Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26/ 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) mendekati selesai. Kini, calon aturan revisi itu sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, revisi beleid tersebut untuk mengakomodasi keinginan masyarakat dan meminimalisasi dampak bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Kalau itu ketemu titik temunya, kan banyak nih potensinya, kalau masyarakat bisa inisiatif untuk itu bisa menambah bauran lebih cepat," katanya saat ditemui KONTAN di Kementerian ESDM, Jumat (19/5). Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyebutkan, revisi beleid PLTS Atap bisa segera diterapkan. "Diharapkan semester I 2023 sudah rampung," katanya kepada KONTAN, kemarin. Keputusan tersebut membuat pelaku usaha PLTS Atap yang tergabung dalam Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) keberatan karena akan mengurangi daya tarik pemasangan PLTS Atap. "AESI melihat revisi Permen ESDM No 26/2021 merupakan upaya pemerintah mengakomodasi kepentingan PLN untuk mengatasi kelebihan listrik," sebut Fabby Tumiwa, Ketua Umum AESI, kepada KONTAN, kemarin. Dalam hitungan Fabby, perubahan regulasi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan PLTS Atap. Padahal, PLTS Atap bisa menjadi andalan pemerintah untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% di 2025 dan 34% di tahun 2030 sesuai target Just Energy Transition Partnership (JETP).

Negara-negara G7 didesak menghentikan solusi palsu transisi energi dalam skema pendanaan berbentuk apa pun. Pendanaan terhadap proyek-proyek yang tengah berjalan berpotensi menghambat tercapainya target emisi nol bersih (NZE) di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Hal ini disampaikan aktivis iklim saat berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang, di Jakarta, Jumat (19/5/2023). Aksi ini terkait momentum penyelenggaraan KTT G7 di Hiroshima, Jepang. (Yoa)

Banjir rob yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Demak, Jateng, mengganggu aktivitas masyarakat. Di jalan pantura Demak, misalnya, genangan rob memaksa pelintas untuk mencari jalan alternatif. Situasi itu berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat di jalur yang menjadi salah satu urat nadi Pulau Jawa itu. Hingga Jumat (19/5) BPBD Demak masih melaporkan adanya genangan rob dengan ketinggian mulai dari 20 sentimeter (cm) hingga 100 cm di wilayahnya. Sejumlah desa yang terendam berada di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung. ”Genangan banjir dan rob yang terjadi pada ruas jalan nasional menimbulkan kemacetan lalu lintas. Hal itu berpotensi mengganggu perekonoian masyarakat. Sementara, rob yang terjadi di permukiman  mengganggu aktivitas sehari-hari warga, termasuk mengganggu kesehatan mereka,” kata Kepala Pelaksana BPBD Demak M Agus Nugroho, Jumat (19/5).

Idayatul Rohmah (27), warga Demak yang sehari-hari bekerja di Kota Semarang, mengaku sepekan terakhir selalu terjebak kemacetan di jalan pantura Sayung, Demak. ”Kalau masih siang biasanya robnya tidak tinggi, masih bisa dilewati, jadi saya lewat jalan pantura. Tapi, kalau sudah sore menjelang malam, airnya sudah tinggi jadi saya pilih lewat jalur lain karena sudah pasti macet di situ,” tuturnya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengunjungi Demak untuk melihat penanganan rob, 15 Mei. Salah satu upaya yang sedang ditempuh pemerintah ialah pembangunan tol ruas Semarang-Demak. Di dalam pembangunan jalan itu  terdapat paket proyek tanggul laut. (Yoga)

Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang tergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional atau ITRC berkomitmen menjaga harga karet alam internasional. Indonesia juga tengah menginisiasi pembentukan bursa karet regional. Guna memperkuat posisi  negara-negara produsen karet di ASEAN, ketiga negara tersebut akan terus membujuk Vietnam bergabung dalam ITRC dan Konsorsium Karet Internasional (IRCo). Di sisi lain, IRCo mengusulkan tambahan modal 8,54 juta USD untuk menggulirkan berbagai program dan kegiatan periode 2024-2027. Sejumlah poin itu mengemuka dalam Diseminasi Hasil Analisis Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Tahun 2023 ”Penguatan Implementasi Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Perdagangan” yang  digelar secara hibrida, Rabu(17/5). 

