Persoalan menahun penyaluran elpiji kemasan 3 kg atau elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran belum juga menemui ujungnya. Sistem distribusi ”gas melon” yang masih bersifat terbuka memberi celah potensi penyelewengan di lapangan. Tata kelolanya makin rumit tatkala di setiap rantai pasoknya menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang. Pendistribusian elpiji bersubsidi berukuran 3 kg sudah diatur dalam Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Elpiji 3 Kg. Selain itu, ada Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual  eceran Elpiji 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Berdasarkan regulasi tersebut, harga jual eceran elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung. Pada tahap selanjutnya, di pangkalan / subpenyalur, HET ditetapkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah. Sampai titik ini, distribusi elpiji bersubsidi seharusnya bisa terawasi secara optimal.

Warga semestinya bisa membeli langsung ”gas melon” di pangkalan resmi sesuai HET. Namun, praktiknya tidak sederhana. Mulai dari ketiadaan barang hingga kebiasaan membeli di pengecer terdekat. Belum lagi biaya tambahan jika elpiji ingin diantar ke tempat pembeli. Bahkan, temuan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, elpiji 3 kg dijual Rp 55.000 per tabung di sebuah wilayah di Kalteng melebihi HET yang Rp 22.000 per tabung. Masih kerap ditemukannya harga elpiji 3 kg yang jauh di atas HET di  beberapa daerah menjadi perhatian Menteri ESDM Arifin Tasrif. Beberapa pekan lalu, Arifin mengatakan, pihaknya terus mencari cara agar tata niaga komoditas subsidi pengganti minyak tanah itu bisa membaik. Perbedaan harga (HET dengan harga di pembeli akhir) seharusnya dalam batas wajar. (Yoga)

Kementerian Perdagangan mulai menerapkan kebijakan pengendalian impor bahan pangan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan pengendalian tersebut perlu dilakukan setelah realisasi impor bahan pangan selalu naik dari tahun ke tahun. Pada 2004, dia memaparkan impor gandum kala itu hanya 2 juta ton—3 juta ton per tahun. Namun, Zulkifli melanjutkan importasi gandum kini telah mencapai 13 juta ton per tahun. Komoditas lain berupa bawang putih volume impornya sudah mencapai 600.000 ton per tahun naik pesat dibandingkan dengan periode 2004 yang hanya 25.000 ton—30.000 ton per tahun. Begitu juga komoditas gula yang pada 2004 volume impornya hanya sekitar 2 juta ton—3 juta ton, kini lebih dari 5 juta ton per tahun. Tidak hanya komoditas bahan pangan pokok, Zulkifli juga mengungkapkan volume impor buah-buahan juga meningkat pesat dari hanya 50.000 ton per tahun pada 2004, kini sudah hampir menyentuh 1 juta ton. “Maka dari itu, saya meminta arahan Bapak Presiden apakah boleh mengendalikan impor. Dengan kendalikan impor diharapkan produksi dalam negeri meningkat,” katanya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak 2023 di salah satu hotel di Jakarta, Senin (26/6). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan pemerintah mau tidak mau juga harus melakukan importasi demi menjaga kestabilan harga pangan. Pada 2023, Perusahaan Umum Bulog ditugaskan pemerintah mengimpor beras 2 juta ton. Selain beras, dia menegaskan kebutuhan daging nasional sekitar 40% masih dipenuhi dari luar negeri. Adapun, pemenuhan gula konsumsi sekitar 20% juga harus impor sedangkan kebutuhan industri impor bahkan mencapai 100%. Khusus komoditas beras, Musdhalifah mengungkapkan Perum Bulog sudah menggelontorkan 605.000 ton bantuan sosial berupa beras per 23 Juni dari total 640.000 ton.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan penerapan skema Full QR Code pada program Subsidi Tepat untuk pembelian solar subsidi berlaku di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Konsumen wajib menunjukkan kode respons cepat atau kode QR saat membelinya. Jika kuota harian terpenuhi, akun konsumen akan terkunci dan tak bisa membeli tambahan di hari yang sama. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, implementasi Full QR Code bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses solar subsidi. Selain itu, juga menjaga agar BBM bersubsidi hanya diterima oleh mereka yang memang berhak.

