Pertamina mencatatkan laba bersih sebesar US$3,8 miliar sepanjang 2022, tumbuh 56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak US$2,04 miliar. Peningkatan laba bersih itu mendorong setoran perseroan terhadap penerimaan negara menjadi Rp307,2 triliun. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 159/2022 menjadi salah satu faktor yang membuat kinerja keuangan perseroan tetap positif. Alasannya, perubahan aturan tersebut memungkinkan pemerintah mempercepat pembayaran dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp319,81 triliun termasuk pajak, yang terdiri atas piutang 2019 sampai dengan 2021 sebanyak Rp83,41 triliun termasuk pajak, dan periode sampai dengan kuartal III/2022 senilai Rp236,40 triliun termasuk pajak. “Pembayaran dana kompensasi tersebut berdampak kepada perbaikan arus kas operasi, sehingga rasio-rasio keuangan dapat terjaga dengan baik pada kinerja tahun 2022,” katanya, Selasa (18/4).

Akses produk pangan, khususnya produk pangan hewani, dari Indonesia ke Arab Saudi semakin mudah menyusul ditunjuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas kompeten dalam jaminan keamanan dan kualitas produk Indonesia untuk masuk ke Arab Saudi. Kepala BPOM Penny Lukito, Selasa (18/4) di Jakarta, mengatakan, setidaknya ada 58 unit pengolahan ikan dari Indonesia yang terdaftar di BPOM Arab Saudi. (Yoga)

Pada 2022, perekonomian Indonesia tumbuh 5,31 % secara tahunan. Mengesankan. Berdasarkan pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh 16,28 %. Angka pertumbuhan ekspor ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Berdasarkan data BPS, jika dirinci, ekspor barang pada 2022 tumbuh 14,41 % secara tahunan, sedangkan ekspor jasa tumbuh 56,06 %. Pada saat pandemi Covid-19 membelit perekonomian dunia pada 2020, ekspor barang Indonesia tumbuh minus 3,46 % secara tahunan. Perekonomian dunia yang mulai pulih pada 2021 membuat ekspor barang Indonesia tumbuh 19,95 %. Lonjakan pertumbuhan ekspor pada 2022 terutama akibat durian runtuh kenaikan harga komoditas unggulan seiring kondisi perekonomian global yang membaik. Selama ini, ekspor Indonesia cukup banyak ditopang komoditas. Kinerja ekspor pun dipengaruhi permintaan dan harga komoditas.

Pada 2022, komoditas ekspor unggulan, antara lain, adalah batubara, minyak sawit, serta besi dan baja. Ekspor batubara senilai 14,53 miliar USD pada 2020, menjadi 46,74 miliar USD pada 2022. Ekspor minyak sawit 17,36 miliar USD pada 2020, naik menjadi 27,77 miliar USD pada 2022. Ekspor besi dan baja pada 2020 senilai 10,86 miliar USD, pada 2022 menjadi 27,82 miliar USD. Permintaan komoditas dunia mulai melemah. Ditambah harga yang turun, ekspor komoditas tahun ini diperkirakan tak lagi sekuat tahun lalu. Data BPS menunjukkan, salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia, yaitu minyak sawit, nilai ekspornya pada Januari-Maret 2023 sebesar 5,92 miliar USD, turun 11,4 % dibandingkan dengan Januari-Maret 2022 di 6,67 miliar USD. Meskipun pada Januari-Maret 2023 neraca perdagangan masih surplus, tak ada salahnya memacu kinerja komponen pengeluaran PDB. Indonesia bisa mulai menggenjot ekspor nonkomoditas sambil meningkatkan investasi berkualitas. (Yoga)

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Kepres No 9 Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 14 April 2023. Satgas dibentuk dengan menimbang hasil audit, yakni masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak. Satgas tersebut diketuai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sejumlah kalangan mengapresiasi pembentukan satgas itu. Mereka juga berharap agar sejumlah program konkret dilahirkan untuk merampungkan masalah-masalah terkait tata kelola industri sawit.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Selasa (18/4) mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait dengan tata kelola  industri sawit. Pertama, perbaikan data lahan hak guna usaha (HGU) kelapa sawit. ”Upaya itu penting guna menertibkan perusahaan-perusahaan yang menanam kelapa sawit melebihi HGU yang telah diberikan. Langkah tersebut dapat menekan menjamurnya lahan sawit ilegal,” katanya ketika dihubungi di Jakarta. Bhima mencontohkan kasus PT Duta Palma Group yang mengelola lahan sawit secara ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Hal itu membuat keuangan dan perekonomian negara merugi Rp 39,7 triliun. Perusahaan tersebut juga tidak membayar kewajiban kepada negara pada periode 2004-2022 sehingga negara merugi Rp 2,6 triliun dan 4,9 juta USD. Kewajiban yang harus dibayarkan itu adalah dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, kompensasi penggunaan kawasan hutan, dan denda. (Yoga)

