Tanaman karet yang pernah menjadi tumpuan kesejahteraan petani kini semakin terpinggirkan. Sebagian lahan perkebunan karet bahkan bersalin rupa. Harga yang terus merosot membuat komoditas itu kehilangan daya tarik. Sebagian petani beralih dari karet ke kelapa sawit. Menatap pohon karet bagaikan menatap ketidakberdayaan. Produktivitas perkebunan karet di Indonesia sekitar 300 kg karet remah per hektar per tahun, seperempat produktivitas negara lain yang bisa mencapai 1.300 kg per hektar per tahun (Kompas, 6/7/2023). Kemampuan keuangan petani yang terbatas membuat peremajaan tanaman karet tertunda. Di sisi lain, pabrik tutup atau mengurangi dan memberhentikan karyawan. Kesulitan bahan baku membuat pabrik gulung tikar.

Padahal, Indonesia adalah penghasil karet nomor dua terbesar di dunia, setelah Thailand. Bersama Thailand dan Malaysia, Indonesia membentuk Dewan Tripartit Karet Internasional (ITRC). Lebih dari 80 % penghasil karet di Indonesia berskala kecil dan terdapat lebih dari 2,25 juta petani dan buruh tani di sektor karet. Berdasarkan data Statista, pada 2022, produksi karet Indonesia 3,14 juta metrik ton. Dalam 10 tahun terakhir, produksi terbesar pada 2017, yakni 3,68 juta metrik ton. Sebagian besar produksi karet alam Indonesia diekspor. Mengutip Trading Economics, harga kontrak berjangkakaret pada 7 Juli 2023 sebesar 131,3 sen USD per kg. Harga karet tidak lagi menjanjikan. Dalam setahun terakhir, harga kontrak berjangka karet turun 18 %. (Yoga)

Indeks harga pangan global pada Juni 2023 tercatat 122,3 poin. Menurut data yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Jumat (7/7/2023), level itu merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir. Penurunan indeks didorong oleh penurunan harga gula, minyak nabati, sereal, dan produk susu. Indeks merekam komoditas pangan yang paling banyak diperdagangkan secara global. (Yoga)

Nihilnya nama bank asal Indonesia dalam daftar keanggotaan aliansi perbankan emisi karbon netral alias Net Zero Banking Alliance (NZBA) dianggap sebagai indikasi lemahnya komitmen transisi energi di negeri ini. Ketidakaktifan perbankan Indonesia dalam kampanye kelompok bank pendukung energi bersih itu pun menuai kritik dari ekonom dan pegiat lingkungan. Menurut mereka, pelaku keuangan dunia akan melihat Indonesia ragu-ragu membatasi pembiayaan untuk energi berbasis fosil. Beranggotakan 132 bank dari 41 negara, NZBA bergerak di bawah bendera Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang merupakan kumpulan institusi keuangan global yang berkomitmen menyokong target emisi netral pada 2050. Mudahnya, NZBA merupakan GFANZ untuk kategori perbankan yang total asetnya tercatat mencapai US$ 74 triliun atau mewakili 41 persen dari total aset perbankan sejagat.

Aliansi bank yang terbentuk pada April 2021 ini digerakkan oleh Inisiatif Keuangan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI), serta diakreditasi oleh Race to Zero, kampanye PBB untuk pemulihan karbon. Para anggota NZBA umumnya sudah menetapkan target kerja jangka menengah, maksimal hingga 2030, untuk meniadakan pinjaman dan investasi ke sektor energi yang bertentangan dengan hasil Kesepakatan Iklim Paris pada 2016. Peneliti dari Senik Centre Asia, Andri Prasetiyo, mengatakan tenggat pemutusan dana ke sektor energi kotor itulah yang menghalangi masuknya bank-bank Tanah Air ke NZBA. Sampai saat ini, kata dia, belum ada perbankan nasional yang secara tegas merencanakan penghentian kredit usaha ataupun investasi ke sektor batu bara sebagai komoditas fosil utama. (Yetede)

Tantangan beragam yang menahan laju percepatan pengurangan emisi karbon di Indonesia, tidak membuat gentar pemangku kebijakan. Pemerintah justru kian tertantang mempercepat pencapaian target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada 2060. Ambisi besar pemerintah untuk mempercepat target nol emisi karbon tidak dapat dilepaskan dari sumber daya alam khususnya gas yang dimiliki Indonesia. Melalui modal besar berupa potensi energi, tidak menutup kemungkinan target nol emisi karbon dapat tercapai 10 tahun lebih cepat yakni pada 2050. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), emisi di sektor energi Indonesia pada 2021 mencapai sebesar 530 juta ton CO2e. Puncak emisi diproyeksikan terjadi pada 2039 sebesar 706 juta ton CO2e. Emisi baru berkurang signifikan setelah 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil. Adapun, pada 2060, emisi pada pembangkit adalah nol. Sementara tingkat emisi 2060 pada skenario NZE masih sebesar 401 juta ton CO2e yang berasal dari sisi permintaaan, utamanya dari sektor industri dan transportasi. Salah satu implementasi nyata adalah menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Padahal, hingga sekarang ini komoditas batu bara masih dominan dalam bauran energi. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, 60% sumber energi listrik di Tanah Air berasal dari batu bara. Hal ini bakal menambah pekerjaan rumah jika pemanfaatan teknologi belum dapat meredam emisi sesuai dengan target pemerintah. Di sinilah upaya pengawalan transisi energi dari penggunaan energi fosil ke ramah lingkungan menjadi penting.

