akumulasi imbas kenaikan  harga BBM tahun lalu, bahkan ada peran korporasi besar yang memengaruhi pembentukan harga komoditas tertentu. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat, setelah berada di puncaknya sebesar 159,7 pada Maret 2022, indeks harga pangan dunia turun terus selama 11  bulan terakhir. Per Februari 2023, indeks turun menjadi 129,8. Penurunan indeks harga pangan  itu ditopang penurunan harga serealia, minyak nabati, dan susu. Di kelompok serealia, harga gandum dan jagung naik tipis masing-masing 0,3 % dan 0,1 % secara bulanan. Harga beras internasional turun 1 % secara bulanan. Hal itu dipengaruhi perlambatan aktivitas sebagian besar eksportir utama di Asia, baik lantaran dampak cuaca maupun musim paceklik.

Di Indonesia, harga sejumlah komoditas pangan yang bergantung pada impor, seperti kedelai,  bawang putih, dan tepung terigu, saat ini masih tinggi. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 10 Maret 2023, harga rata-rata nasional kedelai impor Rp 15.600 per kg, bawang putih honan Rp 32.000 per kg, dan tepung terigu Rp 13.300 per kg. Dalam setahun, harga kedelai impor naik 16,42 %, bawang putih honan 7,38 %, dan tepung terigu 22,02 %. Telur ayam ras naik 13,33 % secara tahunan menjadi Rp 28.900 per kg. Pada Januari 2023, harga telur pernah tembus Rp 30.800 per kg. Kenaikan harga ini disebabkan lonjakan harga jagung pakan dan bahan baku lain yang berasal dari impor. Tidak hanya itu, harga pangan pokok yang diproduksi dari dalam negeri, seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng, juga naik. Secara umum, kenaikan harga pangan pokok tersebut dipengaruhi akumulasi imbas kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 dan pupuk. (Yoga)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal menyerap mayoritas hasil panen beras atau gabah dari target 2,19 juta ton hingga akhir tahun. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan salah satu kunci meningkatkan serapan beras Bulog adalah melalui penguatan kerja sama dengan Bulog dan pelaku usaha penggilingan padi, utamanya penggilingan padi skala kecil dan sedang.“Dengan menggandeng penggilingan padi kecil dan sedang, selain mendapatkan serapan beras untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah, Bulog juga turut mendukung keberlangsungan usaha para penggilingan padi tersebut,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (10/3). “Beras ini adalah salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi,” jelasnya. Lebih lanjut, saat ini Bulog memiliki modern rice milling plant (MRMP) di 13 lokasi untuk menambah potensi penyerapan gabah. Inisiatif itu dilakukan secara paralel dengan upaya pemerintah menghitung harga pembelian pemerintah (HPP) terbaru berdasarkan usulan para stakeholder pangan nasional, serta perkembangan harga keekonomian gabah dan beras. Dengan HPP terbaru itu, dia berharap Bulog akan menetapkan harga yang lebih baik sehingga mampu menyerap lebih banyak produksi beras maupun gabah. Dari situ, keseimbangan harga gabah dan beras di tingkat petani, pedagang, dan konsumen terjaga.

JAKARTA, ID - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pasokan pangan untuk kebutuhan masyarakat selama periode Puasa dan Lebaran 2023 tersedia dalam jumlah yang cukup, bahkan untuk beberapa komoditas surplus. Beras tercatat surplus hingga 9 juta ton dari kebutuhan10,26 juta ton seiring panen raya, minyak goreng surplus sekitar 352 ribu ton dari kebutuhan 2,19 juta ton, dan daging sapi surplus 58 ribu ton dari kebutuhan 254,72 ribu ton pada periode Januari-April 2023. “Berdasarkan Neraca Pangan Badan Pangan Nasional, secara umum, pasokan pangan tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan pada Puasa dan Lebaran. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan ke masyarakat dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau, khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Puasa dan Lebaran 2023,” kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan di Jakarta, Jumat (10/03/2023). Kasan menjelaskan lebih lanjut, strategi yang dilakukan Kemendag untuk menekan harga dan pasokan bahan pangan menjelang Puasa dan Lebaran adalah dengan mengefisiensikan rantai pasokan pangan. (Yetede)

Harga sejumlah bahan pangan pokok cenderung naik menjelang Ramadhan-Lebaran tahun ini. Pemerintah dinilai perlu memetakan komoditas yang berpotensi mendongkrak inflasi guna mengantisipasi lonjakan harganya serta penurunan daya beli masyarakat. Selain beras yang harganya bertahan tinggi, di atas harga acuan, pangan pokok lain yang harganya merangkak naik adalah cabai rawit, telur ayam, dan bawang putih. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar  dan Kebutuhan Pokok Kemendag, Kamis (9/3) harga rata-rata nasional cabai rawit merah Rp 67.800 per kg atau naik 3,99 % dibanding bulan lalu. Harga bawang putih Rp 31.700 per kg atau naik 15,27 % dalam sebulan terakhir. Harga telur ayam ras Rp 28.800 per kg atau naik 0,35 % dari hari sebelumnya yang Rp 28.700 per kg.

Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri, Kamis, mengatakan, untuk mengatasi kenaikan harga bawang putih, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor bawang putih. Sementara untuk cabai merah, pemerintah masih menunggu panen raya cabai yang dimulai pada pertengahan Maret 2023. Sementara untuk meredam kenaikan harga telur ayam ras, selama ini pemerintah menggulirkan bantuan jagung pakan ternak. Kenaikan harga telur disinyalir akibat kenaikan harga jagung yang memberikan andil 60 % terhadap harga pokok produksi di tingkat peternak. ”Kami juga bekerja sama dengan pemangku terkait untuk mengoptimalkan gerai maritim yang mencakup tol laut, jembatan udara, dan subsidi angkutan darat. Langkah itu diharapkan menjaga stbilitas harga di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan,” ujarnya. (Yoga)