Kecelakaan yang terjadi pada dua asset strategis milik PT Pertamina (Persero) hanya dalam rentang satu bulan perlu mendapat perhatian serius, baik dari pihak Pertamina maupun pemerintah. Terlebih lagi,  tahun-tahun sebelumnya hal serupa pernah terjadi. Evaluasi secara menyeluruh mutlak perlu dilakukan. Kejadian terakhir, ledakan pada kompresor gas PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit Dumai, Riau, Sabtu (1/4) malam. Sembilan pekerja di ruang operator mengalami luka ringan.

Sebelumnya, kebakaran yang terjadi di Integrated Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang, Jakarta, Jumat (3/3) menyebabkan 25 orang meninggal. Terkait ledakan di PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit Dumai, Riau, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, Minggu (2/4), mengatakan, secara umum, kejadian itu sudah tertangani. Terdapat masjid dan sejumlah rumah warga yang rusak ringan akibat getaran. Jarak dari lokasi kejadian dengan rumah warga sekitar 3 kilometer.

Pengamat ekonomi energy yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, berpendapat, kejadian di Dumai dan Plumpang itu mengindikasikan buruknya sistem keamanan aset strategis dan berisiko tinggi Pertamina. Oleh karena itu, lanjut Fahmy, perlu ada keseriusan dalam mencegah hal serupa terulang di kemudian hari. Hal itu, antara lain, melalui perbaikan sistem keamanan yang semestinya memenuhi standar internasional. Selain itu, perlu audit untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. (Yoga)

Lonjakan harga beras yang membuat warga perdesaan di NTT tidak mampu membeli merupakan pelajaran berharga. Para pemangku kebijakan bisa segera menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum penguatan dan pengembangan pangan lokal yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Hal ini mengemuka dalam diskusi tentang problem krisis beras yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) di Kupang, Sabtu (1/4). Wakil Dekan FEB Unwira Bruder Salomon Leky membuka diskusi yang menghadirkan pembicara analis pemasaran hasil pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Fransiska Diah Iswandari, Koordinator Program Voice for Climate Action Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (Pikul) Dina Soro, dan jurnalis Kompas Fransiskus Pati Herin.

Dina mengatakan, NTT tidak sedang mengalami krisis pangan, tetapi krisis beras. Pasalnya, sumber pangan selain beras di NTT masih sangat berlimpah. Dalam pemetaan yang dilakukan Pikul, terdapat lebih dari 30 jenis pangan di NTT. ”Kita tidak kekurangan pangan,” ujarnya. Dina mendorong agar pangan lokal diperkuat dari sisi kebijakan pemerintah. Sementara di sisi masyarakat, krisis beras di NTT seharusnya menjadi momentum kembali memperkuat pangan lokal. Banyak desa di Pulau Timor sudah memulainya dengan menanam pangan selain beras. Menurut Dina, selama ini kebijakan pemerintah belum berpihak pada pengembangan pangan lokal yang beragam. Dalam kebijakan nasional, pemerintah hanya memperhatikan komoditas padi, jagung, dan kedelai. Padahal, tidak semua daerah di Indonesia cocok untuk budidaya tanaman itu. (Yoga)

Sebanyak 2.000 ton gula kristal putih yang diimpor dari Thailand tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut, pada hari Sabtu (1/4). Kedatangan gula impor ini merupakan upaya pemerintah mencukupi kebutuhan nasional dan menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran.Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menjelaskan, gula kristal putih (GKP) yang tiba tersebut merupakan bagian dari komitmen impor sebanyak 32.500 ton yang akan didatangkan oleh pemerintah lewat Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, gula impor juga akan tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, sebanyak 37.900 ton dan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, 25.000 ton dengan target distribusi kawasan Indonesia bagian timur. BUMN bidang pangan, ID Food, menargetkan gula sebanyak 40.000 ton tiba sebelum Lebaran dan sisanya datang pada awal Mei 2023. Terkait relatif sedikitnya gula impor yang tiba dikarenakan keterbatasan ketersediaan kapal dengan tonase 20.000-30.000 ton. 

