JAKARTA – Kasus transaksi janggal impor emas menjadi satu prioritas Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Dalam kasus ini, diduga terdapat modus manipulasi kode harmonized system (HS) dalam impor komoditas emas batangan yang menimbulkan kerugian negara. Transaksi janggal dalam aktivitas impor emas ini diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavanda. Dia menjelaskan, PPATK memeriksa transaksi impor emas itu dalam dua periode, yaitu 2014-2016 dan 2017-2019. Dalam pemeriksaan pertama, petugas menemukan indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp 180 triliun. Berikutnya, mereka mendapati transaksi senilai Rp 189 triliun. “Jika terbukti, tindak pidana dalam dua periode pemeriksaan itu bisa menembus lebih dari Rp 360 triliun,” kata Ivan. Menurut dia, hasil analisis itu telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi tidak ditindaklanjuti. (Yetede)

Sentimen negatif membayangi emiten saham produsen nikel di Tanah Air. Pemerintah akan memangkas insentif pajak untuk membatasi investasi produk olahan bijih nikel kelas dua, seperti nickel pig iron (NPI). Artinya, pemerintah tidak akan lagi memberikan pembebasan pajak untuk investasi NPI. Kabar tak sedap ini diembuskan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Menurut Reuters, kemarin (5/5), Bahlil menyatakan pemerintah tidak akan lagi memberi tax holiday untuk investasi NPI. Tujuannya untuk membatasi investasi pada produk nikel berkualitas rendah. Sontak, rencana pemerintah tersebut berpotensi menjadi sentimen negatif bagi emiten nikel. Apalagi, sehari pasca Bahlil menyatakan rencananya tersebut, saham-saham emiten nikel kompak longsor pada perdagangan kemarin. Contohnya saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Kemarin, saham emiten pertambangan nikel yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia pada 12 April 2023 ini, tergerus 6,96% ke posisi Rp 1.270. Nasib serupa dialami saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), yang anjlok 6,96% ke level Rp 3.610. Tak berbeda dengan sang induk, saham anak usaha MDKA, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) turun 1,86% ke Rp 790. Equity Research Analyst Panin Sekuritas, Felix Darmawan melihat, rencana kebijakan pemerintah kerap menjadi katalis penting bagi pergerakan harga saham emiten komoditas. Tak terkecuali emiten nikel. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani sepakat, penurunan harga komoditas nikel global lebih dominan menjadi sentimen negatif emiten nikel. Selain itu, ada gejolak yang membayangi pasar.

Tingginya harga beras turut menekan pedagang warung nasi. Sejumlah pedagang yang mayoritas berskala UMKM serta melayani pekerja sektor informal sebagai pelanggan memilih untuk menanggung kenaikan harga. Namun, sebagian lainnya terpaksa menaikkan harga atau mengurangi porsi nasi yang dijual. Berdasarkan data Panel Harga Bapanas per Kamis (4/5) rata-rata nasional harga beras medium ditingkat pedagang eceran senilai Rp 11.900 per kg, sedangkan beras premium Rp 13.620 per kg. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata nasional harga beras medium Rp 10.810 per kg dan beras premium Rp 12.340 per kg. Sejumlah pelaku UMKM, khususnya warung nasi, mengandalkan beras sebagai bahan baku.

Mereka antara lain pelaku usaha warung tegal, nasi padang, nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, nasi kucing, dan nasi rames. Ada juga dagangan lain yang mengandalkan beras, seperti ketupat, lontong, dan arem-arem. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny, Kamis (4/5), mengatakan, sejumlah pelaku UMKM pedagang warung nasi sudah menaikkan harga. Dia mencontohkan, terdapat pedagang yang menaikkan harga nasi dari Rp 3.000 per porsi pada tahun lalu jadi Rp 4.000 per porsi. Adapun bagi pedagang yang tidak menaikkan harga, pilihannya adalah mengurangi porsi nasi yang dijual. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesulitan pedagang warung nasi, Hermawati berharap pemerintah dapat meredam harga beras, karena ada tambahan pasokan dari impor. Pasokan ini diharapkan dapat segera membanjiri pasar. (Yoga)

