Lingkungan Hidup
( 5820 )Belum Goyah Investasi Batu Bara
JAKARTA – Iklim investasi sektor tambang batu bara diperkirakan masih kokoh dalam jangka pendek karena ditopang target produksi tahunan yang dicanangkan pemerintah. Arus permodalan untuk usaha komoditas energi tersebut belum terganggu harga jualnya yang sedang menurun drastis. “Pengusaha baru mengerem investasi ketika target produksinya berkurang,” ucap Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, kepada Tempo, kemarin, 10 Mei 2023.
Harga batu bara yang sempat menyundul rekor termahal sepanjang sejarah, yaitu sekitar US$ 460 per ton pada September 2022, terus melandai secara bertahap. Selama empat bulan terakhir, nilainya tercatat tak lebih dari US$ 200 per ton. Bahkan kemarin hanya sekitar US$ 167 per ton. Padahal nilai komoditas penghasil energi itu masih US$ 404 per ton pada akhir 2022.
Dalam riset baru berjudul "Commodity Markets Outlook", Bank Dunia memprediksi harga batu bara merosot hingga 42 persen sepanjang tahun ini, kemudian turun lagi 23 persen pada 2024. Namun Bank Dunia berasumsi pengekspor batu bara Indonesia masih berpeluang mendongkrak ekspor hingga 5 persen selama beberapa waktu ke depan. (Yetede)
Menerabas Rambu demi Investor Tambang-Migas
Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024 nanti, pemerintah sepertinya gencar mengobral perpanjangan kontrak pertambangan maupun minyak dan gas bumi (migas).
Dari informasi yang diperoleh KONTAN, pemerintah akan mempercepat perpanjangan kontrak sejumlah perusahaan tambang maupun migas dalam waktu dekat. Ada tiga perusahaan tambang dan migas yang disebut-sebut bakal mengantongi perpanjangn kontrak.
Pertama,
pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia. Padahal, sebetulnya, kontrak Freeport itu baru akan berakhir 2041.
Kedua, ada juga rencana memperpanjang kontrak karya PT Vale Indonesa Tbk yang berakhir Desember 2025 menjadi IUPK.
Terakhir, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian perpanjangan kontrak kepada Inpex Corporation dalam mengelola Blok Masela. Kontrak perusahaan Jepang di blok itu baru akan berakhir 2028 atau lima tahun lagi.
Sebelumnya, Desember 2022 lalu, pemerintah telah memberikan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Tangguh (KKS Tangguh) ke BP, operator dan mitra KKS Tangguh selama 20 tahun hingga 2055. Padahal, kontrak Tangguh sejatinya baru berakhir 2035.
"Pemberian perpanjangan yang lebih cepat merupakan bentuk kepastian usaha," tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif saat menjelaskan rencana perpanjangan kontrak IUPK Freeport, pada akhir April 2023 lalu.
Kabar perpanjangan kontrak Inpex Corporation di Masela juga terang. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro bilang, kontrak Inpex di Masela akan ditambah tujuh tahun plus 20 tahun. Alhasil, "Blok Masela berakhir di 2055," ujar Hudi saat dihubungi KONTAN, Rabu (10/5).
Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) menyebut upaya mengamankan kontrak tambang dan migas berkaitan dengan kepastian berusaha. Ini karena "Investor tambang dan migas sensitif terhadap pemilu. Mereka khawatir ada perubahan perizinan yang akan mempengaruhi rencana bisnis mereka," jelasnya kepada KONTAN, Rabu (10/5).