Langkah lima bank nasional membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan smelter aluminium milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk menuai sorotan dari para pegiat lingkungan dan ekonom. Musababnya, pembiayaan tersebut dianggap tidak sejalan dengan komitmen transisi energi yang tengah gencar disuarakan secara global. "Banyak perbankan global tidak lagi mendanai proyek PLTU. Tapi perbankan nasional belum membatasi pembiayaan terhadap aset batu bara," ujar juru kampanye Market Forces, Nabilla Gunawan, kepada awak media, kemarin. Lima bank yang membiayai proyek PLTU Adaro tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Permata. Mereka meneken perjanjian pada 12 Mei 2023 untuk pembangunan PLTU sebesar 1,1 gigawatt yang akan memasok listrik ke smelter aluminium milik Adaro di Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara. 

Berdasarkan penelitian Market Forces, lima bank itu akan mengucurkan dana sekitar US$ 1,75 miliar melalui pinjaman sindikasi kepada Adaro. Rinciannya, Mandiri menyalurkan kredit US$ 585 juta, BRI US$ 450 juta, BNI US$ 350 juta, BCA US$ 270 juta, dan Bank Permata US$ 100 juta. Sebagai catatan, menurut rencana, Adaro akan membangun smelter aluminium dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun dalam tiga fase. PLTU batu bara rencananya menjadi sumber energi smelter pada fase pertama dan kedua. Setelah itu, pada fase ketiga, sumber energi akan diganti dengan pembangkit listrik tenaga air yang tengah dibangun. 

"Tapi muncul pertanyaan, karena rata-rata umur hidup PLTU itu 30-60 tahun, apakah benar akan diganti dengan PLTA atau dilanjutkan penggunaannya?" ujar Nabilla. Ia memperkirakan proyek tersebut menyebabkan emisi karbon sebesar 5,2 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Soal pembiayaan tersebut, Kepala Komunikasi Korporat Adaro Energy Indonesia, Febriati Nadira, mengatakan perseroan terikat perjanjian kerahasiaan dengan institusi keuangan. Namun ia mengatakan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk program penghiliran mineral yang digadang-gadang pemerintah. "Dalam tahapan proses produksi dan pengembangan selanjutnya, smelter aluminium Adaro ini juga akan memanfaatkan energi baru dan terbarukan dari pembangkit listrik tenaga air dengan standar konstruksi modern yang ramah lingkungan," ujarnya. (Yetede)

Dugaan ekspor 5,3 juta ton bijih nikel ke China yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu diusut tuntas. Sebab, jika terbukti, menurut Sekretaris Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/7/2023), hal itu merugikan negara mengingat ekspor komoditas mineral mentah dilarang sejak Januari 2020. (Yoga)

Nurwahidi, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), mengatakan produksi gas bumi di Jawa Timur telah mencapai 747 MMscfd, sedangkan penyerapannya baru 564 MMscfd. Artinya, masih ada kelebihan pasokan sekitar 25%. Untuk menyiasati hal itu, industri di Jawa Timur harus beralih dari batu bara dan BBM ke gas agar penyerapan komoditas tersebut bisa optimal. “Industri mungkin masih belum siap untuk menggunakan gas dalam proses produksinya, tetapi sebenarnya harga gas lebih murah 30%—40% dari harga BBM,” katanya, Rabu (5/7). SKK Migas sendiri terus berupaya untuk mempertemukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan para pembeli potensial agar penyerapan gas bumi di wilayah Jabanusa bisa lebih maksimal, seiring dengan tambahan produksi dari proyek Jambaran Tiung Biru, Sampang, dan Lapangan MAC di Sumenep. Secara terpisah, SKK Migas juga memastikan bakal memasok gas bumi untuk kebutuhan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di Nusantara, gas bumi akan digunakan sebagai sumber energi periode transisi, sebelum sepenuhnya menggunakan energi baru terbarukan (EBT). “Gas bumi sebagai energi transisi masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga di sekitar IKN,” kata Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf.

