Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Usaha Milik Daerah PT Sriwijaya Agro Industri membangun pabrik kopi berkapasitas produksi 1 ton per bulan dengan merek Gending Sriwijaya. Langkah ini dilakukan agar kopi Sumsel makin banyak dikenal. Direktur PT Sriwijaya Agro Industri (SAI) Arkoni, Kamis (30/3) menuturkan, potensi Sumsel sebagai penghasil kopi cukup besar. Dengan luas kebun sekitar 280.000 hektar, Sumsel penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Namun, sebagian biji kopi asal Sumsel dikirim dan diklaim oleh daerah lain. (Yoga)

JAKARTA,ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kelebihan produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di geser ke provinsi lainnya yang kekurangan suplai. Dengan langkah tersebut, ketersediaan beras di tiap provinsi di Indonesia dalam kondisi normal dan lonjakan harga secara nasional bisa ditekan. Sulsel merupakan salah satu lumbung beras di Tanah Air dengan surplus produksi sekitar 2 juta ton setiap tahunnya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau panen raya di Desa Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulsel, Kamis (30/03/2023). Jokowi mengharapkan Sulsel sebagai lumbung pangan nasional dapat menyuplai beras ke daerah lainnya di Indonesia. "Saya datang ke Maros guna memastikan sebagai lumbung beras Sulsel, sekarang Maros sudah mulai panen raya, kita harap hasilnya yang surplus itu bisa dibawa ke provinsi lain yang membutuhkan," ujar dia, meski sempat terkena banjir, produkstivitas pertanian di Maros yang menggunakan bibit padi hibrida Inpari 32 masih cukup tinggi sebesar 5,5 ton per hektare (ha). "Sebesar itu, karena banjir dua kali, sehingga agak menurunkan produksinya, tetapi hasil ini sudah baik." papar Jokowi. (Yetede)

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Indrawan Soesilo mengatakan, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) harus segera mencari mitra pengganti Air Products & Chemical Inc. untuk percepatan proyek gasifikasi batu bara atau coal to dimethyl ether (DME). Pria yang akrab disapa Hengki itu pun menegaskan, kewajiban penghiliran menjadi syarat perpanjangan IUP di Tanah Air. “PTBA kalau tidak penghiliran, IUP-nya kan akan dicabut,” katanya, Kamis (30/3). Dia membeberkan, saat ini sudah cukup banyak investor yang menunjukkan ketertarikan untuk bisa berinvestasi pada proyek gasifikasi batu bara di Indonesia.

Setelah sempat tertunda, Badan Pangan Nasional (NFA) akhirnya menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras pada 15 Maret 2023. Meskipun sudah diumumkan, penetapan ini masih dalam proses. HPP gabah kering panen (GKP) di petani naik, dari Rp 4.200 menjadi Rp 5.000 per kilogram, dan di penggilingan naik, dari Rp 4.250 menjadi Rp 5.100 per kilogram. Adapun gabah kering giling (GKG) di penggilingan naik, dari Rp 5.250 menjadi Rp 6.200 per kilogram, dan di gudang Bulog naik, dari Rp 5.300 menjadi Rp 6.300 per kilogram. Pembelian beras di gudang Bulog juga naik, dari Rp 8.300 menjadi Rp 9.950 per kilogram.
HPP ini sudah lama ditunggu-tunggu. Di satu sisi, HPP ini untuk melindungi petani dari insiden kejatuhan harga, terutama saat panen raya. Dengan mekanisme proteksi ini diharapkan petani tetap bergairah untuk berproduksi. Di sisi lain, HPP menjadi pedoman bagi operator, dalam hal ini Bulog, untuk membeli sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dengan HPP yang baru, pengadaan beras Bulog diharapkan optimal. Dari sudut ekonomi, HPP gabah dan beras memang harus naik. Sebab, harga input pertanian naik lebih gesit daripada kenaikan harga output-nya. Jika HPP tak naik dan harga gabah/beras jatuh, pendapatan serta kesejahteraan petani, mayoritas warga negeri ini, akan merosot. Selain itu, HPP yang tidak disesuaikan akan menyulitkan pengadaan gabah/beras Bulog. (Yetede)