”Kedatangan (gula) ini bagian dari upaya stabilisasi harga menjelang Lebaran agar tetap stabil di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp 13.500 per kilogram. Gula ini datang dari Thailand. Berbeda dengan sebelumnya menggunakan vessel (kapal pengangkut) yang cukup besar, tapi karena (ketersediaan) sedang terbatas, datang dengan kapal kecil,” tutur Frans. Meski menggunakan kapal kecil,  diharapkan tenggat impor hingga awal Mei 2023 bisa dipenuhi, khususnya untuk menghindari gula impor tiba saat petani tebu memulai masa giling tebu pada Mei hingga Juni 2023. ”Kita targetkan sesuai jadwal agar tidak mengganggu harga saat panen dan giling tebu tahun ini. Impor ini juga untuk back up stok yang ada,” ujarnya, menambahkan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, jumlah impor yang didatangkan sesuai dengan perhitungan neraca komoditas pangan di tahun 2023. Di tahun ini,  kuota impor gula mentah setara GKP adalah 991.000 ton. Mulanya, jumlah ini diharapkan bisa terealisasi sejak awal tahun. Namun, jadwal impor mundur karena terdapat 1 juta ton stok sisa dari tahun 2022. (Yoga)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan ExxonMobil Indonesia meneken perjanjian kerja sama eksplorasi di Indonesia senilai Rp 630 miliar, Jumat (31/3/2023). Ini merupakan pengalihan dari komitmen kerja pasti Wilayah Kerja Gunting dan Surumana. ”Kami yakin eksplorasi ini memberi hasil positif,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. (Yoga)

Kalangan petani khawatir pengumuman impor beras saat panen raya berdampak menekan  harga gabah di tingkat petani. Rencana pemerintah mengimpor 2 juta ton beras hingga akhir tahun ini juga dikhawatirkan menggerus daya serap Perum Bulog untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dari produksi dalam negeri. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, saat dihubungi, Kamis (30/3) menyebutkan, setelah pemerintah mengumumkan bakal mengimpor beras awal pekan ini, harga gabah ditingkat petani masih beragam, bahkan ada yang Rp 6.000 per kg kering panen (GKP). Penurunan produksi mungkin berpengaruh terhadap pasokan gabah dan situasi harga itu. Namun, dia menduga, pergerakan harga tersebut lebih disebabkan oleh penyerapan gabah dari korporasi besar.

Situasi ini bisa menggerus daya serap Bulog untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dari produksi domestik. Dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.000 per kg GKP di tingkat petani, Bulog belum bisa bersaing dalam perebutan gabah/beras. Padahal, sumber produksi dalam negeri mesti menjadi andalan untuk membangun kedaulatan pangan nasional, bukan impor. Per Jumat (24/3), total stok beras yang dikelola Bulog 225.000 ton. Realisasi penyerapan dari dalam negeri tercatat 49.000 ton. Pemerintah akan menggelar program bansos bagi 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kepala Bapanas (NFA) Arief Prasetyo Adi menilai, spekulan tengah mengambil kesempatan karena produksi gabah pada panen raya lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya,suplai saat ini terbatas. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Usaha Milik Daerah PT Sriwijaya Agro Industri membangun pabrik kopi berkapasitas produksi 1 ton per bulan dengan merek Gending Sriwijaya. Langkah ini dilakukan agar kopi Sumsel makin banyak dikenal. Direktur PT Sriwijaya Agro Industri (SAI) Arkoni, Kamis (30/3) menuturkan, potensi Sumsel sebagai penghasil kopi cukup besar. Dengan luas kebun sekitar 280.000 hektar, Sumsel penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Namun, sebagian biji kopi asal Sumsel dikirim dan diklaim oleh daerah lain. (Yoga)

