Sejumlah kalangan berharap pemerintah berhati-hati membentuk dan mengimplementasikan bursa berjangka minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Jangan sampai bursa yang digadang-gadang bisa membentuk harga referensi CPO itu justru mendistorsi daya saing CPO Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Jumat (30/6) mengapresiasi positif pemerintah yang menginisiasi bursa CPO. Bursa itu diharapkan bisa jadi acuan harga CPO nasional dan global yang selama ini ditentukan Bursa Derivatif Malaysia dan Bursa Komoditas Rotterdam.

”Namun, pemerintah tetap perlu berhati-hati membentuk dan mengimplementasikan bursa itu agar tidak menimbulkan biaya tambahan bagi eksportir CPO. Selama ini, eksportir CPO harus menanggung bea keluar dan pungutan ekspor CPO,” kata Eddy ketika dihubungi dari Jakarta. Besaran bea keluar dan pungutan ekspor pada periode 1-15 Juli 2023 masing-masing 18 USD per ton dan 75 USD per ton. Hal itu ditentukan berdasarkan harga referensi CPO yang sebesar 747,23 USD per ton, menguat 23,78 USD per ton atau 3,29 % dibandingkan periode 16-30 Juni 2023.

Menurut Eddy, harga yang terbentuk di bursa berjangka komoditas itu merupakan harga murni sebelum dikenakan bea keluar dan pungutan ekspor. Jika harga CPO yang terbentuk di bursa tinggi dan dijadikan harga referensi, bea keluar dan pungutan ekspor juga akan bertambah tinggi. Di samping itu, harga CPO yang terbentuk di bursa itu belum termasuk biaya asuransi dan transportasi. Padahal, ekspor CPO juga dilakukan melalui sejumlah pelabuhan di Sumatera dan Kalimantan. ”Apabila harga CPO di Indonesia tinggi, apalagi ditambah biaya asuransi dan logistik, importir CPO bisa mengalihkan pembelian ke negara produsen lain,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah akan menerbitkan regulasi tentang ekspor CPO melalui bursa berjangka Indonesia. Regulasi baru yang direncanakan terbit akhir Juni 2023 ini bakal menambah syarat izin atau persetujuan ekspor CPO. Syarat tambahan untuk mendapatkan persetujuan ekspor itu adalah eksportir harus memiliki bukti transaksi perdagangan CPO di bursa berjangka. Sebelumnya, eksportir CPO cukup memiliki hak ekspor (HE) atas pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) CPO. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Farid Amir, Rabu (28/6) mengatakan, ekspor CPO melalui bursa berjangka komoditas hanya mengatur CPO dengan kode HS 15111000. Produk turunan CPO tidak termasuk dalam aturan itu.

CPO dipilih lantaran volume ekspornya tidak besar. Dengan begitu, saat diperdagangkan dalam bursa berjangka nanti tidak menimbulkan guncangan yang terlalu besar. Menurut Farid, ekspor CPO hanya dapat dilakukan eksportir terdaftar (ET) dan memiliki HE. HE diperoleh dari pemenuhan DMO dan/atau dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO. Namun, sebelum mengekspor CPO, eksportir harus memperdagangkan CPO tersebut di bursa berjangka. Dari transaksi itu, eksportir bakal mendapatkan bukti pembelian CPO dari bursa. ”Bukti pembelian CPO di bursa berjangka itu bakal menjadi dokumen yang akan digunakan dalam pemrosesan persetujuan ekspor,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta. (Yoga)

Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi Arya Dwi Paramita mengatakan realisasi produksi migas perseroan sedikit di atas target yang telah ditetapkan. Sepanjang Januari—Mei 2023, Pertamina Hulu Energi berhasil memproduksi 1,05 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).“Dibandingkan dengan produksi Mei tahun lalu, hasil ini naik 109% dari sekitar 966 MBOEPD pada saat itu,” katanya, dikutip Kamis (29/6). “Adapun, torehan produksi gas sepanjang Januari—Mei 2022 sebesar 2.599 MMscfd, sehingga tahun ini mengalami pertumbuhan,” ujarnya. Kajian perluasan itu dilakukan setelah kepastian pengeboran dua sumur migas nonkonvensional di Lapangan Rokan, Gulamo, dan Kelo pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini yang pengeborannya dilakukan oleh EOG Resources. “Selain pemboran dua sumur tadi, kami lewat Pertamina EP di 3 region itu sudah berkomitmen melakukan studi tahun ini,” kata Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng beberapa waktu lalu. Sementara itu, Kementerian ESDM memetakan terdapat 14 area yang berpotensi untuk dikembangkan kembali sebagai lapangan migas nonkonvensional. Rencananya, 14 kawasan itu dapat menyumbang produksi sekitar 75.000 bph pada 2030.