JAKARTA, ID - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berencana menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, agar membayar utang selisih harga (rafaksi) minyak goreng sebesar Rp 344 miliar yang tidak kunjung dilunasi sejak awal tahun lalu. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022, semua pengusaha diminta menjual minyak goreng Rp 14.000 per liter dan selisih dengan harga di pasar yang berkisar Rp 17.000-20.000 per liter akan dibayarkan pemerintah. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, langkah tersebut menjadi salah satu opsi yangakan diambil bila dalam 2-3 bulan ke depan, rafaksi tersebut tidak dibayarkan pemerintah kepada 31 perusahaan ritel modern, yang telah patuh melaksanakan program minyak satu harga. “Utang pemerintah yang harus dibayarkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 344 miliar. Angka itu merupakan penjualan minyak goreng satu harga sekitar 40 juta liter pada 19-31 Januari 2022. Jadi, utang ini berasal dari pelaksanaan program minyak satu harga,” kata Roy usai melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) membahas rafaksi minyak goreng di Jakarta, Kamis (04/05/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) bersama dengan Total Eren S.A. (Total Eren), PT Adaro Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), yang mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas 70 MW, dan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai sebesar 10 MW / 10 MWh di Tanah Laut, Kalimantan Selatan Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Managing Director-Indonesia & CFO APAC Total Eren Romain Pierru, Presiden Direktur Adaro Power Dharma Djojonegoro, Direktur Adaro Power Mustiko Bawono, dan Direktur Utama PJBI Amir Faisal, dengan didampingi oleh COO & Head of Project Finance APAC Gregory Thomassin, Wakil Presiden Komisaris Adaro Power Kusmayanto Kadiman serta Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah di Kantor Pusat PLN Jakarta, pada Kamis (04/05/2023). PLTB Tanah Laut diharapkan dapat mulai mengalirkan listrik pada tahun 2025 untuk dapat mendukung program Pemerintah dalam mencapai target bauran sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. (Yetede)

JAKARTA, ID–Sebanyak 80 ribu ton beras yang diimpor Perum Bulog telah masuk ke Indonesia dan 270 ribu ton lainnya sedang dalam perjalanan. Dengan masuknya beras impor tersebut, ditambah stok terkini di Bulog sebesar 350 ribu ton, perusahaan pelat merah itu memastikan telah memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) yang sangat cukup untuk menstabilkan harga di pasaran. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, saat ini, jumlah stok beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia kurang lebih 350 ribu ton. Mengingat saat ini masih masuk masa panen maka angka stok tersebut masih akan terus meningkat karena Bulog masih terus menyerap hasil panen petani dan ditambah penugasan beras impor yang  sudah mulai diterima di gudang Bulog. “Sampai dengan saat ini, kami sudah menyerap 325 ribu ton beras hasil panen petani dalam negeri dan juga sudah masuk penugasan beras impor 80 ribu ton serta beras impor dalam perjalanan 270 ribu ton, sehingga stok sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran dalam rangka stabilisasi harga beras. Bulog mencadangkan beras impor tersebut untuk stabilisasi harga,” jelas Awaludin Iqbal. Kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras melalui Perum Bulog semakin memperkuat stok CBP dan dipastikan memberikan dampak untuk menjaga stabilisasi harga beras. Dengan adanya impor beras dan pasokan CBP terpenuhi, berapapun permintaan pasar bisa dipenuhi sehingga harga beras di pasaran akan terkendali. (Yetede)

SKK Migas menargetkan blok yang dikelola Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL), entitas Genting Group yang dikendalikan taipan dan pengusaha resor judi asal Malaysia, Lim Kok Thay, tersebut bisa beroperasi komersial pada 2025 atau 2026, setelah beberapa kali tertunda sejak hak pengelolaan dipegang pada 2008. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, produksi gas dari GOKPL direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk milik PT Pupuk Kaltim dan pasar gas alam cair. “Dengan kemampuan pasok hingga setidaknya 2043, maka diperkirakan kesinambungan produksi gas jangka menengah akan terjaga dalam rangka mendukung penghiliran dan transisi energi,” kata Kurnia saat dihubungi, Kamis (4/5). Adapun, Kementerian ESDM telah menyetujui revisi rencana pengembangan lapangan atau plan of development (PoD) I Lapangan Asap, Kido, dan Merah di Blok Kasuri sejak awal Februari 2023.

Kementerian Perdagangan menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Agung sebelum menentukan kelanjutan penggantian selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng satu harga pada 2022 yang diklaim sebesar Rp344 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berjanji akan mengumumkan pendapat hukum dari Kejagung serta mengeluarkan kebijakan khusus soal refaksi minyak goreng jika diminta Kejagung. Menurutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku institusi di sektor kelapa sawit siap membayar penggantian selisih harga jual minyak goreng pada 2022 jika ada aturannya. “Jadi dia mau bayar kalau ada aturannya. Kalau tidak, nanti BPDPKS bisa masuk penjara. Oleh karena itu BPDPKS menyetujui ingin membayar asalkan aturannya itu ada. Aturan di Kemendag itu juga sudah tidak ada,” jelasnya, Kamis (4/5). Zulkifli menegaskan BPDPKS memang bertugas membayar refaksi jika ditetapkan dalam regulasi. Khusus Kemendag, dia menyatakan bertugas mengeluarkan regulasinya jiak diminta oleh Kejagung. Hingga saat ini, dia mengeklaim belum mendapatkan pendapat hukum dari Kejagung mengenai proses rafaksi minyak goreng yang saat itu kebijakannya berada di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Peritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey meminta kepastian dari pemerintah terhadap selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng yang mencapai Rp344 miliar. Sayangnya, Kemendag tidak bisa langsung meminta BPDPKS untuk membayar rafaksi minyak goreng kepada peritel. Alasannya, Kemendag masih menunggu pendapat hukum dari Kejagung. Pendapat hukum tersebut disebut-sebut masih diproses. Pertemuan Aprindo dengan Kemendag dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, dan Staf Khusus Mendag. Selain meminta kepastian, Kemendag berjanji untuk mengundang produsen minyak goreng dalam waktu dekat untuk menanyakan relevansi perjuangan rafaksi.

