Harga sejumlah bahan pangan pokok tengah menuju keseimbangan baru. Pembentukan harga baru akan lebih tinggi dari harga sebelumnya. Situasi itu membuat pemerintah dihadapkan pada dilema menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Jika harga pangan naik, beban konsumen bakal semakin berat karena masih ada kelompok masyarakat yang daya belinya belum benar-benar pulih. Sebaliknya, jika harga pangan tidak naik, produsenlah yang terbebani karena biaya produksi sudah naik. Minyak goreng mengawali entakan kenaikan harga pada Februari 2022. Buntutnya, Kemendag mengubah HET minyak goreng curah dari Rp 11.500 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Hingga kini, HET itu masih berlaku. Pada Oktober 2022, harga beras naik. Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat, beras medium yang pada Mei 2022 bisa diperoleh dengan harga Rp 10.770 per kg, pada 20 Mei 2023 naik menjadi Rp 11.880 per kg.

NFA menaikkan HET beras medium menjadi Rp 10.900-Rp 11.900 per kg bergantung zonasi pada Maret 2023. Selain beras, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 5.000 per kg. Sebelumnya, HET beras medium Rp 9.450 per kg dan harga GKP di tingkat petani Rp 4.200 per kg. Dalam waktu dekat ini, NFA juga akan membuat harga acuan pembelian dan penjualan gula di tingkat petani dan konsumen. Upaya itu di-lakukan lantaran harga gula konsumsi terus merangkak naik dari rata-rata Rp 13.880 per kg pada Januari 2023 menjadi Rp 14.420 per kg per 20 Mei 2023. HPP yang ditetapkan pemerintah Rp 11.500 per kg. Usulan HPP itu lebih tinggi lantaran biaya pokok produksi meningkat seiring lonjakan harga pupuk serta kenaikan harga BBM dan biaya tebang-angkut tebu. ”Saat ini kami masih menanti keputusan pemerintah tentang HPP baru agar harga gula petani tidak anjlok pada musim giling tebu yang tengah berlangsung,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen, Sabtu (20/5). (Yoga)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menggandeng perusahaan konstruksi China, China Communications Construction Dredging Co Ltd, untuk bersama-sama mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Minggu (21/5/2023), menjelaskan, dengan kerja sama ini, percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia diharapkan terwujud. ”Kesepakatan kerja sama ini dapat meningkatkan kepercayaan investor,” ujarnya. (Yoga)

 Indonesia memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi G7 untuk mendapatkan kepastian pendanaan transisi energi, termasuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Di Hiroshima, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih komitmen negara maju, termasuk Jepang dan Kanada yang sebelumnya berkomitmen untuk ikut serta mempercepat transisi energi di Tanah Air dengan berbagai pendanaan, salah satunya Just Energy Transition Partnership (JETP). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Jepang mempercepat realisasi komitmen pendanaan transisi energi senilai US$500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Indonesia saat menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. “Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia, saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret,” kata Presiden Jokowi, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut dari kesepakatan bisnis PLN, Pupuk Indonesia, dan Pertamina dengan mitra Jepang untuk percepatan investasi program nol gas buang atau net zero emission di Tanah Air.

Pendanaan JETP untuk transisi energi di Tanah Air mendapat perhatian pemerintah karena sebagian pembiayaan untuk transisi energi bakal berasal dari pinjaman komersial. Hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan pemerintah yang mencari skema pendanaan lebih murah dari pinjaman komersial. Rinciannya, skema pendanaan JETP terdiri atas senilai US$10 miliar berasal dari komitmen pendanaan publik, dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Persoalan JETP sempat membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan geram, karena belum jelasnya komitmen pendanaan transisi energi yang disampaikan pakta iklim AS dan Jepang bersama rekanan lainnya sebesar US$20 miliar pada saat KTT G20. Adapun, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, hingga kini pemerintah dan JETP masih membahas lebih lanjut ihwal besaran bunga pinjaman komersial yang nantinya dikenakan kepada Indonesia.

JAKARTA – Era reformasi, yang sudah berjalan 25 tahun, belum mampu mereformasi struktur ekonomi Indonesia. Hingga hari ini, Indonesia masih berkutat pada perekonomian berbasis komoditas alam, alih-alih melangkah maju ke perekonomian berbasis pengetahuan. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan hasil bumi sudah menopang neraca dagang Tanah Air sejak era kolonial. Struktur ekonomi berbasis hasil bumi itu berlanjut pada era reformasi dengan sedikit variasi pada jenis komoditas utamanya. “Kita selalu diuntungkan setiap terjadi booming harga komoditas tertentu. Kekuatan industri ekstraktif tak berubah,” tuturnya kepada Tempo, kemarin.