”Sejak 22 Juni, Subsidi Tepat, khususnya untuk solar subsidi, sudah diberlakukan skema Full QR Code. Artinya, sudah 100 % transaksi solar subsidi di seluruh wilayah di Indonesia wajib menunjukkan QR Code,” kata Mars Ega, melalui keterangan pers, Minggu (25/6). Aturan pembelian solar bersubsidi atau jenis BBM tertentu (JBT) sebenarnya sudah berjalan tiga tahun, seiring terbitnya SK Kepala Badan Pengatur Hilir Migas No 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT. Regulasi itu mengatur jumlah pembelian maksimal solar bersubsidi yang memiliki nama pasar biosolar. Pada kendaraan pribadi roda empat, maksimal pembelian 60 liter per hari. Pada angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter per hari, dan angkutan umum orang atau barang roda enam 200 liter per hari. (Yoga)

Pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 dan non-B3 didorong untuk diimplementasikan ke dalam ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah B3 memiliki potensi ekonomi besar, khususnya pemanfaatan bahan baku batangan logam. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 dan non-B3 yang diselenggarakan KLHK di Makassar, Sulsel, dan disiarkan secara daring pada 22-23 Juni 2023. Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 KLHK Achmad Gunawan Widjaksono mengemukakan, akumulasi pembiayaan pengelolaan limbah B3 dan non-B3 pada 2021 di seluruh dunia sebesar 14,16 miliar USD. Angka ini diperkirakan akan naik 5,31 % menjadi 23,76 miliar USD pada 2031.

”Saat ini pengelolaan limbah B3 dan non-B3 tidak luput dari implementasi sirkular ekonomi. Jadi, kemungkinan ke depan perusahaan akan kurang bisa bersaing jika boros dalam melakukan pengelolaan limbah B3,” ujar Achmad, Jumat (23/6). Menurut Achmad, para pelaku usaha yang merupakan mitra strategis dalam perlindungan lingkungan perlu mendukung pemerintah dengan mematuhi peraturan sekaligus melaporkan seluruh kegiatan, sesuai Permen LHK terkait pengelolaan limbah B3 dan non-B3. Dari total 6,9 juta ton limbah B3 di tahun 2022, sebanyak 42 % atau 2,9 juta ton telah dimanfaatkan untuk bahan bakar dan bahan baku. Pemanfaatan limbah B3 terbanyak adalah sebagai bahan baku tembaga (copper) ingot dan substitusi bahan baku semen. (Yoga)

JAKARTA,ID- PT Trimegah Bangun Persada (TBP) Tbk (NCKL) atau Harita Nickel melalui anak usahanya, PT Obi Nickel Cobalt (ONC), menginvestasikan dana sekitar US$ 1,1 miliar atau setara Rp16,4 triliun untuk membangun pabrik High Pressure Acid Leach (HPAL) tahap III. ONC adalah perusahaan patungan antar Harita Nickel dan perusahaan nikel asal Tiongkok, Lygend Resource &Technology. Sebelumnya, Harita Nickel melalui PT Halmahera Persada Lygend (HPL) juga telah menuntaskan pembangunan pabrik nickel sulfat, di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pabrik ini menjadi yang pertama di Indonesia dan terbesar di dunia dari sisi kapasitas produksi. Direktur HPL Tonny H Gultom menjelaskan, konstruksi pabrik HPL, tahap III melalui PT ONC sudah dimulai sejak pertengahan  tahun 2022. Sampai saat ini, kata dia, progresnya masih dalam tahap konstruksi pembangunan HPAL. "Jadi, untuk HPAL, tahap III, kami terus berjalan. Satu autoclave sudah terpasang dan tinggal install aksesoris. Sementara satu autoclave lagi tiba bulan ini," jelas Tonny kepada Investor Daily, baru-baru ini. (Yetede)