Sub-holding upstream PT Pertamina (Persero) itu mampu memproduksi 576.000 barel minyak per hari (bph) dan 2.785 MMscfd gas pada Januari–Februari 2023. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan produksi sebesar 2% untuk minyak mentah, dan 6% untuk gas bumi. Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro mengatakan, capaian itu menjadi hasil operasi pengeboran 118 sumur pengembangan, 103 kegiatan work over, dan 4.839 well services. Selain itu, pada awal 2023 juga telah diselesaikan pengeboran di dua sumur eksplorasi. Seperti diketahui, PHE mengelola lapangan migas domestik sebanyak 39 blok di dalam negeri, dan 25 blok migas di luar negeri yang tersebar di 13 negara. Sebagian besar PHE berperan sebagai operator utama. Sebelumnya, PHE menganggarkan belanja modal sebesar US$5,7 miliar pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun ini. Besaran belanja modal itu naik 78,12% dari realisasi anggaran sepanjang 2022 yang berada di angka US$3,2 miliar. “Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengeboran, tahun 2023 mencapai 943 sumur pengembangan atau naik 73%, 32 sumur eksplorasi, 688 workover, dan 30.159 well intervention well services,” kata Wiko beberapa waktu lalu.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton dari empat negara yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan dan India. Keempat negara itu berbeda dengan realisasi impor pada akhir tahun lalu yang berasal dari Pakistan, Thailand, Vietnam dan Myanmar.Sekretaris Perusahaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Awaludin Iqbal menyatakan impor beras sebesar 500.000 ton itu dalam rangka memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) dan program bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan pada Maret–Mei 2023.Menurutnya, Perum Bulog masih menunggu surat izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian (Kementan). Hingga kini, persyaratan teknis dari kedua kementerian tersebut masih belum terbit. Dia menuturkan Bulog memprioritaskan impor beras dari 4 negara untuk memenuhi target tahap awal sebesar 500.000 ton dari total kuota sepanjang tahun ini 2 juta ton. Dia menegaskan impor beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan dan India membutuhkan proses sehingga belum bisa dipastikan jadwal pasti kedatangan beras impor 500.000 ton. Merujuk salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dari jumlah tersebut sebanyak 500.000 ton harus didatangkan secepatnya. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mencatat Bulog hanya memiliki sisa CBP sebesar 227.000 ton. Padahal, pada Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bansos beras kepada kepada penerima manfaat sebanyak 300.000 ton.

Hingga pekan pertama bulan Ramadhan tahun ini, harga sejumlah komoditas pangan pokok masih berada di atas acuan, terutama di Kalimantan dan wilayah bagian timur Indonesia. Selain produksi, faktor distribusi dinilai turut memicu kenaikan harga beberapa komoditas, seperti cabai rawit merah, telur ayam, dan jagung. Panel Harga Badan Pangan Nasional mencatat, rata-rata nasional harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran per Selasa (28/3) Rp 61.090 per kg atau turun 5,8 % dibandingkan dengan posisi awal Maret 2023. Meskipun turun, harga itu masih berada di atas acuan di tingkat konsumen yang ditetapkan, yaitu Rp 40.000-Rp 57.000 per kg. Ketentuan tentang harga acuan itu diatur dalam Peraturan Bapanas No 11 Tahun 2022. 

Harga cabai rawit merah tertinggi ada di Kaltara, yakni Rp 93.220 per kg. Berdasarkan wilayahnya, provinsi dengan harga cabai rawit merah di atas acuan itu berada di Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, Sumsel, Kepulauan Babel, Kepri, Jakarta, Banten, Jabar, NTT, NTB, Sulut, dan Sulteng. Koordinator Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma menilai, tingginya harga cabai rawit merah di Indonesia bagian timur dipicu letak geografis yang jauh dari provinsi produsen terdekat, yakni Jatim. ”Terjadi anomali pada komoditas cabai. Di sentra produksi di Jatim, harganya Rp 20.000-Rp 30.000 per kg ditingkat petani, sedangkan di Indonesia bagian timur (harganya) sedang tinggi-tingginya, mencapai Rp 60.000-Rp 70.000 per kg,” ujarnya dalam diskusi yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Selasa (28/3).