Asean & ‘Kartel Karet Alam’
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 42 Asean dilaksanakan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9—11 Mei 2023. Tema utama yang diusung Indonesia adalah Asean Matters, Epicentrum of Growth. Secara sektoral, salah satu agenda strategis yang dapat diintrodusir oleh Indonesia adalah pengendalian pasokan (supply restriction) dan harga (price fixing) karet alam global. Gagasan ini didasarkan pada fakta bahwa pasar karet alam dan produk turunannya ditandai oleh struktur pasar oligopoli pada sisi produsen dan oligopsoni pada sisi pembeli. Struktur pasar oligopoli ditandai oleh penguasaan pasar beberapa perusahaan di negara produsen karet alam. Sementara struktur pasar oligopsoni berkaitan dengan dominasi pembelian produk karet alam oleh hanya beberapa pembeli besar. Produksi karet alam global yang mencapai sekitar 12,6 juta ton terkonsentrasi pada lima negara produsen karet alam terbesar dunia, yaitu Thailand dengan total produksi 3,913 juta ton, Indonesia sebesar 2,821 juta ton, Malaysia sebesar 0,910 juta ton, India sebesar 0,810 juta ton, dan China sebesar 0,786 juta ton. Lima besar negara produsen karet alam menguasai kurang lebih 80% produksi karet alam dunia, di mana Thailand dan Indonesia menguasai lebih dari separuh produksi karet alam dunia, yaitu Thailand sekitar 31% dan Indonesia sekitar 22,39%. Sementara negara lainnya memiliki kontribusi kurang dari 10% terhadap produksi karet alam global.
Sementara pada sisi pembeli terkonsentrasi hanya pada beberapa pembeli besar, yaitu perusahaan ban mobil, sepeda motor, sepeda dan alas kaki. Industri manufaktur ban global menguasai lebih dari 70% pembelian produksi karet alam global. Sementara kurang dari 30% diserap oleh industri alas kaki dan industri berbahan baku karet alam lainnya. Sementara pada sisi produsen sangat sulit membentuk kartel dengan cara membuat kesepakatan harga dan kesepakatan untuk membatasi pasokan karet alam (output restriction) ke pasar. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya diversifikasi produk hilir karet dan kuatnya hubungan antara petani karet rakyat dengan pembeli karet alam. Struktur pasar karet alam global mirip dengan struktur pasar minyak bumi. Di mana hanya ada beberapa negara yang menguasai produksi minyak bumi dunia. Pada awalnya, penentu harga minyak bumi global adalah beberapa negara dengan perusahaan raksasa eksplorasi minyak yang disebut The Seven Mayors. Perusahaan tersebut berasal dari negara-negara maju, seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman.
Harga Gula Bebani Industri Makanan
Lonjakan harga gula mentah dunia memengaruhi kenaikan harga gula rafinasi di Indonesia. Hal itu membuat beban biaya produksi pada komponen bahan baku industri makanan dan minuman olahan membengkak. Keuntungan sebagian pelaku industri mulai berkurang demi mempertahankan harga jual di tingkat konsumen. Trading Economics mencatat, pada 10 Mei 2023, harga gula mentah berjangka diperdagangkan 26,03 sen USD per pon atau sekitar Rp 1.919,19 per kg, naik 6,81 % secara bulanan dan 40,32 % secara tahunan. Sepanjang Januari 2023 hingga 10 Mei 2023, harga gula mentah dunia tertinggi mencapai 26,99 sen USD per pon, yakni pada 27 April 2023.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, Rabu (10/5), mengatakan, lonjakan harga gula mentah dunia telah menyebabkan harga gula rafinasi di dalam negeri naik. Saat ini, harga gula rafinasi mencapai Rp 11.000-Rp 12.000 per kg, mendekati harga acuan penjualan gula konsumsi atau gula kristal putih di Rp 13.500 per kg dan Rp 14.500 per kg di Indonesia bagian timur. Pada tahun lalu, pelaku industri makanan-minuman masih bisa mendapatkan gula rafinasi seharga Rp 8.000-Rp 9.000 per kg. ”Kenaikan harga gula rafinasi tersebut memberatkan biaya produksi pada komponen bahan baku. Yang paling besar menanggung beban itu adalah pelaku usaha dan industri kecil menengah,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. (Yoga)
