Mafia Kartel Rusak Tata Niaga Bawang Putih
JAKARTA, ID - Mafia kartel dinilai menjadi biang keladi rusaknya tata niaga impor bawang putih di Indonesia. Impor bawang putih tinggi, mencapai lebih dari 500 ribu ton per tahun, dan dikuasai oleh 35 perusahaan. Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan M Hadi Nainggolan mengatakan, impor bawang putih hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang menyebabkan tata niaga tidak sehat. “Ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih yang begitu besar membuat tata niaga di komoditas ini sering menjadi permainan para mafia ber-beking kuat. Hanya segelintir perusahaan dan saling memiliki keterkaitan yang menikmati kuota impor bawang putih,” kata Hadi, Jakarta, Rabu (24/05/2023).
Hadi mensinyalir, kartel impor bawang putih semakin memiliki bekingan kuat menjelang pemilu, termasuk menjelang pemilu 2024. Hipmi berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tata niaga yang lebih sehat. “Tata niaga impor bawang putih sangat tidak sehat dan benar-benar sudah dikuasai para kartel mafia di berbagai lini. Ini harus ditindak, apalagi bawang putih menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia,” tutur Hadi. Hadi menjelaskan, tata niaga impor bawang putih tidak sehat, sehingga tidak kompetitif. Harga bawang putih sering mahal dan komoditas ini kadang langka. “Bawang putih bahkan menjadi penyebab inflasi lantaran permainan kartel mafia impor. Begitu juga dengan komoditas hortikultura lainnya,” ujar dia. Hipmi berharap, pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mendengarkan berbagai masukan mengenai tata niaga impor bawang putih dan komoditas hortikultura lainnya, agar lebih transparan dan sehat. Jika dibiarkan akan merugikan konsumen. (Yetede)
Tags :
#KomoditasPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023