Lingkungan Hidup
( 5820 )ELPIJI BERSUBSIDI, Pedoman Penghitungan Harga Disiapkan
Tingginya disparitas harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kig, yakni antara harga eceran tertinggi dan harga di tingkat pengguna, menjadi sorotan. Untuk memperkecil disparitas tersebut, pemerintah akan menyiapkan pedoman penghitungan harga eceran tertinggi elpiji bersubsidi. Dengan demikian, daerah yang tingkat distribusinya relatif sulit dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi sesuai kondisinya itu. Problem tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dan PT Pertamina (Persero) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengatakan, kepentingan masyarakat harus diutamakan dalam penyaluran elpiji 3 kg. ”Di daerah, harganya kerap tinggi. (Sebab), sesudah dari agen (distribusi), lalu ke pangkalan, pengecer, dan seterusnya (harga menjadi mahal),” ujar Ramson. Tutuka, di sela-sela rapat itu, mengakui adanya kendala perbedaan yang terlampau jauh antara HET yang ditetapkan pemerintah daerah dan harga di pengguna akhir. ”Berdasarkan peraturan menteri, HET (elpiji 3 kg) ini ditentukan tiap-tiap pemda. Tapi, yang terjadi adalah end user membeli dengan harga melebihi HET itu.Tahun lalu, kami survei di Kotawaringin (Kalteng), harga (di pengguna) bisa sampai Rp 55.000. Jauh sekali dari (HET) Rp 18.000 atau Rp 20.000,” ujarnya. (Yoga)
Stok Terbatas, Pemerintah Rencana Impor Bawang Putih 504.088 Ton
JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mengimpor bawang putih dari Tiongkok sebanyak 504.088 ton untuk periode Mei hingga Desember 2023. Upaya ini diharapkan dapat menekan harga bawang putih menjadi di bawah Rp 36.000 per kilogram. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, kondisi stok bawang putih bawang pada awal 2023 mencapai 143.261 ton, ditambah realisasi impor dari Januari-April 2023 mencapai 103.414 ton. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya mencapai 23.300 ton per tahun. "Rencana impor Mei-Desember 504.000 ton. Kemudian total ketersediaan ada 774.000 ton. Kebutuhan tahunan 669.000 ton, sebulan rata-rata perlu 55.700 ton," ujar dia dalam Rapat dengan DPR, di Jakarta, belum lama ini. Dia mengungkapkan, mayoritas impor bawang putih saat ini masih berasal dari Tiongkok. Hingga 10 Juni 2023, hasil verifikasi Rekomondasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian sudah 967.000 ton. Dia mengatakan, kenaikan bawang putih saat ini disebabkan oleh melonjaknya harga bawang putih ditingkat global yang telah menembus US$1.300 per ton. Adapun berdasarkan Panel Harga Bapanas per 13 Juni 2023, harga bawang putih secara rata-rata mencapai Rp37.480 perkg, naik 0,74% dibanding tahun lalu. (Yetede)
Proyeksi Bengkak di Akhir Tahun
JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina, Patra Niaga Alfian Nasution, memprediksi penyaluran LPG tabung 3 kilogram tahun ini bakal membengkak lagi. Perusahaan memperkirakan realisasi penyaluran gas bersubsidi itu akan lebih tinggi 2,7 persen dari kuota tahun ini sebesar 8 juta metrik ton. "Prognosis kami, pada akhir Desember 2023 realisasinya sebesar 8,22 juta metrik ton," kata dia, kemarin.
Tanda-tanda kelebihan kuota ini antara lain terlihat dari realisasi penyaluran LPG tabung 3 kilogram sejak awal tahun hingga Mei 2023 yang berlebih 8,4 persen dari kuota. Pertamina menetapkan kuota penyaluran LPG kemasan 3 kilogram hingga Mei 2023 sebesar 3,06 juta metrik ton, tapi realisasinya sebesar 3,32 juta metrik ton. Jika dibandingkan dengan data pada Januari-Mei 2022, terdapat kenaikan penyaluran sebesar 5,1 persen.
Berdasarkan prognosis tersebut, Pertamina mengusulkan tambahan kuota LPG tabung 3 kilogram untuk tahun ini. Alfian mengimbuhkan, keputusan tersebut tak akan membebani negara. Pasalnya, biaya untuk mensubsidi 8 juta metrik ton LPG diperkirakan hanya menghabiskan Rp 85,45 triliun. Sedangkan anggaran untuk tahun ini dipatok sebesar Rp 117,84 triliun.
"Kelebihan sekitar Rp 32 triliun ini akan bisa mengkompensasi kelebihan kuota LPG tadi," ujarnya. Kelebihan anggaran tersebut dipicu penurunan harga minyak mentah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023, pemerintah menggunakan asumsi Indonesian Crude Price sebesar US$ 90 per barel. Sementara itu, per Mei lalu, harganya turun ke kisaran US$ 70 per barel. Penurunan harga minyak ikut menekan harga LPG.