Mundurnya perusahaan asal AS, Air Products, dari dua proyek gasifikasi batubara di  Indonesia seakan menegaskan, energi alternatif itu belum menarik dan ekonomis dari sisi bisnis. Proyek pun reset atau diatur ulang. Di sisi lain, substitusi elpiji haruslah dipikirkan. Kepastian mundurnya Air Products dari proyek hilirisasi batubara di Indonesia telah disampaikan pada akhir Maret 2023. Melalui laman resmi perusahaan pada Kamis, 23 Maret 2023, Air Products mengonfirmasi tidak lagi terlibat di proyek gasifikasi batubara mana pun di Indonesia. Sebelumnya, Air Products terlibat dalam dua proyek gasifikasi batubara di Indonesia, yakni batubara ke dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji di Sumatera Selatan dan batubara ke metanol di Bengalon, Kaltim. Bahkan, peletakan batu pertama proyek DME di Sumsel, yang digarap bersama PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero), diresmikan Presiden Jokowi  pada 24 Januari 2022.

Tiga bulan berselang, PT Bukit Asam (PTBA) masih mencari pengganti Air Products. ”Kami tetap komitmen dengan apa yang ditugaskan pemerintah. Kami sudah melaukan penjajakan dengan calon investor atau peminat dari luar negeri,” ujar Dirut PTBA Arsal Ismail setelah RUPS PTBA di Jakarta, Kamis (15/6). Ia menambahkan, perusahaan  yang sedang dijajaki tersebut berasal dari China. Selain terus memantau perkembangan dan proses, PTBA juga berkoordinasi dengan pemerintah agar proyek coal to DME bisa berjalan dengan baik. Apalagi, dari aspek sumber daya, PTBA memiliki cadangan batubara 3 miliar ton. Arsal juga mengakui dampak perubahan timeline proyek coal to DME dengan hengkangnya Air Products. ”Tentu harus kami jadwal ulang lagi. Kemarin, kan, sudah membuat (timeline) pembangunan berkisar 3-4 tahun. Dengan  investor baru, start (ke awal lagi). Tapi, tidak awal banget karena, kan, sudah ada yang dimulai,” katanya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Konsumsi energi nasional, dalam hal ini listrik, bahan bakar minyak (BBM) dan gas diyakini akan meningkat, seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan rumah tangga, usai Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan perubahan status Indonesia dari pandemi menjadi endemi per 21 Juni 2023. "Dengan produktivitas dunia usaha yang semakin normal tentu berbagai kebutuhan energi baik itu listrik, gas, dan BBM akan semakin meningkat," kata WKU Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada Investaor Daily, di Jakarta, kemarin. Dengan adanya kenaikan kebutuhan energi tersebut, kata Sarman, diharapkan bisa diantisipasi oleh pemerintah melalui BUMN, supaya dalam ketersediaannya, mampu memenuhi kebutuhan dunia industri dan dunia  usaha. Menanggapi hal tersebut, Executive Vice President Komunikasi Karporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto kepada Investaor Daily, PLN telah mendeteksi  fenomena pemulihan ekonomi pasca menurunnya angka Covid-19 disaat kegiatan ekonomi mendekati normal. Hal ini, kata dia, ditandai dari data beban dan peningkatan penjualan listrik sebesr 6,3% dari 257,6 TWh pada tahun 2021 pada tahun 2022. (Yetede)

Ketidak cocokan pasokan dan permintaan gas untuk industri menjadi problem yang belum terselesaikan. Infrastruktur, pipanisasi gas juga perlu dipacu agar menjangkau lebih banyak industri. Praktisi energi Achmad Widjaja, Rabu (21/6) di Jakarta, mengatakan, di sejumlah daerah, pelaku industri masih tertatih karena problem ketersediaan gas. Masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga fluktuatif dan tidak menikmati harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan. ”Persoalannya bolak-balik masalah infrastruktur, sedangkan industri diarahkan untuk wajib pakai gas (energi dengan emisi lebih rendah). Ini perlu ada kepastian,” kata Achmad. Ia mencontohkan, terdapat permintaan industri di Jatim untuk menyerap gas. Namun, pelaku industri butuh kepastian harga dan pasokan.

