Siapa sangka rumput laut cokelat memiliki potensi menjanjikan sebagai alternatif sumber pangan di masa depan.Amir Husni, akademisi bidang Teknologi Hasil Perikanan Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan bahwa komoditas kelautan itu sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China sebagai bahan makanan penting.“Rumput laut kaya nutrisi dan telah banyak klaim sebagai sumber polisakarida, mineral, protein, vitamin, serta beberapa fisikokimia,” katanya saat pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Selasa (13/6) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.Bahkan, imbuhnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan laut secara teratur, termasuk rumput laut banyak memberikan manfaat bagi kesehatan dan harapan hidup yang lebih lama. Mengutip hasil riset Seafood Source, Amir memperkirakan bahwa pada 2024 pasar rumput laut global bakal tumbuh hingga US$22,1 miliar.”Penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa rumput laut sebagai organisme memiliki potensi untuk menyediakan zat dan senyawa bioaktif baru yang diperlukan untuk nutrisi dan kesehatan manusia,” jelasnya. Bahkan, produktivitas rumput laut di Indonesia secara umum berada di kisaran 9,12 juta ton pada periode 2021. Dari jumlah tersebut, nilai produksinya diperkirakan mencapai angka Rp48 triliun. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bakal mengakselersi penghiliran rumput laut mulai 2023.

JAKARTA,ID- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan lagi aturan protokol kesehatan (Prokes) bagi pelaku perjalanan  untuk dalam dan luar negeri dimasa transisi endemi Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) baru. "SE Kemenhub ini merujuk pada  SE Satgas penanganan Covid-19 yang terbit pada 9 Juni 2023," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan resmi yang diterima Investor Daily. SE Satgas itu menganjurkan  para pengelolas sarana  dan prasarana transportasi untuk tetap melakukan upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19, serta tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19. Menindaklanjuti SE Satgas tersebut. Kemenhub menerbitkan sebanyak empat SE yaitu SE No.14 untuk transportasi darat, SE No.15 untuk transportasi laut, SE No.16 untuk transportasi udara, dan SE No.17 untuk perkeretapian. Aturan ini mulai diberlakukan  pada 9 Juni 2023. "SE Kemenhub ditujukan kepada otoritas dan pengelola sarana dan prasaran transportasi, baik di darat, laut, udara dan perkeretaapian, sebagai pedoman penerapan  prokes bagi para pengguna jasa transportasi, baik sebelum dan saat melakukan perjalanan," terang Adita. (Yetede)

JAKARTA,ID-Rencana Vietnam sebagai negara produsen beras untuk memangkas ekspor  tidak akan membahayakan ketersedian beras di Indoensia. Sebab, kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berlangsung. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berjalan dan saat ini stok yang tersedia  di gudang bulog mancapai 605 ribu ton. "Insha Allah aman,  karena kami membicarakan juga ini, masih banyak opsi lain," kata Budi di Komplek istana kepresidenan, Jakarta, Senin. Budi mengatakan, pihaknya menjajaki kerja sama pengadaan beras dengan berbagai negara produsen lain seperti India, Pakistan, Thailand, dan Myanmar. Menurut dia, Indonesia sudah mengamankan kerja sama beras dengan sejumlah negara, sehingga jika terdapat kekurangan di dalam negeri, Indonesia memiliki opsi untuk melakukan impor. "Kami jajaki semua, dan kami lakukan kontrak-kontrak, deal-deal yang bilamana dibutuhkan bisa diambil," kata dia. Sebagaimana dikutip dari  laporan Reuters, Vietnam dikabarkan bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44% mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pascapemberlakuan aturan larangan ekspor konsentrat untuk jenis bauksit oleh pemerintah per 10 Juni 2023, industri ini diperkirakan mengalami goncangan (suffer) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), over supply puluhan juta ton, dan hilangnya ratusan ribu dolar AS pendapatan negara (devisa) dari kegiatan ekspor. Untuk itu tak ada jalan lain, hilirisasi untuk bauksit harus segera direalisasikan di dalam negeri. "Karena ekspor konsentrat sudah dihapus oleh pemerintah, maka memang tidak ada jalan lain bagi para pelaku usaha bauksit, mereka harus menyelesaikan komitmen mereka untuk program hilirisasi dengan menggenjot pembangunan smelter," kata Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Muhammad Toha kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (11/06/2023). Menurut Toha, bukan hal mudah bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor ini, karena ada hal dilematis yang akan terjadi. Dengan adanya larangan ekspor ini, dia perkirakan akan terjadi PHK karena aktivitas di tambang berhenti. Kondisi ini, akan mempengaruhi tata niaga bauksit di pasar internasional khusunya harga, meski tak terlalu signifikan. Hal itu mengingat posisi Indonesia ada di urutan ke 5 penghasil bauksit terbesar di dunia (Yetede)