(Yetede)
Akuisisi Saham Blok Masela Temui Titik Terang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Selasa (13/6/2023), mengatakan, proses akuisisi saham hak partisipasi Shell di proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela ditargetkan selesai akhir Juni 2023. Pengganti Shell, yang memiliki saham 35 % di Blok Masela, kemungkinan besar PT Pertamina dan Petronas. Keduanya akan membentuk konsorsium baru bersama Inpex Corporation sebagai pemegang saham 65 %. (Yoga)
Produksi Kian Turun, Impor Garam Naik
Produksi garam nasional dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri hingga tahun 2024. Beberapa tahun terakhir, produksi garam domestik cenderung turun, sementara impornya naik. Usaha ekstra diperlukan untuk mendorong produksi, antara lain dengan memperluas lahan dan intensifikasi. Direktur Operasi dan Pengembangan PT Garam Fran Purwanto, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/6) mengatakan, pasokan garam untuk industri nasional belum bisa dipenuhi secara menyeluruh dari produksi dalam negeri. Intensifikasi hanya mampu mendongkrak produksi secara signifikan. Perpres No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah mempercepat pembangunan pergaraman. Kebutuhan garam nasional harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri paling lambat pada 2024.
Kebutuhan garam nasional antara lain garam untuk konsumsi dan industri, yakni industri aneka pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, sabun dan detergen, tekstil,farmasi, serta kimia atau chlor alkali plant (CAP). Selain itu, garam untuk pengolahan air, peternakan dan perkebunan, pengeboran minyak, serta kosmetik. KKP mencatat, kebutuhan garam nasional 4,5 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, industri CAP jadi pengguna tertinggi, yakni 2,2 juta-2,3 juta ton per tahun, sementara garam untuk konsumsi sekitar 1,5 juta ton per tahun dan selebihnya diserap industri lain (Kompas.id, 27/2). Sementara itu, produksi garam dalam negeri cenderung turun beberapa tahun terakhir, dari 2,5 juta ton pada 2019 menjadi 1,06 juta ton pada 2020 dan 0,88 juta ton tahun 2021. Guna memenuhi kebutuhan industri, pemerintah mengizinkan impor garam. (Yoga)
DIVERSIFIKASI PANGAN : Rumput Laut Cokelat Jadi Alternatif
Siapa sangka rumput laut cokelat memiliki potensi menjanjikan sebagai alternatif sumber pangan di masa depan.Amir Husni, akademisi bidang Teknologi Hasil Perikanan Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan bahwa komoditas kelautan itu sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China sebagai bahan makanan penting.“Rumput laut kaya nutrisi dan telah banyak klaim sebagai sumber polisakarida, mineral, protein, vitamin, serta beberapa fisikokimia,” katanya saat pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Selasa (13/6) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.Bahkan, imbuhnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan laut secara teratur, termasuk rumput laut banyak memberikan manfaat bagi kesehatan dan harapan hidup yang lebih lama.
Mengutip hasil riset Seafood Source, Amir memperkirakan bahwa pada 2024 pasar rumput laut global bakal tumbuh hingga US$22,1 miliar.”Penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa rumput laut sebagai organisme memiliki potensi untuk menyediakan zat dan senyawa bioaktif baru yang diperlukan untuk nutrisi dan kesehatan manusia,” jelasnya.
Bahkan, produktivitas rumput laut di Indonesia secara umum berada di kisaran 9,12 juta ton pada periode 2021. Dari jumlah tersebut, nilai produksinya diperkirakan mencapai angka Rp48 triliun.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bakal mengakselersi penghiliran rumput laut mulai 2023.
