;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Menjerat Korporasi Perkara Minyak Goreng

19 Jun 2023

Kejaksaan Agung tidak boleh gegabah dalam menyidik perkara pemberian izin ekspor minyak sawit mentah yang menyeret tiga korporasi. Penetapan status tersangka yang terburu-buru bisa membuat bangunan kasus kurang solid sehingga mudah dipatahkan saat berkas perkara bergulir di pengadilan. Belum lama ini, Kejaksaan Agung menetapkan Grup Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau sebagai tersangka. Ketiga perusahaan itu diduga memperoleh keuntungan dari pemberian izin ekspor CPO yang menyalahi aturan. Hal itu terbukti dalam putusan perkara pidana korupsi izin ekspor minyak sawit terhadap lima orang yang kini sudah menjalani hukuman. Tiga di antaranya merupakan petinggi perusahaan. Hakim menilai perbuatan terpidana sebagai aksi korporasi.
Masukkan Penetapan status tersangka atas nama korporasi tentu saja sebuah kemajuan. Selama ini, perusahaan yang menjadi tersangka korupsi bisa dihitung dengan jari. Padahal Mahkamah Agung sudah menerbitkan aturan perihal tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi sejak 2016. Peraturan yang lahir untuk mengisi kekosongan hukum acara atas kejahatan yang dilakukan entitas korporasi dan pengurusnya. Pangkal soalnya adalah banyak penegak hukum masih enggan menjerat perusahaan dengan pidana korporasi. Sikap setengah hati penegak hukum, selain gagal memberikan efek jera, bisa mengundang syak wasangka ada “udang” di balik perkara. (Yetede)

Fanatisme Penggemar Kecap

18 Jun 2023

Teguh Husodo (53), dosen Departemen Biologi Fakultas Matematika dan IPA Universitas Padjadjaran, adalah penikmat setia kecap Cap Borobudur asal Bandung selama puluhan tahun. Sudah telanjur cinta, lidah Teguh sulit berpindah ke lain kecap. ”Ibu saya yang mengenalkan kecap Cap Borobudur sejak saya kecil. Sampai sekarang selalu ada di rumah. Pernah coba merek lain, tapi tidak cocok. Saya suka kecap yang manisnya sedang seperti Kecap Borobudur,” kata Teguh yang dijumpai di area Pameran Koleksi Kecap Nusantara ”Rasa Lestari” di Teater Pengetahuan Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Jabar Selasa (13/6). Teguh  Siang itu, karena tergoda ”promosi” Kecap Cap Lombok Gandaria asal Solo yang juga memiliki varian dengan manis sedang, Teguh tertarik. ”Tapi belum tahu cocok atau tidak. Coba dulu,” ujarnya dengan nada tidak yakin.

Warung Batagor H Isan di Bandung juga fanatik pada kecap Cap Raos. Pelanggan setia warung itu ikut fanatik pada kecap Cap Raos. ”Kalau mau bawa pulang (makanan), mereka sekalian beli kecapnya pakai jeriken,” ujar salah satu karyawan. Fanatisme pada merek kecap tertentu seperti pada Teguh dan Warung Batagor H Isan adalah penjelasan mengapa setiap kecap selalu menjadi nomor satu di hati penikmat setianya. Produsen kecap akan berupaya sekuat tenaga agar penggemar setia mereka tidak berpaling ke kecap lain. Ini membuat munculnya kompetisi antar produsen kecap. Apalagi, setiap daerah memiliki kecap lokalnya sendiri dengan penggemar fanatiknya sendiri. ”Kalau sudah minded, sudah biasa pakai kecap merek tertentu, diubah agak susah,” ujar Kepala Bagian Customer Relationship Officer & Export PT Lombok Gandaria Tabita Setyawati. Cara paling manjur untuk merawat pelanggan kecap Cap Lombok Gandaria, lanjut Tabita, adalah dengan menjaga mutu kecap dengan menggunakan bahan baku lokal, tidak memakai bahan kimia, dan mempertahankan proses fermentasi basah. (Yoga)


Pertamina Perpanjang Kontrak di Aljazair

17 Jun 2023

Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Algeria EP, berhasil memperpanjang kontrak pengelolaan lapangan minyak di Menzel Ledjmat Nord (MLN), Blok 405, Aljazair, yang dikelola sejak 2012. Menurut Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Jumat (16/6/) investasi untuk pengeboran sumur pengembangan di Blok 405 sekitar 800 juta dollar AS atau Rp 12 triliun. Perkiraan migas yang bisa diproduksi sebanyak 150 juta barel setara minyak. ”Komitmen kami untuk jangka panjang akan menegaskan kembali jejak Pertamina di kancah global,” ucapnya. (Yoga)