David menceritakan, sekitar satu dekade sebelum kemerdekaan Indonesia, gula merupakan komoditas andalan ekspor pemerintah Hindia Belanda. Puncak kejayaan ekspor gula terjadi pada periode 1929-1930 karena luasnya jaringan pabrik gula yang dibangun pada awal era 1920-an. Dengan tingkat produksi menembus 3 juta ton per tahun, Indonesia mengalahkan produsen utama gula dunia, yakni Brasil dan India. Memasuki era 1950-an, posisi gula digeser oleh karet sebagai komoditas ekspor utama, sebelum dilampaui oleh minyak dan gas bumi, kayu lapis, serta garmen dan alas kaki secara berturut-turut sejak 1970.

Besarnya kebutuhan energi untuk pembangkit listrik membuat permintaan minyak mentah stabil. Namun, David mengimbuhkan, neraca dagang selama sedekade terakhir mulai dikendalikan oleh komoditas tambang, seperti batu bara dan nikel. Tak terusik oleh pandemi Covid-19, harga batu bara menyentuh rekor termahal sepanjang sejarah, yaitu US$ 460 per ton pada September 2022. Tapi kemudian harganya terus melorot menjadi US$ 167-170 per ton saat ini. Bank Dunia memprediksi harga batu bara jatuh 23 persen pada 2024. (Yetede)

JAKARTA – Harga telur di Pasar Induk Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, terus merangkak naik. Komoditas ini pada dua pekan lalu dibanderol Rp 62 ribu per piring alias per 30 butir, tapi pada pekan lalu harganya melonjak menjadi Rp 65 ribu per piring. "Sudah sekitar sepekan ini naik," ujar Firman, pedagang di pasar terbesar di Bulungan itu, seperti dilansir Antara, kemarin.

Ia mengatakan para pedagang membeli telur ayam dari distributor seharga Rp 56 ribu per piring pada dua pekan lalu dan menjualnya Rp 62 ribu per piring. Pekan lalu, harga tersebut naik lagi karena distributor juga menaikkan harga. Suwarni, pedagang lain di Pasar Tanjung Selor, menceritakan hal serupa: harga telur terus naik. Namun ia tak tahu persis apa penyebab lonjakan harga di tingkat distributor itu. "Bisa jadi karena menjelang Idul Adha atau karena harga pakan ayam naik juga.

Kenaikan harga telur dalam sepekan terakhir juga dirasakan pedagang di Pasar Gudang Tigaraksa, Tangerang, Banten. Pekan lalu, para pedagang menjual telur dengan harga Rp 32 ribu per kilogram. Sepekan sebelumnya, telur dibanderol Rp 31 ribu per kilogram. "Sudah hampir seminggu harga telur terus naik sampai sekarang jadi Rp 32 ribu per kilogram," kata Santi, salah satu pedagang telur ayam di pasar tersebut, Rabu pekan lalu. Menurut dia, harga tersebut kelewat tinggi dibanding harga normal pasca-Lebaran, yakni Rp 27-28 ribu per kilogram. Akibatnya, ia pun merasakan volume penjualan telur menurun karena konsumen mengurangi pembelian. (Yetede)

Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26/ 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) mendekati selesai. Kini, calon aturan revisi itu sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, revisi beleid tersebut untuk mengakomodasi keinginan masyarakat dan meminimalisasi dampak bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Kalau itu ketemu titik temunya, kan banyak nih potensinya, kalau masyarakat bisa inisiatif untuk itu bisa menambah bauran lebih cepat," katanya saat ditemui KONTAN di Kementerian ESDM, Jumat (19/5). Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyebutkan, revisi beleid PLTS Atap bisa segera diterapkan. "Diharapkan semester I 2023 sudah rampung," katanya kepada KONTAN, kemarin. Keputusan tersebut membuat pelaku usaha PLTS Atap yang tergabung dalam Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) keberatan karena akan mengurangi daya tarik pemasangan PLTS Atap. "AESI melihat revisi Permen ESDM No 26/2021 merupakan upaya pemerintah mengakomodasi kepentingan PLN untuk mengatasi kelebihan listrik," sebut Fabby Tumiwa, Ketua Umum AESI, kepada KONTAN, kemarin. Dalam hitungan Fabby, perubahan regulasi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan PLTS Atap. Padahal, PLTS Atap bisa menjadi andalan pemerintah untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% di 2025 dan 34% di tahun 2030 sesuai target Just Energy Transition Partnership (JETP).