Dalam kegiatan itu dipaparkan pula hasil analisis bertajuk ”Dukungan Biaya dan Manfaat Keikutsertaan Indonesia dalam IRCo”.Kepala BKPerdag Kemendag Kasan Muhri, Rabu (17/5), mengatakan, hingga kini ITRC yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Thailand terus menjaga harga karet dunia tidak turun. Hal itu dilakukan melalui Skema Kesepakatan Tonase Ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) atau mekanisme mengurangi ekspor karet berbasis alokasi ekspor. ”Skema initidak semata berorientasi pada bisnis ekspor karet, tetapi juga pada kesejahteraan petani karet di setiap negara produsen karet anggota ITRC. Bagi petani karet Indonesia, pohon karet ibarat mesin ATM. Setiap kali membutuhkan uang, petani karet akan mendatangi pohon karet untuk menyadap getah karet,” katanya. (Yoga)

JAKARTA, ID - Pemerintah akan habis-habisan (all-out) mengantisipasi kekeringan ekstrem akibat El Nino yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kekeringan ekstrem dapat menyebabkan sedikitnya 685 ribu ha lahan tanaman padi gagal panen. Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, dan Riau merupakan provinsi yang berisiko mengalami kekeringan terluas. Meski peluang El Nino hanya sekitar 60%, musim kemarau tahun ini diprediksi menjadi musim kemarau paling kering dalam tiga tahun terakhir. Menurut Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, Kementerian Pertanian (Kementan) akan all-out meredam dampak negatif kekeringan ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Dengan begitu, kekeringan ekstrem tidak mengganggu produksi pangan, khususnya beras, secara signifikan. “Kondisi kemarau harus diwaspadai, terutama pada Agustus yang diprediksi menjadi puncak musim kemarau tahun ini. Kita harus melakukan upaya antisipasi. Kementan sudah menyusun sejumlah strategi dan men jalankannya,” ujar Syahrul di Jakarta, Kamis (18/05/2023). Mentan menambahkan, setidaknya sampai akhir Juni 2023, Indonesia diproyeksikan masih surplus 2,78 juta ton beras. Surplus tersebut diharapkan mampu menyangga stok beras nasional selama kemarau ekstrem berlangsung. (Yetede)

JAKARTA, ID - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mendorong peningkatan investasi di sektor hulu migas. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang ketahanan energi. Oleh karena itu SKK Migas menargetkan peningkatan investasi eksplorasi hingga US$ 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun untuk dapat mengoptimalkan potensi hulu migas yang masih menjanjikan dan peranannya semakin dibutuhkan karena tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga modal pembangunan. Di tengah proses transisi yang tengah berlangsung kebutuhan energi minyak dan gas terus meningkat. Menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kebutuhan minyak dan gas hingga 2050 akan terus meningkat, kebutuhan minyak meningkat 139% dan kebutuhan gas meningkat 298%. “Meskipun secara prosentase bauran energi minyak dan gas menurun, namun dari volume mengalami peningkatan. Untuk itu, peningkatan produksi migas menjadi sebuah kebutuhan dan harus didukung penemuan cadangan migas yang baru agar produksi bisa berkelanjutan. Berdasarkan tren transisi energi maka pertumbuhan penggunaan gas akan lebih tinggi dibandingkan minyak, karena gas relatif bersih dan diterima dalam era energi transisi,” kata Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara dalam diskusi di Jakarta, Rabu (17/5). (Yetede)

Kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari bisa tercapai pada 2030. Keberadaan potensi baru dengan jumlah yang menggiurkan diharapkan bisa menarik investor untuk masuk ke Tanah Air. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut kebutuhan migas di dalam negeri terus meningkat, meski pemerintah gencar melakukan kebijakan transisi energi. Hal itu seiring dengan naiknya kebutuhan masyarakat terhadap energi fosil untuk kehidupan sehari-hari.Guna menopang kebutuhan itu, dibutuhkan peningkatan produksi migas yang didahului dengan kegiatan eksplorasi. Untuk itu, SKK Migas berupaya terus meningkatkan kegiatan eksplorasi guna mendapatkan cadangan baru yang bisa dikelola di masa mendatang.Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya mendorong peningkatan investasi untuk kegiatan eksplorasi hulu migas mencapai US$3 miliar pada tahun ini. “Sebagai industri yang memiliki risiko tinggi dan butuh waktu yang lama sejak eksplorasi hingga bisa diproduksi, maka iklim investasi hulu migas harus dijaga betul. Tidak cukup hanya menarik, tetapi juga memberikan kepastian secara hukum,” katanya, Rabu (17/5).Tidak hanya sampai di situ, Benny juga menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan perbaikan term and conditionsuntuk mengimbangi kompetisi investasi yang makin ketat pada sisi eksplorasi lapangan baru hulu migas di tengah sentimen transisi energi saat ini. Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng mengatakan bahwa hingga kini sekitar 80% dari total cekungan yang ada di Indonesia belum tersentuh. Dia pun menyebut kegiatan eksplorasi di wilayah terbuka menjadi peluang yang menarik.