Pekan lalu, Kementerian ESDM serta Komisi VII DPR sepakat mematok target produksi siap jual (lifting) minyak pada 2024 sebanyak 615.000-640.000 barel per hari. Dari sisi realisasi lifting, hingga 9 Juni 2023 sebanyak 608.773 barel per hari atau di bawah target APBN 2023 di 660.000 barel per hari. Realisasi tersebut menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, pada 2020 pemerintah telah mematok target produksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada 2030. Artinya, waktu yang tersisa untuk mewujudkan target tersebut sekitar enam tahun saja. Sementara realisasi produksi dari tahun ke tahun semakin menjauhi target 1 juta barel per hari. Sumur-sumur minyak yang ada saat ini di Indonesia rata-rata berusia tua atau puluhan tahun dan telah melewati masa puncak produksi. Sumur sumur itu memang masih menghasilkan minyak, tetapi volumenya kian berkurang. Di samping itu, tak ada lagi penemuan cadangan baru minyak di Indonesia yang setidaknya mengandung potensi 500 juta barel setara minyak atau yang disebut sebagai penemuan besar.

Apabila kondisi tersebut tidak berubah, ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dan impor BBM akan tetap tinggi. Dengan kemampuan produksi 600.000 barel per hari, impor minyak mentah dan BBM Indonesia masih besar lantaran konsumsi BBM nasional rata-rata 1,5 juta barel per hari. Kendati kampanye transisi energi semakin kencang belakangan ini, posisi minyak bumi sebagai energi fosil masih strategis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang digunakan di seluruh dunia. Sebagian besar transportasi dan industri bergantung pada minyak bumi sebagai bahan bakar. Birokrasi rumit dan masalah perizinan di Indonesia turut berkontribusi pada lambannya urusan eksekusi lapangan-lapangan migas yang ada. Masalah regulasi pun demikian. Persoalan lain adalah infrastruktur, seperti jaringan pipa, terminal, dan fasilitas pengolahan, yang masih terbatas di beberapa wilayah di Indonesia membatasi kemampuan untuk mengangkut dan mengolah minyak dan gas bumi secara efisien.  (Yoga)

Setelah menyetop ekspor bijih nikel tahun 2020 lalu, smelter yang menghasilkan nickel pig iron (NPI) dan feronikel, menjamur di Indonesia. Namun, pemerintah kini melihat keberadaan smelter nikel kelas dua ini tak memberi nilai tambah besar. Itu sebabnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan kebijakan moratorium pembangunan smelter nikel khusus kelas dua. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengungkap, Kementerian ESDM perlu melihat kembali rencana pembangunan smelter NPI dan feronikel yang ada saat ini. Komisi VII DPR juga mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi proyek smelter dengan produk akhir NPI dan feronikel. "Kami minta pemerintah mendorong pemilik fasilitas ini melakukan upgrading teknologi agar menghasilkan produk nikel kelas satu," sebut Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto di depan 20 perusahaan smelter Nikel saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, Kamis (8/6) lalu. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan, saat ini produksi NPI mengalami oversupply. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bachtiar bilang, tujuan utama hilirisasi nikel adalah untuk peningkatan nilai tambah. Hanya, smelter nikel yang ada saat ini tidak optimal dalam memberi nilai tambah. "Rugi pertama, royalti PNBP minerba tidak dapat. Kedua, rugi peningkatan nilai tambah smelter tidak maksimal," ujarnya kepada KONTAN, Jumat (9/6).

Keinginan pelaku industry memanfaatkan momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia pada 7 Juni untuk harmonisasi standar pangan antarnegara anggota ASEAN bak pedang bermata dua. Apabila mampu memenuhi standar itu, Indonesia berpeluang memperkuat daya saing komoditas pangan ekspornya. Jika sebaliknya, Indonesia bisa kehilangan pasarnya. Di kancah internasional, standar keamanan pangan mengacu Codex Alimentarius (Standar Pangan Internasional) yang dikelola Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain mengikuti ketentuan internasional itu, sejumlah negara umumnya menambah aturan standar keamanan pangan, termasuk anggota ASEAN.

Ketua ASEAN Business Advisory Council (BAC) sekaligus Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, dalam keterangan persnya, Kamis (8/6) menggarisbawahi pentingnya harmonisasi standar pengolahan pangan di ASEAN. Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berpendapat, inisiatif mengharmonisasi standar pangan perlu meninjau keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia. ”Sisi positifnya, standar keamanan pangan (yang diharmonisasikan se-ASEAN) ’memaksa’ Indonesia memenuhi ketentuan itu,” ujarnya, Kamis. Konsekuensinya, kata dia, pemerintah dan pelaku bisnis mesti siap memenuhi kesepakatan. Jika tidak siap, harmonisasi standar justru dapat menjadi hambatan nontarif yang menghalangi masuknya produk pangan ekspor Indonesia ke pasar ASEAN. Selain itu, pasar Indonesia terancam diisi produk asing yang mampu memenuhi standar. (Yoga)

