Indonesia diprediksi akan terkena fenomena kemarau panjang (El Nino) pada bulan Agustus 2023 mendatang. Kemarau yang disertai cuaca kering ini dipastikan bakal berdampak terhadap produksi pangan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kemtan) Suwandi mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan dampak El Nino terhadap produksi pangan nasional. Salah satunya adalah mendorong petani untuk mempercepat musim tanam setelah panen raya. "Kebijakan Menteri Pertanian adalah percepatan tanam setelah panen raya yang hampir berakhir di bulan Mei," kata Suwandi, Jumat (28/4). Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto mengatakan, untuk mitigasi dampak El Nino, Bapanas telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN agar segera menugaskan BUMN pangan untuk mengamankan stok dari hulu ke hilir. Sejatinya, Bapanas hanya berwenang di sektor pasca produksi dan distribusi pangan. Namun, El Nino bisa berimbas pada penurunan produksi, sehingga mengganggu stabilitas harga pangan. Untuk itu, perlu antisipasi sejak dini.

Sejumlah negara di Uni Eropa (UE) pernah mengalami ”pahitnya” secangkir kopi karena harga yang melambung tinggi pada Agustus 2022. Forum Ekonomi Dunia atau WEF menyebutnya ”secangkir kopi mengisahkan kenaikan inflasi”. Eurostat mencatat, harga secangkir kopi di sejumlah negara di kawasan UE naik 16,9 % pada Agustus 2022. Setahun sebelumnya, harga kopi hanya meningkat 0,5 %. Jika meminumnya dengan susu atau gula, dampak inflasi akan lebih tajam. Harga susu segar dan rendah lemak masing-masing naik 24,3 % dan 22,2 %, sedangkan harga gula melonjak 33,4 % secara tahunan. Pada Agustus 2022, harga kopi dunia mencapai 243,21 USD per pon. Kenaikan harga kopi itu merupakan imbas pandemi Covid-19. Penguncian wilayah untuk menekan penularan Covid-19 di negara-negara produsen membuat rantai pasok komoditas terganggu. Gangguan distribusi juga menyebabkan biaya logistik melonjak tinggi dan berpengaruh pada harga.

Kini, meski mulai turun, harga kopi di pasar internasional masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Harga kopi arabika di Bursa Berjangka ICE di AS, per Rabu (26/4) diperdagangkan 192,2 USD per pon, turun 13,19 % dibanding tahun lalu. Harga kopi di UE diperkirakan kembali naik setelah UU Bebas Deforestasi (EUDR) diberlakukan. Pada 19 April 2023, Parlemen UE mengesahkan regulasi penjamin produk-produk yang dijual di kawasan UE tidak terkait dengan perusakan atau degradasi hutan. Kopi merupakan salah satu komoditas yang wajib memenuhi persyaratan EUDR. The Washingthon Post (22 Februari 2023) memantik pembacanya terkait regulasi UE itu dengan artikel berjudul ”How EU Wants to Stop Deforestation in Your Coffee”. Di situ disebutkan, UE akan melarang impor komoditas yang baru diproduksi di lahan yang berasal dari perusakan hutan. Senior Advisor for The American Association of the Indo-Pacific Khalil Hegarty menyatakan, regulasi itu dapat mendorong harga-harga komoditas naik. (Yoga)

Hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya menumpuk hingga 9,927 juta ton per April 2023. Hal itu terjadi lantaran pasar CPO global masih lesu. Jika pasar kembali normal, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan baru ekspor CPO dan tiga produk turunannya. Untuk saat ini, Gapki menilai langkah yang diambil pemerintah sudah benar. Berdasarkan data Kemendag, hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya atas pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) per April 2023 sebesar 9,927 juta ton, terdiri dari 3,027 juta ton yang dibekukan pemerintah pada Februari-April 2023 dan 6,9 juta ton yang tidak dibekukan.

Per 1 Mei 2023 hingga Januari 2024, pemerintah akan mencairkan deposit atau pembekuan hak ekspor secara bertahap, rata-rata 336.000 ton per bulan. Ketua Umum Gapki Eddy Martono, Jumat (28/4) mengatakan, tidak banyak eksportir yang merealisasikan hak ekspor lantaran pasar CPO global masih sepi. Pada Januari-Maret 2023, rata-rata ekspor CPO Indonesia 1,8 juta ton per bulan, di bawah volume ekspor CPO normal 2,5 juta-3 juta ton per bulan. Lemahnya permintaan itu terjadi lantaran beberapa negara importir CPO, terutama India, menyubstitusi sebagian impor CPO dengan minyak nabati lain. (Yoga)

JAKARTA — Pemerintah mewaspadai dampak fenomena alam El Nino terhadap kenaikan harga bahan pangan di dalam negeri. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan El Nino dapat menyebabkan beberapa risiko dan dampak negatif pada produksi pertanian karena berpotensi menyebabkan kekeringan ekstrem. Terlebih, kondisi ini terjadi di banyak wilayah di dunia, khususnya di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan.