JAKARTA,ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kelebihan produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di geser ke provinsi lainnya yang kekurangan suplai. Dengan langkah tersebut, ketersediaan beras di tiap provinsi di Indonesia dalam kondisi normal dan lonjakan harga secara nasional bisa ditekan. Sulsel merupakan salah satu lumbung beras di Tanah Air dengan surplus produksi sekitar 2 juta ton setiap tahunnya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau panen raya di Desa Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulsel, Kamis (30/03/2023). Jokowi mengharapkan Sulsel sebagai lumbung pangan nasional dapat menyuplai beras ke daerah lainnya di Indonesia. "Saya datang ke Maros guna memastikan sebagai lumbung beras Sulsel, sekarang Maros sudah mulai panen raya, kita harap hasilnya yang surplus itu bisa dibawa ke provinsi lain yang membutuhkan," ujar dia, meski sempat terkena banjir, produkstivitas pertanian di Maros yang menggunakan bibit padi hibrida Inpari 32 masih cukup tinggi sebesar 5,5 ton per hektare (ha). "Sebesar itu, karena banjir dua kali, sehingga agak menurunkan produksinya, tetapi hasil ini sudah baik." papar Jokowi. (Yetede)

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Indrawan Soesilo mengatakan, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) harus segera mencari mitra pengganti Air Products & Chemical Inc. untuk percepatan proyek gasifikasi batu bara atau coal to dimethyl ether (DME). Pria yang akrab disapa Hengki itu pun menegaskan, kewajiban penghiliran menjadi syarat perpanjangan IUP di Tanah Air. “PTBA kalau tidak penghiliran, IUP-nya kan akan dicabut,” katanya, Kamis (30/3). Dia membeberkan, saat ini sudah cukup banyak investor yang menunjukkan ketertarikan untuk bisa berinvestasi pada proyek gasifikasi batu bara di Indonesia.

Setelah sempat tertunda, Badan Pangan Nasional (NFA) akhirnya menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras pada 15 Maret 2023. Meskipun sudah diumumkan, penetapan ini masih dalam proses. HPP gabah kering panen (GKP) di petani naik, dari Rp 4.200 menjadi Rp 5.000 per kilogram, dan di penggilingan naik, dari Rp 4.250 menjadi Rp 5.100 per kilogram. Adapun gabah kering giling (GKG) di penggilingan naik, dari Rp 5.250 menjadi Rp 6.200 per kilogram, dan di gudang Bulog naik, dari Rp 5.300 menjadi Rp 6.300 per kilogram. Pembelian beras di gudang Bulog juga naik, dari Rp 8.300 menjadi Rp 9.950 per kilogram.
HPP ini sudah lama ditunggu-tunggu. Di satu sisi, HPP ini untuk melindungi petani dari insiden kejatuhan harga, terutama saat panen raya. Dengan mekanisme proteksi ini diharapkan petani tetap bergairah untuk berproduksi. Di sisi lain, HPP menjadi pedoman bagi operator, dalam hal ini Bulog, untuk membeli sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dengan HPP yang baru, pengadaan beras Bulog diharapkan optimal. Dari sudut ekonomi, HPP gabah dan beras memang harus naik. Sebab, harga input pertanian naik lebih gesit daripada kenaikan harga output-nya. Jika HPP tak naik dan harga gabah/beras jatuh, pendapatan serta kesejahteraan petani, mayoritas warga negeri ini, akan merosot. Selain itu, HPP yang tidak disesuaikan akan menyulitkan pengadaan gabah/beras Bulog. (Yetede)

Sub-holding upstream PT Pertamina (Persero) itu mampu memproduksi 576.000 barel minyak per hari (bph) dan 2.785 MMscfd gas pada Januari–Februari 2023. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan produksi sebesar 2% untuk minyak mentah, dan 6% untuk gas bumi. Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro mengatakan, capaian itu menjadi hasil operasi pengeboran 118 sumur pengembangan, 103 kegiatan work over, dan 4.839 well services. Selain itu, pada awal 2023 juga telah diselesaikan pengeboran di dua sumur eksplorasi. Seperti diketahui, PHE mengelola lapangan migas domestik sebanyak 39 blok di dalam negeri, dan 25 blok migas di luar negeri yang tersebar di 13 negara. Sebagian besar PHE berperan sebagai operator utama. Sebelumnya, PHE menganggarkan belanja modal sebesar US$5,7 miliar pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun ini. Besaran belanja modal itu naik 78,12% dari realisasi anggaran sepanjang 2022 yang berada di angka US$3,2 miliar. “Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengeboran, tahun 2023 mencapai 943 sumur pengembangan atau naik 73%, 32 sumur eksplorasi, 688 workover, dan 30.159 well intervention well services,” kata Wiko beberapa waktu lalu.