Riset terbaru menunjukkan, pemberlakuan cukai minuman berpemanis telah meningkatkan kesehatan masyarakat dan menghemat biaya perawatan. Bukti ini didapatkan dari penelitian di kota Oakland, Amerika Serikat, yang memberlakukan cukai minuman berpemanis sejak Juli 2007. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal PLOS Medicine, Selasa (18/4/2023). Pembelian minuman berpemanis gula turun 26,8 % dibandingkan dengan kota-kota serupa yang tidak dikenai cukai. (Yoga)

Tingginya harga sejumlah komoditas pangan menjelang Lebaran diperkirakan berlanjut setelah hari raya usai. Kenaikan harga pasca-Idul Fitri masuk ke fase ketiga dari tahapan kenaikan harga periode Ramadan dan Lebaran. "Sudah beberapa tahun terakhir ada kenaikan harga pangan setelah Idul Fitri," ujar Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, kemarin. Menurut dia, aneka pemicu tetap tingginya harga barang setelah hari raya adalah terbatasnya jumlah pedagang yang kembali berjualan, sedikitnya petani yang melakukan panen karena libur, serta terganggunya distribusi karena arus mudik dan arus balik Lebaran. Kenaikan harga akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan itu biasanya terjadi pada H+1 sampai H+7 Idul Fitri.

Ikappi mencatat, saat ini harga berbagai komoditas di pasar stabil tinggi karena kenaikan permintaan. Sekretaris Jenderal DPP Ikappi, Reynaldi Sarijowan, menyebutkan ada tiga komoditas yang harganya cukup tinggi menjelang Lebaran ini, yakni beras, daging sapi, dan gula pasir. "Tiga komoditas ini sangat mencolok tinggi karena memang penanganannya kurang begitu maksimal dilakukan oleh pemerintah." Menurut dia, Ikappi sejak jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah khusus atas tiga komoditas ini. Namun penanganan yang dilakukan pemerintah masih kurang sehingga harga tidak terbendung.

Panel harga Badan Pangan Nasional mencatat harga beras medium berada di angka Rp 11.900 per kilogram, beras premium Rp 13.630 per kilogram, daging sapi murni Rp 139.740 per kilogram, dan harga gula konsumsi Rp 14.390 per kilogram. Selain komoditas tersebut, Ikappi mencatat beberapa harga komoditas yang mengalami kenaikan, antara lain minyak goreng, bawang merah, cabai, daging ayam, telur, dan buah-buahan. (Yetede)

Menjelang Idulfitri 1444 H ini, penjual parsel lebaran kembali merebak. Berbagai sentra penjualan parsel hari raya kembali ramai dengan pedagang parsel di dalam kios-kios maupun di pinggir jalan. Tidak hanya pedagang yang memang setiap hari berdagang parsel tetapi juga pedagang parsel dadakan. Demikian juga supermarket, minimarket, dan toko makanan besar yang juga menjual parsel. Isian parsel pun makin beragam, baik yang berisi makanan dan minuman, kosmetik, peralatan rumah tangga, sampai dengan peralatan elektronik. Hari raya di Indonesia memang identik dengan parsel sebagai hadiah bagi relasi dan sebagainya. Salah satu isu yang sering muncul saat ramainya penjualan dan pemberian parsel sebagai hadiah di masa hari raya adalah barang-barang isian parsel. Dari tahun ke tahun masih sering ditemukan isi parsel yang tidak layak atau tidak memenuhi standar untuk digunakan atau dikonsumsi. Apalagi parsel isi makanan sekarang ini sangat bervariasi, mulai dari parsel model klasik dalam berbagai ukuran sampai dengan hampers dalam ukuran yang lebih kecil berisi beberapa jenis makanan bahkan produk khusus seperti kopi, cokelat, dan sebagainya. Ada juga parsel yang berisi kosmetik yang sedang digandrungi di pasar seperti produk skincare maupun jenis vitamin. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa titik kerawanan dalam isian parsel dari sisi keamanan pangan dan obat-obatan. Kerawanan paling banyak terjadi adalah adanya bahan makanan yang menjadi isian parsel yang sudah melewati batas kadaluarsa. 

