Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan dua langkah lanjutan menghadapi implementasi UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Kedua langkah itu adalah mematangkan litigasi atas EUDR ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan pengalihan pasar CPO dan produk turunannya dari Uni Eropa. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Selasa (27/6) mengatakan, RI sudah menyampaikan keberatan secara resmi terkait penerapan EUDR ke Komisi Uni Eropa (UE). RI juga menyampaikannya kepada negara anggota UE secara bilateral. Langkah itu kemungkinan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui persidangan atau ligitasi di WTO. Namun, hal itu harus melewati mekanisme konsultasi terlebih dahulu di WTO.

”Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap penilaian secara internal untuk mempertimbangkan opsi itu sebagai respons kebijakan UE,” ujarnya dalam Sawit Week 2023 yang digelar CNBC Indonesia. Menurut Jerry, sikap RI terhadap EUDR sudah jelas. RI memandang kebijakan UE itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip aturan WTO, termasuk di dalamnya perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif. Regulasi itu dapat menghambat produk ekspor Indonesia, seperti sawit, kopi, kakao, dan produk dari kayu. Dengan memasukkan CPO dan produk turunannya ke regulasi itu, EU mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan RI itu dari minyak-minyak nabati lain. ”Yang ingin kami pastikan adalah tidak boleh ada diskriminasi dan delegitimasi, serta kebijakan yang berstandar ganda dan tidak mengedepankan perdagangan yang adil,” katanya.

Selain menempuh jalur litigasi, RI juga berencana mengalihkan pasar CPO dan produk turunannya dari UE ke China, Pakistan, AS, serta sejumlah negara di Afrika dan Uni Ekonomi Eurasia (UEE). Jerry menyebutkan, nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada Januari-April 2023 sebesar 8,79 miliar USD. Meskipun nilainya turun 19,42 % secara tahunan, volume ekspornya meningkat 21,1 % secara tahunan. ”Masih besarnya potensi ekspor komoditas itu berkat upaya perluasan pasar ke China, Pakistan, dan AS,” kata Jerry. Ketm Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, RI tengah menjajaki kerja sama perdagangan CPO dan produk turunannya dengan negara-negara UEE, termasuk Rusia. Rusia berencana menambah impor CPO untuk menopang industri oleo kimia di negara tersebut. (Yoga)

JAKARTA,ID-Laporan transparansi pencapaian pengurangan emisi karbon yang telah dilakukan oleh perusahaan, bisa menjadi langkah awal untuk mencapai target nol emisi karbon (net zero emission) global pada 2050. Melalui laporan yang dilakukan, baik secara sukarela maupun mandatory (wajib), perusahaan akan berlomba-lomba untuk membuat kemajuan dalam menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca mereka masing-masing. Bila kemajuan dalam menurunkan emisi karbon itu dilakukan secara konsisten bersama kekuatan-kekuatan lain, maka bumi bisa diselamatkan dari ancaman kerusakan akibat pemanasan global (global warming) yang tak terkendali untuk menjaga agar pemanasan global tidak naik lebih dari 1,5 C dari suhu praindustri tahun 1800-seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement)- emisi perlu dikurangi sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2050. "Apalagi pemerintah baru sign (target) penurunan emisi 29% di 2030. Makanya, entitas-entitas ini berlomba menyusun program dan strategi untuk menurunkan emisi," ujar Founder Bumi Global Karbon Fondation. Penghargaan diberikan kepada 114 korporasi baik yang tercatat di BEI maupun perusahaan nonterbuka. (Yetede)