Harga Gula Melonjak, Gapmmi Kaji Kenaikan Harga Mamin
JAKARTA, ID – Melonjaknya harga raw sugar mendorong Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengkaji kemungkinan menaikkan harga produk makanan dan minuman (mamin). Harga gula mentah dalam kontrak berjangka sudah naik 36,8% dari US$ 19 sen per pon ke US$ 26 sen per pon secara year to date, berdasarkan data Trading Economics. “Saat harga gula mentah US$ 19 sen per pon atau sekitar Rp 3 ribu per kg, setelah diolah menjadi gula rafinasi dijual dengan harga Rp 6 ribu-7 ribu per kg. Dengan harga yang sekarang, maka harga jualnya menjadi di atas Rp 10.000 per kg gula rafinasi,” kata Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman di Kemenperin, Jakarta, Rabu (10/05/2023). Adhi mengungkapkan, Gapmmi sedang risau atas kenaikan harga raw sugar tersebut. Jika berlanjut, mereka membuka kemungkinan untuk menaikkan harga Mamin. Adhi mengatakan, saat ini, jarak antara harga gula rafinasi untuk industri dan harga gula konsumsi masyarakat umum sudah semakin kecil. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022, Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) gula konsumsi di tingkat produsen ditetapkan Rp 11.500 per kg dan di tingkat konsumen Rp 13.500 per kg untuk ritel modern. (Yetede)
Tergiur Peluang Energi Bersih
JAKARTA – General Electric (GE) Indonesia menantikan pembangunan pembangkit istrik baru di dalam negeri, khususnya yang menggunakan energi bersih. Sebab, perusahaan sedang menggenjot bisnis hijaunya.
Country Leader GE Gas Power Indonesia, George Djohan, mengatakan perusahaan menguasai sejumlah teknologi untuk mendukung kehadiran listrik bersih di Indonesia. Tak hanya pada gas, GE berfokus pada pengembangan energi hidro, angin, dan surya. Dia optimistis teknologi tersebut bisa membantu proses produksi lebih andal. "Kalau PLN atau IPP ada tender dan kami punya solusi teknologi yang tepat, kami pasti join," katanya di Jakarta, kemarin, 10 Mei 2023.
Namun kesempatan untuk mengembangkan energi bersih di Indonesia tidak mudah. George menuturkan kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu tantangannya. Di negara kepulauan, tidak mudah menyambungkan listrik ke semua kabupaten dan kota. Selain itu, kebanyakan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) berada di Indonesia bagian timur, sementara permintaannya hanya besar di Pulau Jawa. (Yetede)
Harga Pokok Penjualan Gula 2023 Diusulkan Rp 15.014 Per Kilogram
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI mengusulkan harga pokok penjualan atau HPP gula di tingkat petani pada 2023 sebesar Rp 15.014 per kg. Usulan HPP itu mempertimbangkan biaya pokok produksi yang melonjak cukup signifikan akibat imbas kenaikan harga pupuk dan BBM. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen, Selasa (9/5) mengatakan, biaya pokok produksi (BPP) gula petani pada 2023 mencapai Rp 13.649 per kg sehingga APTRI mengusulkan HPP gula Rp 15.014 per kg. Komponen BPP kebutuhan pupuk tahun ini Rp 9 juta, naik dari Rp 5 juta pada tahun lalu. Kenaikan komponen pupuk itu terjadi sejak pemerintah mengurangi porsi pupuk bersubsidi dan imbas kenaikan harga pupuk dunia.