Aktivitas ekonomi yang kian menggeliat dan harga komoditas yang masih cukup tinggi membuat pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan PNBP ikut bertumbuh. Situasi ini membuat APBN pada triwulan pertama tercatat surplus. Dalam jumpa pers APBN Kita secara daring, Senin (17/4) Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pertumbuhan pendapatan negara ditopang aktivitas ekonomi yang makin menggeliat seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berjalan. Aktivitas ekonomi yang kian masif itu meningkatkan penerimaan pajak, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun produktivitas dari dunia usaha. Mengutip data Kemenkeu, sampai akhir Maret 2023, realisasi pendapatan negara Rp 647,2 triliun atau tumbuh 29 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian itu setara 26,3 % target APBN 2023.

Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak utamanya berasal dari PPh Nonmigas Rp 225,95 triliun (tumbuh 31,03 % secara tahunan), PPN dan PPnBM sebesar Rp 185,7 trilun (tumbuh 42,37 % secara tahunan), PPh Migas sebesar Rp 17,73 triliun (turun1,12 % secara tahunan), PBB, serta pajak lainnya Rp 2,87 triliun (tumbuh 25,24 % secara tahunan). Selain dari penerimaan pajak, pertumbuhan pendapatan negara juga ditopang pertumbuhan PNBP. Sampai akhir Maret 2023, capaian PNBP tercatat Rp 142,7 triliun atau tumbuh 43,7 % secara tahunan, setara 32,3 % dari target APBN 2023. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan PNBP itu ditopang masih tingginya harga komoditas batubara yang mengerek PNBP dari sektor nonmigas dan juga harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang turut mengerek PNBP migas. (Yoga)

Realisasi produksi siap jual atau lifting minyak bumi dan salur gas pada triwulan I-2023 naik secara tahunan. Namun, capaian itu belum optimal lantaran unplanned shutdown atau penghentian produksi tak terduga masih terjadi dan menyebabkan adanya kehilangan potensi produksi. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting minyak pada triwulan I-2023 mencapai 613.700 barel per hari, meningkat dari realisasi pada triwulan I-2022 yang 611.700 barel minyak per hari. Sementara salur gas pada triwulan I-2023 mencapai 5.399 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2022, yakni 5.321 MMSCFD. Adapun realisasi investasi per triwulan I-2023 mencapai 2,63 miliar USD atau melebihi capaian triwulan I-2022 yang 2,1 miliar USD.

Akan tetapi, pada Januari-Maret 2023, ada penghentian produksi minyak, sebagian besar akibat unplanned shutdown,10.000 barel per hari per bulan. Bahkan, pada gas, unplanned shutdown terus membesar. Pada Maret 2023, ada kehilangan peluang produksi 300 MMSCFD. ”Naik-turunnya (capaian) tergantung pada unplanned shutdown. Jadi, terlepas dari (capaian) yang lebih tinggi dari target, ada lost production opportunity atau unplanned shutdown yang semakin besar,” kata Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo, dalam jumpa pers capaian triwulan I-2023 SKK Migas, di Jakarta, Senin (17/4). Wahju menambahkan, sejak 2022, pihaknya telah melakukan audit kinerja pemeliharaan pada sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), sebagai respons dari masih banyaknya terjadi unplanned shutdown. Salah upaya tersebut juga untuk mendukung rencana jangka panjang SKK Migas, yakni capaian produksi 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030. Kendati saat ini asih pada kisaran 600.000 barel minyak per hari. (Yoga)

Kinerja ekspor Indonesia pada Maret 2023 menurun lantaran harga komoditas yang melandai sejalan dengan penurunan permintaan pasar global, tapi, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan rekor surplus 35 bulan berturut-turutnya dengan dibukanya kembali ekonomi China. Selain itu, diharapkan pula terbentuk stabilisasi harga minyak lewat rencana pengurangan produksi oleh negara-negara pengekspor minyak dunia. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi, dalam paparannya di Jakarta, Senin (17/4) menjelaskan, nilai ekspor Indonesia pada Maret 2023 turun 11,33 % secara tahunan, dari 26,50 miliar USD pada Maret 2022 menjadi 23,50 miliar USD pada Maret 2023.