Upaya pemerintah mendapatkan bantuan pendanaan program transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) nampaknya masih harus melalui jalan berliku. Pemerintah harus mampu meyakinkan pihak pendonor terkait program-program yang berkaitan dengan transisi energi yang akan dilakukan. Pihak pendonor sendiri merupakan kombinasi dari multilateral development bank , bilateral, dan juga filantropi maupun hibah ( grant ). "Dana sudah secure by commitment, tapi implementasinya harus berjuang meyakinkan karena pada dasarnya ini komersial," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada KONTAN, Selasa (27/6). Menurut Dadan, dari US$ 20 miliar tersebut, yang sifatnya hibah buat mendanai transisi energi hanya US$ 160 juta atau Rp 2,4 triliun. Kemudian US$ 160 juta lagi merupakan dana bantuan teknis. "Dan, sebesar US$ 10 miliar atau Rp 150 triliun merupakan pinjaman komersial," ujar Dadan. Memang tak semua program transisi energi itu mengandalkan pendanaan JETP. Dalam KTT G20 di Bali, pemerintah juga mendapat komitmen pendanaan serupa melalui skema yang dinamakan Asia Zero Emission Community (AZEC). Mirip dengan JETP, skema pendanaan yang digagas Jepang ini meliputi proyek pengembangan transisi energi, seperti proyek EBT, pengembangan amonia, hidrogen, sistem kelistrikan, dan proyek teknologi penangkapan, utilisasi, serta penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization and storage (CCS/CCUS) dalam pengembangan lapangan migas. VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menilai, penting pendanaan proyek transisi energi di Indonesia. "Tapi kami tak khawatir jika proyek CCS tidak mendapat pendanaan," ujarnya, kemarin.

Pembahasan bursa karbon masih terus berjalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih meracik aturan terkait bursa karbon yang ditargetkan mulai berjalan pada September 2023. Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, saat ini belum ada pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara bursa karbon karena masih menunggu aturan terkait. Tapi, OJK membuka bagi para perusahaan untuk mendaftarkan diri menjadi penyelenggara bursa karbon. Syaratnya, harus merupakan perseroan terbatas yang memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Selain itu, penyelenggara bursa karbon harus berkedudukan hukum di Indonesia. Lalu, memiliki modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar. Penyelenggara bursa karbon ini akan memfasilitasi perdagangan karbon dalam negeri dan atau luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Unit karbon yang diperdagangan meliputi, Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU), Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dan unit karbon lain yang ditetapkan oleh menteri terkait. "Untuk bursa karbon kami tunda karena waktunya sudah tidak memungkinan. Namun OJK sudah meminta untuk sesegera mungkin dibahas lagi," ujar Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun

Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan transisi energi di Tanah Air berjalan mulus, menyusul kemitraan dengan Just Energy Transition Partnership atau JETP belum juga membuahkan hasil sesuai harapan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi JETP baru akan memberikan hibah dan bantuan teknis sebesar masing-masing US$160 juta untuk mempercepat transisi energi di dalam negeri. Padahal, selama ini kemitraan tersebut menjanjikan pendanaan sebesar US$20 miliar dari publik dan swasta untuk mempercepat pencapaian pencapaian net zero emission di Indonesia, termasuk melalui upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah terus bernegosiasi untuk mengamankan porsi pendanaan murah transisi energi dari pakta iklim Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya tersebut. “Kalau hibah di angka US$160 juta, technical assistance [bantuan teknis] kisarannya sekitar itu juga. 

Nanti ada yang pasti US$10 miliar pinjaman komersial, rate-nya belum tahu sampai sekarang,” katanya, Selasa (27/6). Untuk hibah yang diberikan JETP, kata Dadan, hanya akan digunakan untuk feasibility study, karena tidak cukup untuk membiayai sebuah proyek penurunan emisi karbon. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, dana hibah dan bantuan teknis yang terbilang kecil itu bakal menyulitkan upaya pemerintah menyiapkan sejumlah proyek potensial yang didanai lewat kemitraan JETP. Di sisi lain, dana yang seharusnya dialokasikan untuk penyiapan proyek itu justru dapat membebani keuangan PT PLN (Persero), karena perseroan mesti menanggung ongkos penyiapan proyek potensial untuk dikerjakan dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP. “Ini harus lelang proyek-proyek 4.000—5.000 megawatt [MW] per tahun, mana proyeknya? Apa yang mau dilelang kalau tidak dibuat studi. Masa PLN disuruh investasi lagi, PLN harus menyediakan capex untuk proyek baru,” ujarnya.