Negara-negara G7 didesak menghentikan solusi palsu transisi energi dalam skema pendanaan berbentuk apa pun. Pendanaan terhadap proyek-proyek yang tengah berjalan berpotensi menghambat tercapainya target emisi nol bersih (NZE) di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Hal ini disampaikan aktivis iklim saat berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang, di Jakarta, Jumat (19/5/2023). Aksi ini terkait momentum penyelenggaraan KTT G7 di Hiroshima, Jepang. (Yoa)

Banjir rob yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Demak, Jateng, mengganggu aktivitas masyarakat. Di jalan pantura Demak, misalnya, genangan rob memaksa pelintas untuk mencari jalan alternatif. Situasi itu berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat di jalur yang menjadi salah satu urat nadi Pulau Jawa itu. Hingga Jumat (19/5) BPBD Demak masih melaporkan adanya genangan rob dengan ketinggian mulai dari 20 sentimeter (cm) hingga 100 cm di wilayahnya. Sejumlah desa yang terendam berada di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung. ”Genangan banjir dan rob yang terjadi pada ruas jalan nasional menimbulkan kemacetan lalu lintas. Hal itu berpotensi mengganggu perekonoian masyarakat. Sementara, rob yang terjadi di permukiman  mengganggu aktivitas sehari-hari warga, termasuk mengganggu kesehatan mereka,” kata Kepala Pelaksana BPBD Demak M Agus Nugroho, Jumat (19/5).

Idayatul Rohmah (27), warga Demak yang sehari-hari bekerja di Kota Semarang, mengaku sepekan terakhir selalu terjebak kemacetan di jalan pantura Sayung, Demak. ”Kalau masih siang biasanya robnya tidak tinggi, masih bisa dilewati, jadi saya lewat jalan pantura. Tapi, kalau sudah sore menjelang malam, airnya sudah tinggi jadi saya pilih lewat jalur lain karena sudah pasti macet di situ,” tuturnya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengunjungi Demak untuk melihat penanganan rob, 15 Mei. Salah satu upaya yang sedang ditempuh pemerintah ialah pembangunan tol ruas Semarang-Demak. Di dalam pembangunan jalan itu  terdapat paket proyek tanggul laut. (Yoga)

Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang tergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional atau ITRC berkomitmen menjaga harga karet alam internasional. Indonesia juga tengah menginisiasi pembentukan bursa karet regional. Guna memperkuat posisi  negara-negara produsen karet di ASEAN, ketiga negara tersebut akan terus membujuk Vietnam bergabung dalam ITRC dan Konsorsium Karet Internasional (IRCo). Di sisi lain, IRCo mengusulkan tambahan modal 8,54 juta USD untuk menggulirkan berbagai program dan kegiatan periode 2024-2027. Sejumlah poin itu mengemuka dalam Diseminasi Hasil Analisis Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Tahun 2023 ”Penguatan Implementasi Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Perdagangan” yang  digelar secara hibrida, Rabu(17/5). 

Dalam kegiatan itu dipaparkan pula hasil analisis bertajuk ”Dukungan Biaya dan Manfaat Keikutsertaan Indonesia dalam IRCo”.Kepala BKPerdag Kemendag Kasan Muhri, Rabu (17/5), mengatakan, hingga kini ITRC yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Thailand terus menjaga harga karet dunia tidak turun. Hal itu dilakukan melalui Skema Kesepakatan Tonase Ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) atau mekanisme mengurangi ekspor karet berbasis alokasi ekspor. ”Skema initidak semata berorientasi pada bisnis ekspor karet, tetapi juga pada kesejahteraan petani karet di setiap negara produsen karet anggota ITRC. Bagi petani karet Indonesia, pohon karet ibarat mesin ATM. Setiap kali membutuhkan uang, petani karet akan mendatangi pohon karet untuk menyadap getah karet,” katanya. (Yoga)

JAKARTA, ID - Pemerintah akan habis-habisan (all-out) mengantisipasi kekeringan ekstrem akibat El Nino yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kekeringan ekstrem dapat menyebabkan sedikitnya 685 ribu ha lahan tanaman padi gagal panen. Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, dan Riau merupakan provinsi yang berisiko mengalami kekeringan terluas. Meski peluang El Nino hanya sekitar 60%, musim kemarau tahun ini diprediksi menjadi musim kemarau paling kering dalam tiga tahun terakhir. Menurut Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, Kementerian Pertanian (Kementan) akan all-out meredam dampak negatif kekeringan ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Dengan begitu, kekeringan ekstrem tidak mengganggu produksi pangan, khususnya beras, secara signifikan. “Kondisi kemarau harus diwaspadai, terutama pada Agustus yang diprediksi menjadi puncak musim kemarau tahun ini. Kita harus melakukan upaya antisipasi. Kementan sudah menyusun sejumlah strategi dan men jalankannya,” ujar Syahrul di Jakarta, Kamis (18/05/2023). Mentan menambahkan, setidaknya sampai akhir Juni 2023, Indonesia diproyeksikan masih surplus 2,78 juta ton beras. Surplus tersebut diharapkan mampu menyangga stok beras nasional selama kemarau ekstrem berlangsung. (Yetede)