Setelah menyetop ekspor bijih nikel tahun 2020 lalu, smelter yang menghasilkan nickel pig iron (NPI) dan feronikel, menjamur di Indonesia. Namun, pemerintah kini melihat keberadaan smelter nikel kelas dua ini tak memberi nilai tambah besar. Itu sebabnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan kebijakan moratorium pembangunan smelter nikel khusus kelas dua. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengungkap, Kementerian ESDM perlu melihat kembali rencana pembangunan smelter NPI dan feronikel yang ada saat ini. Komisi VII DPR juga mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi proyek smelter dengan produk akhir NPI dan feronikel. "Kami minta pemerintah mendorong pemilik fasilitas ini melakukan upgrading teknologi agar menghasilkan produk nikel kelas satu," sebut Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto di depan 20 perusahaan smelter Nikel saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, Kamis (8/6) lalu. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan, saat ini produksi NPI mengalami oversupply. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bachtiar bilang, tujuan utama hilirisasi nikel adalah untuk peningkatan nilai tambah. Hanya, smelter nikel yang ada saat ini tidak optimal dalam memberi nilai tambah. "Rugi pertama, royalti PNBP minerba tidak dapat. Kedua, rugi peningkatan nilai tambah smelter tidak maksimal," ujarnya kepada KONTAN, Jumat (9/6).

Keinginan pelaku industry memanfaatkan momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia pada 7 Juni untuk harmonisasi standar pangan antarnegara anggota ASEAN bak pedang bermata dua. Apabila mampu memenuhi standar itu, Indonesia berpeluang memperkuat daya saing komoditas pangan ekspornya. Jika sebaliknya, Indonesia bisa kehilangan pasarnya. Di kancah internasional, standar keamanan pangan mengacu Codex Alimentarius (Standar Pangan Internasional) yang dikelola Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain mengikuti ketentuan internasional itu, sejumlah negara umumnya menambah aturan standar keamanan pangan, termasuk anggota ASEAN.

Ketua ASEAN Business Advisory Council (BAC) sekaligus Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, dalam keterangan persnya, Kamis (8/6) menggarisbawahi pentingnya harmonisasi standar pengolahan pangan di ASEAN. Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berpendapat, inisiatif mengharmonisasi standar pangan perlu meninjau keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia. ”Sisi positifnya, standar keamanan pangan (yang diharmonisasikan se-ASEAN) ’memaksa’ Indonesia memenuhi ketentuan itu,” ujarnya, Kamis. Konsekuensinya, kata dia, pemerintah dan pelaku bisnis mesti siap memenuhi kesepakatan. Jika tidak siap, harmonisasi standar justru dapat menjadi hambatan nontarif yang menghalangi masuknya produk pangan ekspor Indonesia ke pasar ASEAN. Selain itu, pasar Indonesia terancam diisi produk asing yang mampu memenuhi standar. (Yoga)

Cadangan nikel terbukti di Indonesia saat ini tersisa 9,5 tahun dengan jumlah kebutuhan pasokan nikel mencapai 114 juta ton per tahun. Saat semua smelter nikel selesai konstruksi dan berdiri, cadangan nikel terbukti hanya tersisa 5,5 tahun. Di satu sisi, masifnya pertambangan dan pengolahan nikel belum berdampak banyak ke daerah penghasil nikel, seperti Sultra. ”Cadangan nikelterbukti saat ini mencapai 1,085 miliar ton. Sementara jumlah kebutuhan nikel per tahun 114 juta ton untuk menyuplai 37 smelter nikel. Dengan kondisi saat ini, nikel akan habis 9,5 tahun mendatang,” kata Direktur Industri Logam Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Liliek Widodo di Kendari, Sultra, Kamis (8/6). Ia mengatakan hal itu selepas Rapat Koordinasi Pertambangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi Sultra, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, serta sejumlah asosiasi pertambangan dan perdagangan.

Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Bidang Pencegahan KPK Dian Patria menjabarkan, masifnya pertambangan nikel dan pembangunan smelter belum berdampak banyak ke daerah. Menurut Dian, pendapatan hingga angka kemiskinan di daerah tambang masih tinggi, daerah kaya nikel dan lokasi smelter justru memiliki angka kemiskinan yang tinggi selama bertahun-tahun terakhir. Di Konawe, jumlah penduduk miskin mencapai 32 % dari total penduduk, sementara di Kolaka sebanyak 31 %. Sejumlah kepala daerah juga mengeluhkan pengelolaan sektor pertambangan yang belum berdampak signifikan. Sementara dampak pertambangan terus dirasakan masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun dampak bencana yang terjadi. (Yoga)

JAKARTA,ID-Industri emas perhiasan diyakini relatif kebal terhadap resesi global, dan bisa menjadi penyelamat ekspor nasional, disaat beberapa komoditas mengalami kelesuan order dari luar negeri. Hal itu bisa terlihat dari nilai ekspor komoditas bernomor harmonized system (HS) 71 tersebut yang masih mencatat pertumbuhan positif pada kuartal I-2023 di posisi US$ 2,47 miliar atau setara Rp 36,87 triliun. Direktur Investor Relation PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) Thendra Crisnanda mengatakan, setidaknya ada dua faktor yang membuat ekspor emas perhiasan masih  moncer. Pertama, kondisi ekonomi dunia yang masih mengalami inflasi tinggi, dan terjadi hampir di seluruh dunia. Kedua, ada ancaman krisi finansial maupun krisis geopolitik. "Ini membuat investor secara global mencari instrumen yang bisa menahan nilai dari uang mereka. Dan bisa terlihat, salah satunya adalah emas," kata Thendra kepada Investor Daily saat ditemui pada acara peluncuran  aplikasi EmasKita, Jakarta, Kamis (08/06/2023). Thendra meyakini, prospek  ekspor emas perhiasan masih akan cerah ke depannya. Komoditas tersebut bahkan menjadi salah satu  tulang punggung neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan  sumbangan mencapai 3,92% dari total ekspor, atau terbesar keenam setelah  bahan bakar minela, lemak, dan minyak hewan/nabati, besi baja, mesin dan perlengkapan elektronik, serta kendaraan. (Yetede) 

Kemunculan El Nino bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD fase positif di pertengahan tahun ini berisiko meningkatkan kekeringan. Selain kebakaran hutan dan lahan, antisipasi  perlu dilakukan terhadap ketahanan pangan. Data riset terbaru menunjukkan kombinasi El Nino dan IOD positif di masa lalu terbukti menurunkan produksi padi. Seperti diberitakan Kompas (7 Juni 2023), BMKG memprediksi fenomena El Nino dan IOD positif akan muncul bersamaan dan semakin menguat pada semester II tahun ini. Menurut laporan penelitian yang ditulis ahli iklim BMKG, Siswanto, dan tim di jurnal Plos One pada 3 Juni 2023, ada keterkaitan fenomena iklim global, khususnya El Nino dan IOD, dengan kejadian kekeringan dan penurunan produksi padi di Indonesia, khususnya dalam hal ini di Pulau Jawa. Turut menulis paper ini adalah peneliti dari Departemen Geografi UI, antara lain Kartika Kusuma Wardani dan Muhammad Dimyati.