Permintaan Pulih, Surplus Makin Keci

16 Jun 2023

Era booming atau lonjakan harga sejumlah komoditas unggulan Indonesia mulai berakhir. Kontribusi minyak kelapa sawit (CPO), batubara, dan besi baja terhadap total ekspor tidak dominan lagi. Surplus neraca perdagangan Indonesia semakin mengecil. BPS, Kamis (15/6) merilis, ekspor migas dan nonmigas pada Mei 2023 mencapai 21,72 miliar USD, naik 12,61 % secara bulanan. Impor migas dan nonmigas juga meningkat 38,65 % secara bulanan menjadi 21,28 miliar USD. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia Mei 2023 surplus 436,5 juta USD, yang membuat Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan selama 37 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud mengatakan, surplus neraca perdagangan Mei 2023, terendah dalam 37 bulan terakhir, akibat penurunan harga sejumlah komoditas ekspor unggulan Indonesia, terutama batubara, CPO, dan besi baja. ”Kinerja ekspor menjadi ti dak optimal karena tertahan penurunan harga komoditas,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, pada Mei 2023, harga batubara turun 17,4 % secara bulanan menjadi 160,5 USD per ton dan harga besi baja turun 10,43 % secara bulanan menjadi 105,2 USD per ton. Hal itu menyebabkan nilai ekspor batubara turun 6,25 % menjadi 3 miliar USD dan besi baja turun 9,09 % menjadi 2 miliar USD. Harga CPO turun 7,08 % secara bulanan menjadi 934,1 USD per ton. (Yoga)


MINYAK SAWIT, Pencarian Alternatif PasarButuh Upaya Berkelanjutan

15 Jun 2023

Pencarian alternatif pasar baru dan penguatan pasar domestik untuk menggeser ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya dari Uni Eropa (UE) butuh upaya panjang dan berkelanjutan. UU UE tentang Deforestasi (EUDR) dinilai menjadi hambatan dagang  bagi Indonesia ke kawasan itu. Aturan ini menyasar minyak sawit dan produk turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu. Eksportir harus menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi yang menjamin produk-produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya. Merujuk data BPS, volume ekspor CPO dan produk turunannya naik dari 34,5 juta ton pada 2021 menjadi 35,52 juta ton pada 2022.

Nilai ekspor CPO dan produk turunannya juga naik dari 37,22 miliar USD atau Rp 554,69 triliun pada 2021 menjadi 41,32 miliar USD atau Rp 615,79 triliun pada 2022. Namun, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyebutkan, volume ekspor CPO dan produk turunannya, secara spesifik ke Uni Eropa, turun dari 5,5 juta ton pada 2021 jadi 3,75 juta ton pada 2022. ”Ini dipengaruhi hambatan dagang yang diterapkan UE,” ujarnya pada diskusi, Rabu (14/6) di Jakarta. Hambatan dagang itu memaksa Indonesia untuk mencari pangsa pasar baru, antara lain negara-negara di kawasan Mediterania, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Uni Ekonomi Eurasia. Ekspor CPO dan produk turunannya ke negara-negara tersebut dapat ditingkatkan lebih signifikan. (Yoga)


ELPIJI BERSUBSIDI, Pedoman Penghitungan Harga Disiapkan

15 Jun 2023

Tingginya disparitas harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kig, yakni antara harga eceran tertinggi dan harga di tingkat pengguna, menjadi sorotan. Untuk memperkecil disparitas tersebut, pemerintah akan menyiapkan pedoman penghitungan harga eceran tertinggi elpiji bersubsidi. Dengan demikian, daerah yang tingkat distribusinya relatif sulit dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi sesuai kondisinya itu. Problem tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dan PT Pertamina (Persero) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengatakan, kepentingan masyarakat harus diutamakan dalam penyaluran elpiji 3 kg. ”Di daerah, harganya kerap tinggi. (Sebab), sesudah dari agen (distribusi), lalu ke pangkalan, pengecer, dan seterusnya (harga menjadi mahal),” ujar Ramson. Tutuka, di sela-sela rapat itu, mengakui adanya kendala perbedaan yang terlampau jauh antara HET yang ditetapkan pemerintah daerah dan harga di pengguna akhir. ”Berdasarkan peraturan menteri, HET (elpiji 3 kg) ini ditentukan tiap-tiap pemda. Tapi, yang terjadi adalah end user membeli dengan harga melebihi HET itu.Tahun lalu, kami survei di Kotawaringin (Kalteng), harga (di pengguna) bisa sampai Rp 55.000. Jauh sekali dari (HET) Rp 18.000 atau Rp 20.000,” ujarnya. (Yoga)