”Mau menaikkan dari 6 USD per MMBTU (juta metrik british thermal unit) hingga berapa pun, yang terpenting ketersediaannya dulu,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah menaikkan HGBT untuk tujuh bidang industri. Salah satu penekanannya ialah pertimbangan ketersediaan pasokan gas bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara. Sebelumnya, mayoritas industri pengguna dikenai harga 6 USD per MMBTU. Dalam aturan baru, harga menjadi lebih tinggi meski ada pula yang tetap. Sebagian besar masih di bawah 7 USD per MMBTU. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menuturkan, harus ada perbaikan kelancaran pasokan gas di Jatim. Selama triwulan I-2023, mereka hanya mendapat alokasi 65 %. Industri keramik di Jatim pun membayar 6,3-6,5 USD per MMBTU. ”Kenaikan (HGBT) menjadi 6,32 USD per MMBTU semakin memberatkan dan memengaruhi daya saing jika masih dikenai pembatasan volume gas 65 %. (Yoga)

Elektrifikasi di sektor pertanian berperan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pertanian berkelanjutan di seluruh negeri. Dengan elektrifikasi, sektor pertanian Indonesia mengalami trarnsformasi yang signifikan. Pertama-tama, akses terhadap listrik memungkinkan penggunaan pompa air listrik untuk irigasi lahan pertanian. Ini membantu petani meningkatkan produktivitas tanaman mereka dengan mengoptimalkan penggunaan air dan memastikan pasokan air yang stabil. Dengan pompa air listrik, petani tidak lagi bergantung pada irigasi tradisional yang menggunakan tenaga manusia atau hewan ataupun penggunaan BBM yang kurang efisien dan memakan waktu.

Dengan listrik, petani dapat menggunakan alat-alat pertanian modern berbasis listrik, seperti traktor listrik dan mesin penggiling untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mengurangi beban kerja fisik, serta mempercepat proses produksi pertanian. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian. Elektrifikasi juga mendukung infrastruktur pendinginan dan pengawetan pangan. Untuk mengurangi kerugian pascapanen oleh pembusukan hasil pertanian, sistem pendingin listrik dan penyimpanan dengan suhu terkendali dapat digunakan. Ini memungkinkan petani atau nelayan menyimpan hasil panen atau tangkapan dalam kondisi optimal dan memperpanjang masa simpan. Sehingga, hasil panen/tangkapan tetap segar saat dipasarkan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai ekonomi.

Ignasius Neno Naisau (55), petani buah naga di Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Timor Tengah Utara, NTT. Tanpa intervensi lampu, buah naga miliknya hanya bisa dipanen sekali setahun, dengan rekayasa pemasangan lampu di kebun untuk penerangan sejak senja hingga pagi hari (menyala 12 jam), Naisau bisa panen buah naga 2-3 kali dalam enam bulan. Berat buah pun meningkat hingga tiga kali lipat. Tak hanya buah naga, elektrifikasi juga dapat meningkatkan produktivitas pada subsektor lain, seperti budidaya udang, tanaman cabai, produksi beras, mesin pendingin perikanan tangkap, dan sistem pertanian cerdas (smart farming). Sistem pertanian cerdas yang mampu mendeteksi kelembaban udara, tingkat keasaman tanah, hingga pemupukan organik membutuhkan dukungan infrastruktur ketenagalistrikan. Tanpa daya listrik, teknologi secanggih apa pun sulit beroperasi secara otomatis. (Yoga)

JAKARTA,ID-Keberadaan smelter, khususnya  tembaga yang tengah dibangun dua perusahaan tambang raksasa yakni PT Freeport Indonesia nantinya diyakini mampu menjadi fondasi Indonesia menjadi negara yang lebih maju, khususnya disektor industri. "Ini kesempatan melompat menjadi negara maju kalau bisa mengintegrasikan semua industri. Tugasnya negara memastikan integrasi terjadi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau smelter milik Amman Mineral yang berada di Sumbawa Barat, NTB, Senin (20/6/2023). Rombongan Presiden bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 06.30 WIB. Tururt mendampingi Presiden Ibu Iriana yakni Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Peninjauan pembangunan smelter itu sekitar 9 hari pasca diberlakukannya larangan ekspor mineral dengan pengecualian. Hanya konsentrat tembaga, seng, timbal, besi, dan anoda slime mendapatkan relaksasi lantaran progres smelter lebih dari 50% pada Januari 2023. (Yetede)