Persoalan menahun penyaluran elpiji kemasan 3 kg atau elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran belum juga menemui ujungnya. Sistem distribusi ”gas melon” yang masih bersifat terbuka memberi celah potensi penyelewengan di lapangan. Tata kelolanya makin rumit tatkala di setiap rantai pasoknya menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang. Pendistribusian elpiji bersubsidi berukuran 3 kg sudah diatur dalam Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Elpiji 3 Kg. Selain itu, ada Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual  eceran Elpiji 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Berdasarkan regulasi tersebut, harga jual eceran elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung. Pada tahap selanjutnya, di pangkalan / subpenyalur, HET ditetapkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah. Sampai titik ini, distribusi elpiji bersubsidi seharusnya bisa terawasi secara optimal.

Warga semestinya bisa membeli langsung ”gas melon” di pangkalan resmi sesuai HET. Namun, praktiknya tidak sederhana. Mulai dari ketiadaan barang hingga kebiasaan membeli di pengecer terdekat. Belum lagi biaya tambahan jika elpiji ingin diantar ke tempat pembeli. Bahkan, temuan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, elpiji 3 kg dijual Rp 55.000 per tabung di sebuah wilayah di Kalteng melebihi HET yang Rp 22.000 per tabung. Masih kerap ditemukannya harga elpiji 3 kg yang jauh di atas HET di  beberapa daerah menjadi perhatian Menteri ESDM Arifin Tasrif. Beberapa pekan lalu, Arifin mengatakan, pihaknya terus mencari cara agar tata niaga komoditas subsidi pengganti minyak tanah itu bisa membaik. Perbedaan harga (HET dengan harga di pembeli akhir) seharusnya dalam batas wajar. (Yoga)

Kementerian Perdagangan mulai menerapkan kebijakan pengendalian impor bahan pangan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan pengendalian tersebut perlu dilakukan setelah realisasi impor bahan pangan selalu naik dari tahun ke tahun. Pada 2004, dia memaparkan impor gandum kala itu hanya 2 juta ton—3 juta ton per tahun. Namun, Zulkifli melanjutkan importasi gandum kini telah mencapai 13 juta ton per tahun. Komoditas lain berupa bawang putih volume impornya sudah mencapai 600.000 ton per tahun naik pesat dibandingkan dengan periode 2004 yang hanya 25.000 ton—30.000 ton per tahun. Begitu juga komoditas gula yang pada 2004 volume impornya hanya sekitar 2 juta ton—3 juta ton, kini lebih dari 5 juta ton per tahun. Tidak hanya komoditas bahan pangan pokok, Zulkifli juga mengungkapkan volume impor buah-buahan juga meningkat pesat dari hanya 50.000 ton per tahun pada 2004, kini sudah hampir menyentuh 1 juta ton. “Maka dari itu, saya meminta arahan Bapak Presiden apakah boleh mengendalikan impor. Dengan kendalikan impor diharapkan produksi dalam negeri meningkat,” katanya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak 2023 di salah satu hotel di Jakarta, Senin (26/6). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan pemerintah mau tidak mau juga harus melakukan importasi demi menjaga kestabilan harga pangan. Pada 2023, Perusahaan Umum Bulog ditugaskan pemerintah mengimpor beras 2 juta ton. Selain beras, dia menegaskan kebutuhan daging nasional sekitar 40% masih dipenuhi dari luar negeri. Adapun, pemenuhan gula konsumsi sekitar 20% juga harus impor sedangkan kebutuhan industri impor bahkan mencapai 100%. Khusus komoditas beras, Musdhalifah mengungkapkan Perum Bulog sudah menggelontorkan 605.000 ton bantuan sosial berupa beras per 23 Juni dari total 640.000 ton.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan penerapan skema Full QR Code pada program Subsidi Tepat untuk pembelian solar subsidi berlaku di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Konsumen wajib menunjukkan kode respons cepat atau kode QR saat membelinya. Jika kuota harian terpenuhi, akun konsumen akan terkunci dan tak bisa membeli tambahan di hari yang sama. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, implementasi Full QR Code bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses solar subsidi. Selain itu, juga menjaga agar BBM bersubsidi hanya diterima oleh mereka yang memang berhak.