Pengambilalihan pengelolaan wilayah kerja panas bumi Way Ratai oleh konsorsium Pertamina dan Chevron menjadi harapan baru dalam optimalisasi energi baru terbarukan di dalam negeri. Besarnya potensi yang ada di Way Ratai diyakini bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk mempercepat transisi energi di dalam negeri. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dan PT Jasa Daya Chevron atau Chevron Geothermal berhasil mengambil alih konsesi wilayah kerja panas bumi Way Ratai yang memiliki luas 70.710 hektare setelah ditinggalkan oleh konsorsium Enel Green Power SpA dan PT Optima Nusantara Energi 2 tahun lalu. Pengambilalihan konsesi Way Ratai jadi pembuka jalan untuk lebih banyak listrik hijau dari panas bumi masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional, karena wilayah kerja tersebut diproyeksi memiliki potensi sebesar 100 megawatt (MW). Terlebih, PGEO dan Chevron Geothermal disebut-sebut bakal menyepakati tarif kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) senilai 7,59 sen dolar AS—9,87 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh), lebih rendah dari yang diajukan oleh pemegang konsesi sebelumnya senilai 14,6 sen dolar AS per kWh. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, Way Ratai menjadi lelang wilayah kerja panas bumi pertama yang PPA-nya mengikuti rezim dan metode tarif dalam skema harga patokan tertinggi (HPT) dalam Perpres No. 112/2022. Menurut Dadan, Way Ratai menjadi angin segar bagi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri, karena listrik dari wilayah kerja geotermal tersebut belum masuk ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021—2030.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai hasil lelang Way Ratai sebagai babak baru dalam pengusahaan listrik geotermal yang sering kali terhalang oleh risiko eksplorasi dan tarif jual listrik dengan PLN beberapa tahun terakhir. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa berpendapat, matriks harga yang disampaikan PLN di kisaran 7,59 sen dolar AS—9,87 sen dolar AS per kWh bakal menjadi ujian bagi pengembang dan implementasi rezim insentif baru Perpres No. 112/2022. Di sisi lain, hingga kini belum ada tren penurunan biaya pengembangan panas bumi, sehingga pengusahaan EBT itu terkesan jalan di tempat dari sisi peningkatan kapasitas produksi. Sementara itu, Direktur Utama PGEO Julfi Hadi mengatakan, konsorsiumnya bakal melakukan pengurusan sejumlah izin terkait untuk segera melakukan kegiatan eksplorasi. “Keputusan Kementerian ESDM menetapkan konsorsium Chevron-PGEO untuk mengembangkan WKP Way Ratai, mencerminkan kepercayaan pemerintah kepada kemampuan kami, dan menandai tonggak penting dari kelanjutan operasi Chevron di Indonesia,” kata Chevron Indonesia Country Manager Wahyu Budiarto lewat siaran pers. Di sisi lain, Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) sempat meminta jaminan pembelian listrik panas bumi dari PLN. Pelaku usaha juga menagih dukungan insentif untuk menjaga keekonomian proyek panas bumi di dalam negeri yang berisiko tinggi.

JAKARTA,ID- Guna menegerem realisasi impor beras, Perum Bulog akan memasifkan serapan domestik pada musim panen gadu tahun ini yang diperkirakan terjadi Agustus-Oktober. Per 23 Juni 2023, realisasi pengadaan beras dalam negeri sudah menembus 834.891 ton. Bulog mendapat penugasan impor beras dengan total alokasi 2 juta ton untuk tahun ini.  Kepala Divisi Managemen Logistik Perum Bulog Sopran Kenedi menjelaskan, secara prinsip, Bulog akan mengoptimalkan serapan beras dari produksi dalam negeri, baik pada musim panen raya maupun pada musim panen berikutnya pada Agustus-Oktober 2023 per 23 juni 2023, Bulog sudah melakukan penyerapan 676.262 ton realisasi tertiggi pada  Mei 2023 sebesar 268.417 ton dan April 2023 sekitar 202 ribu ton. "Realisasi serapan 676.262 tom lebih dari 50% dibanding target serapan pengadaan domestik tahun ini 1,25 juta ton. Penyerapan seperti inilah yangkita harapkan bisa dimaksimaslisasi pada periode panen gadu (kemarau) Agustus-September nanti, sehingga kita dapat mengurangi realisasi importasi yang (kuotanya) sudah disiapkan dan dilakukan," ungkap Sopran. (Yetede)