Cadangan nikel terbukti di Indonesia saat ini tersisa 9,5 tahun dengan jumlah kebutuhan pasokan nikel mencapai 114 juta ton per tahun. Saat semua smelter nikel selesai konstruksi dan berdiri, cadangan nikel terbukti hanya tersisa 5,5 tahun. Di satu sisi, masifnya pertambangan dan pengolahan nikel belum berdampak banyak ke daerah penghasil nikel, seperti Sultra. ”Cadangan nikelterbukti saat ini mencapai 1,085 miliar ton. Sementara jumlah kebutuhan nikel per tahun 114 juta ton untuk menyuplai 37 smelter nikel. Dengan kondisi saat ini, nikel akan habis 9,5 tahun mendatang,” kata Direktur Industri Logam Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Liliek Widodo di Kendari, Sultra, Kamis (8/6). Ia mengatakan hal itu selepas Rapat Koordinasi Pertambangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi Sultra, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, serta sejumlah asosiasi pertambangan dan perdagangan.

Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Bidang Pencegahan KPK Dian Patria menjabarkan, masifnya pertambangan nikel dan pembangunan smelter belum berdampak banyak ke daerah. Menurut Dian, pendapatan hingga angka kemiskinan di daerah tambang masih tinggi, daerah kaya nikel dan lokasi smelter justru memiliki angka kemiskinan yang tinggi selama bertahun-tahun terakhir. Di Konawe, jumlah penduduk miskin mencapai 32 % dari total penduduk, sementara di Kolaka sebanyak 31 %. Sejumlah kepala daerah juga mengeluhkan pengelolaan sektor pertambangan yang belum berdampak signifikan. Sementara dampak pertambangan terus dirasakan masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun dampak bencana yang terjadi. (Yoga)

JAKARTA,ID-Industri emas perhiasan diyakini relatif kebal terhadap resesi global, dan bisa menjadi penyelamat ekspor nasional, disaat beberapa komoditas mengalami kelesuan order dari luar negeri. Hal itu bisa terlihat dari nilai ekspor komoditas bernomor harmonized system (HS) 71 tersebut yang masih mencatat pertumbuhan positif pada kuartal I-2023 di posisi US$ 2,47 miliar atau setara Rp 36,87 triliun. Direktur Investor Relation PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) Thendra Crisnanda mengatakan, setidaknya ada dua faktor yang membuat ekspor emas perhiasan masih  moncer. Pertama, kondisi ekonomi dunia yang masih mengalami inflasi tinggi, dan terjadi hampir di seluruh dunia. Kedua, ada ancaman krisi finansial maupun krisis geopolitik. "Ini membuat investor secara global mencari instrumen yang bisa menahan nilai dari uang mereka. Dan bisa terlihat, salah satunya adalah emas," kata Thendra kepada Investor Daily saat ditemui pada acara peluncuran  aplikasi EmasKita, Jakarta, Kamis (08/06/2023). Thendra meyakini, prospek  ekspor emas perhiasan masih akan cerah ke depannya. Komoditas tersebut bahkan menjadi salah satu  tulang punggung neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan  sumbangan mencapai 3,92% dari total ekspor, atau terbesar keenam setelah  bahan bakar minela, lemak, dan minyak hewan/nabati, besi baja, mesin dan perlengkapan elektronik, serta kendaraan. (Yetede) 

Kemunculan El Nino bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD fase positif di pertengahan tahun ini berisiko meningkatkan kekeringan. Selain kebakaran hutan dan lahan, antisipasi  perlu dilakukan terhadap ketahanan pangan. Data riset terbaru menunjukkan kombinasi El Nino dan IOD positif di masa lalu terbukti menurunkan produksi padi. Seperti diberitakan Kompas (7 Juni 2023), BMKG memprediksi fenomena El Nino dan IOD positif akan muncul bersamaan dan semakin menguat pada semester II tahun ini. Menurut laporan penelitian yang ditulis ahli iklim BMKG, Siswanto, dan tim di jurnal Plos One pada 3 Juni 2023, ada keterkaitan fenomena iklim global, khususnya El Nino dan IOD, dengan kejadian kekeringan dan penurunan produksi padi di Indonesia, khususnya dalam hal ini di Pulau Jawa. Turut menulis paper ini adalah peneliti dari Departemen Geografi UI, antara lain Kartika Kusuma Wardani dan Muhammad Dimyati.

Mengacu pada laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), El Nino 1997/1998 yang kuat berdampak pada penurunan panen padi tahun 1998 di Indonesia 3,6 % dibanding panen tahun 1997 dan 6 % dibanding panen tahun 1996. Hal ini terjadi akibat kekeringan terparah dalam dekade tersebut.Penurunan produksi padi juga terjadi selama El Nino kuat pada 2015 dan awal 2016 akibat penurunan curah hujan di sebagian besar kepulauan Indonesia. ”Kekeringan meteorologi mengacu pada kondisi kurangnya curah hujan dan merupakan tantangan besar  bagi ketahanan pangan. Oleh karena itu, informasi potensi kekeringan meteorologi sebelum kejadian penting untuk menjadi acuan mengambil tindakan dalam mengantisipasi dampaknya,” kata Siswanto, Rabu (7/6) di Jakarta. (Yoga)