Kerawanan kedua adalah adanya makanan kemasan atau kosmetik yang menjadi isian parsel yang tidak memiliki izin edar, meskipun dalam kemasan yang baik dan memiliki merek. Demikian pula dengan bahan makanan yang kondisi kemasannya rusak seperti cembung. Produk dengan kondisi kemasan yang sudah tidak normal misalnya terjadi pada makanan dalam kaleng atau kotak dus yang sudah berbentuk cembung. Kondisi ini terjadi pada ikan olahan, susu steril, kental manis, dan sejenisnya yang banyak digunakan menjadi isian parsel Lebaran. Sementara untuk produk tanpa izin edar bisa ditemukan pada produk kosmetika, produk olahan dan obat tradisional Pengawasan terhadap pangan, obat dan kosmetik terhadap parsel menjelang Lebaran ini tetap harus terus ditingkatkan melalui berbagai lini pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. BPOM perlu mendorong semua balai yang dimiliki di setiap daerah terutama yang memiliki pasar dan penjualan parsel lebaran yang besar. Demikian pula dengan sumber daya yang dimiliki oleh balai-balai tersebut seperti tenaga penguji/auditor, mobil laboratorium keliling dan sebagainya. Karena pengawasan tidak hanya terkait dengan persoalan kedaluwarsa dan izin edar, tetapi kandungan bahan yang bisa membahayakan seperti formalin, rhodamin, dan sebagainya, termasuk akibat kemasan yang sudah rusak atau tidak dalam kondisi baik yang menyebabkan isinya tercemar. Langkah BPOM yang terus melanjutkan pengawasan dan pemeriksaan patut didukung bahkan perlu didorong untuk ditingkatkan lagi seiring dengan potensi permasalahan yang kian banyak dari perkembangan tren konsumsi produk maupun tren penjualan barang saat ini.

Pemerintah perlu mulai mewaspadai impak penurunan harga batu bara acuan terhadap penerimaan negara di tengah berbagai sentimen eksternal yang membuat harga emas hitam terus merosot di pasar global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja menetapkan harga batu bara acuan atau HBA April 2023 yang kompak mengalami penurunan signifikan dari posisi bulan sebelumnya, mengikuti tren di pasar global. HBA untuk batu bara 6.322 GAR dipatok sebesar US$265,26 per ton. Harga acuan batu bara kalori tinggi itu susut 6,29% dari posisi perdagangan bulan sebelumnya di level US$283,08 per ton. Kemudian, HBA dalam kesetaraan nilai kalori 5.200 kcal per kilogram GAR ditetapkan US$102,53 per ton, turun 24,99% dari bulan lalu yang diputuskan US$136,7 per ton. Selanjutnya, HBA dalam kesetaraan nilai kalori 4.200 kcal per kilogram GAR diputuskan US$87,81 per kilogram, anjlok 14,13% dari bulan sebelumnya US$102,26 per ton. Sejumlah ekonom pun meminta pemerintah untuk mengantisipasi risiko susutnya penerimaan negara dari sektor batu bara selepas harga terkontrak komoditas itu yang mengalami tren pelemahan sejak akhir tahun lalu. Pasalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga saat ini sebagian besar ditopang oleh setoran sektor industri hulu tambang batu bara sejak siklus komoditas 2 tahun belakangan. 