Pegiat kopi di Sumsel mulai mengincar kerja sama dengan beberapa negara sebagai tujuan ekspor. Upaya ini menuntut kualitas dan kuantitas produk tetap terjaga sesuai standar internasional agar kopi  Sumsel bisa dikenal di pasar global. Hal ini mengemuka dalam pelatihan proses klasifikasi (grading) biji kopi yang digelar oleh Komunitas UMKM Naik Kelas di Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang, Selasa (16/5). Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas, Salama Sri Susanti, menuturkan, sebagai daerah  penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan lahan seluas 270.000 hektar, Sumsel belum memiliki citra kuat dibanding daerah lain,seperti kopi Toraja (Sulawesi Selatan), Kintamani (Bali), atau Gayo (Aceh). ”Padahal potensi itu ada,” ujar Salama.

Permasalahannya terletak pada belum standarnya pengolahan biji kopi di Sumsel, mulai dari penanaman  hingga pengolahan pascapanen. Terkait pemetikan, misalnya, masih banyak petani memetik buah kopi yang belum merah karena tuntutan ekonomi dan pabrik tetap menyerapnya. Saat ini, peluang memperbaiki nama kopi Sumsel kembali terbuka setelah ada order dari Uni Emirat Arab (UEA) dan AS. Untuk UEA, sudah ada pemesanan sekitar 500 ton biji kopi dalam beberapa kali pengiriman. Saat ini, ujar Salama, pihaknya sedang melatih petani dan pemroses kopi agar bisa menghasilkan biji kopi kelas satu ukuran 5,5 milimeter dengan tingkat kecacatan 5 % sampai 8 %, dan kadar air berkisar 12-14 %. Di Sumsel, rata-rata kadar air biji kopi masih berkisar 16 % - 18 %. Untuk menembus pasar ekspor, pegiat kopi harus bisa mempertahankan lima faktor penting, yakni kualitas, kuantitas, keberlanjutan, kredibilitas, dan konsistensi. (Yoga)

PT Pertamina Patra Niaga mempercepat implementasi transaksi bahan bakar minyak bersubsidi tepat dengan skema full registran atau terdaftar pada pekan ini.Setelah pelaksanaan uji coba full cycle subsidi tepat, Pertamina Patra Niaga tengah mendorong transaksi lewat skema full registran di beberapa daerah, seperti Banten dan Jawa Barat kecuali Bogor dan Depok. Adapun, pelaksanaan transaksi jual beli BBM subsidi lewat skema full registran bakal dilakukan di DKI Jakarta pada 25 Mei 2023. Akan tetapi, khusus di Kepulauan Seribu diterapkan pada 8 Juni 2023. “Ini upaya Pertamina untuk menyalurkan BBM Solar subsidi dengan tepat sasaran dan tepat volumenya. Para pengguna BBM subsidi harus terdaftar untuk bertransaksi BBM subsidi,” kata Pjs. Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Joevan Yudha Achmad , Selasa (16/5). Full registran sendiri merupakan skema di mana kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Solar meskipun tidak membawa QR code, sedangkan yang belum terdaftar tidak dapat dilayani. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, izin pembatasan pembelian Pertalite yang dilakukan sejumlah badan usaha penyalur diberikan untuk menjaga ketersediaan pasokan Pertalite di daerah hingga akhir tahun ini.

JAKARTA, ID — Indonesia dan negara anggota Asean lainnya perlu mempertimbangkan serius dampak subsidi besar-besaran yang diberikan pemerintah Jepang, AS, dan Uni Eropa, khususnya Jerman terhadap industri chip di dalam negerinya. Subsidi yang diberikan negara maju terhadap industri chip akan menghasilkan produk yang lebih kompetitif. Kondisi ini akan menghambat kemajuan industri chip yang akan dikembangkan di lingkup Asean, termasuk Indonesia. Demikian dikemukakan Ketua Asean Business Advisory Council (Asean-BAC) Mohammad Arsjad  Rasjid Prabu Mangkuningrat menjawab pertanyaan Investor Daily, Senin (15/05/2023), tentang niat Asean untuk  mengembangkan chip. Asean menginginkan agar industri  dalam negeri diutamakan  meski pada sisi lain impor  produk chip dari AS, Jepang dan Eropa sebagai mitra dagang tetap diperlukan. "Indonesia harus memastikan bahwa subsidi dari mitra utama  Asean tersebut tidak  merugikan industri dalam negeri. Ini perlu dilakukan, karena indonesia dan Asean  juga sedang melakukan  hilirisasi dan industrialisasi," kata Arsjad. (Yetede)