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan dua langkah lanjutan menghadapi implementasi UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Kedua langkah itu adalah mematangkan litigasi atas EUDR ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan pengalihan pasar CPO dan produk turunannya dari Uni Eropa. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Selasa (27/6) mengatakan, RI sudah menyampaikan keberatan secara resmi terkait penerapan EUDR ke Komisi Uni Eropa (UE). RI juga menyampaikannya kepada negara anggota UE secara bilateral. Langkah itu kemungkinan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui persidangan atau ligitasi di WTO. Namun, hal itu harus melewati mekanisme konsultasi terlebih dahulu di WTO.

”Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap penilaian secara internal untuk mempertimbangkan opsi itu sebagai respons kebijakan UE,” ujarnya dalam Sawit Week 2023 yang digelar CNBC Indonesia. Menurut Jerry, sikap RI terhadap EUDR sudah jelas. RI memandang kebijakan UE itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip aturan WTO, termasuk di dalamnya perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif. Regulasi itu dapat menghambat produk ekspor Indonesia, seperti sawit, kopi, kakao, dan produk dari kayu. Dengan memasukkan CPO dan produk turunannya ke regulasi itu, EU mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan RI itu dari minyak-minyak nabati lain. ”Yang ingin kami pastikan adalah tidak boleh ada diskriminasi dan delegitimasi, serta kebijakan yang berstandar ganda dan tidak mengedepankan perdagangan yang adil,” katanya.

Selain menempuh jalur litigasi, RI juga berencana mengalihkan pasar CPO dan produk turunannya dari UE ke China, Pakistan, AS, serta sejumlah negara di Afrika dan Uni Ekonomi Eurasia (UEE). Jerry menyebutkan, nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada Januari-April 2023 sebesar 8,79 miliar USD. Meskipun nilainya turun 19,42 % secara tahunan, volume ekspornya meningkat 21,1 % secara tahunan. ”Masih besarnya potensi ekspor komoditas itu berkat upaya perluasan pasar ke China, Pakistan, dan AS,” kata Jerry. Ketm Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, RI tengah menjajaki kerja sama perdagangan CPO dan produk turunannya dengan negara-negara UEE, termasuk Rusia. Rusia berencana menambah impor CPO untuk menopang industri oleo kimia di negara tersebut. (Yoga)

JAKARTA,ID-Laporan transparansi pencapaian pengurangan emisi karbon yang telah dilakukan oleh perusahaan, bisa menjadi langkah awal untuk mencapai target nol emisi karbon (net zero emission) global pada 2050. Melalui laporan yang dilakukan, baik secara sukarela maupun mandatory (wajib), perusahaan akan berlomba-lomba untuk membuat kemajuan dalam menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca mereka masing-masing. Bila kemajuan dalam menurunkan emisi karbon itu dilakukan secara konsisten bersama kekuatan-kekuatan lain, maka bumi bisa diselamatkan dari ancaman kerusakan akibat pemanasan global (global warming) yang tak terkendali untuk menjaga agar pemanasan global tidak naik lebih dari 1,5 C dari suhu praindustri tahun 1800-seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement)- emisi perlu dikurangi sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2050. "Apalagi pemerintah baru sign (target) penurunan emisi 29% di 2030. Makanya, entitas-entitas ini berlomba menyusun program dan strategi untuk menurunkan emisi," ujar Founder Bumi Global Karbon Fondation. Penghargaan diberikan kepada 114 korporasi baik yang tercatat di BEI maupun perusahaan nonterbuka. (Yetede)