Lima dekade silam, sekelompok veteran pejuang kemerdekaan merintis pertanian di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumsel. Bambang Wahyudi (73) menyusuri pematang sawah miliknya di Kelurahan Veteran Jaya, Kecamatan Martapura, OKU Timur, Sabtu (17/6) pagi. 52 tahun lalu, Bambang dan orangtuanya berjibaku membabat hutan untuk mencetak sawah baru. Kawasan yang kini menyejukkan mata dengan pemandangan hamparan sawah yang menghijau itu dulu disesaki semak belukar. Saat itu, Kelurahan Veteran Jaya belum ada, masih menjadi bagian dari Paku Sengkunyit, salah satu kelurahan di Martapura. ”Di skitar sini dulu semua belukar. Kami potong, tebang, singkirkan sendiri. Beguyur (pelan-pelan) kami buka dari nol sampai akhirnya jadi sawah seperti sekarang,” tuturnya. Orangtua Bambang adalah veteran yang berjuang di Pertempuran Surabaya melawan Belanda tahun 1945, peristiwa yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Setelah kemerdekaan, pemerintah mengadakan program transmigrasi ke Sumatera. Orangtua Bambang terpilih untuk pindah ke Belitang, OKU Timur, yang dulu masih menyatu dengan Kabupaten OKU. Kendati demikian, saat pembagian lahan bagi para transmigran, mereka tidak kebagian jatah. Sebanyak 33 veteran, termasuk orangtua Bambang, mendapat lahan seluas 1 hektar untuk digarap menjadi sawah dan seperempat hektar tanah pekarangan untuk dibangun rumah. ”Sepertinya pesirah (kepala marga) waktu itu tergerak, melihat banyak kawannya yang telantar tidak punya tanah,” ujar Bambang. Butuh waktu 15-20 tahun hingga akhirnya para veteran bisa memanen padi. Kini, petani di Veteran Jaya bisa  menikmati panen dua kali dalam setahun, sebagian bahkan tiga kali dengan memanfaatkan lahan untuk menanam jagung atau tanaman palawija lain.

Mulai tahun 1980-an, berkat kehadiran sawah veteran, ekonomi Martapura mulai bergerak dan kawasan yang ditinggali para veteran itu menemukan jati  dirinya. Nama Veteran Jaya pun disematkan menjadi kelurahan baru di Martapura. Perlahan, komunitas petani di Veteran Jaya berkembang. Keluarga veteran mendirikan kelompok tani  serdana dan mengembangkan koperasi unit desa. Hingga kini, sudah ada 10 kelompok tani yang menaungi para petani keturunan veteran serta petani umum. Perjuangan veteran merintis pertanian tidak sia-sia. Sekarang, OKU Timur menjadi salah satu sentra pangan Sumsel dan termasuk 15 kabupaten/kota penghasil padi tertinggi nasional. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) menurunkan harga elpiji nonsubsidi 5,5 kg dan 12 kg sesuai tren dan mekanisme harga kontrak. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Selasa (4/7/2023), menyampaikan, per 26 Juni 2023, harga isi ulang produk Bright Gas 5,5 kg turun Rp 4.000 per tabung. Adapun harga isi ulang produk Bright Gas 12 kg turun Rp 9.000 per tabung, menjadi Rp 204.000 per tabung dari sebelumnya Rp 213.000. Sementara itu, harga elpiji bersubsidi 3 kg tidak berubah. (Yoga)

Nagari Lawang di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah lama dikenal sebagai sentra penghasil gula saka atau gula merah dari tebu di Sumbar. Seiring perkembangan zaman, tempat penggilingan atau kilang tebu di sana bertransformasi. Dari semula menggunakan tenaga ternak lalu ke diesel, kini beralih ke energi listrik yang membuat gula saka Lawang semakin ”legit”. ”Kalau dulu, saat pakai diesel, berisik. Kalau ngobrol tidak akan terdengar. Selain itu, bapak saya (Syafrizal) pasti tidak akan sanggup  menghidupkannya. Sekarang, beliau cukup menekan tombol di boks panel,” kata Desriyanto (28) saat dijumpai di Nagari Lawang, Rabu (14/6.

Desriyanto adalah Ketua KelompokTani Inovatif, yang beranggotakan pemilik penggilingan tebu di Nagari Lawang, 22 km barat daya Kota Bukittinggi atau 103 kilometer utara Padang, ibu kota Sumbar, yang terkenal sebagai sentra penghasil gula saka. Sebagian besar wilayah nagari berpenduduk 3.790 jiwa itu adalah perkebunan tebu yang diwariskan turun-temurun. Tidak hanya menanam, mereka juga mengolahnya menjadi gula saka. Ada 140 kilang tebu di  wilayah tersebut. Desriyanto bersama dua anggota kelompoknya, yakni Datuk Syafri Jamal (54) dan Syaiful Bahri (38), menjadi yang pertama beralih ke listrik, sejak Mei 2022, melalui program penggunaan listrik untuk perkebunan dan pertanian atau electrifying agriculture dari PLN.

Keputusan menggunakan listrik untuk penggilingan tebu berbuah manis. Sebelumnya, untuk menggiling  1 ton bahan baku tebu menjadi 100 kilogram gula saka butuh biaya Rp 250.000 untuk membeli solar. Setelah berpindah ke listrik, biaya yang dikeluarkan cukup Rp 100.000 untuk membeli token. Dengan elektrifikasi, pengusaha penggilingan tebu juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk diesel, seperti rutin mengganti oli atau onderdil mesin. Menurut Manajer Unit Layanan Pelanggan PLN Koto Tuo, Hilmy, saat ini, PLN sedang memproses 16 proposal dari kilang penggilingan tebu lain di Lawang untuk beralih ke listrik. Agar bisa menambah jumlah penerima manfaat, PLN tidak lagi menanggung seluruh biaya pemasangan listrik. (Yoga)