“Yang perlu diwaspadai tidak hanya gagal panen dan produksi pertanian yang menurun di dalam negeri, tapi juga tekanan harga komoditas global,” ujar Isy kepada Tempo, Jumat, 28 April 2023. Risiko itu pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga pangan secara global karena penurunan produksi dan persediaan yang terbatas.Isy mencontohkan harga internasional untuk gula yang sudah naik lebih dari 30 persen dibanding harga pada tahun lalu, yang terutama disebabkan oleh proyeksi penurunan produksi di India akibat curah hujan yang berkurang. “Di dalam negeri, komoditas yang bergantung pada curah hujan perlu diantisipasi, seperti padi dan sawit sebagai makanan pokok dan komoditas ekspor utama,” kata dia. (Yetede)

Pemerintah menggulirkan empat kebijakan baru terkait minyak goreng dan ekspor CPO dan tiga produk turunannya. Kebijakan yang menganulir kebijakan lama itu bertujuan menjaga keseimbangan ekspor CPO dengan kebutuhan minyak goreng domestik dan memperbanyak porsi minyak goreng kemasan untuk rakyat. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, Kamis (27/4) mengatakan, stok dan harga minyak goreng menjelang dan selama Ramadhan-Lebaran 2023 relatif terkendali. Selain itu, ekspor CPO juga masih berjalan baik dan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani juga terjaga dengan rata-rata Rp 2.000 per kg. Mempertimbangkan hal itu, pemerintah mengubah empat kebijakan minyak goreng dan ekspor CPO beserta tiga produk turunannya.

Pertama, pemerintah mengurangi kuota kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak goreng dari semula 450.000 ton per bulan menjadi 300.000 ton per bulan. kedua, pemerintah menurunkan rasio pengali ekspor atas pemenuhan DMO dari 1:6 menjadi 1:4. Ketiga, mencairkan deposit atau pembekuan 66 % hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya secara bertahap selama sembilan bulan ke depan. Keempat, rasio insentif pengali ekspor bagi perusahaan yang memasok minyak goreng kemasan bantal dan nonbantal dinaikkan masing-masing menjadi 1:2 kali dan 1:2,5 kali lipat. ”Kebijakan-kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi di  Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 18 April 2023. Kebijakan baru itu mulai berlaku per 1 Mei 2023,” kata Kasan dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Belum tuntas persoalan yang mengadang proyek Grass Root Refinery atau GRR Tuban yang dikerjakan bersama dengan perusahaan asal Rusia, yakni Rosneft, kini Refinery Development Master Plan Balikpapan ikut terancam setelah Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat mundur dari rencana memberikan pinjaman senilai US$99,7 juta. Mundurnya Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat atau the US Export-Import Bank dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan diambil menyusul komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk berhenti menyalurkan pinjaman pada proyek berbasis bahan bakar fosil di luar negeri. Dikutip dari Bloomberg, keputusan itu diambil dewan direksi setelah mendapat tekanan dari sejumlah aktivis lingkungan yang menyatakan rencana pinjaman tersebut bertolak belakang dengan komitmen Presiden AS Joe Biden dalam upaya melawan perubahan iklim. “Sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang disampaikan pemangku kepentingan terkait baru-baru ini, proyek itu telah dihapus dari agenda,” kata Juru Bicara Bank Ekspor-Impor AS Sean Bartlett, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/4). Program Manager Finansial Internasional Friends of the Earth Kate DeAngelis mengatakan bahwa keputusan itu memberi sinyal penting bagi pemerintahan Biden dalam pendekatannya dengan proyek energi di luar negeri. “Kami berharap dengan ini Bank Ekspor-Impor telah meninjau ulang pembiayaan untuk kilang minyak, mengingat risikonya yang tinggi untuk pencemaran lingkungan,” katanya. 

Untuk diketahui, RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Kilang Pertamina Balikpapan. RDMP Balikpapan didesain untuk meningkatkan kapasitas pengolahan yang semula 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, dengan peningkatan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan dari Euro II menjadi Euro V. Pri Agung Rakhmanto, pakar ekonomi energi dan perminyakan Universitas Trisakti, mengatakan pembatalan pembiayaan RDMP Balikpapan menjadi pekerjaan rumah tambahan yang harus segera diselesaikan. Terlebih, RDMP Balikpapan dikerjakan untuk menjadikan Kilang Balikpapan lebih hijau dari sebelumnya, sesuai dengan upaya pemerintah mencapai net zero emission pada 2060. “Ini menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi PT Pertamina (Persero) untuk mencari sumber pendanaan baru atau mengatur lagi strategi alokasi belanja keuangan dan distribusi pendanaan proyeknya secara menyeluruh,” katanya saat dihubungi, Kamis (27/4).

Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak El Nino yang bisa berujung kepada meningkatnya harga minyak goreng di dalam negeri, karena merosotnya produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil. Kementerian Perdagangan memprediksi El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut pada tahun ini bisa menurunkan produksi crude palm oil (CPO). Hal itu pun bisa berujung naiknya harga minyak goreng karena kekurangan bahan baku. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kenaikan harga minyak goreng yang dipicu oleh El Nino melalui sejumlah kebijakan khusus untuk minyak goreng. Kebijakan tersebut di antaranya adalah besaran untuk rasio kuota hak ekspor CPO yang dipangkas menjadi 1:4, dan insentif lain untuk minyak goreng kemasan. Selain itu, pemerintah juga akan terus memonitor pergerakan pasokannya. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka rasio penjualan ke luar negeri dan pemenuhan DMO dipangkas menjadi 1:4. Artinya, produsen hanya bisa melakukan ekspor sebanyak empat kali dari jumlah pemenuhan pasokan dalam negeri. 

Sebelumnya, pemerintah juga telah memangkas rasio kuota hak ekspor CPO dari 1:8 menjadi 1:6 per 1 Januari 2023. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Firman Hidayat menuturkan bahwa eksportir sebenarnya memiliki hak ekspor berlebih sehingga terjadi disinsentif untuk melakukan DMO. Dia pun memperkirakan hak ekspor yang dimiliki oleh eksportir secara keseluruhan pada akhir tahun kurang lebih mencapai 4 juta ton. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menambahkan bahwa ada dua hal yang bakal dilakukan pemerintah dalam rangka mengantisipasi El Nino tahun ini. Pertama, meningkatkan produksi di hulu dan mengantisipasi penurunan dengan berbagai cara yang merupakan wilayah kerja Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Kedua, pihaknya akan melakukan langkah-langkah penguatan stok cadangan pemerintah di sisi hilir.

JAKARTA, ID - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memangkas target domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pasok dalam negeri untuk Minyakita menjadi 300.000 ton per bulan, dari sebelumnya 450.000 ton, atau turun 33%. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Mei 2023. Penurunan itu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas DMO dan kinerja ekspor. Perubahan kebijakan merupakan hasil rapat koordinasi evaluasi kebijakan minyak goreng pada tanggal 18 April 2023. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pada Februari kemarin, Kemendag menaikkan DMO sebesar 50% menjadi 450 ribu ton per bulan untuk meningkat kan jumlah suplai minyak goreng rakyat menjelang Ramadan dan Lebaran 2023. Kebijakan tersebut berlaku dari bulan Februari hingga April 2023. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri mengatakan, salah satu pertimbangan diturunkannya target DMO tersebut adalah melihat kondisi minyak goreng kemasan maupun premium, baik selama Ramadan maupun setelah Lebaran. Serta, harga dari tandan buah segar (TBS) sawit yang relatif stabil di level Rp2.000 per kg. “Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada distributor yang sudah mendistribusikan minyak goreng dan Minyakita karena tidak menaikan harga secara signifikan,” ujar dia pada acara konfrensi pers tentang Kebijakan Minyak Goreng di Kantor Kemendag, Kamis, (27/4). (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk bulan April yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 71.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan April Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,58%, total sulphur 0,71% , dan Ash 7,58% ditetapkan pada angka US$ 265,26 per ton. Angka ini lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US$283,08 per ton. “Harga ini digunakan sebagai HBA acuan selama bulan April ini dalam penentuan tarif royalti dan pada perhitungan HPB kalori< 6000,” ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi, di Jakarta, Rabu (19/4). Selanjutnya, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 5.200 kcal/kg GAR, Total Moisture 23,12% Total Sulphur 0,69%), dan Ash 6%. Penetapan yang dikategrikan HBA I digunakan sebagai HBA acuan pada perhitungan HPB kalori > 5.200 - 6.000. “HBA I ini ditetapkan di level US$ 102,53 per ton,” ujar Agung. Terakhir, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 4.200 kcal/kg GAR, Total Moisture 35,29%, Total Sulphur 0,2% dan Ash 4,21% diperoleh angka sebesar USD87,81 per ton. “HBA II digunakan sebagai HBA acuan pada perhitungan HPB kalori <=5.200,” sebutnya. (Yetede)

JAKARTA-Kementerian Perdagangan masih belum membayar tagihan utang selisih harga atau refaksi minyak goreng senilai Rp344 miliar  kepada pengusaha retail. Tagihan itu muncul karena mandat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh anggota Asosiasi Penguasaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada periode 19-31 Januari 2022. Saat ini peretail diperintahkan untuk menjual minyak goreng kemasan premium dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Hal itu disebabkan harga pembelian minyak goreng terlampau tinggi, yaitu mencapai Rp.18.000 per liter. Direktur jenderal perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menuturkan bahwa tagihan tersebut akan segera dibayarkan kepada peretail jika telah memperoleh pertimbangan hukum dari Kejaksaan Agung. Pendapat itu dimintakan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung terhadap hasil verifikasi surveyor. Hasil pertimbangan dari kejaksaan Agung itu nantinya digunakan sebagai dasar dalam proses pembayaran tagihan refaksi dan klaim selisih harga minyak goreng kemasan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (Yetede)