Realisasi produksi beras nasional sepanjang Januari-April 2023 berpotensi merosot 4,3 % dibandingkan periode sama pada 2022. Penurunan itu terjadi di tengah potensi terjadinya El Nino yang dapat menyebabkan kekeringan dan ancaman tergerusnya produksi beras dunia sepanjang 2023 dan 2024. Data Bapanas yang diolah dari BPS menunjukkan realisasi produksi beras pada Maret 2023 sebanyak 5,12 juta ton, lebih rendah dibandingkan proyeksi yang sebanyak 5,38 juta ton. Koreksi realisasi produksi beras pada Maret 2023 merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada Februari 2023, realisasi produksi beras sebanyak 2,86 juta ton, sedangkan proyeksinya 3,68 juta ton. Menurut data hasil pengamatan terbaru tersebut, produksi beras pada April 2023 diproyeksikan 3,81 juta ton. Dengan demikian, jumlah produksi beras nasional sepanjang Januari-April 2023 diperkirakan 13,12 juta ton, lebih rendah 4,3 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Departemen Pertanian AS (USDA) merilis laporan yang memproyeksikan produksi beras global sepanjang 2022-2023 sebanyak 509,4 juta ton pada pertengahan April, lebih rendah 400.000 ton dibandingkan proyeksi sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi produksi 2021-2022, proyeksi tersebut lebih rendah 1 %. Proyeksi tersebut dipengaruhi penurunan produksi yang diprediksiterjadi di Brasil, Indonesia, dan Malaysia. Oleh sebab itu, Kepala Bapanas Arief  Prasetyo Adi menggarisbawahi terbatasnya pasokan beras di pasar dunia dapat meningkatkan harga di tingkat internasional. ”Dengan situasi ini, penguatan produksi dalam negeri harus dilakukan (demi meningkatkan cadangan beras pemerintah). Per kemarin (Selasa, 2/5) posisi serapan (beras) dari dalam negeri 312.000 ton, sedangkan penyaluran untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 572.000 ton dan bantuan pangan 182.000 ton,” katanya saat dihubungi, Rabu (3/5). (Yoga)

Harga sejumlah komoditas unggulan perkebunan terus tergerus hampir sebulan terakhir. Kondisi itu disebut-sebut kerap terjadi di masa Lebaran Idul Fitri ibarat fenomena rutin yang merugikan petani. Pada akhir Maret, harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani masih Rp 2.500 per kg. Harga mulai tergerus awal April menjadi Rp 2.200 per kg. ”Lalu, dua pecan menjelang Lebaran, harganya turun lagi menjadi Rp 1.800 per kg,” kata Rahman, petani di Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Selasa (2/5). Harga komoditas yang jatuh pada masa Lebaran terus berulang. Menjelang Lebaran tahun 2022, katanya, kondisi serupa juga terjadi. Bahkan, harga TBS anjlok lebih parah, dari Rp 3.600 per kg menjadi Rp 1.100 per kg dalam waktu empat hari. Soal harga yang rutin jatuh masa Lebaran disebut-sebut petani sebagai ”potongan” yang dialokasikan pengusaha untuk THR bagi para pekerjanya. ”

Keadaan ini bagai buah simalakama bagi petani. Ketika harga TBS anjlok, mereka tetap harus memanen dengan ongkos panen yang tidak turun. Apabila TBS tidak dipanen, pohon sawit pun bisa rusak hingga mereka lebih rugi. Kondisi serupa dialami petani pinang. Harga biji pinang awal tahun lalu masih di atas Rp 20.000 per kg, lalu turun menjadi Rp 9.000 per kg pada akhir 2022. Harga pinang terus tergerus hingga kini hanya Rp 3.500 per kg. ”Jatuhnya harga kali ini yang paling parah,” kata Samsul, petani di Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto berpandangan, turunnya harga TBS sawit tidak lepas dari masih lesunya pasar ekspor CPO. Apalagi sejumlah negara importir masih memiliki stok CPO yang berlimpah.”  (Yoga)