Penurunan nilai ekspor pada Maret 2023 terjadi karena adanya penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Hal ini mulai tampak sejak akhir tahun 2022. Secara global, penurunan harga komoditas terjadi akibat tekanan inflasi di banyak negara serta masih agresifnya bank sentral ASt atau The Fed menaikkan suku bunga acuannya. Tekanan pada perekonomian global ini membuat negara-negara di dunia menahan laju konsumsinya. Harga minyak kelapa sawit, misalnya, turun secara tahunan dari 1.344 USD per metrik ton (MT) pada Maret 2022 menjadi 972 USD per MT pada Maret 2023. Harga batubara juga turun dari 197 USD per MT menjadi 187,2 USD per MT, sedangkan gas alam turun dari 4,3 USD per juta british thermal unit (MMBTU) menjadi 2,3 USD per MMBTU. ”Meski secara tahunan turun, secara bulanan (month to month) angka ini naik dari Februari 2023, yaitu dari 21,38 miliar USD menjadi 23,50 miliar USD,” ujarnya. (Yoga)

Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi, Sabtu (15/4/2023), mengatakan, NFA telah menggelar 410 kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga akhir pekan lalu. GPM itu tersebar di 108 kabupaten/kota dan 26 provinsi. ”Kegiatan ini tidak hanya untuk menstabilkan harga, tetapi juga menjaga daya beli,” ujarnya. NFA telah meminta 514 kabupaten/kota untuk menggelar GPM dengan menggandeng Perum Bulog, ID Food, atau asosiasi pengusaha. (Yoga)

Di tengah inflasi harga pangan, ancaman baru datang! Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menimbang aksi mogok menjual dan membeli minyak goreng dari produsen/pemasok minyak goreng dalam waktu dekat. Ini adalah buntut tak kunjung pemerintah membayar selisih harga minyak goreng alias rafaksi dari program minyak goreng satu harga tahun 2022 lalu. Padahal, janji negara, pemerintah akan membayar biaya selisih itu ke peritel 17 hari setelah program satu harga dilakukan. "Opsi mogok jualan tengah kami kaji. Opsi lainnya bisa potong tagihan ke supplier atau bisa juga menggugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," ungkap Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, pekan lalu (13/4). Aprindo mencatat: saat ini peritel menombok sekitar Rp 344 miliar akibat program minyak goreng satu harga. Angka ini berasal dari tagihan pembayaran penggantian selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng (rafaksi) periode 19-31 Januari 2022 sehubungan kebijakan satu harga pada Januari 2022 yang belum dibayarkan ke pelaku usaha distribusi. Dana itu ditanggung 31 perusahaan peritel anggota Aprindo yang secara kumulatif mengelola hingga ribuan toko ritel. Untuk menutup selisih antara HET ke konsumen akhir dengan Harga Acuan Keekonomian (HAK) yang ditanggung peritel, aturan ini menjamin pelaku usaha mendapat dana pembiayaan penyediaan minyak goreng kemasan dari Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasal 11 Permendag 3/2022 menyebut, pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasar hasil verifikasi disampaikan ke BPDKS. Lebih dari setahun berselang, tagihan itu tak kunjung dibayarkan.

Di tengah sanksi ekonomi dari AS dan sekutunya, penjualan minyak Rusia justru naik dibandingkan sebelum invasi ke Ukraina, Februari 2022. Walaupun begitu, dari segi harga, keuntungan yang diperoleh Rusia berkurang karena mereka harus menjual minyak dengan harga diskon. Perhitungan tersebut diperoleh dari analisis, antara lain, Badan Energi Internasional (IEA) dan firma pemantau ekspor-impor komoditas global Kpler yang dikeluarkan pada hari Jumat(14/4). Sebagai gambaran, ekspor minyak mentahRusia pada 2022 adalah 3,35 juta barel per hari. Pada triwulan pertama tahun 2023, jumlah ekspornya saja sudah mencapai 3,5 juta per hari. ”India membeli 51 % minyak mentah Rusia dan China membeli 36 %. Sisanya dibeli oleh Turki dan Bulgaria,” kata Matt Smith, pakar perminyakan Kpler, kepada surat kabar Inggris, The Independent.

Smith menjelaskan, perhitungan ekspor ini baru sebatas minyak mentah yang dikirim melalui jalur laut. Belum termasuk minyak mentah yang dialirkan langsung melalui pipa dari Rusia ke China. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, dua pertiga pembeli minyak adalah negara-negara Eropa. China dan India sebagai sahabat dekat Rusia mengambil alih pangsa pasar minyak. Mereka beralasan bahwa kebutuhan energi nasional lebih penting sehingga membeli minyak dari Rusia adalah solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. ”Patut dipahami bahwa meski penjualan meningkat, omzet dan laba yang  diterima Rusia berkurang,” ujar Smith. Hal ini karena Rusia menjual minyak dengan harga diskon. Kpler mencatat, omzet Rusia per Maret 2023 adalah 12,7 miliar USD, yang 43 % lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022. (Yoga)