Cabai rawit merah, lanjutnya, merupakan komoditas pangan yang mudah busuk, rusak, dan susut. Oleh karena itu, pengiriman pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit menggunakan kargo pesawat. Dalam jangka pendek, pemerintah memberikan subsidi fasilitas distribusi transportasi hingga ongkos bongkarnya di wilayah tujuan. Targetnya, disparitas harga cabai rawit merah di wilayah defisit menyempit. Langkah ini juga diterapkan untuk komoditas lainnya, seperti telur ayam ras. Rata-rata nasional harga telur ayam ras per Selasa (28/3) di tingkat pedagang eceran juga tercatat di atas acuan, yakni Rp 29.310 per kg atau naik 0,03 % dibandingkan dengan awal bulan. Berdasarkan Peraturan Bapanas RI No 5/2022, harga acuan telur ayam di tingkat konsumen ditetapkan Rp 27.000 per kg. (Yoga)

Krisis beras di NTT membuat pemerintah pusat turun tangan. Sebanyak 1.600 ton beras dikirim ke NTT untuk membantu masyarakat yang terpukul kehidupannya akibat kenaikan harga beras yang menembus Rp 17.000 per kg.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Hendri Ginting, yang dihubungi, Selasa (28/3) mengatakan, pengiriman 1.600 ton beras itu dilakukan sebanyak dua kali. Pengiriman pertama pada Minggu (26/3) dan berikutnya pada Rabu (29/3). Pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jatim.

”Pengiriman pertama sebanyak 600 ton, kemudian pada pengiriman kedua nanti sebanyak 1.000 ton. Pengiriman menggunakan kapal yang dioperasikan Kemenhub. Tujuannya ke sejumlah daerah di NTT,” kata Hendri. Waktu pengiriman diperkirakan paling lama lima hari. Pengiriman pertama menggunakan KM Kendhaga Nusantara 5 dan pengiriman kedua menggunakan KM Kendhaga Nusantara 11. Dua kapal tersebut merupakan kapal pendukung utama program tol laut. Tol laut adalah program unggulan Presiden Jokowi dengan memberi subsidi angkutan barang ke wilayah Indonesia bagian timur. Pengiriman beras itu merupakan respons pemerintah pusat terhadap krisis beras di NTT. (Yoga)

JAKARTA - Pemerintah kembali menambah kuota impor beras pada tahun ini. Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru saja menerbitkan surat penugasan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli beras dari luar negeri sebanyak 2 juta ton hingga akhir Desember 2023. Dikutip dari surat Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada Direktur Utama Bulog Budi Waseso tertanggal 24 Maret 2023, Bulog diminta secepatnya mengimpor 500 ribu ton pada tahap pertama.

Dimintai konfirmasi mengenai surat itu, Arief mengatakan impor tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjamin kecukupan pasokan untuk bantuan sosial. "Bukan kami pro-impor. Tapi, apabila pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri tidak bisa terpenuhi, negara harus ada di situ," kata Arief, kemarin.

Sebagai catatan, saat ini Bulog harus memenuhi kebutuhan beras sebanyak 210 ribu ton per bulan dan kebutuhan untuk program bansos pangan mencapai 640 ribu ton selama tiga bulan. Sementara itu, cadangan beras pemerintah saat ini tinggal 220 ribu ton. "Jangan sampai stoknya enggak ada. Jangan sampai mau mengadakan program (bansos) enggak bisa," ujar Arief. (Yetede)

Pemerintah berencana mengimpor beras hingga 2 juta ton untuk memperkuat cadangan beras tahun ini. Impor dijanjikan bakal dilakukan secara terukur untuk kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga beras serta program bantuan sosial. Keputusan itu diambil dalam Rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik 1444 H yang dipimpin Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (24/3). Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. Sebanyak 500.000 ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agen cy/NFA) Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/3), mengatakan, keputusan impor merujuk pada data produksi. Semua kementerian/lembaga pemerintah sama-sama menggunakan data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS sebagai rujukan.

Produksi beras nasional pada Februari 2023, menurut data KSA terbaru, mencapai 2,86 juta ton, turun 820.000 ton jika dibandingkan perkiraan sebelumnya yang mencapai 3,68 juta ton. Penurunan itu, antara lain, karena banjir dan gagal panen di sejumlah persawahan. Situasi itu diperkirakan akan berpengaruh terhadap penurunan produksi beras sepanjang Januari-April 2023 kendati akan ada tambahan dari panen Maret dan April 2023. Produksi beras pada Januari-April 2023, menurut pengamatan terakhir, diperkirakan 13,37 juta ton atau lebih rendah dari estimasi sebelumnya 13,79 juta ton. ”PadaAgustus (2022)-Januari (2023), (situasi) di  lapangan memang berebut gabah yang angkanya tinggi. Buktinya, NTP (nilai tukar petani) tertinggi terjadi saat ini. Apabila sebelumnya 96-98, hari ini 110. Jadi, importasi yang dilakukan terukur. (Beras impor) hanya digunakan pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP),” katanya. Beras impor akan digunakan untuk program SPHP dan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai. (Yoga)