“Tren penurunan harga batu bara sebetulnya sudah kelihatan jelas sekali dalam beberapa bulan terakhir, terutama kuartal IV/2022 lalu yang memang tajam, tidak lepas dari kekhawatiran pelemahan perekonomian Eropa dan Amerika Serikat,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal saat dihubungi, Rabu (19/4). Selain itu, Faisal menambahkan bahwa pencabutan kebijakan Zero Covid Policy dari China belakangan dianggap tidak sesuai dengan prediksi sejumlah analis ihwal pemulihan ekonomi pesat dari negara tersebut. Kekhawatiran yang sama disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyusul penurunan HBA bulan ini. Josua berpendapat, turunnya HBA April 2023 disebabkan oleh impor batu bara dari China yang lebih rendah dari pembelian sepanjang bulan sebelumnya. Sementara itu, Kementerian ESDM memastikan proyeksi PNBP dari sektor batu bara bakal tetap stabil selepas formulasi perhitungan harga acuan sebagai tolok ukur pungutan royalti diubah bulan lalu.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengatakan bahwa pertumbuhan permintaan listrik di Indonesia yang bergerak dinamis memerlukan perencanaan matang dalam penyusunan peta jalan penyediaan tenaga listrik yang sesuai dengan transisi energi. “PLN dan IEA akan menjadi pionir, menunjukkan kepada dunia bahwa roadmap transisi energi dapat dibangun melalui kolaborasi. Dapat dibangun secara komprehensif dari hulu ke hilir,” katanya, Rabu (19/4). Dalam kerja sama tersebut, kedua pihak akan bekerja sama dalam pemantapan roadmap net zero emission yang sudah dibuat oleh Indonesia. Kedua pihak juga akan mempertajam skema JETP dalam menggaet kolaborasi investasi untuk membiayai proyek transisi energi di Indonesia. Dia menjelaskan, PLN bakal menghadapi tantangan pengelolaan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan yang diperkirakan mencapai 433 juta ton pada 2030. Executive Director of IEA Fatih Birol menjelaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Indonesia dalam transisi energi dan menekan emisi karbon yang pada ujungnya akan berdampak langsung terhadap pengurangan emisi karbon.

Pertamina mencatatkan laba bersih sebesar US$3,8 miliar sepanjang 2022, tumbuh 56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak US$2,04 miliar. Peningkatan laba bersih itu mendorong setoran perseroan terhadap penerimaan negara menjadi Rp307,2 triliun. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 159/2022 menjadi salah satu faktor yang membuat kinerja keuangan perseroan tetap positif. Alasannya, perubahan aturan tersebut memungkinkan pemerintah mempercepat pembayaran dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp319,81 triliun termasuk pajak, yang terdiri atas piutang 2019 sampai dengan 2021 sebanyak Rp83,41 triliun termasuk pajak, dan periode sampai dengan kuartal III/2022 senilai Rp236,40 triliun termasuk pajak. “Pembayaran dana kompensasi tersebut berdampak kepada perbaikan arus kas operasi, sehingga rasio-rasio keuangan dapat terjaga dengan baik pada kinerja tahun 2022,” katanya, Selasa (18/4).

Akses produk pangan, khususnya produk pangan hewani, dari Indonesia ke Arab Saudi semakin mudah menyusul ditunjuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas kompeten dalam jaminan keamanan dan kualitas produk Indonesia untuk masuk ke Arab Saudi. Kepala BPOM Penny Lukito, Selasa (18/4) di Jakarta, mengatakan, setidaknya ada 58 unit pengolahan ikan dari Indonesia yang terdaftar di BPOM Arab Saudi. (Yoga)

Pada 2022, perekonomian Indonesia tumbuh 5,31 % secara tahunan. Mengesankan. Berdasarkan pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh 16,28 %. Angka pertumbuhan ekspor ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Berdasarkan data BPS, jika dirinci, ekspor barang pada 2022 tumbuh 14,41 % secara tahunan, sedangkan ekspor jasa tumbuh 56,06 %. Pada saat pandemi Covid-19 membelit perekonomian dunia pada 2020, ekspor barang Indonesia tumbuh minus 3,46 % secara tahunan. Perekonomian dunia yang mulai pulih pada 2021 membuat ekspor barang Indonesia tumbuh 19,95 %. Lonjakan pertumbuhan ekspor pada 2022 terutama akibat durian runtuh kenaikan harga komoditas unggulan seiring kondisi perekonomian global yang membaik. Selama ini, ekspor Indonesia cukup banyak ditopang komoditas. Kinerja ekspor pun dipengaruhi permintaan dan harga komoditas.