Mengacu pada laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), El Nino 1997/1998 yang kuat berdampak pada penurunan panen padi tahun 1998 di Indonesia 3,6 % dibanding panen tahun 1997 dan 6 % dibanding panen tahun 1996. Hal ini terjadi akibat kekeringan terparah dalam dekade tersebut.Penurunan produksi padi juga terjadi selama El Nino kuat pada 2015 dan awal 2016 akibat penurunan curah hujan di sebagian besar kepulauan Indonesia. ”Kekeringan meteorologi mengacu pada kondisi kurangnya curah hujan dan merupakan tantangan besar  bagi ketahanan pangan. Oleh karena itu, informasi potensi kekeringan meteorologi sebelum kejadian penting untuk menjadi acuan mengambil tindakan dalam mengantisipasi dampaknya,” kata Siswanto, Rabu (7/6) di Jakarta. (Yoga)

Pemprov Kalteng melirik kakao menjadi komoditas unggulan mendampingi karet dan kelapa sawit. Kualitas kakao dari Kalteng disebut tidak kalah dengan Amerika Latin. Bahkan, kakao Kalteng telah dibawa ke Jerman. Kini, setidaknya ada 2.957 hektar lahan kakao di Kalteng dengan total produksi 530 ton dalam sekali panen. Tahun ini, pemerintah berencana menambah 600 hektar lahan kakao. Dalam Pelatihan Penanaman Kakao dalam Program Kalteng Kakao di Kota Palangkaraya, Rabu (7/6) terungkap sejumlah petani kakao telah merintis kakao dengan sistem tanam tumpang sari.Pelatihan itu adalah salah satu bentuk kerja sama Pemprov Kalteng dengan Fairventures Worldwide, yayasan asal Jerman yang bergerak di bidang pemulihan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan diikuti kelompok tani dari Kabupaten Barito Timur, Katingan, Barito Utara, dan Kabupaten Gunung Mas.

Marsono (43), petani kakao di Desa Tampa, Kecamatan Paku, Barito Timur, membudidayakan kakao sejak 2017. Ia memiliki kebun kakao 1,5 hektar. Ia menanam dengan teknik tumpeng sari di sela-sela pohon karet dan sawit yang berusia belasan tahun. Dari 800 pohon, Marsono menghasilkan 100-150 kg per panen dengan harga Rp 21.000-Rp 22.000 per kg. ”Harusnya bisa 400 kg sekali panen, tetapi memang harus belajar banyak. Ini baru bagi saya dan kelompok tani di sana,” ujar Marsono. Buah cokelat milik Marsono sudah dibawa ke Jerman. Direktur Fairventures Worldwide di Indonesia Rayanansi Siman mengatakan, kualitas kakao di Kalteng masuk kategori excellent. ”Artinya, dari sisi kualitas tidak kalah dengan negara penghasil kakao, seperti di Amerika Latin,” ucapnya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) yang dibangun Kementerian dan Perikanan (KKP) di Kebumen, Jawa Tengah  sudah memasuki masa panen parsial. Keberhasilan ini  diharapkan menjadi pemicu  tumbuhnya kegiatan  budi daya udang yang ramah lingkungan di Indonesia. "Ini panen parsial yang kedua, size 50. Panen parsial pertama beberapa waktu yang lalu, size 70. Bulan ini kita juga akan panen raya di size 40," ungkap Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono usai panen parsial yang kedua di BUBK Kebumen, Jateng. Hasil panen parsial kali ini ditaksir 14 ton dari 28 petak tambak. Sedangkan pada panen parsial  pertama beberapa waktu lalu, KKP berhasil memanen 14,4 ton udang. Menteri Trenggono, dalam keterangan yang dikutip pada hari yang sama, menjelaskan, udang yang dipanen seluruhnya sudah terjual. Dia bahkan sempat bertemu pembeli yang datang langsung ke kawasan tambak. "Pesan pentingnya, udanag ini salah satu komoditas strategi yang harus bisa jadi andalan Indonesia kedepannya. Bersama dengan lobster, tilapia, rumput laut dan kepiting," papar dia. (Yetede)