”Pada 2023 ini, petani nyaris tidak menggunakan pupuk bersubsidi. Selain susah didapat, pemerintah sudah mengurangi porsi pupuk subsidi bagi petani tebu,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Soemitro, komponen BPP lain yang naik adalah biaya tebang angkut, benih, sewa lahan, dan upah tenaga kerja. Biaya tebang angkut, misalnya, tahun ini mencapai Rp 14,4 juta, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 8,4 juta. Tak hanya BPP, biaya hidup petani tebu juga meningkat karena kenaikan harga BBM dan harga pangan, seperti beras dan minyak goreng. ”Kami sudah menyampaikan usulan HPP itu kepada Badan Pangan Nasional(NFA) pada 5 Mei 2023. Kami harap usulan itu disetujui mengingat tidak hanya BPP yang kami tanggung, tetapi juga biaya hidup harian,” katanya. (Yoga)
Industri Hulu Migas Hasilkan Hampir Rt 700 T untuk Negara
JAKARTA, ID – Transformasi organisasi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sejak tahun 2020 membawa hasil. Tercatat pada 2022, industri sektor hulu migas menghasilkan kontribusi Rp 700 triliun kepada negara. “Kami bersyukur, berbagai langkah yang dilakukan SKK Migas melalui penyederhaan proses bisnis, transformasi, digitalisasi dan integrasi sistem dengan berbagai pihak yang terkait telah menciptakan pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, efisiensi biaya dan kecepatan proses sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan,” kata Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi dalam keterangannya di Jakarta (08/05/2023). Kurnia menambahkan, hulu migas sebagai motor penggerak perekonomian nasional melalui hasil penjualan migas secara langsung berkontribusi sekitar Rp 700 triliun, terdiri atas hasil penjualan minyak dan gas bumi sekitar Rp 583 triliun termasuk alokasi dana bagi hasil migas sebesar Rp17 triliun yang turut dirasakan oleh daerah penghasil serta hasil penerimaan lain dari hulu migas sekitar Rp 89 triliun yang meliputi signature bonus, production bonus, firm commitment, pembayaran PPN, PBB Migas, PDRD, dan Pajak Penghasilan migas serta pendapatan lainnya. Nilai tersebut diperoleh melalui beberapa gebrakan yang telah dilakukan diantaranya percepatan penerimaan hasil penjualan minyak bumi melalui penyederhanaan proses bisnis penagihan dan pembayaran, melakukan fleksibilitas skema komersialisasi melalui optimalisasi lifting minyak dan pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung proses percepatan tersebut. (Yetede)
Aturan Subsidi BBM Tepat Sasaran Perlu Kepastian
Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM masih belum jelas. Padahal, revisi aturan tersebut diperlukan agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Saat harga minyak mentah melambung hingga lebih dari 100 USD per barel tahun lalu, negara ”kerepotan” karena subsidi energi yang bersumber dari APBN membengkak. Salah satu langkah yang diambil saat itu ialah menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Di sisi lain, diungkapkan juga bahwa penyaluran subsidi BBM selama ini belum tepat sasaran. Sementara, saat ini, harga minyak mentah, jenis Brent misalnya, relatif stabil berkisar 75-85 USD per barel sejak awal 2023.
APBN bisa jadi tidak terdesak seperti tahun lalu. Namun, revisi Perpres No 191/2014 dinilai tetap diperlukan. Sebab, jika tidak, sampai kapan pun subsidi energi di Indonesia berpotensi tidak tepat sasaran. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/5) mengatakan, perubahan diperlukan agar lebih rinci siapa yang berhak menerima BBM subsidi atau kompensasi. Oleh karena itu, landasan hukum, berupa revisi perpres, diperlukan. Akmaluddin pun berharap pemerintah tidak menunggu momentum, baik menunggu harga minyak mentah naik kembali maupun terkait aspek tahun politik. (Yoga)
Banjarbaru Disiapkan Jadi ”Kota Sejuta Kopi”
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan Banjarbaru menjadi ”kota sejuta kopi”. BPKP mendukung penanaman kopi secara massal oleh masyarakat. ”Kami akan mendorong penanaman kopi di Banjarbaru agar perekonomian Kalsel tidak hanya bergantung pada tambang batubara yang merusak lingkungan,” kata Kepala BPKP Kalsel Rudy M Harahap, Minggu (7/5/2023). (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