Kemenhub Keluarkan Lagi Aturan Prokes Covid-19
JAKARTA,ID- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan lagi aturan protokol kesehatan (Prokes) bagi pelaku perjalanan untuk dalam dan luar negeri dimasa transisi endemi Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) baru. "SE Kemenhub ini merujuk pada SE Satgas penanganan Covid-19 yang terbit pada 9 Juni 2023," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan resmi yang diterima Investor Daily. SE Satgas itu menganjurkan para pengelolas sarana dan prasarana transportasi untuk tetap melakukan upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19, serta tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19. Menindaklanjuti SE Satgas tersebut. Kemenhub menerbitkan sebanyak empat SE yaitu SE No.14 untuk transportasi darat, SE No.15 untuk transportasi laut, SE No.16 untuk transportasi udara, dan SE No.17 untuk perkeretapian. Aturan ini mulai diberlakukan pada 9 Juni 2023. "SE Kemenhub ditujukan kepada otoritas dan pengelola sarana dan prasaran transportasi, baik di darat, laut, udara dan perkeretaapian, sebagai pedoman penerapan prokes bagi para pengguna jasa transportasi, baik sebelum dan saat melakukan perjalanan," terang Adita. (Yetede)
Vietnam Pangkas Ekspor, Stok Beras RI Aman
JAKARTA,ID-Rencana Vietnam sebagai negara produsen beras untuk memangkas ekspor tidak akan membahayakan ketersedian beras di Indoensia. Sebab, kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berlangsung. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berjalan dan saat ini stok yang tersedia di gudang bulog mancapai 605 ribu ton. "Insha Allah aman, karena kami membicarakan juga ini, masih banyak opsi lain," kata Budi di Komplek istana kepresidenan, Jakarta, Senin. Budi mengatakan, pihaknya menjajaki kerja sama pengadaan beras dengan berbagai negara produsen lain seperti India, Pakistan, Thailand, dan Myanmar. Menurut dia, Indonesia sudah mengamankan kerja sama beras dengan sejumlah negara, sehingga jika terdapat kekurangan di dalam negeri, Indonesia memiliki opsi untuk melakukan impor. "Kami jajaki semua, dan kami lakukan kontrak-kontrak, deal-deal yang bilamana dibutuhkan bisa diambil," kata dia. Sebagaimana dikutip dari laporan Reuters, Vietnam dikabarkan bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44% mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun. (Yetede)
Hilirisasi Bauksit Harus Dikebut
JAKARTA,ID-Pascapemberlakuan aturan larangan ekspor konsentrat untuk jenis bauksit oleh pemerintah per 10 Juni 2023, industri ini diperkirakan mengalami goncangan (suffer) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), over supply puluhan juta ton, dan hilangnya ratusan ribu dolar AS pendapatan negara (devisa) dari kegiatan ekspor. Untuk itu tak ada jalan lain, hilirisasi untuk bauksit harus segera direalisasikan di dalam negeri. "Karena ekspor konsentrat sudah dihapus oleh pemerintah, maka memang tidak ada jalan lain bagi para pelaku usaha bauksit, mereka harus menyelesaikan komitmen mereka untuk program hilirisasi dengan menggenjot pembangunan smelter," kata Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Muhammad Toha kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (11/06/2023). Menurut Toha, bukan hal mudah bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor ini, karena ada hal dilematis yang akan terjadi. Dengan adanya larangan ekspor ini, dia perkirakan akan terjadi PHK karena aktivitas di tambang berhenti. Kondisi ini, akan mempengaruhi tata niaga bauksit di pasar internasional khusunya harga, meski tak terlalu signifikan. Hal itu mengingat posisi Indonesia ada di urutan ke 5 penghasil bauksit terbesar di dunia (Yetede)
MINYAK DAN GAS BUMI Kian Menjauh dari Target
Pekan lalu, Kementerian ESDM serta Komisi VII DPR sepakat mematok target produksi siap jual (lifting) minyak pada 2024 sebanyak 615.000-640.000 barel per hari. Dari sisi realisasi lifting, hingga 9 Juni 2023 sebanyak 608.773 barel per hari atau di bawah target APBN 2023 di 660.000 barel per hari. Realisasi tersebut menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, pada 2020 pemerintah telah mematok target produksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada 2030. Artinya, waktu yang tersisa untuk mewujudkan target tersebut sekitar enam tahun saja. Sementara realisasi produksi dari tahun ke tahun semakin menjauhi target 1 juta barel per hari. Sumur-sumur minyak yang ada saat ini di Indonesia rata-rata berusia tua atau puluhan tahun dan telah melewati masa puncak produksi. Sumur sumur itu memang masih menghasilkan minyak, tetapi volumenya kian berkurang. Di samping itu, tak ada lagi penemuan cadangan baru minyak di Indonesia yang setidaknya mengandung potensi 500 juta barel setara minyak atau yang disebut sebagai penemuan besar.
Apabila kondisi tersebut tidak berubah, ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dan impor BBM akan tetap tinggi. Dengan kemampuan produksi 600.000 barel per hari, impor minyak mentah dan BBM Indonesia masih besar lantaran konsumsi BBM nasional rata-rata 1,5 juta barel per hari. Kendati kampanye transisi energi semakin kencang belakangan ini, posisi minyak bumi sebagai energi fosil masih strategis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang digunakan di seluruh dunia. Sebagian besar transportasi dan industri bergantung pada minyak bumi sebagai bahan bakar. Birokrasi rumit dan masalah perizinan di Indonesia turut berkontribusi pada lambannya urusan eksekusi lapangan-lapangan migas yang ada. Masalah regulasi pun demikian. Persoalan lain adalah infrastruktur, seperti jaringan pipa, terminal, dan fasilitas pengolahan, yang masih terbatas di beberapa wilayah di Indonesia membatasi kemampuan untuk mengangkut dan mengolah minyak dan gas bumi secara efisien. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