Indonesia sebagai negara dengan sumber energi terbarukan yang sangat berlimpah ternyata masih menghadapi aral yang tidak mudah dalam mewujudkan gagasan green economy atau ekonomi hijau. Program transisi energi yang menjadi pilar penting dalam ekonomi hijau belum juga menghasilkan kemajuan berarti. Persoalan lain seperti jenis proyek energi hijau yang bakal dikerjakan, termasuk upaya menjaring investasi yang lebih besar, turut menjadi perhatian. Kendati masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah banyak membuat gebrakan untuk mengejawantahkan cita-cita ekonomi hijau. Menurutnya, dari sisi pembiayaan, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah diselaraskan dengan tujuan pencapaian target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060. “Untuk melakukan transformasi energi ke hijau itu tidak semudah membalikkan tangan. Meskipun tujuannya baik untuk meningkatkan ekonomi agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, harus tetap dilakukan hati-hati,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Green Economy Forum 2023, Selasa, (6/6). HSE-CSR Manager Bayan Resources Dian Fiana Ratna Dewi mengatakan bahwa begitu gencarnya tuntutan masyarakat global tentang energi bersih menciptakan perubahan permintaan. “Produk tinggi emisi ini akan mengalami penurunan permintaan. Ke depan, kami akan menuju diversifikasi untuk energi yang ramah lingkungan. Kendati, masih perlu waktu yang agak panjang,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk mencapai target nol emisi karbon tersebut, pemerintah menetapkan permintaan listrik di Indonesia dapat dipasok dari pembangkit listrik berbasis EBT dengan total kapasitas mencapai 700 gigawatt (GW). Adapun, pemanfaatan EBT hingga saat ini baru sekitar 12,5 GW dari potensi yang mencapai 3.000 GW. Terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan investasi global untuk mempercepat transisi energi. Dia menilai, upaya menjaring investasi masih belum optimal karena masih banyak yang belum akrab dengan proyek energi hijau. Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengevaluasi proses transisi energi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah kebijakan. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2023 belum sesuai dengan target. Semestinya, kata dia, setiap tahun ada penambahan pembangkit energi terbarukan di sistem PLN.

Penyaluran bantuan cadangan pangan beras bagi 4,42 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terbagi atas dua tahapan di Jawa Barat telah mencapai 100%. Kini, tahap ketiga penyaluran cadangan beras itu ditargetkan tuntas pada 20 Juni. Penyaluran bantuan pangan yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat bersama Perum Bulog Wilayah Jawa Barat dan PT Pos Indonesia Regional 2 dan 3 Wilayah Jawa Barat ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah .Kepala DKPP Jabar Moh. Arifin Soedjayana mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk penyaluran pangan dan PT Pos Indonesia sebagai transporter sampai ke titik bagi penerima manfaat. Sementara itu, Executive Vice President PT Pos Indonesia Regional III Bandung Fahdian Yunardi Hasibuan menargetkan proses salur bantuan pangan beras pada seluruh KPM di Jabar tuntas pada 20 Juni.“100% insyaallah. Sekarang rata-rata per hari kami menyalurkan 450 ton ke 22 kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kami,” katanya. Pihaknya juga telah menetapkan tempat terdekat untuk memudahkan KPM. Bahkan, titik itu tak hanya di kelurahan atau desa, melainkan juga pada beberapa lokasi titik bagi dilakukan sampai ke tingkat RW. Kepala Kantor Wilayah Bulog Jawa Barat Muhammad Attar Rizal menambahkan pihaknya telah menyiapkan 65.000 ton beras untuk percepatan program ini. Pihaknya juga menjamin bahwa ketersediaan beras cadangan cukup untuk dua bulan ke depan jika terjadi perpanjangan program.

Target lifting minyak bumi tahun 2024 diproyeksikan berkisar 615.000-640.000 barel per hari. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 660.000 barel per hari. Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga, Selasa (6/6/2023), di Jakarta mengatakan, target lifting minyak bumi hingga 1 juta barel per hari pada 2030 tak akan pernah tercapai kalau Indonesia tidak serius dalam menemukan sumur-sumur baru melalui eksplorasi secara signifikan. (Yoga)