”Sejak 22 Juni, Subsidi Tepat, khususnya untuk solar subsidi, sudah diberlakukan skema Full QR Code. Artinya, sudah 100 % transaksi solar subsidi di seluruh wilayah di Indonesia wajib menunjukkan QR Code,” kata Mars Ega, melalui keterangan pers, Minggu (25/6). Aturan pembelian solar bersubsidi atau jenis BBM tertentu (JBT) sebenarnya sudah berjalan tiga tahun, seiring terbitnya SK Kepala Badan Pengatur Hilir Migas No 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT. Regulasi itu mengatur jumlah pembelian maksimal solar bersubsidi yang memiliki nama pasar biosolar. Pada kendaraan pribadi roda empat, maksimal pembelian 60 liter per hari. Pada angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter per hari, dan angkutan umum orang atau barang roda enam 200 liter per hari. (Yoga)

Pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 dan non-B3 didorong untuk diimplementasikan ke dalam ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah B3 memiliki potensi ekonomi besar, khususnya pemanfaatan bahan baku batangan logam. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 dan non-B3 yang diselenggarakan KLHK di Makassar, Sulsel, dan disiarkan secara daring pada 22-23 Juni 2023. Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 KLHK Achmad Gunawan Widjaksono mengemukakan, akumulasi pembiayaan pengelolaan limbah B3 dan non-B3 pada 2021 di seluruh dunia sebesar 14,16 miliar USD. Angka ini diperkirakan akan naik 5,31 % menjadi 23,76 miliar USD pada 2031.

”Saat ini pengelolaan limbah B3 dan non-B3 tidak luput dari implementasi sirkular ekonomi. Jadi, kemungkinan ke depan perusahaan akan kurang bisa bersaing jika boros dalam melakukan pengelolaan limbah B3,” ujar Achmad, Jumat (23/6). Menurut Achmad, para pelaku usaha yang merupakan mitra strategis dalam perlindungan lingkungan perlu mendukung pemerintah dengan mematuhi peraturan sekaligus melaporkan seluruh kegiatan, sesuai Permen LHK terkait pengelolaan limbah B3 dan non-B3. Dari total 6,9 juta ton limbah B3 di tahun 2022, sebanyak 42 % atau 2,9 juta ton telah dimanfaatkan untuk bahan bakar dan bahan baku. Pemanfaatan limbah B3 terbanyak adalah sebagai bahan baku tembaga (copper) ingot dan substitusi bahan baku semen. (Yoga)

JAKARTA,ID- PT Trimegah Bangun Persada (TBP) Tbk (NCKL) atau Harita Nickel melalui anak usahanya, PT Obi Nickel Cobalt (ONC), menginvestasikan dana sekitar US$ 1,1 miliar atau setara Rp16,4 triliun untuk membangun pabrik High Pressure Acid Leach (HPAL) tahap III. ONC adalah perusahaan patungan antar Harita Nickel dan perusahaan nikel asal Tiongkok, Lygend Resource &Technology. Sebelumnya, Harita Nickel melalui PT Halmahera Persada Lygend (HPL) juga telah menuntaskan pembangunan pabrik nickel sulfat, di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pabrik ini menjadi yang pertama di Indonesia dan terbesar di dunia dari sisi kapasitas produksi. Direktur HPL Tonny H Gultom menjelaskan, konstruksi pabrik HPL, tahap III melalui PT ONC sudah dimulai sejak pertengahan  tahun 2022. Sampai saat ini, kata dia, progresnya masih dalam tahap konstruksi pembangunan HPAL. "Jadi, untuk HPAL, tahap III, kami terus berjalan. Satu autoclave sudah terpasang dan tinggal install aksesoris. Sementara satu autoclave lagi tiba bulan ini," jelas Tonny kepada Investor Daily, baru-baru ini. (Yetede)