Upaya pemerintah mendapatkan bantuan pendanaan program transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) nampaknya masih harus melalui jalan berliku. Pemerintah harus mampu meyakinkan pihak pendonor terkait program-program yang berkaitan dengan transisi energi yang akan dilakukan. Pihak pendonor sendiri merupakan kombinasi dari multilateral development bank , bilateral, dan juga filantropi maupun hibah ( grant ). "Dana sudah secure by commitment, tapi implementasinya harus berjuang meyakinkan karena pada dasarnya ini komersial," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada KONTAN, Selasa (27/6). Menurut Dadan, dari US$ 20 miliar tersebut, yang sifatnya hibah buat mendanai transisi energi hanya US$ 160 juta atau Rp 2,4 triliun. Kemudian US$ 160 juta lagi merupakan dana bantuan teknis. "Dan, sebesar US$ 10 miliar atau Rp 150 triliun merupakan pinjaman komersial," ujar Dadan. Memang tak semua program transisi energi itu mengandalkan pendanaan JETP. Dalam KTT G20 di Bali, pemerintah juga mendapat komitmen pendanaan serupa melalui skema yang dinamakan Asia Zero Emission Community (AZEC). Mirip dengan JETP, skema pendanaan yang digagas Jepang ini meliputi proyek pengembangan transisi energi, seperti proyek EBT, pengembangan amonia, hidrogen, sistem kelistrikan, dan proyek teknologi penangkapan, utilisasi, serta penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization and storage (CCS/CCUS) dalam pengembangan lapangan migas. VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menilai, penting pendanaan proyek transisi energi di Indonesia. "Tapi kami tak khawatir jika proyek CCS tidak mendapat pendanaan," ujarnya, kemarin.

Pembahasan bursa karbon masih terus berjalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih meracik aturan terkait bursa karbon yang ditargetkan mulai berjalan pada September 2023. Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, saat ini belum ada pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara bursa karbon karena masih menunggu aturan terkait. Tapi, OJK membuka bagi para perusahaan untuk mendaftarkan diri menjadi penyelenggara bursa karbon. Syaratnya, harus merupakan perseroan terbatas yang memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Selain itu, penyelenggara bursa karbon harus berkedudukan hukum di Indonesia. Lalu, memiliki modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar. Penyelenggara bursa karbon ini akan memfasilitasi perdagangan karbon dalam negeri dan atau luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Unit karbon yang diperdagangan meliputi, Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU), Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dan unit karbon lain yang ditetapkan oleh menteri terkait. "Untuk bursa karbon kami tunda karena waktunya sudah tidak memungkinan. Namun OJK sudah meminta untuk sesegera mungkin dibahas lagi," ujar Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun

Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan transisi energi di Tanah Air berjalan mulus, menyusul kemitraan dengan Just Energy Transition Partnership atau JETP belum juga membuahkan hasil sesuai harapan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi JETP baru akan memberikan hibah dan bantuan teknis sebesar masing-masing US$160 juta untuk mempercepat transisi energi di dalam negeri. Padahal, selama ini kemitraan tersebut menjanjikan pendanaan sebesar US$20 miliar dari publik dan swasta untuk mempercepat pencapaian pencapaian net zero emission di Indonesia, termasuk melalui upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah terus bernegosiasi untuk mengamankan porsi pendanaan murah transisi energi dari pakta iklim Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya tersebut. “Kalau hibah di angka US$160 juta, technical assistance [bantuan teknis] kisarannya sekitar itu juga. 

Nanti ada yang pasti US$10 miliar pinjaman komersial, rate-nya belum tahu sampai sekarang,” katanya, Selasa (27/6). Untuk hibah yang diberikan JETP, kata Dadan, hanya akan digunakan untuk feasibility study, karena tidak cukup untuk membiayai sebuah proyek penurunan emisi karbon. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, dana hibah dan bantuan teknis yang terbilang kecil itu bakal menyulitkan upaya pemerintah menyiapkan sejumlah proyek potensial yang didanai lewat kemitraan JETP. Di sisi lain, dana yang seharusnya dialokasikan untuk penyiapan proyek itu justru dapat membebani keuangan PT PLN (Persero), karena perseroan mesti menanggung ongkos penyiapan proyek potensial untuk dikerjakan dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP. “Ini harus lelang proyek-proyek 4.000—5.000 megawatt [MW] per tahun, mana proyeknya? Apa yang mau dilelang kalau tidak dibuat studi. Masa PLN disuruh investasi lagi, PLN harus menyediakan capex untuk proyek baru,” ujarnya.