Pada 2022, komoditas ekspor unggulan, antara lain, adalah batubara, minyak sawit, serta besi dan baja. Ekspor batubara senilai 14,53 miliar USD pada 2020, menjadi 46,74 miliar USD pada 2022. Ekspor minyak sawit 17,36 miliar USD pada 2020, naik menjadi 27,77 miliar USD pada 2022. Ekspor besi dan baja pada 2020 senilai 10,86 miliar USD, pada 2022 menjadi 27,82 miliar USD. Permintaan komoditas dunia mulai melemah. Ditambah harga yang turun, ekspor komoditas tahun ini diperkirakan tak lagi sekuat tahun lalu. Data BPS menunjukkan, salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia, yaitu minyak sawit, nilai ekspornya pada Januari-Maret 2023 sebesar 5,92 miliar USD, turun 11,4 % dibandingkan dengan Januari-Maret 2022 di 6,67 miliar USD. Meskipun pada Januari-Maret 2023 neraca perdagangan masih surplus, tak ada salahnya memacu kinerja komponen pengeluaran PDB. Indonesia bisa mulai menggenjot ekspor nonkomoditas sambil meningkatkan investasi berkualitas. (Yoga)

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Kepres No 9 Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 14 April 2023. Satgas dibentuk dengan menimbang hasil audit, yakni masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak. Satgas tersebut diketuai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sejumlah kalangan mengapresiasi pembentukan satgas itu. Mereka juga berharap agar sejumlah program konkret dilahirkan untuk merampungkan masalah-masalah terkait tata kelola industri sawit.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Selasa (18/4) mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait dengan tata kelola  industri sawit. Pertama, perbaikan data lahan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit. ”Upaya itu penting guna menertibkan perusahaan-perusahaan yang menanam kelapa sawit melebihi HGU yang telah diberikan. Langkah tersebut dapat menekan menjamurnya lahan sawit ilegal,” katanya ketika dihubungi di Jakarta. Bhima mencontohkan kasus PT Duta Palma Group yang mengelola lahan sawit secara ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Hal itu membuat keuangan dan perekonomian negara merugi Rp 39,7 triliun. Perusahaan tersebut juga tidak membayar kewajiban kepada negara pada periode 2004-2022 sehingga negara merugi Rp 2,6 triliun dan 4,9 juta USD. Kewajiban yang harus dibayarkan itu adalah dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, kompensasi penggunaan kawasan hutan, dan denda. (Yoga)

Aktivitas ekonomi yang kian menggeliat dan harga komoditas yang masih cukup tinggi membuat pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan PNBP ikut bertumbuh. Situasi ini membuat APBN pada triwulan pertama tercatat surplus. Dalam jumpa pers APBN Kita secara daring, Senin (17/4) Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pertumbuhan pendapatan negara ditopang aktivitas ekonomi yang makin menggeliat seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berjalan. Aktivitas ekonomi yang kian masif itu meningkatkan penerimaan pajak, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun produktivitas dari dunia usaha. Mengutip data Kemenkeu, sampai akhir Maret 2023, realisasi pendapatan negara Rp 647,2 triliun atau tumbuh 29 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian itu setara 26,3 % target APBN 2023.

Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak utamanya berasal dari PPh Nonmigas Rp 225,95 triliun (tumbuh 31,03 % secara tahunan), PPN dan PPnBM sebesar Rp 185,7 trilun (tumbuh 42,37 % secara tahunan), PPh Migas sebesar Rp 17,73 triliun (turun1,12 % secara tahunan), PBB, serta pajak lainnya Rp 2,87 triliun (tumbuh 25,24 % secara tahunan). Selain dari penerimaan pajak, pertumbuhan pendapatan negara juga ditopang pertumbuhan PNBP. Sampai akhir Maret 2023, capaian PNBP tercatat Rp 142,7 triliun atau tumbuh 43,7 % secara tahunan, setara 32,3 % dari target APBN 2023. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan PNBP itu ditopang masih tingginya harga komoditas batubara yang mengerek PNBP dari sektor nonmigas dan juga harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang turut mengerek PNBP migas. (Yoga)