Stok Terbatas, Pemerintah Rencana Impor Bawang Putih 504.088 Ton

15 Jun 2023

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mengimpor bawang putih dari Tiongkok sebanyak 504.088 ton untuk periode Mei hingga Desember 2023. Upaya ini diharapkan dapat menekan harga bawang putih menjadi di bawah Rp 36.000 per kilogram. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, kondisi stok bawang putih bawang pada awal 2023 mencapai 143.261 ton, ditambah realisasi  impor dari Januari-April 2023 mencapai 103.414 ton. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya mencapai 23.300 ton per tahun. "Rencana impor Mei-Desember 504.000 ton. Kemudian total ketersediaan ada 774.000 ton. Kebutuhan tahunan 669.000 ton, sebulan rata-rata perlu 55.700 ton," ujar dia dalam Rapat dengan DPR, di Jakarta, belum lama ini. Dia mengungkapkan, mayoritas impor bawang putih saat ini masih berasal dari Tiongkok. Hingga 10 Juni 2023, hasil verifikasi Rekomondasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian sudah 967.000 ton. Dia mengatakan, kenaikan bawang putih saat ini disebabkan oleh melonjaknya  harga bawang putih ditingkat global yang telah menembus US$1.300 per ton.  Adapun berdasarkan Panel Harga Bapanas per 13 Juni 2023, harga bawang putih secara rata-rata mencapai Rp37.480 perkg, naik 0,74% dibanding  tahun lalu. (Yetede)

Proyeksi Bengkak di Akhir Tahun

15 Jun 2023

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina, Patra Niaga Alfian Nasution, memprediksi penyaluran LPG tabung 3 kilogram tahun ini bakal membengkak lagi. Perusahaan memperkirakan realisasi penyaluran gas bersubsidi itu akan lebih tinggi 2,7 persen dari kuota tahun ini sebesar 8 juta metrik ton. "Prognosis kami, pada akhir Desember 2023 realisasinya sebesar 8,22 juta metrik ton," kata dia, kemarin. Tanda-tanda kelebihan kuota ini antara lain terlihat dari realisasi penyaluran LPG tabung 3 kilogram sejak awal tahun hingga Mei 2023 yang berlebih 8,4 persen dari kuota. Pertamina menetapkan kuota penyaluran LPG kemasan 3 kilogram hingga Mei 2023 sebesar 3,06 juta metrik ton, tapi realisasinya sebesar 3,32 juta metrik ton. Jika dibandingkan dengan data pada Januari-Mei 2022, terdapat kenaikan penyaluran sebesar 5,1 persen. Berdasarkan prognosis tersebut, Pertamina mengusulkan tambahan kuota LPG tabung 3 kilogram untuk tahun ini. Alfian mengimbuhkan, keputusan tersebut tak akan membebani negara. Pasalnya, biaya untuk mensubsidi 8 juta metrik ton LPG diperkirakan hanya menghabiskan Rp 85,45 triliun. Sedangkan anggaran untuk tahun ini dipatok sebesar Rp 117,84 triliun. "Kelebihan sekitar Rp 32 triliun ini akan bisa mengkompensasi kelebihan kuota LPG tadi," ujarnya.  Kelebihan anggaran tersebut dipicu penurunan harga minyak mentah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023, pemerintah menggunakan asumsi Indonesian Crude Price sebesar US$ 90 per barel. Sementara itu, per Mei lalu, harganya turun ke kisaran US$ 70 per barel. Penurunan harga minyak ikut menekan harga LPG.  (Yetede)

Akuisisi Saham Blok Masela Temui Titik Terang

14 Jun 2023

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Selasa (13/6/2023), mengatakan, proses akuisisi saham hak partisipasi Shell di proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela ditargetkan selesai akhir Juni 2023. Pengganti Shell, yang memiliki saham 35 % di Blok Masela, kemungkinan besar PT Pertamina dan Petronas. Keduanya akan membentuk konsorsium baru bersama Inpex Corporation sebagai pemegang saham 65 %. (Yoga)

Produksi Kian Turun, Impor Garam Naik

14 Jun 2023

Produksi garam nasional dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam  negeri hingga tahun 2024. Beberapa tahun terakhir, produksi garam domestik cenderung turun, sementara impornya naik. Usaha ekstra diperlukan untuk mendorong produksi, antara lain dengan memperluas lahan dan intensifikasi. Direktur Operasi dan Pengembangan PT Garam Fran Purwanto, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/6) mengatakan, pasokan garam untuk industri nasional belum bisa dipenuhi secara menyeluruh dari produksi dalam negeri. Intensifikasi hanya mampu mendongkrak produksi secara signifikan. Perpres No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah mempercepat pembangunan pergaraman. Kebutuhan garam nasional harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri paling lambat pada 2024.

Kebutuhan garam nasional antara lain garam untuk  konsumsi dan industri, yakni industri aneka pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, sabun dan detergen, tekstil,farmasi, serta kimia atau chlor alkali plant (CAP). Selain itu, garam untuk pengolahan air, peternakan dan perkebunan, pengeboran minyak, serta kosmetik. KKP mencatat, kebutuhan garam nasional 4,5 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, industri CAP jadi pengguna tertinggi, yakni 2,2 juta-2,3 juta ton per tahun, sementara garam untuk konsumsi sekitar 1,5 juta ton per tahun dan selebihnya diserap industri lain (Kompas.id, 27/2). Sementara itu, produksi garam dalam negeri cenderung turun beberapa tahun terakhir, dari 2,5 juta ton pada 2019 menjadi 1,06 juta ton pada 2020 dan 0,88 juta ton tahun 2021. Guna memenuhi kebutuhan industri, pemerintah mengizinkan impor garam. (Yoga)